PUBLIC CORNERPub Date : 2019-07-18DOI: 10.24929/fisip.v14i3.705
Dwi Listia Rika Tini
{"title":"PERAN PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN PRODUK KERAJINAN KERIS BERDASARKAN ANALISIS GLOBAL VALUE CHAIN (Studi Kasus Kerajinan Keris di Kabupaten Sumenep)","authors":"Dwi Listia Rika Tini","doi":"10.24929/fisip.v14i3.705","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/fisip.v14i3.705","url":null,"abstract":"Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis global value chain produk kerajinan keris di Kabupaten Sumenep. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk melihat bagaimana peran pemerintah lokal dalam mengembangkan keris dan peningkatan daya saing baik di tingkat nasional maupun internasional. Terdapat beberapa peran Pemerintah Kabupaten Sumenep dilihat dari metodologi GVC. Pertama, Melihat ciri dari bahan baku mentah maka pemerintah berperan sebagai market yang mengatur lalulintas barang guna terciptanya stabilitas. Kedua, Mendorong berkembangnya industri keris melalui restrukturisasi mesin, informasi, pelatihan SDM, dan penyediaan BBM. Ketiga, Melakukan pemasaran melalui ajang pameran keris yang diikuti mayoritas oleh pengusaha kecil dan menengah, dibukakannya gerai keris oleh Dinas terkait dan dibentuknya monumen sebagai symbol kota sumenep sebagai kota keris. Walaupun peran pemerintah yang dijalankan oleh DISPERINDAG cukup berhasil, namun tanpa adanya dukungan dari ketersediaan bahan baku menjadikan produksi terhenti. Hal ini tentu menciptakan risiko yang besar apalagi bahan baku harus di topang dari barang import. Dengan hal tersebut, akan menyebabkan produk keris di Kabupaten Sumenep akan kehilangan keunggulan komparatifnya sehingga menyulitkan dalam pemasaran.","PeriodicalId":228235,"journal":{"name":"PUBLIC CORNER","volume":"68 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116441311","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
PUBLIC CORNERPub Date : 2019-07-18DOI: 10.24929/fisip.v14i3.706
Hadi Soetarto, M AlqafHarto, Syaiful Anwar
{"title":"PENGELOLAAN PELAYANAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) PADA USAHA KECIL OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP","authors":"Hadi Soetarto, M AlqafHarto, Syaiful Anwar","doi":"10.24929/fisip.v14i3.706","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/fisip.v14i3.706","url":null,"abstract":"Langkah strategis untuk mendorong upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat itu adalah melakukan pelayanan perizinan secara terpadu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumenep penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. \u0000Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana pengelolaan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) pada usaha kecil yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam memberikan pelayanan di Kabupaten Sumenep, sedangkan tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) pada usaha kecil yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam memberikan pelayanan di Kabupaten Sumenep, yang menjadi fokus penelitian yaitu 1) Empati terhadap Customers, 2) Prosedur pelayanan, 3) Transparansi biaya, dan 4). Kepastian jadwal dan durasi pelayanan, Subjek penelitian ini informan kunci, utama dan pendukung, teknik pengumpulan data interview, observasi dan dokumentasi, dengan analisa data dengan pendekatan reduksi data dan verifikasi data. \u0000Hasil penelitian menunjukkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dalam menerbitkan izin IUP/SIUP kepada pelaku usaha kecil telah menunjukkan pengelolaan yang baik terlihat dari 1) menunjukkan rasa perhatian penuh (empaty) kepada pelaku usaha kecil dalam mengurus SIUP, 2) pemberian prosedur pelayanan perizinan SIUP yang mudah dan 3) adanya transparansi retribusi pelayanan dimana SIUP tidak dikenakan biaya serta 4) adanya kepastian penyelesaian SIUP selama 3 hari kerja.Pengelolaan pelayanan perizinan menunjukkan adanya kualitas yang bermutu tinggi dan pelayanan menjadi lebih baik yang dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan pengguna jasa pelayanan perizinan.","PeriodicalId":228235,"journal":{"name":"PUBLIC CORNER","volume":"35 1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114361226","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
PUBLIC CORNERPub Date : 2019-07-18DOI: 10.24929/fisip.v14i3.703
Imam Hidayat
{"title":"Membedah Urgency Isu Dugaan Penyalah gunaan Gerakan People Power (Sejumlah Tokoh) Terhadap Ketidak Puasan Kinerja KPU Pada Pemilu Tahun 2019","authors":"Imam Hidayat","doi":"10.24929/fisip.v14i3.703","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/fisip.v14i3.703","url":null,"abstract":"Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituntut untuk menghasilkan pemilu yang jujur dan adil sehingga cita-cita dari demokrasi yang menyentuh semua lapisan publik dapat terwujud yaitu melalui indikator kinerja birokrasi sebagai materi dalam menentukan sikap dan menilai apakah kinerja KPU sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan dan pengetahuan. \u0000Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui indikator kinerja Komisi Pemilihan Umum sehinngga membuka wawasan cakrawala bagi penulis dan pembaca dengan tidak terprovokasi atas ajakan People power (sejumlah toko) yang akhir-akhir ini menjadi isu utama dalam publik Indonesia. \u0000Penenlitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang selanjutnya dianalisa dengan analis kualitatif yaitu mengenai fenomina ajakan People power kemudian dicarikan solusi dengan memahami teori kinerja dari beberapa materi dan sumber yang dikemukakan oleh Dwiyanto, 2009:228-229 tentang kinerja birokrasi yang meliputi : 1. Produktivitas, 2.Kualitas pelayanan, 3. Responsivitas, 4. Responsibilitas, 5. Akuntabilitas. \u0000Hasil penenilitian yang didapatkan yaitu berdasarkan focus penelitian diantaranya Produktivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum sangat baik, Kualitas pelayanan kinerja Komisi Pemilihan Umum mengutamakan kepentingan public, Responsivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ada, Responsibilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum dilakukan dengan prinsip yang benar, Akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum memberikan informasi sejelas - jelasnya kepada publik.","PeriodicalId":228235,"journal":{"name":"PUBLIC CORNER","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133176077","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
PUBLIC CORNERPub Date : 2018-12-27DOI: 10.24929/fisip.v13i2.661
Alissa Ernawati Adisiswanto
{"title":"Evaluasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 88 Tahun 2011 (studi pada penutupan lokalisasi prostitusi Padang Bulan di Desa Benelan Kidul Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi)","authors":"Alissa Ernawati Adisiswanto","doi":"10.24929/fisip.v13i2.661","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/fisip.v13i2.661","url":null,"abstract":"Penulisan ini berfokus pada evaluasi kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalamPeraturan Bupati Banyuwangi Nomor 88 Tahun 2011. Kebijakan ini digunakan sebagai dasarimplementasi penutupan lokalisasi prostitusi pada dua belas lokalisasi prostitusi yang ada diwilayah Kabupaten Banyuwangi. Dari sisi output implementasi kebijakan dapat dinyatakanrelatif baik, karena mampu menutup dua belas lokalisasi prostitusi yang ada. Pada penutupanlokalisasi prostitusi Padang Bulan yang sudah dilakukan, nampaknya tidak berhasilmenghilangkan kegiatan prostitusi didalamnya, meskipun secara faktual mengalamipenurunan secara drastis dari sisi pengunjung, jumlah pekerja seks komersial danmucikarinya. Kegiatan prostitusi ini disebabkan oleh faktor sosial ekonomi. Mucikari yangmasih bertahan di lokalisasi prostitusi Padang Bulan adalah mucikari yang berstatus pemiliktanah beserta rumah/bangunan. Penutupan lokalisasi prostitusi memberikan dampak positifdan negatif dari sisi ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untukmendeskripsikan hasil evaluasi kebijakan serta dampak penutupan lokalisasi prostitusiPadang Bulan dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Tipe penelitian ini adalah penelitiankualitatif dengan jenis deskriptif. Sasaran penelitiannya adalah pada lokalisasi prostitusiPadang Bulan di Desa Benelan Kidul Kecamatan Singojuruh.","PeriodicalId":228235,"journal":{"name":"PUBLIC CORNER","volume":"129 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134156886","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
PUBLIC CORNERPub Date : 2018-12-27DOI: 10.24929/fisip.v13i2.659
Enza Resdiana, Irma Irawati Puspaningrum
{"title":"ENTITAS BISNIS DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN SUMENEP","authors":"Enza Resdiana, Irma Irawati Puspaningrum","doi":"10.24929/fisip.v13i2.659","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/fisip.v13i2.659","url":null,"abstract":"Entitas bisnis dalampengembangan pariwisata memiliki peranyang signifikan, secara garis besarnyaadalah menyediakan jasa, memperluasberbagai fasilitas dan promosi.Pengembangan pariwisata jugamembutuhkan peran serta pemerintahdaerah dalam menjalin hubungan kerjasama yang baik sehingga dengan untuklebih kreatif, inovatif dan mandiri dalammengembangkan potensi pariwisata dimasing-masing daerah. Dalampengembangan pariwisata, pola kemitraanmaupun pemerintahan kolaboratifdiperlukaan untuk mendukung tercapainyavisi pemerintah serta efektifitaspengelolaan pariwisata.Tujuan dari penelitian ini yaituuntuk Mengetahui Entitas Bisnis DanPengembangan Pariwisata KabupatenSumenep. Aktor-aktor yang terlibat dalampenelitian ini adalah Disbudparpora,Pemilik Usaha Hotel, Biro Perjalanan,Pengelolaan tempat wisata dan Pelanggan.Metode penelitian yang digunakanadalah Deskriptif Kualitatif. Data yangdigunakan terdiri dari data primer dan datasekunder. Teknik pengumpulan data yangdigunakan melalui observasi, wawancaradan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa Entitas Bisnis memiliki perandalam mendukung pengembanganpariwisata Kabupaten Sumenep masihbelum optimal, meskipun pada dasarnyaEntitas Bisnis telah mendorongpeningkatan investasi denganmemperhatikan kearifan lokal, kerjasamapendampingan dan pembinaan dalammengembangkan ekonomi masyarakat,namun wisatawan masih kesulitan mencarigalery souvenir atau pusat oleh-oleh.Disamping itu pula masih kurangmaksimal melibatkan hotel-hotel dalampromosi wisata maupun kegiatan eveneven wisata.","PeriodicalId":228235,"journal":{"name":"PUBLIC CORNER","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114680808","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
PUBLIC CORNERPub Date : 2018-12-27DOI: 10.24929/fisip.v13i2.660
N. Alfiyah
{"title":"Kebangkitan Ekonomi China yang Tidak Sejalan Dengan Kesejahteraan Buruh (Perbaikan Taraf hidup buruh pada masa pemerintahan Hu Jintao)","authors":"N. Alfiyah","doi":"10.24929/fisip.v13i2.660","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/fisip.v13i2.660","url":null,"abstract":"Globalisasi merupakan sebuah fenomena yang tidak bisa dihindari karenasetiap elemen kehidupan manusia mengalami perubahan baik sosial, ekonomi danbudaya akibat adanya globalisasi. Jarak tidak lagi menjadi halangan untuk sebuahnegara berinteraksi dengan negara lain, bahkan antar masyarakat atau individuyang berbeda negara. Selain itu globalisasi juga membawa sebuah kemajuan baikdalam bidang tekhnologi, infomasi dan komunikasi. Kemajuan yang dibawa olehglobalisasi memberikan dua efek yakni positif dan negatif. Sehingga dengandemikian untuk memanfaatkan kemajuan dan kamudahan yang ada dalamglobalisasi bergantung bagaimana tiap individu, masyarakat bahkan negaramenyikapi kemajuan dan kemudahan yang ditawarkan oleh globalisasi itu sendiri.","PeriodicalId":228235,"journal":{"name":"PUBLIC CORNER","volume":"163 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134357423","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
PUBLIC CORNERPub Date : 2018-12-27DOI: 10.24929/fisip.v13i2.657
Rillia Aisyah Haris, Irma Irawati Puspaningrum
{"title":"PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH KECAMATAN KOTA SUMENEP","authors":"Rillia Aisyah Haris, Irma Irawati Puspaningrum","doi":"10.24929/fisip.v13i2.657","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/fisip.v13i2.657","url":null,"abstract":"Kartono (2014:5) menjelaskan bahwa pemimpin menjadi faktor penentu suksesgagalnya suatu organisasi/institusi yang dipimpinnya. Hal ini menandakan bahwakeberadaan pemimpin menjadi faktor yang vital dalam menjalankankelangsungan/kemajuan organisasi. Pemimpin yang berorientasi terhadapperubahan atau yang lebih dikenal dengan model kepemimpinan transformasionalmerupakan jawaban dari segala tuntutan organisasi untuk maju. Penelitian inimenggunakan metode kuantitatif untuk menganalisa pengaruh kepemimpinantransformasional terhadap peningkatan kinerja pegawai di kantor kecamatan kotaSumenep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji F diketahui nilaisig < α mempunyai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkanbahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya bahwa keempat variabel independensecara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen kinerjakaryawan(Y). Rekomendasi yang dapat ditawarkan antara lain; membangunkomunikasi efektif dengan para staf, menerapkan reward and punishment secarabaik, optimalisasi kegiatan Monday Motifation dan Apel dalam upaya penyampaiarahan/informasi dari Camat dan ide – ide / pendapat dari karyawan sebagai upayapeningkatan kinerja.","PeriodicalId":228235,"journal":{"name":"PUBLIC CORNER","volume":"86 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133206055","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
PUBLIC CORNERPub Date : 2018-12-27DOI: 10.24929/fisip.v13i2.658
Roos Yuliastina, Ach. Andiriyanto
{"title":"Efektifitas Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam realisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumenep","authors":"Roos Yuliastina, Ach. Andiriyanto","doi":"10.24929/fisip.v13i2.658","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/fisip.v13i2.658","url":null,"abstract":"Pada tahun 2016 rata –rata desa di Kabupaten Sumenep mendapatkandana sebanyak 900 juta. Penggunaan DD dan ADD dibutuhkan peranan BadanPermusyawaratan Desa (BPD) sebagai pelaksanan pemerintahan yang memilikihak dan fungsi strategis dalam mendorong efektifitas penggunaan DD dan ADD.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menggambarkan EfektifitasFungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam realisasi Dana Desa (DD)dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumenep. Lokus penelitian yaitu diKecamatan Batang – batang meliputi desa Banuaju barat dan Banuaju timur,dan di Kecamatan Gapura meliputi desa Gerujugan dan Kecamatan Dungkek didesa Jadung.Hasil penelitian ini menunjukkan jika fungsi BPD menjadi efektif jikadikaitkan dengan kegiatan mengayomi dan menampung aspirasi masyarakat ditingkat dusun dan desa dari segi pembangunan, selain itu fungsi BPD dalammeyalurkan usulan warga terkait penggunaan DD dan ADD telah menunjukkanarah perubahan kebijakan pemerintah desa yang pada periode sebelumnyabersifat topdown saat ini mulai bergeser ke arah bottom-up. Fungsi BPD jugamenjadi efektif jika dihubungkan dengan kegiatan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait berapa anggaran yang diterima desa, berapa ususlanyang akan disampaikan pada kepala desa dan apa yang menjadi alasan utamausulan daari warga ditolak. Dengan kata lain, peran BPD sampai saat ini dikabupaten Sumenep lemah atau tidak efektif pada sisi pengawasan dan evaluasipengalokasian DD dan ADD di desa masing - masing","PeriodicalId":228235,"journal":{"name":"PUBLIC CORNER","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127201466","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
PUBLIC CORNERPub Date : 2018-12-27DOI: 10.24929/fisip.v13i2.656
Rumsari Hadi Sumarto
{"title":"NEW PUBLIC SERVICE PADA PELAYANAN KESEHATAN (Kajian Pelayanan Kesehatan melalui BPJS Kesehatan)","authors":"Rumsari Hadi Sumarto","doi":"10.24929/fisip.v13i2.656","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/fisip.v13i2.656","url":null,"abstract":"Salah satu jenis pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat adalah pelayanandi bidang kesehatan. Namun demikian, pelayanan di bidang kesehatan tidakselalu dapat diakses dengan baik oleh masyarakat. Bahkan di bidang ini,masyarakat banyak mengalami kendala terutama untuk masyarakat kurangmampu karena untuk mengakses pelayanan ini harus melalui prosedur yangrumit, lambatnya penanganan pasien, membutuhkan waktu lama dan sikappenyedia layanan yang kurang ramah.Realita tersebut mengindikasikan bahwa pelayanan di bidang kesehatankhususnya di rumah sakit masih belum optimal. Masyarakat masih diposisikansebagai pihak yang tidak berdaya atas perilaku pemberi layanan dan masihbelum berpihak pada rakyat miskin. Oleh karena itu, pemerintah perlumereformasi pelayanan di bidang kesehatan agar masyarakat tidak bersikapskeptis pada saat mengakses pelayanan kesehatan.New Public Service sebagai paradigma dalam Administrasi Publik inginmemposisikan masyarakat bukan sebagai pelanggan seperti pada New PublicManagement (NPM). Dengan demikian, penyedia layanan harus merubah mindset dan culture setnya agar fokus pada kepentingan publik. Demikian juga padapelayanan di bidang kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Perubahan pelayanandapat dilakukan dengan menerapkan asas-asas dan prinsip pelayanan publiksecara real yaitu dengan tidak melakukan diskriminasi pelayanan, adanyakepastian waktu, kedisiplinan, keamanan dan kenyamanan. Agar pelayananpublik di bidang kesehatan juga dapat dilakukan lebih optimal, maka redesainpelayanan BPJS Kesehatan dapat dilakukan dengan penyederhanaan prosedurdan menyediakan ruang feedback melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).Dengan adanya asas dan prinsip serta redesain pelayanan publik melalui BPJSKesehatan, maka pada akhirnya kesejahteraan masyarakat secara umum dapattercapai.","PeriodicalId":228235,"journal":{"name":"PUBLIC CORNER","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117049679","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}