HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum最新文献_第9页

BENTUK DAN MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SUMBER DAYA PERIKANAN DI INDONESIA 印度尼西亚渔业资源的形成和保护机制

HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-02-06 DOI: 10.33603/HERMENEUTIKA.V5I1.4805

Mansur Armin Bin Ali

引用次数: 1

PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJAPELAYANAN PUBLIK 公务员制度制度的执行，以提高公共服务的业绩

HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2019-09-28 DOI: 10.33603/hermeneutika.v3i2.2597

Kastiyah Kastiyah, Endang Sutrisno

{"title":"PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJAPELAYANAN PUBLIK","authors":"Kastiyah Kastiyah, Endang Sutrisno","doi":"10.33603/hermeneutika.v3i2.2597","DOIUrl":"https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2.2597","url":null,"abstract":"Penelitian ini merupakan penilaian deskriptif analisis yang bertujuan untuk menguraikan dan menggambarkan mengenai pelaksanaan kewajiban, hak dan kedudukan Pegawai Negeri Sipil di LPP RRI Cirebon khususnya urusan SDM RRI Cirebon yang diterapkan dalam kedisiplinan kerja sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial legal research untuk menegtahui sejauh mana penegakan terhadap pegawai sipil yang melanggar peraturan disiplin. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Penyiaraan Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Cirebon. Motivasi Pegawai Negeri Sipil yang rendah terlihat dari rendahnya semangat untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Apabila kita membandingkan data penajatuhan hukuman disiplin dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil RRI Cirebon yang seluruhnya berjumlah 60 orang, maka dapat disimpulkan bahwa persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin adalah sebanyak 17%. Persentasi tersebut sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pegawai negeri sipil. Berdasarkan hasil penelitian ini diajukan saran bahawa kebijakan dalam aturan perlu mempertimbangkan antar reward dan vonishment, menghilangkan budaya ‘like’ dan ‘dislike’.","PeriodicalId":206203,"journal":{"name":"HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115872351","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF ALIH FUNGSI LAHAN DI KABUPATEN CIREBON 从西雷邦地区的土地职能来看，保护可持续的农业用地

HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2019-09-28 DOI: 10.33603/hermeneutika.v3i2.2598

M. Masrukhin

{"title":"PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF ALIH FUNGSI LAHAN DI KABUPATEN CIREBON","authors":"M. Masrukhin","doi":"10.33603/hermeneutika.v3i2.2598","DOIUrl":"https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2.2598","url":null,"abstract":"Sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan di Indonesia. Selain tenaga kerja yang terserap cukup besar, sektor ini juga masih mampu memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi perekonomian nasional.Akan tetapi, permasalahan yang paling mendasar dari sektor pertanian ini adalah semakin menyusutnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan.Lahan merupakan faktor utama dalam pengembangan pertanian.Oleh karena itu, pada tahun 2009 Pemerintah bersama-sama dengan DPR mengesahkan lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).Undang-undang ini diharapkan dapat menahan laju konversi lahan sawah khususnya sawah dengan irigasi teknis sehingga dapat menopang ketahanan pangan nasional dan Indonesia memiliki lahan pertanian abadi. Pelaksanaan LP2B di Kabupaten Cirebon dapat dikatakan belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat undang–undang tersebut. Aspek pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, sampai dengan aspek sanksi belum diterapkan karena masih terfokus pada proses perencanaan dan penetapan LP2B. Perlindungan Hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Cirebon masih belum berjalan maksimal, alih fungsi lahan belum mengindahkan aturan yang ada. Sanksi terhadap pelanggaran belum diterapkan secara maksimal.","PeriodicalId":206203,"journal":{"name":"HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum","volume":"74 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122646916","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 8

TINJAUAN YURIDIS TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi di BUMDES Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon)

HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2019-09-28 DOI: 10.33603/hermeneutika.v3i2.2596

Husnul Khotimah

{"title":"TINJAUAN YURIDIS TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi di BUMDES Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon)","authors":"Husnul Khotimah","doi":"10.33603/hermeneutika.v3i2.2596","DOIUrl":"https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2.2596","url":null,"abstract":"Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk : 1) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Bumdes dalam mengembangkan usaha. 2) Untuk mengetahui apakah keberadaan Bumdes memiliki korelasi signifikan bagi kemandirian ekonomi masyarakat. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 1. Benarkah keberadaan Bumdes dapat memberdayakan ekonomi masyarakat.? 2. Apakah keberadaan Bumdes memiliki korelasi signifikan bagi kemandirian ekonomi masyarakat berdasarkan Indikator keberhasilan menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kuantitatif yang berdasarkan Implementasi serta kendala-kendala hukum dalam pemberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum dokrinal atau penelitian hokum teoritis. Karena pada penelitian normative ini focus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan Peraturan Perundang-undngan, teori hokum dan hasil karyailmiah para sarjana. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa dipandang masih perlu adanya sebuah evaluasi terutama dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan kegiatan usaha yang kemudian di topang dengan control dari pemerintah guna tercapainya tujuan utama dari pendirian Badan Usaha Milik Desa dalam mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa.","PeriodicalId":206203,"journal":{"name":"HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum","volume":"74 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116970912","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

IMPLEMENTASI PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA BERLAKUNYA UU NO 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 2014年《政府行政法》第30条后，执法重罪的实施

HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2019-09-28 DOI: 10.33603/hermeneutika.v3i2.2600

S. Sutrisno, I. Artadi

{"title":"IMPLEMENTASI PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA BERLAKUNYA UU NO 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN","authors":"S. Sutrisno, I. Artadi","doi":"10.33603/hermeneutika.v3i2.2600","DOIUrl":"https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2.2600","url":null,"abstract":"Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui dan medeskripsikan implikasi penegakan hukum tindak pidana korupsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Untuk dapat mengetahui dan medeskripsikan idealnya pengaturan ke depan agar masalah penyalahgunaan kewenangan karena jabatan tidak menjadi sengketa kewenangan mengadili antara Peradilan Tipikor dan Peradilan TUN. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan Normatif dimana meliputi pengaturan ke depan masalah penyalahgunaan kewenangan karena jabatan tidak menjadi sengketa kewenangan mengadili antara Peradilan Tipikor dan Peradilan TUN, jenis data Dilakukan dengan cara wawancara di Kejaksaan Negeri Indramayu dan Pengadilan Negeri Indramayu untuk data sekunder dan data primer adalah hasil wawancara dengan Kajari Indramayu dan dengan Erwin Eka saputra Hakim Pengadilan Negeri Indramayu. Tehnik pengumpulan data untuk data sekunder dilakukan dengan studi dokumen untuk data primer didapat dengan cara melakukan wawancara dengan sumber yang ada. Analisis data adalah data yang telah terkumpul akan disusun secara Normatif Kualitatif. Implikasi hukum Kebijakan legislasi yang memberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus penyalahgunaan kewenangan karena jabatan kepada Peradilan Tipikor dan Peradilan TUN, adalah: Potensi timbulnya sengketa kewenangan mengadili (kompetensi absolut) selain itu menimbulkan ketidakpastian hukum pada mekanisme penanganan Tipikor, karena adanya perbedaan perspektif dalam melihat keberlakuan UU Administrasi Pemerintahan terhadap kewenangan memeriksa dan memutus unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Tipikor. Akibatnya proses peradilan Tipikor tidak lagi memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah, sehingga menghambat upaya pemberantasan Tipikor.","PeriodicalId":206203,"journal":{"name":"HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum","volume":"83 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126276351","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

PREVENTING OF EARLY MARRIAGE AUDIO CLIP (PEMAC) UNTUK MENCEGAH FENOMENA PERKAWINAN USIA DINI PADA ANAK PEREMPUAN DILINGKUNGAN PONDOK PASANTREN DI MADURA 早期婚姻的音频剪辑，以防止马杜拉帕桑特兰小屋附近的女孩过早结婚的现象

HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2019-09-28 DOI: 10.33603/hermeneutika.v3i2.2601

A. Sukendar, Amanda Raissa, Michael Michael

{"title":"PREVENTING OF EARLY MARRIAGE AUDIO CLIP (PEMAC) UNTUK MENCEGAH FENOMENA PERKAWINAN USIA DINI PADA ANAK PEREMPUAN DILINGKUNGAN PONDOK PASANTREN DI MADURA","authors":"A. Sukendar, Amanda Raissa, Michael Michael","doi":"10.33603/hermeneutika.v3i2.2601","DOIUrl":"https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2.2601","url":null,"abstract":"Maraknya fenomena perkawinan usia dini yang terjadi di lingkungan pondok pesantren khususnya di daerah Madura, Jawa Timur, merupakan salah satu masalah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Presentasi perkawinan usia dini di Kabupaten Bangkalan, angka pasangan yang menikah di bawah usia 20 tahun tercatat sebanyak 23,25%. Di Kabupaten Sumenep tercatat 41,72% yang usia kawin pertamanya kurang dari 20 tahun. Sedangkan di Pamekasan sebesar 19,39%, dan Sampang angkanya sebesar 17,47%. (data BAPPEDA Jawa Timur).Dengan adanya perkawinan usia dini ini akan menyebabkan hilangnya hak anak khususnya pada anak perempuan, atas hak pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan, hak kesehatan, hak dilindungi dari eksploitasi, dan hak tidak dipisahkan dari orang tua. Resiko anak perempuan yang telah melakukan perkawinan usia dini menyebabkan kondisi anak tersebut akan rawan terjadi gangguan mental seperti down syndrome serta berisiko mendapatkan berbagai masalah kesehatan, emosional, dan sosial jika dibandingkan mereka yang lahir dari pernikahan usia matang dan bahagia. Juga menyebabkan kondisi psikis yaitu dapat menyebabkan trauma dan krisis percaya diri, kemudian emosi tidak berkembang dengan matang. Tujuan utama dari penulisan ini adalah agar berkurangnya keinginan anak perempuan di Pondok Pesantren khususnya wilayah Madura untuk menikah di usia dini. Juga untuk melindungi anak-anak perempuan agar tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan usia dini. Serta menciptakan kesadaran terhadap masyarakat mau pun lingkungan agar tidak melakukan perkawina dini karena perkawinan dini memiliki dampak negatif terhadap kedua pasangan terutama perempuan, juga jalannya kehidupan berkeluarganya nanti. Metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah metode pendekatan empiris yuridis, yaitu dimana penulis mencari, menggali, dan menemukan fakta-fakta serta kenyataan yang ada di dalam masyarakat dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi.","PeriodicalId":206203,"journal":{"name":"HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum","volume":"211 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121475225","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER DALAM PENGHENTIAN TINDAKAN MEDIK TERHADAP PASIEN TERMINAL 医生终止绝症患者医疗行为的法律责任

HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2019-09-28 DOI: 10.33603/hermeneutika.v3i2.2599

Puti Priyana

引用次数: 0

PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMER 2 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA 2016年区域法规执行

HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2019-08-28 DOI: 10.33603/hermeneutika.v3i2.2602

Abu Sayidatusiap, Ayih Sutarih, Waluyadi Waluyadi

{"title":"PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMER 2 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA","authors":"Abu Sayidatusiap, Ayih Sutarih, Waluyadi Waluyadi","doi":"10.33603/hermeneutika.v3i2.2602","DOIUrl":"https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2.2602","url":null,"abstract":"Metode penelitian yang digunankan adalah yuridis-normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagainorma-norma, kaidah-kaidah, dan asas-asas atau dogma-dogma. Pendekatan Yuridis-Normatif dikenal pula dengan istilah pendekatan/penelitian doctrinal atau penelitian hokum normatif penegakan hukum peraturan daerah bagi pedagang kaki lima di jalan sukalila kota Cirebon tidak berjalan efektif dikarenakan pedagang kaki lima masih berjualan disepanjang trotoar pemerintah kota Cirebon tidak memberikan penetapan lokasi berjualan maupun memberikan pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum daerah yaitu satuan polisi pamong praja serta kurangnya sosialisasi rutin bagi pedagang kaki lima dan akibat hukum bagi pelanggaran peraturan daerah bagi pedagang kali lima sesuai dengan peraturan daerah kota Cirebon yang tertuang dalam pasal 34 setiap PKL yang melanggar pearaturan daerah dikenakan sanksi adminitratif yang berupa sanksi teguran lisan, teguran tertulis sarta pencabutan tanda daftar usaha dalam dalam pasal 37 ketentuan pidana bagi pelanngaran PKL yang dengan sengaja memperjualbelikan tempat usaha dan membangun membangun tempat usaha secara permanen sanksi pidana bagi PKL tersubut maksimal kurungan tiga bulan.","PeriodicalId":206203,"journal":{"name":"HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129400768","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU-LINTAS DI TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Di Wilayah POLRES Cirebon Kota) 警察执法扰乱调查层面的交通事故解决(Cirebon市警察局的一项研究)

HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2019-02-28 DOI: 10.33603/hermeneutika.v3i1.2006

Adamsyah Nadeak, I. Artadi, Waluyadi Waluyadi

{"title":"IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU-LINTAS DI TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Di Wilayah POLRES Cirebon Kota)","authors":"Adamsyah Nadeak, I. Artadi, Waluyadi Waluyadi","doi":"10.33603/hermeneutika.v3i1.2006","DOIUrl":"https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i1.2006","url":null,"abstract":"Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan yang sangat luas untuk menjalankan tugas-tugasnya sesuai yang diatur dalam Undang-undang Kepolisian dan Kode Etik Kepolisian. Dalam menjalankan tugas tersebut Kepolisian memiliki kewenangan untuk memutuskan sesuatu tindakan tidak hanya berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan menurut penilaiannya sendiri. Kewenangan tersebut dikenal dengan diskresi Kepolisian.Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan Polisi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu-lintas dengan menggunakan Diskresi? dan bagaimana pelaksanaan Diskresi yang seharusnya dilakukan oleh polisi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu-lintas?Pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis. Tindakan Diskresi penyidik kepolisian di dalam penanganan kasus kecelakaan Lalu-Lintas belum cukup didukung oleh peraturan Perundang-Undangan yang ada, dimana landasan peraturan yang dijadikan landasan diskresi penyidik belum cukup komprehensif, karena dalam dasar hukum tersebut berlaku secara umum tanpa adanya pengaturan secara khusus serta detail dalam substansi peraturan perundangan-undangan tentang pelaksanaan diskresi kepolisian, dan selama ini kepolisian hanya mengacu kepada Peraturan Kapolri.","PeriodicalId":206203,"journal":{"name":"HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum","volume":"10 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120843472","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH DAERAH SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI KEWENANGAN DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH 区域协议是地方政府系统中地方权力的体现

HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2019-02-28 DOI: 10.33603/hermeneutika.v3i1.2003

Saeful Kholik

{"title":"PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH DAERAH SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI KEWENANGAN DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH","authors":"Saeful Kholik","doi":"10.33603/hermeneutika.v3i1.2003","DOIUrl":"https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i1.2003","url":null,"abstract":"Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur sebuah kewenangan Pusat, Provinsi dan Daerah telah mengatur sebuah tanggung jawab yang nyata dalam sebuah sistem hukum pemerintahan daerah, Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah yang mengatur tentang kewenangan pusat yang tidak boleh dilakukan provinsi maupun daerah, hal ini menyoroti terhadap daerah yang dikatagorikan Non State Actors yang melakukan perjanjian Internasional yang masih menjadi titik fokus masalah dasar diperbolehkanya daerah dalam melakukan perjanjian internasional, bahkan tidak hanya sebatas melakuakn perjanjian internasonal akan tetapi merupakan perjanjian internsional yang dilakukan oleh daerah sebagai wujud impelentasi kewenangan daerah dalam sistem pemerintahan daerah. Provinsi atau Daerah dapat menjadi sebuah Non Satae Actors Dalam melakukan perjanjian internasional yang sudah dimanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang di tegaskan dalam pasal 101 ayat 1 huruf G Dan Pasal 154 Huruf F walapun batasan dalam melakukan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh Provinsi atau Daerah belum mendapatkan sebuah kepastian yang konkrit. Pemerintah daerah disini sebagai Non Satae Actor memungkinkan menjadi sebuah penentu kepekatan perjanjian internasional dan daerah sangat memungkinkan mempunyai kewenangan dalam menentukan perjanjian internsional guna meningkatkan dan memajukan daerah otonom tersebut, Mekanisme hubungan dan kerjasama luar negeri atas prakarsa Pihak Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pihak-pihak lain (non state actors).","PeriodicalId":206203,"journal":{"name":"HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121573512","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1