HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum最新文献_第8页

REFORMA AGRARIA DAN PENANGANAN SENGKETA TANAH 土地改革与土地争端的处理

HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-02-27 DOI: 10.33603/HERMENEUTIKA.V5I1.4892

Amaliyah Amaliyah, M. Ma’ruf, Novytha Sary, Syahril Gunawan Bitu

引用次数: 2

THE ESSENCE OF COMPARATIVE LEGAL SYSTEMS IN THE DEVELOPMENT OF LEGAL STUDIES 比较法系在法学研究发展中的本质

HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-02-27 DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i1.6126

A. Rokhim

{"title":"THE ESSENCE OF COMPARATIVE LEGAL SYSTEMS IN THE DEVELOPMENT OF LEGAL STUDIES","authors":"A. Rokhim","doi":"10.33603/hermeneutika.v5i1.6126","DOIUrl":"https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.6126","url":null,"abstract":": The breadth of the scope of the study of law can be seen from its discussion which includes the making of a rule, regulation or policy, practice and implementation of these rules, human rights, trade, economics, ownership, obligations, taxes, and ethics and rules in relations between countries (or other commonly known in international law), and many more. The broad scope of legal science is because this field of science (law) covers all aspects of human life and is needed in all sectors. Thus, there is no human activity that is not regulated in the study of legal science. Legal history has its own uniqueness, because in addition to informing about the stages of development of law or legal science in a country, legal history also has a focal point to discuss important events that factually occurred in the development of legal science. The history of law is a method and science which is a branch of historical science, which studies, analyzes, verifies, interprets, compiles arguments, and tends to draw certain conclusions about every fact, concept, rule, and rule relating to the law that has ever been in force. Both chronologically and systematically, as well as causes and effects and their touch with what is happening in the present, both as contained in literature, manuscripts, and even oral speech, especially the emphasis on the unique characteristics of these facts and norms, so that they can find symptoms, arguments, and legal developments in the past that can provide broad insight for those who study it, in interpreting and understanding the current law. With this approach, of course, the unique characteristics of facts and legal norms that occur in a society/country will be clearly recorded in the writings of legal scientists, this is nothing but an effort to compare law in the development of legal studies.","PeriodicalId":206203,"journal":{"name":"HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129637777","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

KOORDINASI PPNS BEA CUKAI DAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN 协调海关委员会和警察警察执法人员对宪兵队刑事调查的调查

HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-02-27 DOI: 10.33603/HERMENEUTIKA.V5I1.4893

Andi Tomy Aditya Mardana, Syamsul Bachri, Nur Azisa

引用次数: 1

SANKSI DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 因滥用毒品而受到国家公务员的惩罚

HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-02-27 DOI: 10.33603/HERMENEUTIKA.V5I1.4891

A. Natsir, Zulkifli Aspan, Muh. Hasrul

{"title":"SANKSI DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA","authors":"A. Natsir, Zulkifli Aspan, Muh. Hasrul","doi":"10.33603/HERMENEUTIKA.V5I1.4891","DOIUrl":"https://doi.org/10.33603/HERMENEUTIKA.V5I1.4891","url":null,"abstract":"Dalam meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan sistem karir berdasarkan prestasi kerja dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi, maka aparatur negara hendaknya dapat bersikap disiplin dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisi sanksi disiplin bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Polewali Mandar yang terlibat pada penyalahgunaan Narkotika. Tipe penelitian ini adalah socio-legal research, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan kemudian di deskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi disiplin bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Polewali Mandar yang terlibat pada penyalahgunaan Narkotika adalah dijatuhi sanksi berat berupa pembebasan dari jabatan dan diberhentikan untuk sementera. Hal ini berdasarkan pada telah adanya putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kepada 2 orang PNS yang terbukti menjadi penyalahguna narkotika pada tahun 2019, dimana sanksi pidana yang dijatuhkan kurang dari 2 (dua) tahuh penjara. Pelaksanaan ini sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN yang menentukan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Terhadap PNS tersebut, sejak menjadi tersangka dan ditahan yang bersangkutan hanya menerima 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS.","PeriodicalId":206203,"journal":{"name":"HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum","volume":"65 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121678522","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

TEORI HUKUM PEMBANGUNAN ANTARA DAS SEIN DAN DAS SOLLEN 达斯塞恩和达斯·索尔伦之间的发展法律理论

HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-02-27 DOI: 10.33603/HERMENEUTIKA.V5I1.4898

Rr. Lyia Aina Prihardiati

{"title":"TEORI HUKUM PEMBANGUNAN ANTARA DAS SEIN DAN DAS SOLLEN","authors":"Rr. Lyia Aina Prihardiati","doi":"10.33603/HERMENEUTIKA.V5I1.4898","DOIUrl":"https://doi.org/10.33603/HERMENEUTIKA.V5I1.4898","url":null,"abstract":"Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. Permasalahannya adalah Bagaimana perkembangan penerapan teori hukum pembangunan dalam sistem hukum nasional dan Bagaimana pengaruh teori hukum pembangunan bagi modernisasi hukum nasional das sein dan das sollen. Metode penelitiannya menggunakan Metode Pendekatan, Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial). Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pada data sekunder, Penulis membagi menjadi 3 (tiga), yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, sumber hukum tersier. Teknik Analisis Data yang diperoleh akan dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif. Kesimpulannya adalah Perkembangan Penerapan Teori Hukum Pembangunan Dalam Sistem Hukum Nasional. Perkembangan sistem hukum nasional tentunya merupakan input dari lapisan masyarakat dalam melihat pelaksanaan sistem hukum yang ada saat ini.","PeriodicalId":206203,"journal":{"name":"HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122568896","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 4

SIYASAH DUSTURIYYAH: PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI SAMBAS SIYASAH DUSTURIYYAH:在SAMBAS建立区域法规，处理人口贩卖受害者

HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-02-27 DOI: 10.33603/HERMENEUTIKA.V5I1.4895

Hasiah Hasiah, Sri Sudono Saliro, Tamrin Muchsin, T. Harada

{"title":"SIYASAH DUSTURIYYAH: PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI SAMBAS","authors":"Hasiah Hasiah, Sri Sudono Saliro, Tamrin Muchsin, T. Harada","doi":"10.33603/HERMENEUTIKA.V5I1.4895","DOIUrl":"https://doi.org/10.33603/HERMENEUTIKA.V5I1.4895","url":null,"abstract":"Pemberian perlindungan terhadap korban perdagangan orang yang pada umumnya perempuan dan anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di Kabupaten Sambas, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Tulisan artikel ini mengangkat permasalahan bagaimana kewenangan pembentukan Perda No. 3 Tahun 2015 dalam perspektif siyasah dusturiyyah dan bagaimana mekanisme pembentukan Perda No. 3 Tahun 2015 dalam perspektif siyasah dusturiyyah. bahwa Al-Sultah at-Tasyriiyyah dengan kewenangan pemerintah daerah membentuk Perda No. 3 Tahun 2015 yaitu bersumber pada perolehan kewenangan undang-undang tertinggi, kewenangan Al-Sultah at-Tasyriiyyah diakui atas dasar kesamaan aqidah dan kepatuhan umat terhadap pemimpin yang dianggap perantara aturan Allah, sedangkan dalam konteks pemerintah daerah keberadaannya berdasarkan dipilihnya rakyat dan kewenangannya bersifat memaksa. Berkaitan dengan mekanisme proses terbentuknya Perda No. 3 Tahun 2015 memiliki relevansi dengan terbentuknya hukum dalam konsep ketatanegaraan Islam yaitu mempunyai illat (latarbelakang/sebab harus dibentuknya aturan), berlandaskan nash/undang-undang tertinggi, ijtihad (upaya mencari solusi/penggalian hukum) dan mekanisme syura (musyawarah) dalam proses persidangan dan penetapan Perda.","PeriodicalId":206203,"journal":{"name":"HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum","volume":"54 9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122791689","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DI DESA LAPAUKKE, KABUPATEN WAJO TERKAIT PERATURAN MENTERI AGRARIA NO. 11 TAHUN 2016

HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-02-27 DOI: 10.33603/HERMENEUTIKA.V5I1.4896

Farida Patittingi, K. Lahae, Amaliyah Amaliyah, Andi Kurniawati, M. Yusril, H. Hendri

{"title":"PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DI DESA LAPAUKKE, KABUPATEN WAJO TERKAIT PERATURAN MENTERI AGRARIA NO. 11 TAHUN 2016","authors":"Farida Patittingi, K. Lahae, Amaliyah Amaliyah, Andi Kurniawati, M. Yusril, H. Hendri","doi":"10.33603/HERMENEUTIKA.V5I1.4896","DOIUrl":"https://doi.org/10.33603/HERMENEUTIKA.V5I1.4896","url":null,"abstract":"Peraturan Menteri Agraria No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertahanan merupakan aturan terbaru yang dikeluarkan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyelesaikan dan mengurangi terjadinya konflik pertanahan di masyarakat. Berdasarkan pendataan awal sebelum dilakukannya workshop menunjukkan bahwa, masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan tersebut. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan edukasi dini kepada masyarakat untuk mengurangi peningkatan kasus pertanahan yang ada di Kabupaten Wajo. Dipilihnya Desa Lapaukke Kabupaten Wajo sebagai kelompok sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyararakat ini adalah karena lokasi yang strategis dan terdapat lahan yang cukup luas yang belum memiliki sertifikat sehingga sering tejadi sengketa pertanahan. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan dengan menerapkan protocol Covid-19. Melalui hasil pre-test dan post test terdapat peningkatan pemahaman masyarakat terkait pentingnya untuk melakukan pendaftaran tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah dan upaya yang dapat ditempuh ketika terjadi sengketa pertanahan berdasarkan Permen Agraria No 11 Tahun 2016. Hasil kegiatan pengabdian ini ialah kegiatan diskusi yang dilakukan oleh masyarakat dan narasumber yang berkompeten di bidangnya serta disepakati bersama warga masyarakat untuk menindaklanjuti sistem pendaftaran sertifikat tanah lengkap secara serentak di kantor BPN Kabupaten Wajo dan membuat buku saku sebagai media edukasi untuk menyelesaikan konflik pertanahan.","PeriodicalId":206203,"journal":{"name":"HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122747151","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Analisis mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan di Kabupaten Brebes) 2003 年第 13 号《就业法》的执行情况（对布雷贝斯地区女工法律保护的分析）

HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-02-27 DOI: 10.33603/HERMENEUTIKA.V5I1.4897

Irma Maulida

{"title":"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Analisis mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan di Kabupaten Brebes)","authors":"Irma Maulida","doi":"10.33603/HERMENEUTIKA.V5I1.4897","DOIUrl":"https://doi.org/10.33603/HERMENEUTIKA.V5I1.4897","url":null,"abstract":"Kajian ini mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan pekerja perempuan seperti perjanjian kerja, upah pekerja, hak khusus pekerja perempuan, jaminan sosial pekerja, dan serikat pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Brebes dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat perlindungan tenaga kerja wanita di Brebes. Penelitian dilakukan di beberapa perusahaan di Brebes, penentuan sampel untuk masing-masing perusahaan menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan pengambilan sampel dilakukan pada pekerja snowball sampling. Hasil analisis ketiga perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini menemukan lima variabel yang menjadi objek penerapan perlindungan pekerja perempuan, yaitu perjanjian kerja, upah pekerja, hak khusus pekerja perempuan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan serikat pekerja. Berdasarkan analisis ditemukan beberapa faktor penghambat yang muncul dari pihak ketiga seperti pemerintah daerah yang belum mengadopsi kebijakan khusus tentang pekerja perempuan, pengusaha masih mementingkan perlindungan kepentingan pribadi sehingga perusahaan dapat sekaligus menggunakan peraturan, yaitu perempuan pekerja. masih takut minta haknya, dalam pelaksanaan perlindungan hak keselamatan dan kesehatan kerja baru sedikit perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial karyawan, pembentukan serikat pekerja, tidak semua perusahaan membentuk serikat, tetapi ada perusahaan yang sudah membentuk serikat pekerja meskipun pekerja tidak aktif lagi. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa implementasi perlindungan tenaga kerja perempuan di Brebes belum maksimal dapat berjalan dengan baik pada semua variabel penelitian.","PeriodicalId":206203,"journal":{"name":"HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134099642","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERBUATAN MENYERANG NAMA BAIK, KEHORMATAN DAN MARTABAT SESEORANG DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 在信息和电子交易法中，行为侵犯了一个人的好名声、荣誉和尊严

HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-02-27 DOI: 10.33603/HERMENEUTIKA.V5I1.4894

Erny Widyaningsih, Muh. Hasrul, Audyna Mayasari Muin

{"title":"PERBUATAN MENYERANG NAMA BAIK, KEHORMATAN DAN MARTABAT SESEORANG DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK","authors":"Erny Widyaningsih, Muh. Hasrul, Audyna Mayasari Muin","doi":"10.33603/HERMENEUTIKA.V5I1.4894","DOIUrl":"https://doi.org/10.33603/HERMENEUTIKA.V5I1.4894","url":null,"abstract":"Teknologi dibidang komunikasi, elektronik dan informasi ternyata bisa disalahgunakan. Hal ini dikarenakan masyarakat belum seluruhnya memahami tentang penggunaan informasi teknologi dan informatika dengan baik dan bijak. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi perbuatan yang dipandang menyerang nama baik, kehormatan dan martabat seseorang dalam hukum pidana. Tipe penelitian ini adalah normative-legal research, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi perbuatan yang dipandang menyerang nama baik, kehormatan dan martabat seseorang harus dibuat konsep dan dirancang guna menyesuaikan. Maka dari itu diperlukan pembuatan konsep dasar-dasar hukum tersebut yang harus dimaknai secara pendalaman tidak hanya dalam teori hukum saja melainkan dari putusan hakim terkait tindak pidana tersebut. Sehingga dasa-dasar ini dibuat pada suatu aturan, sehingga terbentuklah perlindungan mengeluarkan ekspresi atau berpendapat serta memberi rasa aman terhadap martabat dan nama baik seseorang.","PeriodicalId":206203,"journal":{"name":"HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125636764","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ANALISIS KAJIAN HUKUM DAN KEBIJAKAN DALAM PEMENUHAN HAK DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN 分析法律和政策，以满足就业障碍领域

HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2021-02-26 DOI: 10.33603/HERMENEUTIKA.V5I1.5012

Faldi Priya, Endang Sutrisno, Betty Dina Lambok, Djuariah Djuariah

{"title":"ANALISIS KAJIAN HUKUM DAN KEBIJAKAN DALAM PEMENUHAN HAK DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN","authors":"Faldi Priya, Endang Sutrisno, Betty Dina Lambok, Djuariah Djuariah","doi":"10.33603/HERMENEUTIKA.V5I1.5012","DOIUrl":"https://doi.org/10.33603/HERMENEUTIKA.V5I1.5012","url":null,"abstract":"Penyandang Disabilitas memiliki hak yang sama dengan non disabilitas diantara nya hak dalam mengakses pekerjaan, Indonesia telah membangun pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak penyandang disabilitas dengan memberlakukan Undang-undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016, sudut pandang dalam melihat Penyandang Disabilitas pun bergeser, dari perspektif \"belas kasihan' ke perspektif \"pemberdayaan\", Keberadaan Penyandang Disabilitas di Kota Cirebon menjadi sebuah warna dalam nilai kemanusiaan, sehinga diperlukan pemberdayaan penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai.upaya Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Kota Cirebon dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan, Metode yang digunakan dalam Penelitian yang ini adalah jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Temuan penelitian mengindikasikan keijakan Pemerintah Kota Crebon belum maksimal dalam mengakomodir hak penyandang disabilitas dalam bidang ketenaagakerjaan, sebagamana yang diamanahkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, oleh karena itu perlu dibuat peraturan dan program yang mengakomodir hak penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan di Kota Cirebon.","PeriodicalId":206203,"journal":{"name":"HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128541688","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1