Alauddin Law Development Journal最新文献_第8页

Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (Simtanas) sebagai Upaya Preventif Sertipikat Ganda (Overlapping) 信息系统实施和国家土地管理的有效性(Simtanas)是一种双重预防措施

Alauddin Law Development Journal Pub Date : 2023-03-06 DOI: 10.24252/aldev.v5i1.35511

None Suhartati, Abd Basir, None Mira Nila Kusuma Dewi

{"title":"Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (Simtanas) sebagai Upaya Preventif Sertipikat Ganda (Overlapping)","authors":"None Suhartati, Abd Basir, None Mira Nila Kusuma Dewi","doi":"10.24252/aldev.v5i1.35511","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/aldev.v5i1.35511","url":null,"abstract":"Tujuan Penelitian Untuk mengetahui kesiapan data elektronik dalam mengimplementasikan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional dan Untuk mengetahui implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional sebagai upaya preventif kepemilikan sertifikat ganda (overlapping). Penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Penyiapan data elektronik dalam implementasi SIMTANAS di BPN Kota Makassar dilakukan berdasarkan data manual yang didasarkan pada data tektual dan spasial yang didapati di lapangan. Data aplikasi KKP Web ini dapat dijadikan rujukan untuk setiap kegiatan pertanahan di suatu wilayah/kota. Karena, aplikasi ini mencakup semua informasi tentang kepemilikan suatu bidang tanah secara komprehensif. (2). KKP web yang dijalankan sebagai bentuk dari pengaplikasian SIMTANAS pada BPN Kota Makassar sejak tahun 2014 sampai sekarang. Geo Spasial KKP ini berfungsi mencegah terjadinya sertifikat ganda (overlapping). Secara keseluruhan aplikasi ini belum maksimal dikarenakan akurasinya bisa mencapai kesalahan radius 100 meter","PeriodicalId":202916,"journal":{"name":"Alauddin Law Development Journal","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135081183","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Kedudukan Mahar dalam Sistem Perkawinan Adat Mandar 马哈尔在曼达尔传统婚姻制度中的地位

Alauddin Law Development Journal Pub Date : 2023-03-05 DOI: 10.24252/aldev.v5i1.36100

None Andi Dewi Pratiwi

引用次数: 0

Tinjauan Sosiologi Hukum Penerapan Sanksi Pelaku Pelanggaran Penanganan Covid-19 di Kota Makassar 法律社会学复本，在马卡萨市对违反Covid-19处理不当行为的犯罪者实施制裁

Alauddin Law Development Journal Pub Date : 2023-03-05 DOI: 10.24252/aldev.v5i1.20184

Nurafni Faradillah, None Istiqamah, Andi Safriani

引用次数: 0

Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang Telah Diregistrasi oleh Notaris (Waarmerking) di Kabupaten Maros

Alauddin Law Development Journal Pub Date : 2023-01-02 DOI: 10.24252/aldev.v4i3.34822

Ibnu Izzah

{"title":"Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang Telah Diregistrasi oleh Notaris (Waarmerking) di Kabupaten Maros","authors":"Ibnu Izzah","doi":"10.24252/aldev.v4i3.34822","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.34822","url":null,"abstract":"Peneliti menemukan bahwa di kabupaten Maros ada sekitar 3.743 Akta Bawah Tangan yang telah diwaarmerking dalam kurun waktu kurang dari 5 Tahun oleh 9 orang Notaris. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat di Kabupaten Maros memiliki minat yang tinggi dalam meregistrasi akta di bawah tangannya di Notaris. Lalu bagaimanakah jika akta di bawah tangan tersebut telah diregistrasi atau dibukukan oleh notaris (waarmerking) yang notabenenya adalah seorang pejabat umum yang berwenang, apakah akan menambah kekuatan pembuktian akta bawah tangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui praktek dan tanggung jawab Notaris dalam meregistrasi akta dibawah tangan waarmerking (2) memahami Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah diregistrasi oleh Notaris dalam persidangan perkara perdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan beberapa Notaris dan Hakim di Kabupaten Maros. Data kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Notaris tidak bertanggung jawab secara yuridis terhadap kebenaran akta dibawah tangan yang telah diregistrasi (waarmerking) baik dari kebenaran identitasnya, isi aktanya, tanggal pembuatannya dan tanda tangan para pihak. Sehingga Notaris tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana terhadap ketidak benaran yang ada dalam akta dibawah tangan yang telah diwaarmerkingnya (2) Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah diwaarmerking tidak dapat disamakan dengan akta otentik. Melainkan tetap menjadi akta dibawah tangan yang kesempurnaan aktanya terletak pada pengakuan","PeriodicalId":202916,"journal":{"name":"Alauddin Law Development Journal","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115336944","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Hapusnya Hak Waris Atas Tindak Pidana Pemalsuan Surat Wasiat 遗嘱伪造重罪剥夺继承权

Alauddin Law Development Journal Pub Date : 2022-12-29 DOI: 10.24252/aldev.v4i3.34488

Sulastri Yasim, M. Bahri, Muh. Chaerul Anwar

引用次数: 1

Analisis Putusan Mahkamah Konsitusi Tentang Frasa Pekerjaan Lain dalam Undang-Undang Pemilu 对选举宪法中其他就业短语的分析

Alauddin Law Development Journal Pub Date : 2022-12-06 DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19972

Ahmad Muh. Randi Azhari Azis, Marilang

{"title":"Analisis Putusan Mahkamah Konsitusi Tentang Frasa Pekerjaan Lain dalam Undang-Undang Pemilu","authors":"Ahmad Muh. Randi Azhari Azis, Marilang","doi":"10.24252/aldev.v4i3.19972","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19972","url":null,"abstract":"Catatan historis timbulnya negara konstitusional, sebenarnya merupakan proses sejarah yang panjang dan selalu menarik untuk dikaji. Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik tekah disusun mellalui dan oleh hukum, yaitu zaman sejarah yunani, dimana mereka telah mengenal beberapa kumpulan hukum (semacam kitab hukum). Pada masa kejayaannya (antara tahun 624-404 SM) antena pernah mempuyai tidak kurang dari 11 158 buah konstitusi dari berbagai negara. Pemahaman awal tentang “konstitusi” pada masa itu, hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Kemudian pada masa kekaisaran Roma, pengertian constitutionnes memperoleh tambahan arti sebagai suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh parah kaisar atau para preator. Termasuk didalamnya pernyaataan-pernyataan pendapat para ahli hukum/negarawan, serta adat kebiasaan setempat, disamping undang-undang. Konstitusi, Roma mempunyai pengaruh cukup besar sampai abad pertengahan. Di mana konsep tentang kekuasaan tertinggi (ultimate power) dari para kaisar Roma, telah menjelma dalam bentul L’Etat General di Francis, bahkan kegandrungan orang Romawi akan orda et unitas telah memberikan inspirasi bagi tumbuhnya paham: “Demokrasi Perwakilan” dan “Nasionalisme”. Dua paham ini merupakanb cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern.","PeriodicalId":202916,"journal":{"name":"Alauddin Law Development Journal","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117092991","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Sanksi terhadap Anggota Militer yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga 对家庭暴力军事人员的制裁

Alauddin Law Development Journal Pub Date : 2022-12-06 DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19804

Rostina Dewi Latif, Ade Darmawan Basri

引用次数: 0

Implementasi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP Atas Bantuan Hukum terhadap Terdakwa oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB 第56条第1款的实施，我在IB班的下级法院(Posbakum)上为被告提供了法律援助

Alauddin Law Development Journal Pub Date : 2022-12-06 DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19821

Salma, Ahkam Jayadi

{"title":"Implementasi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP Atas Bantuan Hukum terhadap Terdakwa oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB","authors":"Salma, Ahkam Jayadi","doi":"10.24252/aldev.v4i3.19821","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19821","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas tentang “Implementasi pasal 56 ayat (1) KUHAP atas bantuan hukum terhadap terdakwa oleh pos bantuan hukum (posbakum) di Pengadilan Negeri Makale kelas IB”. Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui prosedur pendampingan terhadap terdakwa oleh pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB dan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang merupakan penelitianyang digunakan untuk memperjelas kesesuaian teori dengan praktek dan menggunakan data premier tentang implementasi posbakum dalam menyelesaikan perkara pada rana pengadilan negeri. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa pada pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Makale kelas IB dalam mendapatkan bantuan hukum harus melalui beberaapa prosedur yang sudah ditetapkan dari pihak posbakum dan juga merujuk pada peraturan-peraturan yang ada. Kemudiaan pada penerapannya atau implementasinya posbakum sudah terlaksana secara efektif pihak pos bantuan hukum pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB juga sudah melaksanakan beberapa program-program yang menyangkut tentang pemberian bantuan hukum khusunya kepada masyarakat kurang mampu. Implikasi penelitian ini adalah untuk lebih mengoptimalkan implementasi pos bantuan hukum harusnya pendanaan yang masuk di posbakum lebih ditingkatkan sedikit agar tidak hanya perkara prodeo saja yang di kenai bantuan hukum secara cuma-cuma tetapi pada perkara di bidang perdata juga.","PeriodicalId":202916,"journal":{"name":"Alauddin Law Development Journal","volume":"115 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116600305","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Tinjauan Yuridis terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Perdata di Indonesia

Alauddin Law Development Journal Pub Date : 2022-12-06 DOI: 10.24252/aldev.v4i3.20141

Nina Ismaya, Andi Safriani

{"title":"Tinjauan Yuridis terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Perdata di Indonesia","authors":"Nina Ismaya, Andi Safriani","doi":"10.24252/aldev.v4i3.20141","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.20141","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pertama, Bagaimana syarat-syarat ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui bagaimana menetapkan besarnya bagian-bagian ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan tersier melalui perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan putusan. Analisis data yang digunakan yaitu dengan cara mengadakan identifikasi dan klasifikasi terhadap data yang ada dan menyusunnya secara sistematis. Hasil penelitian ini menunujukkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi ahli waris pengganti dalam hukum islam ialah adanya kematian beruntun, dan harta warisan pewaris (si mati pertama) belum dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya. Pada kewarisan perdata Indonesia tidak harus adanya kematian beruntun, namun orang yang digantikan harus lebih dahulu meninggal dari si pewaris dan yang menggantikan tersebut juga merupakan keturunan yang sah dari orang yang digantikan. Adapun untuk penetapan bagian ahli waris pengganti, dalam hukum islam telah ditentukan bagian ahli waris sesuai dengan furudhul muqaddarah dimana telah ditentukan bagian-bagiannya berdasarkan jenis kelamin dan derajatnya. Sedangkan dalam hukum kewarisan perdata, bagian-bagian untuk ahli waris sama kepala demi kepala. ","PeriodicalId":202916,"journal":{"name":"Alauddin Law Development Journal","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122006039","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Implementasi Peraturan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Soppeng

Alauddin Law Development Journal Pub Date : 2022-12-04 DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19797

Asri Wahyudi, Tri Suhendra Arbani

{"title":"Implementasi Peraturan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Soppeng","authors":"Asri Wahyudi, Tri Suhendra Arbani","doi":"10.24252/aldev.v4i3.19797","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19797","url":null,"abstract":"Penelitian ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Soppeng” dimana pada penelitian ini mengangkat sebuah persoalan kebijakan pemerintah daerah terkait peraturan daerah serta implementasi peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan pendapatan daerah yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan. Didalam perda No. 3 Tahun 2008 Pemerintah daerah Kab. Soppeng membentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan, dan aset daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Kab. Soppeng dan merupakan penelitian kualitatif lapangan, dengan cara mengumpulkan data dengan obsesrvasi, wawancara, dan kajian pustaka. Dalam penelitian ini menunjukkan kebijakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tetap mengacu kepada Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan mengacu kepada undang- undang tersebut pemerintah daerah membentuk/ membuat Peraturan Daerah yang menaungi masing- masing bidang. Implemetasi Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan pendapatan daerah yang akan digunakan dalam pelaksanaan berbagai pembangunan sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat oleh banyaknya pembangunan- pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah baik itu pembangunan fisik maupun non- fisik. Akan tetapi masih ada hambatan yang dilalui oleh DPPKAD dalam mengelola pendapatan daerah yakni masih ada masyarakat yang tidak membayar pajak. Dalam penelitian ini diharapkan pemerintah tetap memperhatikan peraturan- peraturan yang ada kaitannya terhadapa pengelolaan pendapatan sehingga dapat berjalan lebih optimal.","PeriodicalId":202916,"journal":{"name":"Alauddin Law Development Journal","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126152037","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0