Alauddin Law Development Journal最新文献

{"title":"Tinjauan Yuridis Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Daring di Kota Makassar","authors":"Wirandi, Rahman Syamsuddin","doi":"10.24252/aldev.v4i3.19108","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19108","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Macam-macam aplikasi yang digunakan dalam melakukan praktek prostitusi, Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Prostitusi melalui Aplikasi Daring dan Upaya Pihak Kepolisian dalam menangani kasus kejahatan Prostitusi melalui Aplikasi Daring. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, terkhusus di wilayah Kecamatan Panakukang sebagai pusat aktivitas hiburan dan kawasan elit di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, undang- undang, jurnal, ensiklopedia, internet dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Berbagai macam aplikasi yang digunakan para pelaku baik penyedia maupun pengguna jasa Prostitusi Online di Kota Makassar yakni Michat, Whatsapp, Facebook Messanger, Tinder, Line dan Tantan. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik adalah faktor perkembangan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor lingkungan pergaulan bebas, faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor kurangnya keimanan. Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian menggunakan dua jenis upaya yaitu upaya preventif dan represif.","PeriodicalId":202916,"journal":{"name":"Alauddin Law Development Journal","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121582889","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Benda Milik Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.755/Pid.B/2105/Pn.Mks)","authors":"Sahrul Gunawan, Hamsir","doi":"10.24252/aldev.v4i3.19120","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19120","url":null,"abstract":"Pokok masalah penelitian ini adalah tentang bagaimana putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengrusakan benda milik orang yang dilakukan secara bersama-sama. Pokok masalah tersebut kemudian dijabarkan dalam bebrapa pertanyaan penelitian, yaitu : 1) penerapan hukum materil terhadap tindak pidana pengrusakan benda milik orang lain yang dilakukan secara bersama-sama Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks. 2) pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan benda milik orang lain yang dilakukan secara bersama-sama Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis - Empiris yaitu suatu metode yang digunakan dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti serta mengunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Dalam putusan hakim menggunakan Pasal 170 Ayat 1 KUHP . 2) Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengrusakan benda yang dilakukan secara bersama-sama ini kurang setimpal dengan apa yang terdakwa perbuat karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa relatif ringan dan hukuman yang ringan ini tidak menjamin bahwa terdakwa tidak lagi melakukan perbuatannya sebagaimana yang dimaksud dalam perkara tersebut.Penerapan Hukum Materil dalam putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks yang menyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyaikinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama merusak benda milik orang lain dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak sesusai dengan melihat dan mempertimbangkan dan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti dan baik keterangan terdakwa. Diharapkan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa itu memberikan efek jerah terhadapa terdakwa kemudian dalam suatu perkara hendaknya memperhatikan secara cermat aspek psikologis dari terdakwa sehingga ketika terdakwa kembali kemasyarakat terdakwa tidak akan lagi mengulangi perbuatannya \u0000 ","PeriodicalId":202916,"journal":{"name":"Alauddin Law Development Journal","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133703809","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Yuridis Penggunaan Digital Evidence Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Terorisme di Polrestabes Makassar","authors":"Erwin Gunawan, Bariek Ramdhani P","doi":"10.24252/aldev.v4i3.19138","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19138","url":null,"abstract":"Digital evidence atau alat bukti elektronik sangatlah berperan dalam penyelidikan kasus terorisme, karena saat ini komunikasi antara para pelaku di lapangan dengan pimpinan atau aktor intelektualnya dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas di internet untuk menerima perintah atau menyampaikan kondisi di lapangan karena para pelaku mengetahui pelacakan terhadap internet lebih sulit dibandingkan pelacakan melalui handphone. Fasilitas yang sering digunakan adalah e-mail dan chat room selain mencari informasi dengan menggunakan search engine serta melakukan propaganda melalui bulletin board atau mailing list. Bagaimana pengaturan alata bukti berupa digital evidence dalam hukum pidana dan apakah dapat digunakan dalam penyelesaian perkara terorisme?. Dalam menjawab permsalahan ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan asas-asas dan teori. serta menggunakan analisis Normative Kualitative yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dengan pembahasan dan penjabaran hasil-hasil penelitiandengan mendasarkan pada norma-norma dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti. \u0000Hasil dari penelitian ini yaitu Bahwa pengataturan alat bukti berupa Digital Evidance secara sah telah di perjelas di dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik dalam Pasal 5, Pasal 6, dan melalui penegasan kembali di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti elektronik ini sangat dibutuhkan dalam Sistem Peradilan Pidana guna untuk menjatuhkan putusan bagi  terdakwa yang di sidangkan dalam kasus kejahatan Teknologi dengan menjadikan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan peradilan pidana. Dan juga pengaturan alat bukti elektronik di dalam UU ITE tersebut di atas, merupakan perluasan dari alat bukti yang sudah di atur dalam KUHAP Pasal 184. Serta peran digital forensic dalam melakukan pengolahan alat bukti merupakan suatu langkah yang diperlukan dalam hal alat bukti elektronik akan dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Keberadaan alat bukti elektonik ini secara praktek telah dilaksanakan dan diakui eksistensinya dalam penegakan hukum di Indonesia.","PeriodicalId":202916,"journal":{"name":"Alauddin Law Development Journal","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122554644","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat (Studi Kasus Balai Harta Peninggalan Kota Makassar)","authors":"Muhammad Zulvikhar Kadir, Istiqamah","doi":"10.24252/aldev.v4i3.19137","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19137","url":null,"abstract":"Balai Harta Peninggalan bertugas Membuka wasiat tertutup, baik berupa wasiat olografis yang tertutup (Pasal 937 jo. Pasal 942 KUH Perdata) maupun wasiat rahasia (Pasal 940 jo. Pasal 942 KUH Perdata),Berdasarkan hal tersebut maka penulis merujuk rumusan masalah yaitu Bagaimana Proses Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat di Balai Harta Peninggalan Kota Makassar dalam Mengurai Asas Publisitas.Faktor apa yang menjadi penghambat Balai Harta Peninggalan kota Makassar dalam menangani Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan di Kantor Balai Harta Peninggalan, yaitu yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Peran Balai Harta Peninggalan Kota Makassar dalam pembukaan wasiat yaitu ; Memerintahkan kepada Pelaksana Wasiat, Ahliwaris, Notaris, untuk menanyakan kepada seksi Daftar Wasiat, Kementerian Hukum dan HAM RI, apakah wasiat tersebut dilaporkan atau tidak dan terakhir;Membuka surat wasiat rahasia tersebut disaksikan oleh para Ahliwaris, Pelaksana Wasiat, Notaris, dengan suatu Berita Acara;Mendaftarkan surat wasiat rahasia tersebut pada Balai Harta Peninggalan (berdasarkan ketentuan LN.1848 No.10 Pasal 41 dan 42 OV, jo. Pasal 937,942 KUH.Perdata); Hambatan yang dimaksud adalah hal-hal yang mempersulit pendaftaran/pembukaan wasiat pada Balai Harta Peninggalan, adapun hambatan tersebut adalah; Kurangnya Sumber Daya Manusia ,Akses Cyber yang masih minim,Ketidakhadiran dari beberapa ahli waris dana Adanya tuntutan dari beberapa ahli waris untuk menunda pembukaan surat wasiat.","PeriodicalId":202916,"journal":{"name":"Alauddin Law Development Journal","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115118003","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) terhadap Putusan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas","authors":"Wildayanti, Kasjim Salenda","doi":"10.24252/aldev.v4i3.18819","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.18819","url":null,"abstract":"Pokok permbahasan dari penelitian ini adalah penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) terhadap keputusan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas, Pokok permasalahan dibagi dua yaitu: 1. Bagaimana mekanisme penerapan prinsip business judgment rule terhadap putusan direksi perusahaan Perseroan Terbatas. 2. Faktor-foktor apa yang menghambat penerapan Prinsip Business Judgment Rule terhadap putusan direksi perusahaan Perseroan Terbatas. Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mekanisme penerapan prinsip busisness judgment rule terhadap putusan direksi perusahaan Perseroan Terbatas belum optimal. Hal demikian dapat dilihat dari rendahnya kasus yang terselesaikan dengan menerapkan prinsip BJR dari keseluruhan kasus ada. Sebagaimana kasus Hotasi D.P Nababan yang dinyatakan tidak bersalah pada persidangan tingkat pertama karena prinsip BJR dijadikan hakim sebagai pertimbangan. Namun Hotasi D.P Nababan akhirnya mendekam dipenjara dikarenakan prinsip BJR diabaikan oleh majelis hakim pada persidangan tingkat banding. Hal demikian dikarenakan masih banyak faktor yang menghambat penerapan prinsip BJR terhadap keputusan direksi perusahaan Perseroan Terbatas. Implikasi dalam penelitian ini yaitu mengoptimalkan mekanisme penerapan prinsip BJR terhadap setiap kasus pada semua tingkatan persidangan. Selain itu juga perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap Faktor-Faktor yang menghambat penerapan prinsip business judgment rule terhadap putusan direksi perusahaan Perseroan Terbatas dengan sosialisasi mengenai prinsip BJR kepada semua elemen penegak hokum, harmonisasi peraturan perundang-undangan dan status kekayaan BUMN sebagai bagian dari kekayaan Negara yang dipisahkan agar ditetapkan sebagai kekayaan BUMN semata.","PeriodicalId":202916,"journal":{"name":"Alauddin Law Development Journal","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128124419","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Yuridis Keabsahan Nikah Sirri Melalui Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas IB Kabupaten Maros","authors":"Abdul Basir, Suhartati","doi":"10.24252/aldev.v4i2.30591","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.30591","url":null,"abstract":"Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis penelitian Hukum Normatif Empiris. Penelitian Hukum Normatif Empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh menjelaskan bahwa, tata cara memperoleh Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas I.B Maros dibuat atas dasar adanya sebuah peristiwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh Agama akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh Negara yaitu tidak dicatatkan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Adapun tata cara memperoleh itsbat nikah antara lain: (a) Datang dan mendaftar ke kantor Pengadilan Agama. (b) Menghadiri persidangan, (c) putusan / penetapan Pengadilan Agama. Kemudian, akibat hukum dari suatu pernikahan sirri yang sudah mendapatkan itsbat nikah secara otomatis yang berkepentingan akan mendapatkan bukti otentik tentang pernikahan mereka yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan persoalan di Pengadilan Agama nantinya, berfungsi sebagai Kepastian Hukum, Ketertiban Hukum dan Perlindungan Hukum atas pernikahan itu sendiri. Sedangkan perkawinan yang tidak tercatatkan dan tidak mengitsbatkan pernikahannya maka kedudukan perkawinan itu adalah: (1) tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah ada perkawinan sehingga tidak menimbulkan akibat hukum, (2) tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, (3) tidak dapat dijadikan dasar hukum menjatuhkan pidana (Pasal 219 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (4) tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak wanita/isteri dan juga anak-anaknya.","PeriodicalId":202916,"journal":{"name":"Alauddin Law Development Journal","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122801588","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi Pecandu Narkotika","authors":"Akbar, Syamsuddin Radjab","doi":"10.24252/aldev.v4i2.18681","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.18681","url":null,"abstract":"Pada saat ini Indonesia sedang megalami darurat terkait penyebaran dan penggunaan narotika di kalangan public,berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh ( BNN ) Badan Narkotika Nasional yang bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universita Indonesia pada tahun 2014 tentang survei Nasional Pengembangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, dapat kita ketahu bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika di Indonesia telah mencapai 3,8 juta jiwa sampai dengan 4,1 juta jiwa yang pernah memakai narkotika selama satu tahun. Penyalahgunaan narkotika sampai saat ini masih merupaan masalah besar yang di hadapi Indonesia baik dari tingkat lokal, nasional sampai internasiaonal. Adapun metode penelitian ini dilakukan engan pendekatan yuridiksi normative yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan Undang-Undang, Asas-asas, Buku-buku seta berpacu pada berbagai norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang. Datan yang digunakan dalam jurnal ini adalah data sekunder.  Peneliti menjelaskan permasalahan  Bagaiman Implementasi Rehabilitasi Pecandu Sekaligus Pengedar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narrkotika dan Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional  (BNN) dalam melakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Metode penelitian ini dilakukan engan pendekatan yuridiksi normative yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan Undang-Undang, Asas-asas, Buku-buku seta berpacu pada berbagai norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang. Datan yang digunakan dalam jurnal ini adalah data sekunder.","PeriodicalId":202916,"journal":{"name":"Alauddin Law Development Journal","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134308832","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Yuridis Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Parkir Di Kota Makassar","authors":"Muhammad Abrari Mansyur, Eman Solaiman","doi":"10.24252/aldev.v4i2.18938","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.18938","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas terkait masalah pengeloloan paskir ataupun perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir yaitu mengenai keamanan kendaraan yang dititipkan di tempat parkir tersebut. Seringnya terjadi kesalahan ataupun kehilangan kendaraan dan barang-barang di tempat parkir menyebabkan terjadinya perselisihan antara konsumen dengan petugas parkir. Dikarenakan begitu banyak petugas parkir yang tidak mau bertanggung jawab terhadap hilangannya barang atau kendaraan konsumen atau pengunjung. Bukan hanya petugas parkir, pengelola jasa parkir pun biasanya tak ingin mengambil resiko jika terjadi kehilangan suatu barang ataupun  kendaraan. Adapun pengelola parkir biasanya selalu beralasan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan kesepakatan yang terikat antara penanggungjawab dan konsumen yang telah tertera di karcis parker tersebut, yakni, “Pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan barang dan kendaraan”, dengan berbagai macam kalimat yang bermakna sama. \u0000 ","PeriodicalId":202916,"journal":{"name":"Alauddin Law Development Journal","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133650972","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Melalui Sosial Media Instagram","authors":"Andi Rezty Amalia, Erlina","doi":"10.24252/aldev.v4i2.19086","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.19086","url":null,"abstract":"Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kapan terjadinya kesepakatan dalam perjanjian transaksi e-commerce yang tercantum mengenai  syarat sahnya perjanjian  menurut pasal 1320 KUHPerdata.Jenis penelitian ini adalah studi pustaka ( literature research) dengan pendekatan yuridis-normatif  yakni berkaitan langsung dengan topik permasalahan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hingga karya tulis lainnya yang berkaitan dengan permaslahan yang diangkat. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan cara memperoleh, menelusuri dan menganalisis bahan pustaka serta dokumen- dokumen terkait, editing, mereduksi data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan perjanjian melalui e-commerce dinyatakan lahir saat tercapainya suatu kesepakatan dalam kegiatan jual-beli online disosial media instagram apabila adanya pernyataan salah satu pihak diterima oleh pihak lainnya dan tidak terlepas dari apa yang telah secara dasar diamatkan oleh Pasal 1320 KUHPerdata. Kemudian Bentuk tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam transkasi e-commerce di sosial media instagram yaitu dengan menerapkan tanggungjawab praduga bersalah.Apabila produsen tidak mampu membuktikan ketidakbersalahannya, maka dengan sendirinya dianggap bersalah, sehingga bertanggungjawab seluruhnya atas kerugian yang dialami konsumen.Akibat hukum dari perjanjian e-commerce adalah sah menurut hukum apabila memenuhi syarat perjanjian1320 KUHPerdata selama terpenuhi unsur syarat subjektif dan objektif.Implikasi penelitian yakni diharapkan pemerintah memberikan responsif atas perkembangan masyarakat di dunia transaksi elektronik demi menghindari terjadinya wanprestasi , walaupun ada undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, perundangan tersebut juga belum secara teknis mengatur perlindungan konsumen ketika bertransaksi dengan memanfaatkan media online salah satunya yaitu instagram.","PeriodicalId":202916,"journal":{"name":"Alauddin Law Development Journal","volume":"37 6","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114073365","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Kriminologis Terjadinya Perbuatan Main Hakim Sendiri","authors":"Ryan Nurfitrah, Istiqamah","doi":"10.24252/aldev.v4i2.19027","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.19027","url":null,"abstract":"Tindakan Main Hakim sendiri menimbulkan akibat yang berawal dari berbagai macam kejahatan, seperti salah satunya tindak pidana pencurian, perselisihan antar suku yang akhir-akhir ini terjadi di Wilayah kita, yang kerap menjadi pemicu kerusuhan suatu masyarakat yang menimbulkan beberapa korban, banyak sekali pemicu yang disebabkan dalam hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merujuk rumusan masalah yaitu Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan main hakim sendiri di Kabupaten Takalar? Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya perbuatan amuk massa oleh polres Takalar? Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang bertujuan menguji kepastian hukum dari data-data yang telah dikumpulkan sesuai dengan teori dan konsep sebelumnya. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif induktif yang berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan yaitu Polres Takalar. Adapun hasil penelitian yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (eigenrechting) yaitu ; Kurangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepolisian dalam Menangani Kasus Pidana,Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana ,Agar Pelaku dan Calon Pelaku Jerah,anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat,ikut-ikutan, Langkah yang dilakukan oleh Polres Takalar, yaitu; preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Preventif (Pencegahan).","PeriodicalId":202916,"journal":{"name":"Alauddin Law Development Journal","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128025527","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}