UNES Law Review最新文献_第8页

EFEKTIVITAS PIDANA DENDA TERHADAP PENCAPAIAN KEADILAN BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN 对受虐待行为影响的儿童的司法影响

UNES Law Review Pub Date : 2022-10-20 DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.323

Yulisa Fitri

{"title":"EFEKTIVITAS PIDANA DENDA TERHADAP PENCAPAIAN KEADILAN BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN","authors":"Yulisa Fitri","doi":"10.31933/unesrev.v5i2.323","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.323","url":null,"abstract":"Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur pemberian sanksi berupa denda terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dengan korban anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Anak Sebagai Korban Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung adalah dikumulasi dengan pidana penjara. Kisaran denda pada tahun 2020 adalah Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 25.000.000,- dikarenakan pelaku adalah anak sedangkan dengan pelaku orang dewasa dijatuhi denda Rp 100.000.000 subsider 2 bulan penjara. Pada tahun 2021 masih terdapat kisaran denda yang sama dengan tahun yang sebelumnya dikarenakan pelaku adalah anak. Jadi dalam hal ini pidana denda diancamkan, dan sering kali sebagai alternatif dengan pidana kurungan atau penjara. Efektifitas Penjatuhan Pidana Denda bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Anak Sebagai Korban terhadap rasa keadilan bagi korban di Pengadilan Negeri Lubuk Basung berdasarkan jumlah maksimal pidana denda yang diatur dalam pasal 82 tersebut terbilang sangat besar namun dalam praktek dijatuhkan jauh dari jumlah maksimal. Denda diharapkan dapat diberikan bagi korban secara langsung namun dalam pengaturannya pidana denda yang di pungut oleh jaksa tidak berdampak apa-apa bagi korban anak karena pidana denda yang di jatuhkan kepada terpidana bukan diberikan kepada korban dan keluarga korban melainkan denda tersebut akan dipungut oleh jaksa dan diserahkan kepada negara, sehingga denda yang dipungut oleh jaksa tersebut menjadi penghasilan negara bukan pajak.","PeriodicalId":193737,"journal":{"name":"UNES Law Review","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130919256","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN TERHADAP PEGAWAI BANK SYARIAH YANG MELAKUKAN TRANSAKSI TANPA PERSETUJUAN NASABAH (Studi Pada Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat) 银行对未经客户同意就进行交易的伊斯兰银行雇员的刑事调查

UNES Law Review Pub Date : 2022-10-20 DOI: 10.31933/unesrev.v5i1.322

Yosvenli Dasman

引用次数: 0

PENANAMAN MODAL ASING PENGANGKATAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM (BMKT) DI INDONESIA

UNES Law Review Pub Date : 2022-09-05 DOI: 10.31933/unesrev.v5i1.279

Ursula Kristanti Riang Borot, Tiurma Mangihut Pitta Allagan

{"title":"PENANAMAN MODAL ASING PENGANGKATAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM (BMKT) DI INDONESIA","authors":"Ursula Kristanti Riang Borot, Tiurma Mangihut Pitta Allagan","doi":"10.31933/unesrev.v5i1.279","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.279","url":null,"abstract":"Di tahun 2021, pemerintah mulai membicarakan mengenai adanya perizinan bagi penanam modal asing untuk mencari benda muatan kapal tenggelam (BMKT) dibawah laut perairan Indonesia. Penelitian ini berfokus pada penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan mengenai penanaman modal asing pengangkatan benda muatan kapal tenggelam (BMKT) di Indonesia dan perizinan berusaha pengangkatan benda muatan kapal tenggelam (BMKT) di daerah. Hasil yang didapat adalah peraturan belum di regulasikan secara khusus, untuk penanaman modal asing sendiri masih berjalan sesuai dengan peraturan umum penanaman modal yang berlaku, namun secara khusus untuk penanaman modal asing pada Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) masih belum optimal dan perizinan berusaha di daerah untuk Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) bagi Penanaman modal asing juga masih belum diatur secara optimal, namun dari Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2021 menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah untuk memberikan perizinan berusaha cukup signifikan lewat perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta pemerintah daerah dapat memberikan urusan perizinan berusaha yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya","PeriodicalId":193737,"journal":{"name":"UNES Law Review","volume":"16 14","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"113942979","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

REGULATORY IMPACT ASSESSMENT PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA PENGADAAN BARANG/JASA

UNES Law Review Pub Date : 2022-09-05 DOI: 10.31933/unesrev.v5i1.287

Wawan Zulmawan

引用次数: 0

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 20/PUU-XIV/2016

UNES Law Review Pub Date : 2022-09-05 DOI: 10.31933/unesrev.v5i1.277

I. N. Ariana

{"title":"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 20/PUU-XIV/2016","authors":"I. N. Ariana","doi":"10.31933/unesrev.v5i1.277","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.277","url":null,"abstract":"Teknologi informasi memegang peran penting bagi masa kini maupun mendatang yang dengan sendirinya merubah perilaku masyarakat. Teknologi informasi berkontribusi dalam hukum pembuktian di Indonesia dengan diakuinya alat bukti berbentuk elektronik. Pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang memberikan dampak yuridis terhadap perubahan definisi alat bukti elektronik yang sah. Putusan ini dinilai bertolak belakang dengan semangat dibuatnya UU ITE dan menyebabkan suatu kekaburan norma terkait kedudukan alat bukti elektronik yang sah. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap kedudukan alat bukti elektronik dan akibat hukum putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif, sehingga sumber yang digunakan berasal dari data kepustakaan, baik sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengaturan hukum kedudukan alat bukti elektronik di Indonesia pada UU ITE mengalami perubahan sejak Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang telah memberikan penafsiran terhadap frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 44 huruf b UU ITE mengenai ketentuan alat bukti yang sah dan berimplikasi pada fungsi alat bukti elektronik dalam hukum pidana yakni timbulnya ketidakpastian hukum terhadap keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan dan terjadinya perbedaan penafsiran dalam penegakan hukum.","PeriodicalId":193737,"journal":{"name":"UNES Law Review","volume":"63 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114221432","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

UPAYA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA 为了解决叙利亚的经济纠纷

UNES Law Review Pub Date : 2022-07-31 DOI: 10.31933/unesrev.v4i4.284

Iyah Faniyah, Evi Sumarni

引用次数: 0

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI (Analisis Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN. Pdg) 裁决裁决第32/Pdt.G/2020/PN的法官考虑。首席执行官)

UNES Law Review Pub Date : 2022-07-26 DOI: 10.31933/unesrev.v4i4.281

D. Effendi, Yenni Fitria

{"title":"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI (Analisis Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN. Pdg)","authors":"D. Effendi, Yenni Fitria","doi":"10.31933/unesrev.v4i4.281","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4.281","url":null,"abstract":"Inheritance property is anything left by a person who dies whether the property belongs to him or belongs to someone else. According to INPRES No. 1 of 1999 concerning the Compilation of Islamic Law (KHI) article 171 paragraph a Inheritance law is the law that regulates the transfer of ownership rights to the inheritance (tirkah) of the heirs, determining who is entitled to become heirs and how much of each. Socio-economic and cultural changes have shifted people's perspective on the world, including their orientation and views on the Minangkabau social system, touches of modernization with a capitalist economic style. However, it is related to inheritance and property ownership issues, usually assets are inherited by mamak (uncle) to nephews (sisters) or maternally, by pressing economic needs and changing views on property. This makes a conflict or dispute over inheritance, namely the high pusako land in a tribe or tribe in Minang-Kabau. The problems discussed are, first, how is the judge's consideration in resolving the high pusako land dispute? second What are the legal obstacles in the settlement of the high pusako land dispute? The approach method used in this study is the author uses a normative juridical approach to the problem under study, namely the decision Number 32Pdt G/2020/PN.Pdg.","PeriodicalId":193737,"journal":{"name":"UNES Law Review","volume":"80 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124642020","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

IMPLICATIONS OF IMPLEMENTING EDUCATION AND LEARNING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS POST COVID-19: OVERVIEW OF CHALLENGES AND STRATEGIC POLICIES 2019冠状病毒病后高等教育机构实施教育和学习的影响:挑战和战略政策概述

UNES Law Review Pub Date : 2022-06-03 DOI: 10.31933/unesrev.v4i4.272

Baso Iping

{"title":"IMPLICATIONS OF IMPLEMENTING EDUCATION AND LEARNING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS POST COVID-19: OVERVIEW OF CHALLENGES AND STRATEGIC POLICIES","authors":"Baso Iping","doi":"10.31933/unesrev.v4i4.272","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4.272","url":null,"abstract":"This study aims to find out how the challenges of higher education institutions are after the Covid-19 pandemic and what are the strategic policies of higher education institutions in the implementation of post-covid-19 education and learning. The method used is descriptive method and the data collection method is through field research and literature. The data were then analyzed descriptively qualitatively. The results obtained: First, the challenges of higher education institutions after the Covid 19 pandemic are: (a) Closing of educational institutions; (b) Creation of learning materials or content; (c) The level of achievement of learning targets is not optimal; (d) The online lecture system has not been fully followed by adequate lecturer capacity; and (e) The transformation of digital learning also has the effect of fatigue conditions and increased stress. Second, various strategies for educational institutions after the Covid-19 pandemic are: (a) Lecturers and students must improve internet and computer literacy skills; (b) Redefining learning outcomes: (c) Lecturers must ensure the readiness of lecture materials with perspective; (d) Determine the duration of each learning unit: (e) Assessment in the form of quizzes and independent assignments must be ready; and (f) Campuses must prepare sufficient infrastructure and bandwidth.","PeriodicalId":193737,"journal":{"name":"UNES Law Review","volume":"111 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131808909","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ANALISIS DUGAAN PRAKTEK JUAL RUGI PRODUK IMPOR MELALUI SITUS E-COMMERCE SHOPEE 分析了通过E-COMMERCE SHOPEE网站销售进口产品损失的所谓实践

UNES Law Review Pub Date : 2022-06-01 DOI: 10.31933/unesrev.v4i4.264

Adinda Suci Rahayu, S. Suherman

{"title":"ANALISIS DUGAAN PRAKTEK JUAL RUGI PRODUK IMPOR MELALUI SITUS E-COMMERCE SHOPEE","authors":"Adinda Suci Rahayu, S. Suherman","doi":"10.31933/unesrev.v4i4.264","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4.264","url":null,"abstract":"Technology that is increasingly developing brings about a variety of changes in people's lives, one of which is in the trade sector. The changes in the trade sector have been marked by the advent of e-commerce, which has greatly benefited the community in terms of facilitating buying and selling transactions. Unfortunately, this change has also created some problems related to business competition, such as the alleged of predatory pricing by imported products on the e-commerce site Shopee, as described in Article 20 No. 5 of 1999 regarding Prohibition of Monopoly and Unfair Bussiness Practices. The purpose of this study is to determine the truth behind the phenomenon of selling-buying practices and how the measures taken by the Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Since this is a qualitative study using the normative jurisprudential method, the sources used come from both library data and primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study state that foreign businesses selling inexpensive imported goods on the e-commerce site Shopee do not practice deficit selling. Despite the prices of the imported products listed are cheaper than the local products, but there are factors that basically affect those prices. In addition, this approach does not satisfy the monopoly factor. Moreover, the first action was taken by the KPPU was to discuss the matter with the government, which has prepared several steps for the future.","PeriodicalId":193737,"journal":{"name":"UNES Law Review","volume":"107 1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122641276","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

EFEKTIVITAS PENERAPAN CUSTOMER DUE DILLIGENCE PADA NASABAH BPR DALAM PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DI BATAM BPR客户端服务对巴淡银行洗钱的有效应用

UNES Law Review Pub Date : 2022-06-01 DOI: 10.31933/unesrev.v4i4.251

Leslyn Kho, Tantimin Tantimin

{"title":"EFEKTIVITAS PENERAPAN CUSTOMER DUE DILLIGENCE PADA NASABAH BPR DALAM PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DI BATAM","authors":"Leslyn Kho, Tantimin Tantimin","doi":"10.31933/unesrev.v4i4.251","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4.251","url":null,"abstract":"Bank merupakan lembaga penyedia keuangan yang cukup diperlukan oleh masyarakat. Bank dicirikan sebagai sumber daya domestik yang tidak mencukupi dari perusahaan domestik, tingkat transformasi struktural yang rendah, dukungan pemerintah yang tidak efisien , kurangnya kebijakan untuk merangsang investor, kerangka legislatif yang tidak sempurna, risiko kredit yang tinggi, terkait dengan solvabilitas perusahaan yang tidak mencukupi, keterbelakangan inovasi dan infrastruktur investasi. Dengan kemudahan fasilitas yang disediakan perbankan, termasuk dalam kerahasiaan transaksi, tidak mengherankan bahwa banyak pelaku berpengalaman yang memanfaatkan perbankan sebagai media pencucian uang. Meskipun begitu, bank juga memiliki cara untuk mencegah tindakan kriminal ini, salah satunya melalui Cuctomer Due Dilligence (selanjutnya disingkat menjadi CDD). Metode penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris dengan lokasi penelitian adalah BPR di Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di BPR Batam, CDD dilaksanakan dengan melakukan pengkinian data setiap 1 (satu) tahun untuk nasabah dengan resiko rendah hingga sedang. Sedangkan untuk nasabah resiko tinggi, CDD dilakukan setiap 6 (enam) bulan. Penerapan CDD di BPR Batam terbukti efektif untuk mencegah adanya praktik pencucian uang. Pengkinian yang dilakukan secara regular membuat bank dapat memantau setiap nasabah dan transaksinya. Efektivitas penerapan CDD ini terbukti karena tidak pernah ditemukan adanya praktik pencucian uang yang dilakukan oleh nasabah di BPR Batam.","PeriodicalId":193737,"journal":{"name":"UNES Law Review","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132417855","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0