UNES Law Review最新文献

{"title":"Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif Di Indonesia","authors":"Noraliyatun Jannah, Ifahda Pratama Hapsari","doi":"10.31933/unesrev.v6i1.1057","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1057","url":null,"abstract":"Seiring perkembangan zaman dan teknologi dapat mempengaruhi perkembangan hukum pidana yang ada di indonesia saat ini. hukum pidana yang berlaku saat  ini tidak terlepas dari tradisi-tradisi yang ada di lingkungan masyarakat indonesia. Salah satunya ialah kepercayaan masyarakat akan fenomena Mistis ilmu gaib. Hingga Saat ini ilmu gaib sangat marak terjadi di masyarakat indonesia ilmu gaib juga digunakan menjadi sarana yang dipilih untuk melukai seseorang bahkan membunuh seseorang, hal ini dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan untuk merugikan orang lain. Dalam KUHP lama sebelumnya memang sudah terdapat pasal-pasal yang sedikit banyak berkaitan dengan hal-hal gaib yang ada dalam Buku III, Bab VI tentang pelanggaran Kesusialan yaitu pasal 545, pasal 546, dan pasal 547 KUHP, setelah itu KUHP mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itu hukum pidana yang baru ini akan hadir untuk menutup celah para dukun santet dalam melakukan kriminalitas nya yang merugikan masyarakat, Tindak pidana ini diatur dalam pasal 252 KUHP. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan salah satu pengetahuan mengenai pasal tentang ilmu gaib yang ada dalam KUHP agar masyarakat tidak mudah terjerumus kedalam perangkap penipuan oleh para oknum dukun ilmu gaib yang tidak bertanggung jawab.","PeriodicalId":193737,"journal":{"name":"UNES Law Review","volume":"43 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139313456","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia","authors":"Alifiyah Fitrah Rahmadhani, Dodi Jaya Wardana","doi":"10.31933/unesrev.v6i1.1056","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1056","url":null,"abstract":"Pelanggaran HAM berat di Indonesia merupakan fenomena yang terus membayangi keadaan keadilan di Indonesia. Sampai saat ini, banyak kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru. Namun, belum dapat ditangani secara pertanggung jawaban yang jelas dan adil sesuai dengan standar hukum HAM internasional. Pemulihan hukum tetap menjadi kendala serius bagi Indonesia dan meskipun proses reformasi telah berlalu 25 tahun sejak tahun 1998 hingga 2023, upaya untuk mewujudkan, memajukan dan melindungi hak asasi manusia tetap harus dilakukan. Dengan demikian, masalah dari penelitian ini adalah : Apakah faktor yang menyebabkan pelanggaran HAM berat di Indonesia belum terselesaikan sampai saat ini? Dan Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan agar pelanggaran HAM berat di Indonesia dapat terselesaikan? Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan. Sehingga hasil dari penelitian dapat mengetahui faktor tidak terselesaikannya pelanggaran HAM berat di Indonesia serta upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di Indonesia.","PeriodicalId":193737,"journal":{"name":"UNES Law Review","volume":"72 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139313481","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Alasan Pemaaf Yang Dijadikan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menuntut Anak Sebagai Pelaku Kleptomania Di Indonesia","authors":"Nabilah Seviana Citra, Ifahda Pratama Hapsari","doi":"10.31933/unesrev.v6i1.1060","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1060","url":null,"abstract":"Dengan adanya perkembangan yang semakin pesat kini pencurian mengalami fenomena baru yakni Kleptomania yang merupakan salah satu penyakit kejiwaan yang menyebabkan pengidapnya memiliki kecanduan dalam melakukan pengambilan barang milik orang lain, tanpa adanya motif dibalik tindakannya. Kleptomania seringkali menyerang anak sebagai pelakunya karena mereka kesulitan dalam mengontrol diri mereka. Walaupun kleptomania termasuk penyakit kejiwaan namun pengidapnya tetap dalam keadaan sadar dalam melakukan pencuriannya. Maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana hukum pidana memandang fenomena ini dan mengapa pelaku tindak pidana pencurian yang mengidap kleptomania bisa mendapatkan alasan pemaaf (schulduitsslutingsgroden) meski mereka melakukan tindakan tersebut secara sadar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaku anak dalam tindak pidana pencurian yang mengidap kleptomania dalam keadaan sadar saat melakukan tindak pidana pencurian dan alasan pemaaf sebagai dasar pertimbangan hakim dalam pemberian putusan.","PeriodicalId":193737,"journal":{"name":"UNES Law Review","volume":"29 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139313534","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Sanksi Pemidanaan Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Dibawah Umur Menurut UU TPKS Dan UUPA Dalam Kacamata Hukum Pidana Di Indonesia","authors":"Sinta Wahyu Kartika, Ifahda Pratama Hapsari","doi":"10.31933/unesrev.v6i1.1061","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1061","url":null,"abstract":"Eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia mendapatkan perhatian khusus. Para pelaku kejahatan ini harus diberikan sanksi agar mendaapkan efek jera karena tindakan ekploitasi seksual terhadap anak memberikan dampak buruk terhadap para korbannya. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sanksi pemidanaan yang diatur dalam UU TPKS dan UUPA untuk pelaku eksploitasi seks anak di bawah umur dan perlindungan hukum bagi korban pada UU TPKS dan UUPA. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normative. Dan kesimpulan dari penulisan artikel ini bahwa pelaku ekploitasi seksual terhadap anak sangat mengkhawatirkan untuk perkembangan masa depan anak sehingga dapat dikenakan sanksi pidana.","PeriodicalId":193737,"journal":{"name":"UNES Law Review","volume":"3 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139313658","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit atas Kelalaian Perawat yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi yang Baru Dilahirkan dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia","authors":"Yandriza Yandriza, Diana Arma","doi":"10.31933/unesrev.v6i1.1049","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1049","url":null,"abstract":"The process of enforcing criminal law should be carried out for the nurse's negligence which resulted in the exchange of newborn babies, bearing in mind that criminal law aims to protect against crimes against body and life, especially since the main victim is a baby/child where everything must be done in the best interests of the child. child. The law does not always discuss several compensations, but must also discuss the \"Right to Life, and the Right to Defend Life.","PeriodicalId":193737,"journal":{"name":"UNES Law Review","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135993505","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengaturan Investasi dalam Rangka Ketahanan Pangan di Asean dan Implikasinya bagi Indonesia","authors":"Delfiyanti Delfiyanti","doi":"10.31933/unesrev.v6i1.1046","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1046","url":null,"abstract":"Dalam rancangan integrasi regional pada Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 meliputi sebuah agenda yaitu ketahanan pangan yang bertujuan untuk meningkatkan rantai nilai dan partisipasi regional dalam rantai nilai global melalui peningkatan efisiensi produksi pangan, perbaikan infrastruktur dan teknologi, penyesuaian kualitas dan keamanan pangan dengan standar-standar global, dan penggalakan investasi pada pertanian di Kawasan ASEAN. Peta jalan untuk mencapai tujuan-tujuan ketahanan pangan Masyarakat Ekonomi ASEAN tersedia dalam Kerangka ASEAN Integrated Food Security (AIFS) dan Strategic Plan of Action on Food Security (SPA- FS) Tahun 2020-2025. Keberhasilan implementasinya menjadi hal yang penting untuk membantu negara-negara anggota ASEAN menerapkan strategi untuk membangun rantai pasok pangan yang lebih kuat dan tangguh. Perjanjian ini terdiri atas berbagai pedoman dan rekomendasi yang tidak mengikat secara hukum, untuk diterapkan secara sukarela oleh negara-negara anggota ASEAN demi memastikan ketahanan pangan serta perbaikan nutrisi dan kehidupan petani di ASEAN secara jangka panjang. Bagi Indonesia ini merupakan suatu kesempatan melakukan kerjasama terkait dengan ketahanan pangan dengan negara anggota ASEAN lainnya.","PeriodicalId":193737,"journal":{"name":"UNES Law Review","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136142667","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penyidikan terhadap Pelaku Cyberporn melalui Aplikasi Instagram","authors":"Zen Maulana Akbar, Ifahda Pratama Hapsari","doi":"10.31933/unesrev.v6i1.1035","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1035","url":null,"abstract":"Technology is getting more sophisticated and more and more people are able to access and use the technology, moreover, it is not uncommon for people to abuse the technology. As is the case with the use of social media in cyberspace which is often indecent, for example the distribution of pornographic photos/pictures or even videos. Twitter, Facebook, Instagram and so on are often misused, even though the Government has stipulated rules regarding strict sanctions for perpetrators of distribution and other matters related to pornographic elements. For this reason, the author in this case examines the process of investigating cyberporn perpetrators through the Instagram application and how effective the investigation process is and the result is that the investigation process is carried out in accordance with Article 6 of the Criminal Procedure Code and is carried out on the basis of prior reports, while the level of effectiveness is influenced by three factors namely structure, substance, and legal culture. This research was conducted using normative methods obtained from secondary data sources and laws and regulations.","PeriodicalId":193737,"journal":{"name":"UNES Law Review","volume":"24 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139319269","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pertanggung Jawaban Pelaku Pelecehan Non Fisik Dilihat dari Hukum Positif di Indonesia","authors":"Labib Musthofa Kemal, Ifadah Pratama Hapsari","doi":"10.31933/unesrev.v6i1.1019","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019","url":null,"abstract":"Pelecehan seksual memang sudah dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang tidak asing lagi terjadi dikalangan masyarakat, berbagai tindakan banyak yang terjadi dalam di Indonesia dalam hal pelecehan verbal maupun non verbal. Salah satu jenis pelecehan yang sudah dianggap biasa terjadi adalah pelecehan seksual non fisik yaitu tanpa sentuhan dengan perbuatan seksual dengan melihatkan keinginan seksual terhadap lawan jenis atau merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas, banyak masyarakat menyepelehkan perbuatan kini dalam hal ini para pelaku dapat terjerat atau dimintai pertangung jawaban berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normative dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan maupun pendekatan kasus. Dapat disimpulkan bahwa pembahasan ini tentang kasus pelecehan seksual non fisik di Indonesia memang masih menjadi problematika dilingkungan masyarakat akan tetapi dengan adanya undang – undang Nomor 12 tahun 2022 (UU TPKS) masyarakat dihimbau agar bisa melapor pihak penegak hukum jika mengalami kejadian tersebut serta adanya peraturan ini supaya para pelaku agar tau akan bagaimana konsekuensi atas perbuatanya.","PeriodicalId":193737,"journal":{"name":"UNES Law Review","volume":"18 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139321020","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kebijakan Kriminalisasi Pelaku Pemalsuan Uang di Indonesia","authors":"Brahmantya Pujalaksa Andhisa, Ifadah Pratama Hapsari","doi":"10.31933/unesrev.v6i1.1020","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1020","url":null,"abstract":"Abstrak: Akhir-akhir ini maraknya krinimalisasi di Indonesia. Salah satunya perbuatan adalah pemalsuan uang ialah memalsukan, menyimpan, mengedarkan, memasukkan, menjual, membelanjakan dan sebagainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberitahukan tentang ancaman pidana bagi pelaku pemalsuan uang. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normative dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan maupun pendekatan kasus. Dapat disimpulkan bahwa pembahasan ini menuju permasalahan masyarakat terhadap uang palsu. Adanya kebijakan dalam Pasal 36 ayat 3 juncto Pasal 26 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang memberikan sanksi yang lebih.","PeriodicalId":193737,"journal":{"name":"UNES Law Review","volume":"3 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139321146","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Ekonomi Asean dan Implikasinya bagi Indonesia","authors":"Magdariza Magdariza","doi":"10.31933/unesrev.v6i1.1022","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1022","url":null,"abstract":"Nowadays, the intellectual property rights (IPR) have received great attention from countries related to the utilization of IPR that can be of high economic value. In the blueprint of the ASEAN Economic Community 2015 also contains that ASEAN wants to realize a single market with free traffic flow, among other things, to the field of Intellectual Property Rights (IPR). The problems in this research are firstly, how is the system of intellectual property rights (IPR) protection in the framework of trade liberalization in ASEAN Economic Community ?; and secondly, what are the implications of the application of the intellectual property rights system within the framework of ASEAN to the regulation of intellectual property rights (IPR) in Indonesia?. This research is a legal research that is juridical normative with legal history and legal comparison approaches, emphasizing on secondary data obtained from literature study and supported by primary data in the form of interviews obtained from field research. The specification of this research is descriptive analytical. The data collected were analyzed by qualitative juridical. The results of this study are; Firstly, the legal protection system of Intellectual Property Rights in ASEAN in the framework of trade liberalization through the ASEAN Economic Community 2015 is based on the ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2011-2015/ASEAN IPR and ASEAN Charter. Furthermore, the two legal instruments are within the content of ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2011-2015 and the Preamble of ASEAN Charter and Article 1 (points 5, 6 and 11). The ASEAN Charter contains the concept of Welfare State law in which the purpose of the provisions of such law shall be one of them in the framework of the interests of the welfare of ASEAN society as existing in the concept of the welfare state; and Secondly, in the framework of the realization of the ASEAN IPR Action Plan 2011-2015 in the ASEAN Economic Community, then Indonesia has adjusted by amending several regulations of legislation which are within the scope of intellectual property rights such as the Law no. 19 of 2002 with the Law no. 28 of 2014 on Copyright and the Law no. 15 of 2001 with Law no. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications to deal with the era of global trade.","PeriodicalId":193737,"journal":{"name":"UNES Law Review","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135350660","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}