MAGISTRA Law Review最新文献

{"title":"LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI MASA PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN REMBANG DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE","authors":"Kartiman Kartiman","doi":"10.35973/MALREV.V2I02.2436","DOIUrl":"https://doi.org/10.35973/MALREV.V2I02.2436","url":null,"abstract":"Dunia diguncang oleh munculnya pandemi virus corona (COVID-19) yang berdampak signifikan pada perubahan dunia. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 21 mengatur penyelenggara pelayanan publik mempunyai kewajiban untuk memenuhi komponen standar pelayanan minimal, sehingga walaupun ada kebijakan pembatasan pelayanan publik tersebut, penyelenggara pelayanan publik tetap harus mematuhi standar pelayanan minimal dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak baik penyelenggara maupun masyarakat. Namun sejak pemberlakukan kebijakan ASN bekerja dari rumah (WFH), tak sedikit warga masyarakat pengguna layanan mengeluhkan terhambatnya pelayanan publik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana layanan administrasi kependudukan di Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Rembang dan bagaimana kendala dan solusi penyelesaian layanan administrasi kependudukan di Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Rembang Dalam Mewujudkan Good Governance . Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan pelayanan publik  dalam bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Rembang selama masa pandemi ini telah banyak mempergunakan alur proses atau tata cara secara online, dimana didalam sistem yang telah dibuat masyarakat dapat dengan lebih mudah mengetahui informasi dan melakukan berbagai keperluan yang dibutuhkannya  dirumah saja tanpa harus datang ke kantor administrasi kependudukan. pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten Rembang masih terdapat beberapa kendala, kendala dan hambatan tersebut berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini berasal dari pemerintahan atau pengelolaan layanan administrasi kependudukan, sedangkan untuk faktor eksternal berasal dari masyarakat di Kabupaten Rembang.","PeriodicalId":190933,"journal":{"name":"MAGISTRA Law Review","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130561334","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KASUS KORUPSI","authors":"Harum Erlangga","doi":"10.35973/malrev.v2i02.2820","DOIUrl":"https://doi.org/10.35973/malrev.v2i02.2820","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":190933,"journal":{"name":"MAGISTRA Law Review","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122580530","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EKSISTENSI LEMBAGA RECHTSVERWEKING DALAM SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA","authors":"Widyorini Indriasti Wardani","doi":"10.35973/MALREV.V2I2.2332","DOIUrl":"https://doi.org/10.35973/MALREV.V2I2.2332","url":null,"abstract":"Pendaftaran tanah sangat diperlukan bagi pemilik hak atas tanah untuk meberikan kepastian hukum dan perlindungan hokum. Sistem Publikasi Pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan PP No 10 tahun 1961 juncto PP No 24 tahun 1997 mengarah pada Sistem Publikasi pendaftaran tanah Negative bertendens Positif. Lembaga Rechtsverwerking yang tercantum dalam pasal 32 ayat (2) 1997 dimaksudkan untuk menguatkan sistem negative. Daluarsa 5 (lima) tahun untuk mengajukan gugatan dalam lembaga rechtsverwerking tidak mutlak. Itikad baik dalam memperoleh hak milik atas tanah menjadi prinsip pertimbangan Hakim dalam membatalkan sertifikat hak atas tanah.","PeriodicalId":190933,"journal":{"name":"MAGISTRA Law Review","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115424847","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK DEBITOR DAN PIHAK KREDITOR DALAM KASUS KEPAILITAN PT. NYONYA MENEER INDONESIA","authors":"siti hanna kusumawati","doi":"10.35973/MALREV.V2I02.2311","DOIUrl":"https://doi.org/10.35973/MALREV.V2I02.2311","url":null,"abstract":"Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak debitor dan pihak kreditor dalam kasus kepailitan PT. Nyonya Meneer Indonesia. Perkara kepailitan suatu perusahaan merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi diantara debitur dan kreditur. Adanya berbagai permasalahan terkait pembayaran piutang membuat kasus kepailitan harus diselesaikan di Pengadilan Niaga, supaya bisa dihasilkan keputusan yang adil dan perlindungan hukum yang tepat bagi pihak kreditur maupun debitur. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan analisa yuridis-normatif, dimana penulisan ini didasarkan pada literatur-literatur dan berbagai sumber kepustakaan terkait. Perkara Kepailitan PT. Nyonya Meneer akhirnya dapat diselesaikan sesuai dengan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku.Berdasarkan hal tersebut menunjukkan jika pihak debitor maupun kreditor telah mendapatkan hak serta perlindungan hukum yang sesuai.","PeriodicalId":190933,"journal":{"name":"MAGISTRA Law Review","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125271546","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"FUNGSI PERDILAN TATA USAHA NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH","authors":"Maridjo Maridjo","doi":"10.35973/MALREV.V2I1.2065","DOIUrl":"https://doi.org/10.35973/MALREV.V2I1.2065","url":null,"abstract":"Perlu mengkaji lebih mendalam tentang fungsi kontrol yudisial Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan pemerintah yang baik. Permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik, faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap fungsi dan bagaimana langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan fungsinya untuk mewujudkan pemerintah yang baik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif), mengingat yang akan diungkap adalah masalah aturan atau norma, yakni fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan fungsinya untuk mewujudkan pemerintah yang baik. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi atau penelitian kepustakaan ( library research ). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan pemerintah yang baik telah tercapai, namun dalam kenyataannya keberhasilan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara justru berbanding terbalik dengan semakin meluasnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia. Permasalahannya bukan terletak pada berjalannya fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara, namun terletak pada pengaruh sistem Pengadilan Tata Usaha Negara, misalnya: eksekusi putusan, kekurangmampuan subsistem penerimaan perkara dan pengelolaan perkara dan adanya prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara yang tidak mendukung fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara, misalnya: prinsip dasar “dat de rechter niet op de stoel van het bestuur mag gaan zitten” , pengaruh sistem hukum yang masih dikooptasi oleh politik dan ketidakpatuhan lembaga pemerintah dan sistem politik terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Langkah Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menghadapi pengaruh dalam melaksanakan fungsinya untuk mewujudkan pemerintah yang baik: pertama, hakim dalam menjalankan fungsinya dapat melakukan penafsiran dan konstruksi hukum, menggunakan teknik penemuan hukum dengan metode interpretasi dan konstruksi; kedua , perbaikan manajemen penerimaan dan pengelolaan perkara serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara.","PeriodicalId":190933,"journal":{"name":"MAGISTRA Law Review","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123978924","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI PASAL 44 KUHP SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA","authors":"Muhamad Chanif","doi":"10.35973/MALREV.V2I1.2067","DOIUrl":"https://doi.org/10.35973/MALREV.V2I1.2067","url":null,"abstract":"Dalam Negara Republik Indonesia ini apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap hukum pidana materiil, misalnya tindak pidana maka menjadi tugas Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana melalui penegak hukum untuk mempertahankan kebenaran adanya hukum pidana materiil. Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana, diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai ganti dari HIR (Herziene Inlandsch Regelemen). Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Dalam penelitian ini penulis akan membahas hubungan antara pasal 44 KUHP sebagai alasan penghapusan pidana dalam proses pemeriksaan perkara pidana pengaruh hukum. Data disampaikan dengan metode penilitian yuridis normatif yang membahas atau menyoroti dari segi putusan pengadilan tanpa studi lapangan.","PeriodicalId":190933,"journal":{"name":"MAGISTRA Law Review","volume":"92 4","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120992861","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KAJIAN UU CIPTA KERJA TERHADAP UU KESEHATAN DAN UU TENAGA KESEHATAN","authors":"S. Lestari","doi":"10.35973/MALREV.V2I1.1998","DOIUrl":"https://doi.org/10.35973/MALREV.V2I1.1998","url":null,"abstract":"Pengesahan Rancangan Undang - Undang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja banyak menuai Pro dan KOntra. Dalam bidang kesehatan juga ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.  Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis normatif. Permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana perubahan di bidang Kesehatan dalam Undang - Undang Cipta Kerja dan Bagaiamana analisa Undang - Undang Cipta Kerja terhadap Undang - Undang Kesehatan dan Undang - Undang Tenaga Kesehatan. Didapatkan kesimpulan bahwa Beberapa poin perubahan yang ditemukan di bidang kesehatan dalam Undang - Undang Cipta Kerja adalah dalam hal jasa pelayanan kesehatan medis yang tidak dikenai PPN dan diberikan pada beberapa pekerjaan diluar tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Selain itu juga adanya aturan akreditasi Rumah Sakit setiap tiga tahun diharapkan bisa meningkatkan kualitas layanan Rumah Sakit terhadap masyarakat karena mutu pelayanan senantiasa terjaga. Dan ditemukannya beberapa hal dalam Undang - Undang Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang telah ada sebelumnya yang menimbulkan bias dalam pemahaman dan bisa menimbulkan gesekan serta masalah baru dalam bidang kesehatan.","PeriodicalId":190933,"journal":{"name":"MAGISTRA Law Review","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128582971","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 (CORONA VIRUS DISEASE-19) DI INDONESIA","authors":"Lintang Desi Ariyanti Putri","doi":"10.35973/MALREV.V2I1.2012","DOIUrl":"https://doi.org/10.35973/MALREV.V2I1.2012","url":null,"abstract":"Presidential Instructions (INPRES) number 6 of 2020 concerning increasing discipline and law enforcement of health protocols in the prevention and control of Covid-19 gives a strong message regarding the need for coordination between the central government should monitor and evaluate the implementation of policies in various regions in Indonesia related to handling the prevention of Covid-19. The central government should also pay special attention to areas that have a high number of people exposed to Covid-19. It takes disciplinary behavior that is carried out collectively with full awareness so that we are able to win the war against Covid-19 in one of the main way by implementing a disciplined lifestyle with 3M namely wearing masks, maintaining distance, and avoiding crowds and washing hands with soap. The effectiveness of a policy does not stop at a pieces of paper, how far all stakeholders are able to ensure that it's implementation in the field goes well.","PeriodicalId":190933,"journal":{"name":"MAGISTRA Law Review","volume":"62 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126886979","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"OMNIBUS LAW: INOVASI DALAM BERTRADISI HUKUM (SISI LAIN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA)","authors":"Muhammad Fakhruddin Zuhri","doi":"10.35973/MALREV.V2I1.1852","DOIUrl":"https://doi.org/10.35973/MALREV.V2I1.1852","url":null,"abstract":"ABSTRAK Pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 yang dibentuk menggunakan metode omnibus law ditengah kondisi pandemi akibat covid-19 merupakan sesuatu yang baru. Tradisi berhukum bangsa Indonesia belum familiar dengan metode tersebut, sehingga ketika UU Cipta Kerja yang disahkan mendapatkan penolakan yang begitu masif, maka metode omnibus law yang dipakai dalam pembentukannya ikut terseret untuk dipahami. Omnibus law yang berkembang di negara cammon law system jelas berbeda kondisi dengan sistem hukum yang ada di Indonesia, sehingga menjadi sebuah inovasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam membentuk undang-undang baru. Penggunaan omnibus law ini menjadi pilihan pemerintah dalam membuat regulasi tentang peningkatan ekonomi. Tumpang tindih dan ketidaksinkronan beberapa undang-undang menjadikan pemerintah ingin menyederhanakannya dengan cara memangkas beberapa regulasi kedalam satu regulasi saja agar terjadi iklim yang bagus dalam berinvestasi. Karena omnibus law merupakan metode yang mencakup begitu banyak aturan, maka dalam proses pembentukannya harus dilakukan secara akuntabilitas, transparansi dan partisipatif yang aktif dari berbagai pihak, sehingga alasan pemerintah dalam menginovasi tradisi berhukum bangsa ini untuk menghilangkan stigma atas disharmoni, over regulasi dan tumpang tindih terhadap regulasi yang panjang dibeberapa sektoral bisa terwujud dan diterima oleh berbagai pihak. Tentunya penggunaan metode omnibus law bukan sesuatu yang tiba-tiba dilontarkan oleh pemerintah. Kajian dan pertimbangan atas konsekuensi penggunaan metode ini dari berbagai sudut pandang pastinya telah digunakan untuk menyusun omnibus law sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Inovasi; Omnibus Law; Tradisi Hukum","PeriodicalId":190933,"journal":{"name":"MAGISTRA Law Review","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130496222","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PEMBUKTIAN PERJANJIAN PIUTANG YANG TIDAK TERTULIS DALAM PERKARA KEPAILITAN DI PENGADILAN","authors":"Antony Fernando Susilo","doi":"10.35973/malrev.v2i1.2080","DOIUrl":"https://doi.org/10.35973/malrev.v2i1.2080","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":190933,"journal":{"name":"MAGISTRA Law Review","volume":"177 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2009-07-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129559205","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}