- Book学术

发布求助

文献互助智能选刊最新文献

MAGISTRA Law Review Pub Date : 2021-09-26 DOI:10.35973/MALREV.V2I02.2436

Kartiman Kartiman

{"title":"LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI MASA PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN REMBANG DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE","authors":"Kartiman Kartiman","doi":"10.35973/MALREV.V2I02.2436","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Dunia diguncang oleh munculnya pandemi virus corona (COVID-19) yang berdampak signifikan pada perubahan dunia. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 21 mengatur penyelenggara pelayanan publik mempunyai kewajiban untuk memenuhi komponen standar pelayanan minimal, sehingga walaupun ada kebijakan pembatasan pelayanan publik tersebut, penyelenggara pelayanan publik tetap harus mematuhi standar pelayanan minimal dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak baik penyelenggara maupun masyarakat. Namun sejak pemberlakukan kebijakan ASN bekerja dari rumah (WFH), tak sedikit warga masyarakat pengguna layanan mengeluhkan terhambatnya pelayanan publik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana layanan administrasi kependudukan di Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Rembang dan bagaimana kendala dan solusi penyelesaian layanan administrasi kependudukan di Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Rembang Dalam Mewujudkan Good Governance . Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Rembang selama masa pandemi ini telah banyak mempergunakan alur proses atau tata cara secara online, dimana didalam sistem yang telah dibuat masyarakat dapat dengan lebih mudah mengetahui informasi dan melakukan berbagai keperluan yang dibutuhkannya dirumah saja tanpa harus datang ke kantor administrasi kependudukan. pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten Rembang masih terdapat beberapa kendala, kendala dan hambatan tersebut berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini berasal dari pemerintahan atau pengelolaan layanan administrasi kependudukan, sedangkan untuk faktor eksternal berasal dari masyarakat di Kabupaten Rembang.","PeriodicalId":190933,"journal":{"name":"MAGISTRA Law Review","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"MAGISTRA Law Review","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.35973/MALREV.V2I02.2436","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

摘要

科罗娜大流行(COVID-19)席卷了世界，对世界的变化产生了重大影响。2009年第21条第25条规定公共服务组织者有义务履行最低服务标准的组成部分，因此，尽管公共服务政策有限制，公共服务组织者仍然必须遵守最低服务标准，同时关注组织者和公众的权利和义务。然而，自从ASN政策工作者在家工作(WFH)以来，越来越多的公民抱怨公共服务受到阻碍。本研究的问题公式是科维德19大流行时期的人口管理服务是如何实现雷邦县的人口管理服务的，以及在雷邦区Covid 19大流行期间Covid和解决人口管理服务的障碍和解决方案是如何实现好的治理的。本研究的方法是经验丰富的。收集数据的方法是在面试的方式下进行的，然后收集数据的方法是用定性分析方法进行分析。研究结果显示人口公共服务管理领域的应用在这个地区流行病期间好像使用了很多情节过程或网上的条例,在系统中所造的人们可以更容易地了解信息和做过的用途需要在家就得人口来到行政办公室。在伦邦地区执行人口行政服务仍然存在一些来自内部和外部因素的障碍。这些内部因素来自于占领服务的政府或管理，而外部因素来自雷邦地区的社区。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

查看原文本刊更多论文

LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI MASA PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN REMBANG DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Dunia diguncang oleh munculnya pandemi virus corona (COVID-19) yang berdampak signifikan pada perubahan dunia. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 21 mengatur penyelenggara pelayanan publik mempunyai kewajiban untuk memenuhi komponen standar pelayanan minimal, sehingga walaupun ada kebijakan pembatasan pelayanan publik tersebut, penyelenggara pelayanan publik tetap harus mematuhi standar pelayanan minimal dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak baik penyelenggara maupun masyarakat. Namun sejak pemberlakukan kebijakan ASN bekerja dari rumah (WFH), tak sedikit warga masyarakat pengguna layanan mengeluhkan terhambatnya pelayanan publik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana layanan administrasi kependudukan di Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Rembang dan bagaimana kendala dan solusi penyelesaian layanan administrasi kependudukan di Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Rembang Dalam Mewujudkan Good Governance . Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Rembang selama masa pandemi ini telah banyak mempergunakan alur proses atau tata cara secara online, dimana didalam sistem yang telah dibuat masyarakat dapat dengan lebih mudah mengetahui informasi dan melakukan berbagai keperluan yang dibutuhkannya dirumah saja tanpa harus datang ke kantor administrasi kependudukan. pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten Rembang masih terdapat beberapa kendala, kendala dan hambatan tersebut berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini berasal dari pemerintahan atau pengelolaan layanan administrasi kependudukan, sedangkan untuk faktor eksternal berasal dari masyarakat di Kabupaten Rembang.

求助全文

通过发布文献求助，成功后即可免费获取论文全文。去求助

来源期刊

MAGISTRA Law Review

自引率

0.00%

发文量