SUPREMASI Jurnal Hukum最新文献_第2页

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BNI SYARIAH CABANG KEDIRI

SUPREMASI Jurnal Hukum Pub Date : 2019-04-20 DOI: 10.36441/supremasi.v2i1.110

Intan Sepriatiningrum Putri, Dessy Sunarsih

{"title":"TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BNI SYARIAH CABANG KEDIRI","authors":"Intan Sepriatiningrum Putri, Dessy Sunarsih","doi":"10.36441/supremasi.v2i1.110","DOIUrl":"https://doi.org/10.36441/supremasi.v2i1.110","url":null,"abstract":"Bank hanya bersedia memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah atas dasar kepercayaan (fiduciary relation) bahwa nasabah mampu dan mau membayar kembali fasilitas pembiayaan tersebut. Rumusan masalah penelitian adalah (1) Bagaimanakah prinsip kehati-hatian yang telah diterapkan oleh Bank BNI Syariah cabang Kediri pada proses pemberian fasilitas pembiayaan Murabahah Nomor: 2008.057 (2) Bagaimana akibat hukum bagi Bank BNI Syariah terhadap pelanggaran ketentuan penerapan Prinsip Kehati-hatian BNI Syariah cabang Kediri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum dengan cara penelitian hukum kepustakaan. Dari uraian pembahasan didapat kesimpulan (1) Penerapan prinsip kehati-hatian di Bank BNI Syariah cabang Kediri dalam akad murabahah nomor 2008.057 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi :a.Analisa 5C tidak dilakukan dengan teliti b.Objek dalam pembiayaan akad murabahah nomor 2008.057 tidak ada dan tidak pernah dilakukan penyerahan barang kepada nasabah c.Pelaksanaan Akad Wakalah dalam akad Murabahah nomor 2008.057 tidak ada dan tidak pernah diterbitkan oleh Bank BNI Syariah cabang Kediri hingga terjadi pembiayaan bermasalah (2) Akibat hukum dari kelalaian menerapkan prinsip kehati-hatian terdiri dari sanksi Administratif dan sanksi Pidana. Dalam kasus pembiayaan akad murabahah nomor : 2008.057 Bank BNI Syariah cabang Kediri tidak mendapatkan sanksi administratif karena Sanksi pidana tidak diberikan oleh Majelis Hakim karena nasabah dan bank secara sepakat mencabut perkara nomor 0559/Pdt.G/2013/PA.Kdr dengan alasan demi menjaga nama baik bank, sehingga para pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara musyawarah.","PeriodicalId":186038,"journal":{"name":"SUPREMASI Jurnal Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129910814","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU 廖内摄政区林业和林业企业社会责任管理问题

SUPREMASI Jurnal Hukum Pub Date : 2019-04-20 DOI: 10.36441/supremasi.v2i1.112

Andrew Shandy Utama

{"title":"PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU","authors":"Andrew Shandy Utama","doi":"10.36441/supremasi.v2i1.112","DOIUrl":"https://doi.org/10.36441/supremasi.v2i1.112","url":null,"abstract":"Terdapat 33 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan yang ada di Kabupaten Pelalawan. Pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Akan tetapi, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kehutanan dan perkebunan yang ada di Kabupaten Pelalawan sangat minim dirasakan oleh masyarakat. Pertanyaannya adalah bagaimanakah problematika dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kehutanan dan perkebunan yang ada di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kehutanan dan perkebunan yang ada di Kabupaten Pelalawan tidak berjalan optimal, yaitu belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pelalawan, lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah, minimnya pengetahuan hukum masyarakat Kabupaten Pelalawan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, serta tidak adanya sanksi pidana yang tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012.","PeriodicalId":186038,"journal":{"name":"SUPREMASI Jurnal Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131852805","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMERIKSAAN NILAI KEBARUAN TERHADAP PERMOHONANPENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI (Studi Kasus permohonan Pendaftaran Desain Industrino. A0020040 1796 dan No. A0020220 4489) 关于对工业设计注册申请的新价值审查的法律审查(工业设计申请案例研究)。1796号。A0020220 4489)

SUPREMASI Jurnal Hukum Pub Date : 2019-04-20 DOI: 10.36441/supremasi.v2i1.109

Pardomuan Oloan Lubis, Liza Marina

{"title":"TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMERIKSAAN NILAI KEBARUAN TERHADAP PERMOHONANPENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI (Studi Kasus permohonan Pendaftaran Desain Industrino. A0020040 1796 dan No. A0020220 4489)","authors":"Pardomuan Oloan Lubis, Liza Marina","doi":"10.36441/supremasi.v2i1.109","DOIUrl":"https://doi.org/10.36441/supremasi.v2i1.109","url":null,"abstract":"Dasar hukum Desain Industri diatur dalam UndangUndang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain Industri harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Permohonan Pendaftaran Desain Industri No. A0020040 1796 dan No. A0020110 4489 dalam proses permohonannya ditolak oleh DJHKI. Penulis melihat dalam prosedur dan pemeriksaan substantif Permohonan Pendaftaran Desain Industri No. A0020040 1796 dan No. A0020110 4489 perlu untuk dijadikan objek penelitian dan dituangkan dalam bentuk skripsi. Yang menjadi masalah adalah 1. Bagaimanakah prosedur permohonan pendaftaran desain industri dalam melindungi hak pemohon di DJHKI untuj mendapatkan kepastian hukum? 2. Apakah yang menjadi dasar penilaian kebaruan yang digunakan oleh DJHKI dalam perspektif hukum sebagai dokumen pembanding pada permohonan pendaftaran desain industri No. A0020040 1796 dan A0020110 4489? Dalam penelitian penieliti membuat kesimpulan, 1. bahwa prosedur permohonan pendaftaran desain industri dalam pelaksanaannya DJHKI melakukan pemeriksaan kebaruan walaupun tidak ada keberatan terhadap permohonan sampai berakhirnya waktu pengumuman 2. bahwa dalam surat penolakan desain industri DJHKI tidak menyebutkan dokumen pembanding yang dasar dasar penilaian kebaruan dalam pemeriksaan permohonan desain industri.","PeriodicalId":186038,"journal":{"name":"SUPREMASI Jurnal Hukum","volume":"92 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129104236","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENYELIDIK KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI 西苏门答腊高级检察官调查腐败罪行的行为和权力

SUPREMASI Jurnal Hukum Pub Date : 2019-04-12 DOI: 10.36441/HUKUM.V2I2.263

Fahririn Fahririn

引用次数: 0

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM MELINDUNGI HAK KONSUMEN 电子事务组织者的职责是保护消费者的权利

SUPREMASI Jurnal Hukum Pub Date : 2018-10-22 DOI: 10.36441/supremasi.v1i1.158

Resna Pratiwi Maharani

{"title":"TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM MELINDUNGI HAK KONSUMEN","authors":"Resna Pratiwi Maharani","doi":"10.36441/supremasi.v1i1.158","DOIUrl":"https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.158","url":null,"abstract":"Transaksi e-commerce pada dasarnya merupakan suatu kontrak perdagangan dengan menggunakan media internet. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur transaksi perdagangan secara elektronik. Dalam praktik, transaksi e-commerce masih memunculkan masalah terutama bagi konsumen, penyelesaian sengketa dalam praktik transaksi ecommerce merupakan alternatif solusi dalam mengatasi sengketa sekaligus dalam bentuk perlindungan hukum. Dalam tulisan ini akan membahas mengenai tanggungjawab penyelenggara transaksi elektronik dalam memenuhi prestasinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan perlindungan konsumen dalam jual beli secara online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Tanggungjawab penyelenggara transaksi elektronik dalam memenuhi prestasinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu menurut UUPK meliputi tanggungjawab atas kerusakan, tanggungjawab atas pencemaran dan tanggungjawab atas kerugian konsumen. Apabila penyelenggara penjualan secara online tidak bertanggungjawab terhadap perbuatan wanprestasinya, maka konsumen dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugutan terhadap pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan tersebut yakni KUHPer, UUPK, Undang-Undang ITE dan PP PSTE. Konsumen juga dapat menempuh jalur pidana dengan melakukan pelaporan terhadap pihak yang berwajib dengan tuduhan tindak pidana penipuan. Bentuk perlindungan konsumen dalam jual beli secara online telah diatur di dalam UUPK dan Undang-Undang ITE bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Bentuk perlindungan konsumen juga meliputi sistem keamanan, pengembalian produk dan pengembalian dana yang sesuai dengan aturan hukum positif.","PeriodicalId":186038,"journal":{"name":"SUPREMASI Jurnal Hukum","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130132976","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

KEDAULATAN RAKYAT DAN DIALEKTIKA BERNEGARA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN 在印度尼西亚的背景下，民族主权和国家辩证法

SUPREMASI Jurnal Hukum Pub Date : 2018-10-22 DOI: 10.36441/supremasi.v1i1.157

M. R. Bakry

{"title":"KEDAULATAN RAKYAT DAN DIALEKTIKA BERNEGARA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN","authors":"M. R. Bakry","doi":"10.36441/supremasi.v1i1.157","DOIUrl":"https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.157","url":null,"abstract":"Kedaulatan adalah basis utama eksistensi negara, dinamika dialektika bernegara akan menentukan bagaimana pola hubungan dialogis antara penguasa dengan rakyatnya dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Artikel ini menganalisa pengertian, karakteristik dan jenis kedaulatan yang dihubungkan dengan dialektika sejarah kedaulatan Bangsa Indonesia. Fokus artikel ini adalah pada dimensi kontekstual kedaulatan, yakni eksistensi negara dalam bentuk implementasi kontinuitas program pembangunan di segala bidang. Diskursus hubungan dialogis antara penguasa dengan rakyat dalam kerangka kedaulatan bangsa Indonesia akan sangat relevan jika dikaitkan dengan argumentasi sejarah panjang Bangsa Indonesia. Eksplorasi tataran teoritik mengenai kedaulatan dan relevansinya dengan model kelembagaan dalam bangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, akan disajikan dengan berbasis fakta sejarah evolusi kedaulatan dan hukum positif dalam konteks keindonesiaan. Kesimpulannya, bahwa dialetika sejarah kedaulatan Bangsa Indonesia telah menempatkan peran penting MPR dalam hal penentuan suatu haluan negara dalam garis-garis besar, untuk menjaga rangkaian kontinuitas program pembangunan di segala bidang, agar tidak terdapat resistensi penerimaan dan kepatuhan dari rakyat yang dapat mengakibatkan penanda dentum (sound) dan nyata (visible) dari kedaulatan rakyat (hard popular sovereignty). Selanjutnya, adalah suatu urgensi untuk menempatkan MPR sebagai , ' , ‘guardian of popular soverignty\" dalam kerangka “Kedaulatan Hukum” Bangsa Indonesia, dengan konsekuensi logis perlu diatur kembali dalam perubahan konstitusi yang kelima untuk mengembalikan fungsi dan kewenangan MPR terkait GBHN","PeriodicalId":186038,"journal":{"name":"SUPREMASI Jurnal Hukum","volume":"107 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117274754","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

PENANAMAN MODAL ASING DI SUMATERA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

SUPREMASI Jurnal Hukum Pub Date : 2018-10-22 DOI: 10.36441/supremasi.v1i1.153

L. Arliman S

{"title":"PENANAMAN MODAL ASING DI SUMATERA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL","authors":"L. Arliman S","doi":"10.36441/supremasi.v1i1.153","DOIUrl":"https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.153","url":null,"abstract":"Penanaman modal hams menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditenrpatkan sebagai upaya nreningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi bei-kelanjutan, meniirgkatkair kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong ekonomi 'kerakyatan, mengolah potensi ekonomi petensial menjadi ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, 'baik dari dalam negeri marrpun dari, luar negeri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penanaman modal asing di daerah mempakan salah satu dampak dengarr diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2607 Tentang Penanaman Modal, tulisan ini lrendak menjelaskan bagaimana konsep penanaman modal asing di daeralr serta bagaimana dampak penanaman modal asing di sumatera bar'at. Untuk menjawab hal tersebut, artikel iiri menggunakan penelitiarr yuridis normatif dan juga menghinakan beberapa teori penanaman modal. Sehingga dapat ditemukan suatu jawaban bahwa konsep penanaman modal asing di, daerah, sudah diatur dengan baik didalam undang-undang penanaman modal, namun perlu pengawasan yang lebih baik dari masyarakat, pemerintah dan investor. Ada dampak negatif dan positif dari penanaman modal asing di Sumatera Barat, lral tersebut bisa diatasi asalkan tidak melanggai. aturan yang ada, adat istiadat dan kerifan lokal Sumatera Barat.","PeriodicalId":186038,"journal":{"name":"SUPREMASI Jurnal Hukum","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126256895","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PELAKSANAAN LELANG BARANG SITAAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 由反腐败委员会取消抵押品赎回权

SUPREMASI Jurnal Hukum Pub Date : 2018-10-22 DOI: 10.36441/supremasi.v1i1.156

Gokma Toni Parlindungan S

{"title":"PELAKSANAAN LELANG BARANG SITAAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI","authors":"Gokma Toni Parlindungan S","doi":"10.36441/supremasi.v1i1.156","DOIUrl":"https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.156","url":null,"abstract":"Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi masih belum tertutupi dan keresahan masyarakat masih tinggi terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di Indonesia. Korupsi sering disebut extra ordinary crime, sering kali tindak pidana korupsi ini diidentikkan dengan white collar crime yaitu suatu perbuatan (tidak berbuat) dalam sekelompok kejahatan yang spesifik yang bertentangan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak professional, baik oleh individu, organisasi, atau sindikat kejahatan, ataupun dilalaikan oleh badan hukum. Untuk pengembalian aset negara akibat korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka lelang eksekusi barang rampasan kasus rasuah. Mayoritas aset yang dilelang berupa kendaraan. Bahkan, sebagian masuk golongan mobil mewah senilai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Total ada 22 aset yang masuk daftar lelang oleh KPK. Persoalan asset recovery untuk meminimalkan kerugian negara merupakan merupakan faktor yang tak kalah penting dari upaya pemberantasan korupsi di samping memvonis pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya. Langkah untuk meminimalkan kerugian negara tersebut di samping harus dilakukan sejak awal penganan perkara dengan pembekuan dan penyitaan, juga mutlak dilakukan melalui kerja sama dengan negara lain di mana hasil kejahatan (proceeds of crime) berada","PeriodicalId":186038,"journal":{"name":"SUPREMASI Jurnal Hukum","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123811615","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI JASA KEUANGAN DI INDONESIA 金融服务管理局在监督印尼金融服务方面的作用

SUPREMASI Jurnal Hukum Pub Date : 2018-10-22 DOI: 10.36441/hukum.v1i01.119

Annisa Arifka Sari

{"title":"PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI JASA KEUANGAN DI INDONESIA","authors":"Annisa Arifka Sari","doi":"10.36441/hukum.v1i01.119","DOIUrl":"https://doi.org/10.36441/hukum.v1i01.119","url":null,"abstract":"Tulisan ini menjelaskan tentang peran Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dalam mengawasi keuangan di Indonesia. OJK terbebas dari campur tangan pemerintah tidak sepenuhnya benar. Secara historis, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan Undang-Undang tentang Bank oleh Dewan Perwakilan Rakyat. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: 1) kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; 2) kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan 3) kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang: 1) menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini; 2) menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 3) menetapkan peraturan dan kcputusan OJK; 4) menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; 5) menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; 6) menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; 7) menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan; 8) menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan 9) menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.","PeriodicalId":186038,"journal":{"name":"SUPREMASI Jurnal Hukum","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116980354","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 7

PEMBAHARUAN HUKUM AGRARIA NASIONAL YANG BERKEADILAN SOSIAL 社会正义国家农业法的更新

SUPREMASI Jurnal Hukum Pub Date : 2018-10-22 DOI: 10.36441/supremasi.v1i1.152

Aris Yulia

引用次数: 1