SUPREMASI Jurnal Hukum最新文献

筛选

英文中文

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN 风险管理的应用作为银行信贷注入的一种谨慎的原则

SUPREMASI Jurnal Hukum Pub Date : 2018-10-22 DOI: 10.36441/supremasi.v1i1.155

Etty Mulyati

{"title":"PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN","authors":"Etty Mulyati","doi":"10.36441/supremasi.v1i1.155","DOIUrl":"https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.155","url":null,"abstract":"Kredit yang dikeluarkan oieh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya setiap pemberian kredit bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat, baik secara internal maupun secara ekstemal.Imlementasi prinsip kehati-hatian secara internal bagi Sumber Daya Manusia (SDM) bank adalah dengan menerapkan Prinsip Manajemen Risiko. Permasalahannya adalah bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pemberian kredit perbankan serta kendala dalam menerapkan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko pada pemberian kredit mencakup pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko dan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Penyaluran kredit merupakan sumber timbulnya risiko kredit yang paling besar, risiko terkait dengan penyaluran kredit yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi. Kendala dalam penerapan manajemen risiko Perbankan, antara lain SDM yang terlibat dalam pemantauan penerapan manajemen risiko masih relatif kurang siap.","PeriodicalId":186038,"journal":{"name":"SUPREMASI Jurnal Hukum","volume":"118 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123226007","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 4

IMPLEMENTASI PRINSIP YURISDIKSI UNIVERSAL MENGENAI PEMBERANTASAN KEJAHATAN PEROMPAKAN LAUT DI INDONESIA 印度尼西亚打击海盗罪行的普遍管辖权原则的实施

SUPREMASI Jurnal Hukum Pub Date : 2018-10-06 DOI: 10.36441/HUKUM.V2I1.30

D. Pratiwi

{"title":"IMPLEMENTASI PRINSIP YURISDIKSI UNIVERSAL MENGENAI PEMBERANTASAN KEJAHATAN PEROMPAKAN LAUT DI INDONESIA","authors":"D. Pratiwi","doi":"10.36441/HUKUM.V2I1.30","DOIUrl":"https://doi.org/10.36441/HUKUM.V2I1.30","url":null,"abstract":"Perompakan (Piracy) marak terjadi di jalur-jalur strategis, seperti jalur perdagangan internasional atau yang lebih dikenal dengan istilah perairan internasional. Prinsip yurisdiksi universal dapat digunakan oleh suatu negara dalam memberantas piracy ini, hal tersebut telah ditegaskan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) dan Indonesia telah meratifikasinya. Namun perompakan dan perampokan laut masih menjadi isu yang tidak terselesaikan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk implementasi pemerintah terhadap prinsip yurisdiksi universal mengenai pemberantasan kejahatan perompakan laut di Indonesia dan untuk mengetahui langkah-langkah preventif yang dilakukan pemerintah dalam melindungi kapal berbendera Indonesia di suatu perairan wilayah yang rawan terhadap perampokan bersenjata. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode ground theory research. Pada penelitian ini juga didukung dengan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik analisa data menggunakan analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini adalah dengan adanya Pasal 4 KUHP Indonesia sudah dapat menerapkan yurisdiksi universalnya namun dalam melaksanakan hal tersebut perlu adanya pertimbangan keamanan dan ketersediaan sumber daya. Langkah-langkah preventif yang telah dilakukan Pemerintah untuk mencegah terjadinya perampokan laut wilayah adalah dengan membentuk Tim Western Fleet Quick Response dan membangun kerja sama dengan negara sekitar dalam mengamankan wilayah perbatasan.","PeriodicalId":186038,"journal":{"name":"SUPREMASI Jurnal Hukum","volume":"42 46","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"113993525","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

首页上一页