Jurnal Restorasi Hukum最新文献

{"title":"Pemberian Remisi Terpidana Korupsi: Perlindungan Asasi atau Diskriminasi","authors":"Revando Syahaqul Husna","doi":"10.14421/jrh.v6i1.3040","DOIUrl":"https://doi.org/10.14421/jrh.v6i1.3040","url":null,"abstract":"This research puts the issue of granting remissions to corruption convicts which began with the stipulation of PP No. 99 of 2012 concerning Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of the Fostered Citizens, it is necessary to have the conditions met first so that in the end the remission can be granted. In fact, the problem of abolishing remissions is not a form of discrimination against the rights of convicts, especially those convicted of corruption, but rather a form of restriction for convicts of corruption so that they do not arbitrarily use their remission rights. The results obtained in this study are the enactment of restrictions on the rights of corruption convicts through strict remission requirements. Through a normative approach, the author explores information through statutory regulations and the regulations under them, namely through Law no. 22 of 2022 and PP No. 99 of 2012.Penelitian ini meletakkan isu pemberian remisi kepada terpidana korupsi yang bermula pada penetapan PP  No. 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan maka perlu adanya syarat yang dipenuhi terlebih dahulu sehingga pada akhirnya remisi tersebut dapat diberikan. Sejatinya problematika penghapusan remisi ini bukanlah sebagai bentuk diskriminasi terhadap hak narapidana khususnya terpidana korupsi, melainkan bentuk pembatasan bagi terpidana korupsi agar tidak semena-mena menggunakan hak remisi tersebut. Adapun hasil yang didapat pada penelitian kali ini adalah berlakunya pembatasan hak terpidana korupsi melalui syarat ketat keberlakuan remisi. Melalui pendekatan normatif, penulis menggali informasi melalui peraturan perundang-undangan beserta peraturan di bawahnya yakni melalui UU No. 22 Tahun 2022 dan PP No. 99 Tahun 2012.","PeriodicalId":183844,"journal":{"name":"Jurnal Restorasi Hukum","volume":"58 20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127160448","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim Perspektif Khoiruddin Nasution","authors":"Nurul Laili, Moh. Rofqil Bazikh","doi":"10.14421/jrh.v6i1.3028","DOIUrl":"https://doi.org/10.14421/jrh.v6i1.3028","url":null,"abstract":"The dynamics of the times always have a significant impact on Islamic family law. This necessitates a transformation from conventional fiqh to contemporary regulations. This is triggered by the fact that conventional fiqh does not have the option to provide answers to problems that arise. In solving the problems that arise in contemporary family law discourse, it is necessary to reform in the methodological aspect. This article attempts to further elaborate methods of family law reform in various Islamic countries. This article uses a descriptive-qualitative method based on library research and a historical approach. The results of this study are family law reform methods by experts used by Muslim countries in the world, including: takhayyur, talfiq, takhsis al-qada’, siyasah syar’iyah, reinterpretation of texts and alternative methods in the form of thematic-holistic methods. In general, these are grouped into two, namely intra-doctrinal reform and extra-doctrinal reform as well as the application of methods and the relevance of family law reform methods that occur in Muslim countries. Dinamika zaman senantiasa memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap hukum keluarga Islam. Hal tersebut meniscayakan transformasi dari fikih konvensional ke peraturan kontemporer. Transformasi tersebut dipicu oleh kenyataan bahwa fikih konvensional tidak memiliki pilihan untuk memberikan jawaban atas masalah yang muncul. Dalam menyelesaikan persoalan yang muncul dalam diskursus hukum keluarga kontemporer diperlukan adanya reformasi pada aspek metodologi. Artikel ini berupaya untuk mengelaborasi lebih lanjut metode reformasi hukum keluarga di berbagai negara Islam. Artikel ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan dengan pijakan studi kepustakaan (library reserach) dan pendekatan sejarah. Adapun hasil penelitian ini adalah metode reformasi hukum keluarga oleh para ahli yang digunakan oleh negara-negara muslim di dunia, diantaranya: takhayyur, talfiq, takhsis al-qada’, siyasah syar’iyah, reinterpretasi nash serta metode alternatif berupa metode tematik-holistik. Secara umum hal tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu intra-doctrinal reform dan extra-doctrinal reform serta penerapan metode dan relevansi metode reformasi hukum keluarga yang terjadi di negara-negara muslim.","PeriodicalId":183844,"journal":{"name":"Jurnal Restorasi Hukum","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126019672","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Perspektif Maqashid Syari’ah pada Permohonan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/Pa.Yk Tentang Perwalian Anak Terhadap Hilangnya Kekuasaan Orang Tua","authors":"Iskarima Rahmawati","doi":"10.14421/jrh.v6i1.3000","DOIUrl":"https://doi.org/10.14421/jrh.v6i1.3000","url":null,"abstract":" This article discusses the application for the determination of child guardianship Number 30/Pdt.P/2022/PA.YK against the loss of parental authority in the perspective of maqashid syari'ah, both parents who have passed away, but still have minor children left behind. The purpose of this study is to understand, know, and find the results of the research that has been done, that child custody through existing court decisions, guardianship and child custody if the parental guardianship power over the child has been lost because the parent dies, but still has minors. This article uses a type of field research, a normative-juridical research approach, and is descriptive-analytic in nature. The results of this study explain that the determination and appointment of guardians for minors takes into account the procedures and requirements for appointing guardians, the Marriage Law Articles 50, 51 and 53 and the Compilation of Islamic Law Articles 107 and 109. In addition, PP No. 29 of 2019 concerning Requirements and Procedures for Appointing Guardians and Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, are also taken into consideration in making guardians for minors. The court's decision based on the Maqasid Syari'ah Theory is not in accordance with the objectives of the legal theory, does not fulfill its main elements, which include Life Care, Offspring Care, and Property Care which are in accordance with the context of this Petition for Guardianship.Artikel ini membahas tentang permohonan penetapan perwalian anak Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.YK terhadap hilangnya kekuasaan orang tua dalam perspektif maqashid syari’ah, kedua orang tua yang telah meninggal dunia, tetapi masih memiliki anak di bawah umur yang ditinggalkan. Tujuan penelitian ini untuk memahami, mengetahui, dan menemukan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa perwalian anak melalui putusan pengadilan yang telah ada, perwalian dan hak asuh anak apabila kekuasaan perwalian orang tua terhadap anak telah hilang karena orang tua meninggal dunia, tetapi masih memiliki anak di bawah umur. Artikel ini menggunakan jenis penelitian lapangan, pendekatan penelitian normatif-yuridis, dan bersifat deskriptif-analitik. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penetapan dan penunjukan wali untuk anak di bawah umur ini dengan memperhatikan tata cara dan syarat penunjukan wali, Undang-undang Perkawinan Pasal 50, 51, dan 53 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 dan 109. Selain itu, PP No 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan UU No 35 Tahun 2014  tentang Perlindungan Anak, juga dijadikan pertimbangan dalam menjadikan wali untuk anak di bawah umur. Penetapan pengadilan berdasarkan pada Teori Maqasid Syari’ah belum sesuai dengan tujuan teori hukumnya, tidak memenuhi pada unsur pokoknya, yang meliputi pada Pemeliharaan Jiwa, Pemeliharaan Keturunan, dan Pemeliharaan Harta yang sesuai dengan konteks Permohonan Perwalian ini.","PeriodicalId":183844,"journal":{"name":"Jurnal Restorasi Hukum","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117162543","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Konsep Gender dalam Perspektif Islam","authors":"Adji Pratama Putra, Khoirul Ma’arif, Nanda Nabilah Islamiyyah","doi":"10.14421/jrh.v6i1.3039","DOIUrl":"https://doi.org/10.14421/jrh.v6i1.3039","url":null,"abstract":"Misunderstanding of gender differences in society leads to gender injustice. Islam is the arbiter that places men and women in a balanced position. However, there are still assumptions in society that differentiate the roles and positions of men and women. These factors include misunderstandings of the social roles of men and women that stem from an incomplete understanding of the Qur'anic text. This of course leads to an unbalanced perception of the position of men and women in society. This study uses a normative juridical approach by analyzing and describing the concept of gender in Islamic law clearly contained in the Qur'an and Hadith. The results of this study explain that Islam teaches equality between humans, both between men and women. The difference that exalts or demeans between men and women is only the level of piety and devotion to Allah SWT.Pemahaman yang salah terhadap perbedaan gender dalam masyarakat menyebabkan ketidakadilan gender. Islam adalah penengah yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang seimbang. Namun, masih ada asumsi masyarakat yang membedakan peran dan posisi laki-laki dan perempuan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kesalahpahaman terhadap peran sosial laki-laki dan perempuan yang bersumber dari pemahaman yang tidak utuh terhadap teks Al-Qur'an. Hal ini tentu saja menimbulkan persepsi yang tidak seimbang terhadap posisi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis dan mendeskripsikan konsep gender dalam hukum Islam secara jelas yang terdapat di dalam al-Qur’an maupun Hadis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Islam mengajarkan persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang meninggikan atau merendahkan antara laki-laki dan perempuan hanyalah tingkat ketakwaan dan pengabdiannya kepada Allah Swt.","PeriodicalId":183844,"journal":{"name":"Jurnal Restorasi Hukum","volume":"55 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115045183","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Prinsip Non-Retroactive dalam Perjanjian Pengalihan Utang Antara Indonesia dan Belanda","authors":"Britha Mahanani Dian Utami","doi":"10.14421/jrh.v6i1.2807","DOIUrl":"https://doi.org/10.14421/jrh.v6i1.2807","url":null,"abstract":"This paper discusses about the Dutch debt offering to Indonesia from a non-retroactive perspective. The statement by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia reminded of Indonesia's problems, which have been bearing debt even since its proclamation. This debt was inherited from the Netherlands through an agreement in an international agreement called the Konferensi Meja Bundar (KMB). As an international agreement, the KMB must also be guided by the principles in international treaty law. The principle of non-retroactivity is one of the main principles in international law agreements. Even though the principle of non-retroactivity is not absolute and can be deviated, the deviation must be based on two conditions, which are the agreement of the parties and beneficial to the parties or at least does not cause harm to one of the parties. The type of research used in this article is literature and is analytical descriptive with a normative approach. The conclusion of this study shows that the debt offering agreement from the Dutch Government to Indonesia has deviated from the principle of non-retroactivity. Therefore, the agreement to sell debt from the Netherlands to Indonesia has clearly caused losses to the Indonesian Government's finances, besides that there is also an element of coercion in giving approval from the Indonesian Government.Tulisan ini hendak mengkaji kembali tentang perjanjian pengalihan utang Belanda kepada Indonesia yang ditinjau dari prinsip non-retroactive. Pernyataan Menteri Keuangan RI mengingatkan pada persoalan Indonesia yang sudah menghadapi utang bahkan sejak diproklamasikan. Utang ini diwariskan dari Belanda melalui kesepakatan dalam perjanjian internasional bernama Konferensi Meja Bundar (KMB). Sebagai perjanjian internasional, KMB semestinya juga berpedoman pada prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian internasional. Asas non-retroactive merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum perjanjian internasional. Meskipun asas non-retroactive tidak bersifat mutlak dan dapat disimpangi, namun penyimpangannya harus didasarkan pada dua syarat yakni atas kesepakatan dari para pihak dan menguntungkan bagi para pihak atau setidak-tidaknya tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah kepustakaan dan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pengalihan utang dari Pemerintah Belanda kepada Indonesia telah menyimpangi prinsip non-retroactive. Oleh karena, perjanjian pengalihan utang dari Belanda kepada Indonesia secara jelas telah menimbulkan beban kerugian bagi keuangan Pemerintah Indonesia, selain itu juga terdapat unsur pemaksaan dalam pemberian persetujuan dari Pemerintah Indonesia.","PeriodicalId":183844,"journal":{"name":"Jurnal Restorasi Hukum","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121349646","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Money Laundering: Studi Kasus Binary Option DS","authors":"Achmad Firdaus, A. Maulana, Dina Amalia, Itsna Inayatun Nihayah, Muhammad Hanif Abdalla, Safinatul Aulia Putri, Wildanali Arbabil Hija","doi":"10.14421/jrh.v5i2.2620","DOIUrl":"https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2620","url":null,"abstract":"Abstract: This paper examines the Criminal Act of Money Laundering (TPPU). The author analyzes the legal process carried out by law enforcement officials against the Money Laundering Act of Brother DS in the Realm of Criminal Law in Indonesia. DS's brother was officially named as a suspect in the case of alleged fraud and non-money laundering (TPPU) by the Police Civic Office. The writing methodology in this study generally uses qualitative research with a juridical-normative approach with several literature references obtained in this study that fraud and money laundering are violations of article 3 of the Law. No. 8 of 2010 which can endanger the stability of the life of society, nation and state based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, at the end of the trial process, the judge actually ruled that DS's brother was not proven to have committed a criminal act of money laundering based on the results of the judge's analysis related to applicable regulations in Indonesia, so that the charges expected by the public prosecutor were not in accordance with the judge's decision at the final hearing. Abstrak: Tulisan ini mengkaji tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penulis menganalisis proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Saudara DS dalam Ranah Hukum Pidana di Indonesia. Saudara DS resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penipuan dan tidak pencucian uang (TPPU) oleh Bareskrim Polri. Metodologi penulisan dalam penelitian ini secara umum menggunakan  penelitian kualitatif  dengan pendekatan yuridis-normatif dengan beberapa referensi kepustakaan yang di peroleh dalam penelitian ini bahwa tindakan penipuan dan pencucian uang merupakan pelanggaran terhadap  pasal 3 UU. No. 8 Tahun 2010 yang dapat membahayakan stabilitas kehidupan bersmasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Namun pada akhir proses persidangan, hakim justru memutuskan bahwa saudara DS tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan hasil analisis hakim terkait dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, sehingga tuntutan yang diharapkan oleh jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan putusan hakim pada sidang akhir.","PeriodicalId":183844,"journal":{"name":"Jurnal Restorasi Hukum","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127272061","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Respon Amina Wadud Terhadap Ulama Iran Berkaitan dengan Perempuan","authors":"Bahy Chemy Ayatuddin Assri","doi":"10.14421/jrh.v5i2.2686","DOIUrl":"https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2686","url":null,"abstract":"Abstrack: This paper attempts to explore Amina Wadud's response as a feminist figure to the justification of Iranian clerics, who in fact are dominated by men, for Islamic law relating to women, particularly in matters of divorce, polygamy, inheritance rights, and women's leadership. The position and role of Iranian women is determined by the clergy. The interpretation of religious texts often favors women, so that women's role is only in the family sector. Its interpretation tends to harm women. This interpretation comes because the clergy are dominated by men who are still hegemony by the patriarchal system. The approach used in this study is the historical-analytical approach. The result of the research is that the role of the clerics covers all sectors of society, even the dress code is regulated and limited. Ulama also play a role in interpreting religious texts, including Islamic law relating to women. Their interpretation is only for their own benefit. Amina Wadud disagrees with the gender biased interpretation. He emphasized that all verses must be revealed according to the time and situation in which they were revealed. However, the message contained is not limited to the time and historical setting.  Abstrak: Tulisan ini berusaha mengupas respon Amina Wadud selaku tokoh feminis terhadap justifikasi ulama Iran yang notabanenya didominasi oleh kaum laki-laki terhadap hukum Islam yang berkaitan dengan perempuan, khususnya dalam hal perceraian, poligami, hak waris, dan kepemimpinan perempuan. Posisi dan peran perempuan Iran ditentukan oleh para ulama. Interpretasi teks agama sering memojokan perempuan, sehingga peran perempuan hanya di sektor keluarga. Interpretasinya cenderung merugikan kaum perempuan. Interpretasi ini datang karena ulama didominasi oleh laki-laki yang masih terhegemoni oleh sistem patriarki. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan historis-analitis. Hasil penelitian yaitu peran ulama-ulama meliputi semua sektor masyarakat, bahkan sampai tatacara berpakaian pun diatur dan dibatas. Ulama-ulama pun berperan dalam menginterpretasikan teks-teks agama, termasuk hukum Islam yang berkaitan dengan perempuan. Penafsiran mereka hanya untuk kepentingan sendiri. Amina Wadud tidak setuju dengan penafsiran yang bias gender. Ia menegaskan bahwa semua ayat harus dipaparkan menurut waktu dan situasi turunnya. Namun, pesan yang terkandung tidak terbatas pada waktu dan suasana sejarahnya.","PeriodicalId":183844,"journal":{"name":"Jurnal Restorasi Hukum","volume":"140 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123506347","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2020","authors":"Nuansa Falsafia","doi":"10.14421/jrh.v5i2.2386","DOIUrl":"https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2386","url":null,"abstract":"Abstract: The Sleman District Court has the highest number of juvenile criminal cases in 2020 compared to four other district courts located in the Special Region of Yogyakarta. In the case of imposing criminal sanctions on children, the judge must pay attention to the juridical and non-juridical considerations contained in the Social Inquiry Report (LITMAS). Several studies stated that judges didn’t heed LITMAS so that the number of children who were subject to sanctions was quite large. Authors want to know the provisions of the laws and regulations governing the use of LITMAS and are the recommendation in LITMAS applied by the judge in imposing criminal sanction on childern, especially in the Sleman District. The results of this study is 1) the regulation regarding the use of the Social Inquiry Report in the trial has not been clearly regulated, but there are several laws and regulations that mention the LITMAS; 2) in imposing criminal sanctions on children, judges do not always use the recommendations contained in the Social Inquiry report.Abstrak: Penulis ingin menelisik mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atau yang disebut LITMAS dan apakah hakim menerapkan rekomendasi LITMAS dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), khususnya di Pengadilan Negeri Sleman. Pengadilan Negeri Sleman merupakan pengadilan negeri dengan jumlah perkara pidana anak terbanyak pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan empat pengadilan negeri lainnya yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak, hakim haruslah memperhatikan pertimbangan yuridis dan juga non-yuridis yang terdapat dalam LITMAS. Beberapa penelitian menyebutkan terdapat hakim yang tidak mengindahkan LITMAS sehingga jumlah anak yang diberi sanksi pidana cukup banyak. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah kepustakaan dan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif yuridis. Hasil penelitian ini ialah: 1) pengaturan mengenai penggunaan laporan LITMAS dalam persidangan memang belum diatur secara jelas, namun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebutkan LITMAS diantaranya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat; 2) dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak, hakim tidak selalu menggunakan rekomendasi yang terdapat dalam laporan LITMAS dikarenakan laporan Litmas bukanlah satu-satunya bahan pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap ABH.","PeriodicalId":183844,"journal":{"name":"Jurnal Restorasi Hukum","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130268778","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan","authors":"Hanif Muhammad","doi":"10.14421/jrh.v5i2.2354","DOIUrl":"https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2354","url":null,"abstract":"Abstrack: This article discusses the division of gono gini property based on the contribution of the husband and wife during the marriage which aims to find out in real terms using existing rulings so that the public can find out the case if during the marriage the wife's party meets the needs in the household. Because it is not uncommon for many wives to come to work at this time in order to help ease the burden on the husband and meet household needs because the husband is not working. This article uses literature research methods in obtaining data as well as with qualitative juridical and descriptive analysis. The results of the discussion showed that the division of gono gini property could differ from the reading of Article 97 of the Compilation of Islamic Law by using contra legem carried out by the panel of judges, namely the wife's party gets 2/3 part and the husband's party gets 1/3 part of the common property as long as there are no other provisions, namely the marriage agreement or the property separation agreement.                                                                                                                                       Abstrak: Artikel ini membahas tentang pembagian harta gono gini berdasarkan kontribusi suami istri selama perkawinan yang bertujuan untuk mengetahui secara nyata menggunakan putusan-putusan yang telah ada agar masyarakat dapat mengetahui penyelesaian kasus apabila selama perkawinan pihak istri yang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Karena tidak jarang pula pada saat ini banyak istri yang ikut bekerja agar dapat membantu meringankan beban suami maupun memenuhi kebutuhan rumah tangga karena suami tidak bekerja. Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dalam memperoleh data serta dengan analisis yuridis dan deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembagian harta gono gini dapat berbeda dari bunyi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan contra legem yang dilakukan oleh majelis hakim yakni pihak istri mendapatkan 2/3 bagian dan pihak suami mendapatkan 1/3 bagian dari harta bersama selama tidak terdapat ketentuan lain yakni perjanjian perkawinan maupun perjanjian pemisahan harta.","PeriodicalId":183844,"journal":{"name":"Jurnal Restorasi Hukum","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114061138","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Mural: Jaminan dan Batasan Kebebasan Berekspresi di Indonesia dalam Perspektif Hukum","authors":"Haura Salsabiela El Sabrina Nazar, Nabella Rezkika Putri","doi":"10.14421/jrh.v5i2.2381","DOIUrl":"https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2381","url":null,"abstract":"Abstract This paper discusses the existence of murals as a medium of commmunication and expression, as well as how to regulations related to freedom of expression and give opinions in the public media. As stated in the constitution in article 28 paragraph 3 which reads “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” This an effort that in giving opinions and critisms have been regulated in the constitution, but in practice, opinions and critisms are also given limits ro as not to cause problems. The limitation is stated in article 28I paragraph 5, that “untuk mengakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” Therefore, in expressing opinions and expressing themselves, they are able to in line with the applicable legal corridors.  Abstrak Tulisan ini membahas tentang eksistensi mural sebagai media komunikasi dan berekspresi serta bagaimana pengaturan perundang-undangan terkait dengan kebebasan berekspresi dan memberikan pendapat di media umum. Seperti yang tertuang dalam konstitusi pada pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Hal ini menjadi upaya bahwa dalam memberikan pendapat dan kritik telah diatur dalam konstitusi, akan tetapi dalam praktinya kebebasan berpendapat dan mengkritik juga diberi batasan agar tidak menimbulkan masalah. Batasan tersebut tertuang dalam pasal 28I ayat 5, bahwasanya “untuk mengakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” Maka dari itu, dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi mampu sejalan dengan koridor perundang-undangan yang berlaku.","PeriodicalId":183844,"journal":{"name":"Jurnal Restorasi Hukum","volume":"55 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131587840","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}