Journal of Government and Civil Society最新文献

{"title":"Analisis dalam Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah di Kota Tangerang","authors":"Arif Ginanjar","doi":"10.31000/jgcs.v3i2.1816","DOIUrl":"https://doi.org/10.31000/jgcs.v3i2.1816","url":null,"abstract":"Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan salah satu aspek dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan perumahan dan permukiman yang layak juga dapat menunjang pembangunan, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dalam kebijakan program Bedah Rumah di Kecamatan Cipondoh dan hambatan apa saja yang ditemukan selama pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Data primer dalam penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam, sementara data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Menggunakan teknik analisis ini, pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program Bedah Rumah di Kecamatan Cipondoh sudah berjalan dengan baik. Dalam hal ini, terdapat peningkatan perbaikan rumah dari tahun ke tahun. Selain itu, masyarakat juga sudah dilibatkan dalam pelaksanaan program ini, mulai dari tahap awal perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah minimnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah. Kata Kunci: Kebijakan publik, partisipasi masyarakat, pemberdayaan, Program Bedah Rumah Housing and settlement development is one aspect of improving people's welfare. Development of decent housing and settlements can also support development, especially in the social and economic fields. This study aims to determine the implementation of House Renovation program policies in Cipondoh District and what obstacles were found during its implementation. This research is a qualitative descriptive study. Primary data in this study were obtained through observation and in-depth interviews, while secondary data were obtained through documentation studies. Using this analysis technique, data validity testing is performed using triangulation of data sources. The results showed the implementation of the House Rehabilitation program in Cipondoh District had been going well. In this case, there is an increase in home improvement from year to year. In addition, the community has also been involved in the implementation of this program, starting from the initial stages of planning to implementation in the field. The obstacle in implementing this program is the lack of budget provided by the local government. Keywords : Public policy, community participation, empowerment, House Renovation Program","PeriodicalId":181484,"journal":{"name":"Journal of Government and Civil Society","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132944148","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Civil Servants Performance Analysis of Education, Youth And Sports Department in Bantul District 2017","authors":"Surya Jaya Abadi, M.Pd Setyo Eko Atmojo, Helen Fridayani","doi":"10.31000/JGCS.V3I1.1236","DOIUrl":"https://doi.org/10.31000/JGCS.V3I1.1236","url":null,"abstract":"Bureaucratic reform is an effort to reform and change fundamentally in a system of governance that involves institutional aspects (organization), management (business process) and human resources apparatus to realize good governance. In Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus where has a function as the executor of public policy and public servants. The lack of civil servants within the Bantul Regency Government, such as teachers, health workers and technical personnel, are caused by the presence of retired employees and the enactment of the civil servants candidate (CPNS) moratorium policy which causes the workload (ABK) figures of an organization and employees to be heavier than before which can affect public service quality. The method used in this study is descriptive qualitative. The results showed that the performance of civil servants in the Education, Youth and Sports department was very good, besides that the arrangement of work plans was also in accordance with the standards of the organization. However, there are some obstacles, especially in the timeliness of completing assignments, and the ideas or initiatives of civil servants in delivering ideas are still lacking. Meanwhile, the factors that influence civil servants performance in carrying out their tasks are lack of human resources, the presence of seniority and the lack of awareness of ASN about the importance of implementing education and training.","PeriodicalId":181484,"journal":{"name":"Journal of Government and Civil Society","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123181201","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Institusionalisasi Partai Politik Dalam Pilkada 2017 (Studi Kasus : Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)","authors":"Agam Primadi, Titin Purwaningsih","doi":"10.31000/JGCS.V3I1.1099","DOIUrl":"https://doi.org/10.31000/JGCS.V3I1.1099","url":null,"abstract":"Kontestasi politik di tingkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghasilkan dimanika politik yang dinamis, perolehan suara partai Golkar pasang surut. Hal ini berdampak terhadap perolehan suara pesta demokrasi yang terlaksana di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan menganalisis pelembagaan partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pasca kekalahan di pemilihan Gubernur tahun 2017. Selain itu, penelitian berupaya melihat carut-marutnya proses rekrutmen politik di internal partai. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data diperolehan melalui interview (wawancara), observasi, dan pemanfaatan data sekunder dan primer. Kekalahan calon dari partai Golkar di akibatkan karena institusionalisasi partai politik di internal partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berjalan dengan maksimal dan baik. Selain itu, ada beberapa faktor kekelahan diantaranya, Pertama , dalam hal pengambilan kebijakan rekrutmen calon Gubernur dan Wakil Gubernur di pemilihan tahun 2017 masih diwarnai dengan pelanggaran konstitusi partai dalam artian pengurus partai dalam rekrutmen tidak berdasarkan mekanisme aturan AD/ART partai. Pengurus Golkar di level daerah tidak dilibatkan dalam proses penjaringan, seleksi, dan penetapan calon Gubernur ditubuh partai Golkar. Kedua , adanya “politik dagang sapi” dalam proses rekrutmen mengisyaratkan kecendrungan uang masih sangat kuat dalam mendapatkan rekomendasi dari level pusat dan dukungan dari level pengurus partai di daerah","PeriodicalId":181484,"journal":{"name":"Journal of Government and Civil Society","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116753032","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Akuntabilitas Politik dalam Anggaran (Studi Kasus: Dana Gerakan Dusun Membangun (GDM) di Kabupaten Bungo)","authors":"Fajar Trilaksana Moedarlis","doi":"10.31000/JGCS.V3I1.1092","DOIUrl":"https://doi.org/10.31000/JGCS.V3I1.1092","url":null,"abstract":"Pemerintahan Kabupaten Bungo dalam menjawab janji politik Bupati terpilih membuat sebuah kebijakan melalui Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Gerakan Dusun Membangun (GDM), yaitu memberikan bantuan keuangan kepada dusun sejumlah Rp 250.000.000 per dusun. Pelaksanaannya dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Politik Dalam Anggaran Publik (Studi Kasus: Pengelolaan Dana Dusun Membengun (GDM) di Kabupaten Bungo ini, menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Adapun alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang berkaitan dengan akuntabilitas politik ini dan stakeholder yang dapat dipercaya. Hasil analisis dari penelitian ini, bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo telah Akuntabel dalam merealisasikan janji politiknya. Kemudian Dusun Lubuk Beringin dan Tombolasi telah sama-sama akuntabel dalam penggunaan dana GDM. Namun hal yang berbeda terdapat di Dusun Sinamat Ulu Pemerintahan ini sama sekali tidak akuntabel, karena realisasi anggaran yang fiktif. Kabupaten sebaiknya dapat memberikan system yang lebih ringkas dan mudah untuk diaplikasikan oleh Pemerintah Dusun namun dapat di petanggungjawabkan.","PeriodicalId":181484,"journal":{"name":"Journal of Government and Civil Society","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127338623","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Public Value in Clean Water Management at the Local Water Supply Utility (PDAM) Tirta Kerta Raharja (TKR)","authors":"Arsid Arsid, I. Widianingsih, Heru Nurasa, Entang Adhy Muhtar","doi":"10.31000/JGCS.V3I1.1377","DOIUrl":"https://doi.org/10.31000/JGCS.V3I1.1377","url":null,"abstract":"As a strategic commodity, Indonesia’s constitution mandates the management of clean water to the local government through the Local Water Supply Utility (PDAM) which is also regulated in PP No. 122/2015 concerning Drinking Water Supply Systems. However, the availability of inadequate clean water as well as the limited ability to manage clean water have caused the minimum service target to be optimal in providing clean water. Using Mark Moore’s public value theory, this study aims to determine how the public value of PDAM TKR (Tirta Kerta Raharja) in Tangerang District. This study uses a qualitative approach. Data collection techniques used were observation, in-depth interviews, and documentation studies. The results of the study show that PDAM TKR’s public value has not been internalized optimally, and it requires adaptation to changes in the organizational environment. In addition, the diverse customer characteristics of PDAM TKR require specific strategies to respond to their needs.","PeriodicalId":181484,"journal":{"name":"Journal of Government and Civil Society","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131412082","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"The News of Governor Candidacy on 2017 Banten Gubernatorial Election in Radar Banten (Study of Media Content Analysis)","authors":"Achmad Nashrudin Priatna","doi":"10.31000/jgcs.v2i2.1040","DOIUrl":"https://doi.org/10.31000/jgcs.v2i2.1040","url":null,"abstract":"This study aims to find out how Radar Banten reports on the practice of political economy and how the neutrality and professionalism of Radar Banten in the Banten Gubernatorial Election 2017. As long as the 2017 Banten Gubernatorial Election contestation takes place, Radar Banten, as with other local media, play a role in disseminating various news related to the contestation. This research is qualitative research with the method of framing analysis. The data analysis method used in this study is the analysis of media political economy, content analysis, framing analysis and discourse analysis. The results of this study showed that the news presented by Radar Banten tended to favor one of the candidates. This also shows that Radar Banten is not neutral and unprofessional in presenting the news related to the Banten Gubernatorial Election 2017.","PeriodicalId":181484,"journal":{"name":"Journal of Government and Civil Society","volume":"807 ","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-11-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"113996228","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analysis of Local Electoral Governance under Electoral Integrity Perspective in Yogyakarta City 2017","authors":"Riska Sarofah, Titin Purwaningsih, Nurhakim Nurhakim","doi":"10.31000/jgcs.v2i2.1027","DOIUrl":"https://doi.org/10.31000/jgcs.v2i2.1027","url":null,"abstract":"The characteristic of a democratic country is implementation of election. In Indonesia it has include in national and local levels. Local elections held simultaneously in 2015, 2017 and 2018. One of the city conducting the election is Yogyakarta City. In the specifically this research explain about electoral governance in electoral integrity perspective. All stages of election which consists of pre-election, election period and post-election. This research use qualitative research method through interview and documentation. The results of this study indicated that electoral governance in Yogyakarta City has integrity in accordance with the principles of electoral integrity applied in the stages of election implementation include pre-election, election process and post-election. In this research are not use all of the indicators to analyse the stages of election. This is because adjusted with the findings of research with information obtained through several sources. The first, at the planning and program, the indicators analyse include the implementation of democratic principles, transparency and accountability. The second, socialization and voter information, indicators analyse include the implementation of democratic principles, transparency and professionalism. The third, campaigns, indicators analyse include transparency, accountability, code of ethics and supervision. The fourth, voting and vote counting, the indicators analyse include democratic principle, professionalism, institutional safeguards and supervision. The fifth, the resolution of election disputes, indicators analyse are ethical codes and accountability.","PeriodicalId":181484,"journal":{"name":"Journal of Government and Civil Society","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-11-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126020724","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Government Collaboration in Empowerment? A Collaborative Framework for the Government in Empowering Coastal Communities","authors":"Yusuf Fadli, Adie Dwiyanto Nurlukman","doi":"10.31000/jgcs.v2i2.1022","DOIUrl":"https://doi.org/10.31000/jgcs.v2i2.1022","url":null,"abstract":"The pendulum of the development at the global level moves to the extent of collaborative work between government, society and third parties. Today, in Indonesia a collaboration model is also implemented with the aim of presenting long-standing welfare in coastal areas. The poverty that surrounds coastal communities is an anomaly in the midst of the abundance of wealth stored in the sea of Indonesia. The Regional Government of Tangerang Regency encourages to collaborate with external parties to resolve the troubles. This article tries to use the modified Triple-Helix model as an analytical framework, which is useful for knowing the role of actors involved in creating development innovation. This study uses qualitative methods to see and find out how political, social, and academic actors interact and integrate into overcoming public problems that arise from the perspective of collaborative governance. The findings of the study found, first, collaborative work is useful to improve governance, second, to provide opportunities for actors to find effective solutions, and thirdly, to increase trust between government and citizens. This article argues that the success of collaborative work depends on the synergy between actors and the extent to which each program can demonstrate its sustainability. ","PeriodicalId":181484,"journal":{"name":"Journal of Government and Civil Society","volume":"120 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-11-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123256609","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Collaborative Governance in the Management of Village Owned Enterprises Ponggok Sub District Polanharjo District Klaten Central Java 2016","authors":"Kohen Sofi, D. Mutiarin","doi":"10.31000/jgcs.v2i2.1028","DOIUrl":"https://doi.org/10.31000/jgcs.v2i2.1028","url":null,"abstract":"The Law No. 6 of 2014 article 1 mention about the village-owned enterprises as the business entity which the capital is owned by the village in order to be managed for community welfare. The government of village should be able to see the potential of the village to be managed along with the community and private sector to maintain its sustainability. The successful of Ponggok village to establish and run the village-owned enterprises Tirta Mandiri brings the Ponggok village as one of the richest village in Indonesia with the 9.6 billion rupiah income per year. This research aims to see how the ability of the collaborative governance to push accountability and transparency factors in managing the village-owned enterprises in 2016. This research used the method of collaborative governance through the data collection and interview towards the related actors. According to the data, the collaborative governance in the management of Ponggok village-owned enterprises involved three actors such as the government of the village, community and private sector. Collaborative governance be able to push the accountability and transparency in the management of village-owned enterprises by those collaborative actors. The result of collaborative governance can be felt by the villagers in form of welfare.","PeriodicalId":181484,"journal":{"name":"Journal of Government and Civil Society","volume":"47 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-11-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130983729","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Coordination of Regional Disaster Management Agency (BPBD) Tangerang City in Flood Mitigation","authors":"Tito Inneka, Toddy Aditya","doi":"10.31000/jgcs.v2i2.1048","DOIUrl":"https://doi.org/10.31000/jgcs.v2i2.1048","url":null,"abstract":"Flooding is a threatening problem both in the city and in the countryside. One of the flood-prone cities is Tangerang City. The cause of flooding is overflowing from the Kali and blockage of existing drainage. Various efforts have been made to prevent flood disasters, the Badan Penanggulangan Bencana Daearah (BPBD) of Tangerang City which is an agency that has the task to assist the disaster, in coordination with the Tangerang City government in order to overcome the problems of frequent floods. The purpose of this study is to analyze how the coordination of Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) in flood prevention in Tangerang City. The research method used is qualitative research. The results of the study show that the coordination of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) is well underway and in accordance with the managerial hierarchy, rules and procedures, and plans and goal setting.","PeriodicalId":181484,"journal":{"name":"Journal of Government and Civil Society","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-11-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134313780","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}