VARIA HUKUM最新文献

{"title":"PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN GARUT DALAM PERATURAN DAERAH NO. 12 TAHUN 2015","authors":"N. Novia, Vienka Rahmannillah","doi":"10.15575/vh.v4i2.27114","DOIUrl":"https://doi.org/10.15575/vh.v4i2.27114","url":null,"abstract":"AbstractThe purpose of this study is to find out the passage of Garut Regency regional regulations No. 12 of 2015 which one of them discusses controlling street vendors, also discusses the obstacles faced by the local government as well as the community, especially traders, and what solutions have been carried out. government to deal with this. The method that the author will use in this research is normative and descriptive juridical methodology. From this research, the author provides the results of his research in the form of data on the percentage of street vendors in the urban area of Garut, and field facts regarding the disappointment of traders with relocations that are considered unreasonable, with the location of the building being not strategic and the systematics are not clear. Where this is able to have a real impact on the income of every street vendor, which can experience significant losses from selling before being relocated. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berjalannya peraturan daerah Kabupaten Garut No.12 Tahun 2015 yang salah satunya membahas mengenai penertiban pedagang kaki lima, juga membahas mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah juga masyarakat terutama adalah pedagang, dan solusi apa yang sudah dilakukan pihak Pemerintah untuk menangani hal tersebut. Metode penelitian ini adalah dengan metodologi yuridis normatif dan deskriptif. Dari penelitian memberikan hasil penelitian berupa data persentase pedagang kaki lima di daerah perkotaan garut, dan fakta lapangan mengenai kekecewaan para pedagang dengan relokasi yang dianggap tidak masuk akal, dengan lokasi Gedung yang tidak strategis dan sistematika yang tidak jelas. Dimana hal tersebut mampu memberikan dampak yang nyata bagi penghasilan setiap pedagang kaki lima, yaitu dapat mengalami kerugian yang signifikan dari berjualan sebelum di relokasi.","PeriodicalId":180916,"journal":{"name":"VARIA HUKUM","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127368039","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN SERTA TANGGUNG JAWAB PROMOTOR TERKAIT PENGEMBALIAN UANG TIKET AKIBAT PEMBATALAN KONSER MUSIK","authors":"Ania Oktaliana, Elan Jaelani, Dewi Mayaningsih","doi":"10.15575/vh.v4i2.26694","DOIUrl":"https://doi.org/10.15575/vh.v4i2.26694","url":null,"abstract":"AbstractThe research was conducted to find out more about the legal protection of consumers and the responsibilities of promoters in the context of ticket refunds due to the cancellation of music concerts, as well as to find out solutions and recommendations that can increase the effectiveness of this protection. This research was conducted using normative legal research methods by relying on library research. The results of this study indicate that basically the relationship between ticket buyers and concert promoters arises after a ticket sale and purchase agreement, and is subject to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Where if the concert is canceled, the ticket buyer as a consumer has the right to obtain clear information about the cancellation, the right to a ticket refund, and the right to fair compensation. Abstrak Penelitian dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab promotor dalam konteks pengembalian uang tiket akibat pembatalan konser musik, serta mengetahui solusi dan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya hubungan antara pembeli tiket dengan promotor konser timbul setelah adanya perjanjian jual beli tiket, dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana apabila konser batal maka pembeli tiket sebagai konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas tentang pembatalan, hak atas pengembalian uang tiket, dan hak atas kompensasi yang adil.","PeriodicalId":180916,"journal":{"name":"VARIA HUKUM","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129710994","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP TINDAKAN PEMBAJAKAN SOFTWARE GAME DITINJAU DARI UU NO. 28 TAHUN 2014","authors":"Dadang Komara, M. Fauzan, Elan Jaelani","doi":"10.15575/vh.v4i2.26725","DOIUrl":"https://doi.org/10.15575/vh.v4i2.26725","url":null,"abstract":"Abstractliterature reviews. The research method used is normative juridical, based on the findings of the research showing that the Copyright Law protects both the video game itself as an object of copyright protection and the copyrighted works contained therein. Implementation of Video Game Copyright protection in practice is carried out through mediation. This is as regulated by Law no. 28 of 2014 through Arbitration (article 95), Civil Lawsuit (Articles 96-99), Criminal Report (Article 105 juncto 110) and provisional determination.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum tentang hak cipta software di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa UU Hak Cipta melindungi baik permainan video itu sendiri sebagai objek perlindungan Hak Cipta maupun karya cipta yang terkandung didalamnya. Implementasi perlindungan Hak Cipta Permainan Video dalam prakteknya dilakukan melalui jalur mediasi. Hal ini sebagaimana yang diatur oleh UU No. 28 Tahun 2014 melalui Arbitrase (pasal 95), Gugatan Perdata (Pasal 96-99), Lapor Pidana (Pasal 105 juncto 110) dan penetapan sementara.","PeriodicalId":180916,"journal":{"name":"VARIA HUKUM","volume":"70 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125753893","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN UU TPKS","authors":"Udin Saripudin, Suci Nurlaeli, Fenny Fatriany","doi":"10.15575/vh.v4i2.26980","DOIUrl":"https://doi.org/10.15575/vh.v4i2.26980","url":null,"abstract":"Abstract This research was conducted to identify various factors that cause a lecturer to commit sexual violence and to find out the criminal responsibility of perpetrators of sexual violence who are lecturers based on statutory regulations. For this reason, this research was conducted using a normative juridical method that refers to Law Number 12 of 2022 (TPKS Law) which is the new legal basis for criminal responsibility for sexual violence and is supported by various relevant literature studies. The results and discussion obtained are the main factors causing lecturers to commit sexual violence, namely the existence of power relations and gender relations between themselves and the victims, the majority of whom are students. Apart from that, the absence of a university policy to deal with sexual violence is another factor. In the TPKS Law, lecturers who become perpetrators of sexual violence are subject to criminal sanctions plus 1/3 of the principal sentence and are required to make restitution against victims for certain forms of sexual violence. However, in order to be able to impose criminal sanctions against him, the panel of judges must first consider the reasons for forgiveness, justification reasons and whether his actions were intentional or negligent, which in turn will affect his ability to be criminally responsible or not and also affect the severity of the sentence that will be imposed on him. In conclusion, the TPKS Law is progress for the development of sexual violence criminal law, so it is hoped that its implementation will be truly effective in providing justice, especially for victims.AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor penyebab seorang dosen melakukan kekerasan seksual serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual yang merupakan seorang dosen berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) yang menjadi dasar hukum baru bagi pertanggungjawaban pidana kekerasan seksual serta didukung dari berbagai studi literatur yang relevan. Hasil dan pembahasan yang didapat yakni faktor penyebab utama dosen melakukan kekerasan seksual yakni adanya relasi kuasa dan relasi gender antara dirinya dengan sang korban yang mayoritas merupakan mahasiswa. Selain daripada itu, tiadanya kebijakan perguruan tinggi untuk menangani kekerasan seksual menjadi faktor lainnya. Dalam UU TPKS, dosen yang menjadi pelaku kekerasan seksual dikenakan sanksi pidana dengan ditambah 1/3 dari pidana pokok serta diwajibkan untuk melakukan restitusi terhadap korban untuk bentuk kekerasan seksual tertentu. Namun untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadapnya, majelis hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan alasan pemaaf, alasan pembenar serta perbuatannya itu merupakan kesengajaan atau kelalaian, yang nantinya akan mempengaruhi kemampuan dirinya untuk bertanggungjawab","PeriodicalId":180916,"journal":{"name":"VARIA HUKUM","volume":"279 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127553291","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MINIMARKET YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KESALAHAN PENCANTUMAN HARGA BARANG","authors":"Ramdani Ramdani, Lintang Bunda Yanti, Ikhwan Aulia Fatahillah","doi":"10.15575/vh.v4i2.26758","DOIUrl":"https://doi.org/10.15575/vh.v4i2.26758","url":null,"abstract":"This study aims to identify and understand how Consumer Protection Regulations can protect consumers from misinformation regarding the price of goods. The author uses a normative approach to analyze legal issues based on existing laws and literature. The results of the study show that until now consumers have not been fully protected in several mini markets. There is still a lot of wrong information from business people regarding the price of goods that can make consumers pay more than they should. Therefore, it is important for business people in good faith to provide accurate information to avoid consumer losses caused by misleading information, in accordance with Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana Peraturan Perlindungan Konsumen dapat melindungi konsumen dari informasi yang salah terkait harga barang. Penulis menggunakan metode pendekatan normatif untuk menganalisis masalah hukum berdasarkan hukum dan literatur yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini konsumen belum sepenuhnya dilindungi di beberapa Mini market. Masih banyak informasi yang salah dari pelaku bisnis terkait harga barang yang dapat membuat konsumen membayar lebih dari yang seharusnya. Oleh karena itu, penting bagi pelaku bisnis beritikad baik untuk memberikan informasi yang akurat untuk menghindari kerugian konsumen yang disebabkan oleh informasi yang menyesatkan, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.","PeriodicalId":180916,"journal":{"name":"VARIA HUKUM","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123400094","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA","authors":"Anri Darmawan","doi":"10.15575/VH.V3I2.12607","DOIUrl":"https://doi.org/10.15575/VH.V3I2.12607","url":null,"abstract":"Penerapan outsourcing banyak diterapkan atau dilakukan dengan sengaja oleh perusahaan penerima jasa pekerja untuk menekan biaya pekerja/buruh dengan perlindungan dan syarat kerja yang diberikan jauh dari apa yang sewajarnya diberikan sehingga hal ini dapat merugikan para pekerja/buruh outsourcing. Pelaksanaan yang demikian tentu menimbulkan keresahan bagi para pekerja. Praktek outsourcing secara eksplisit didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak mengenal istilah outsourcing. Apalagi sekarang ini sudah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah sebagian ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang salah satunya terkait ketentuan pekerja outsourcing . Akan tetapi perlu dilihat dengan pengaturan tersebut apakah telah memberikan perlindungan hukum yang cukup terhadap pekerja outsourcing. Sehingga menurut penulis perlu dilakukan analisis dan penelitian terkait perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing ditinjau dari prinsip kepastian hukum yang akan dijelaskan dalam makalah ini.","PeriodicalId":180916,"journal":{"name":"VARIA HUKUM","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125227739","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI AKIBAT GANGGUAN JIWA","authors":"Anri Darmawan, Bintang Prima Fauziah, Nurulita Desnia Putri","doi":"10.15575/VH.V3I2.12615","DOIUrl":"https://doi.org/10.15575/VH.V3I2.12615","url":null,"abstract":"Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa. Tindak pidana dengan mutilasi merupakan tindak kejahatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran dan harus di proses melalui hukum pidana. Tindakan mutilasi hanya bisa dilakukan oleh orang yang berwenang akan hal itu, seperti dokter dan itu pun harus seizin keluarga korban.Mutilasi berdasarkan tinjauan sejarah dilakukan beradasarkan dimensi ritual, keyakinan, dan adat istiadat. tetapi mutilasi kini dipergunakan di dalam modus operandi kejahatan dengan tujuan mengelabui aparat penegak hukum, serta untuk menghilangkan jejak korban pelaku.","PeriodicalId":180916,"journal":{"name":"VARIA HUKUM","volume":"86 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133886306","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN OLEH BPJS DI KABUPATEN CIAMIS","authors":"Nabhan Sofwatul Fuadhy, Z. Zulkarnaen, Utang Rosidin","doi":"10.15575/VH.V3I2.13651","DOIUrl":"https://doi.org/10.15575/VH.V3I2.13651","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Bagaimana pengaturan pelayanan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan sosial di Kabupaten Ciamis. 2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Ciamis. Perlindungan hukum dapat diberikan kepada subyek hukum apabila hukum yang dibuat oleh pemerintah telah dapat berlaku secara efektif. Sehingga untuk menilai suatu hukum telah berlaku efektif atau belum maka dapat menggunakan teori efektivitas. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode deskriptif analisis, Serta menggunakan metode yuridis normatif, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, 1) pengaturan pelayanan kesehatan BPJS di Kabupaten Ciamis diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS wajib membayar fasilitas kesehatan pelayanan yang diberikan kepada peserta. 2) pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta BPJS dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Ciamis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Terdapat kendala BPJS Kesehatan Kabupaten Ciamis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan yaitu masih sering dikeluhkan peserta adanya tarikan atau dengan biaya pribadi. Adapun upaya dari BPJS Kesehatan Kabupaten Ciamis untuk memenuhi hak-hak peserta BPJS meningkatkan mutu pelayanan kepada peserta BPJS, dan menempatkan petugas BPJS di rumah sakit memberikan pelayanan administrasi dan informasi kepada peserta BPJS Kesehatan.","PeriodicalId":180916,"journal":{"name":"VARIA HUKUM","volume":"59 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122886625","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DAN PENYELESAIAN UTANG DEBITOR TERHADAP KREDITOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU","authors":"A. handayani","doi":"10.15575/VH.V3I2.12589","DOIUrl":"https://doi.org/10.15575/VH.V3I2.12589","url":null,"abstract":"AbstractPenelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dan Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Ditinjau Dari Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, yang dimana penelitian hukum yang dilakukan juga dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder belaka. Penelitian ini menggunakan beberapa data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan untuk menyelesaikan serta menjawab semua masalah yang sedang diteliti. Serta didalam penelitian ini juga yang dijadikan sumber datanya yaitu dari peraturan perundang – undangan, hasil ilmiah para sarjana, hasil karya dari kalangan – kalangan hukum dokumen terkait, jurnal – jurnal hukum, artikel, situs – situs diinternet, serta tulisan – tulisan hukum dibidang nasional maupun internasional yang didapatkan dari studi kepustakaan yang juga terkait dengan apa yang sedang diteliti tersebut. Adapun hasil penelitian yuridis normatif dalam penulisan ini adalah perlindungan terhadap kepentingan kreditor ini semakin bertambah tegas dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 dan ada tindakan lain untuk kepentingan atau perlindungan kreditor semakin jelas penganturannya yaitu ketentuan tentang sita umum, action pauliana dan juga gizeeling. Dan untuk penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan cara perdamaian ( akkoord ) dan dengan cara pemberesan harta pailit.  Kata Kunci : Kepailitan, Kreditor, Debitor, Perlindungan","PeriodicalId":180916,"journal":{"name":"VARIA HUKUM","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126413888","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM POLITIK","authors":"M. F. I. D","doi":"10.15575/vh.v3i2.5511","DOIUrl":"https://doi.org/10.15575/vh.v3i2.5511","url":null,"abstract":"AparaturSipilNegara (ASN)padadasarnyamerupakanabdi negara dan harus mengabdi kepada masyarakat yang dituntut untuk memiliki kesetiaandanketaatan kepada Pancasila,Undang-UndangDasar1945, negaradanpemerintahdalam menyelenggarakan tugas pemerintahan danpembangunan, Aparatur Sipil Negara wajib menjaga netralitasnya sebagai ASN dalam kegiatan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertolak dari dasar pemikiran tentang Aparatur Sipil Negara yang wajib menjaga netralitasnya dalam kegiatan politik Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normative data diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka, wawancara, dan observasi terkait penelitian ini.Hasil penlitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan netralitas ASN belum terlaksana secara optimal dari beberapa regulasi yang mengatur, masih saja terdapat ASN yang tidak melaksanakan netralitasnya, selain daripada itu calon peserta pemilu terutama calon kepala daerah harus sama-sama memiliki komitmen dalam rangka menciptakan pelayanan yang optimal, karena kepala daerah merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian, yan berwenang melakukan rotasi dan pengangkatan jabatan dilingkungan daerah dengan menerapkan reformasi birokrasi, artinya, menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuan dan keahlianya tidak berdasarkan kedekatan politik","PeriodicalId":180916,"journal":{"name":"VARIA HUKUM","volume":"13 12","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114018588","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}