AL-SULTHANIYAH最新文献

{"title":"PENDEKATAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD FRAMEWORK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA","authors":"Vediyansyah, Zainal Amaluddin, Azmi","doi":"10.37567/al-sulthaniyah.v11i2.1726","DOIUrl":"https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v11i2.1726","url":null,"abstract":"This study aims to determine the extent of the community's role in Village Development Planning through the Sustainable Livelihood Framework approach to achieve sustainable development. Village development planning through the Sustainable Livelihood Framework Approach in Village Development Planning Perspective Village Regulation No. 21 of 2020 Concerning General Guidelines for the Development and Empowerment of Village Communities. This type of research is qualitative research, with an empirical legal research approach, this type of qualitative research is field research. Data collection techniques used are interviews, documentation and observation. The results of the research show that village planning has been carried out through the flow and stages as contained in the existing regulations, however, it needs improvement after changes have been made. In accordance with the mandate of Permendesa No 21 of 2021 concerning General Guidelines for Village Development and Empowerment, Village development planning is carried out by referring to the macros that are owned by the Village in achieving 8 Village typologies and 18 Village SDGs goals, namely sustainable development goals. Conducting a review of village conditions in mapping village problems, potential and assets is the main thing that villages can do using the Sustainable livelihood Framework approach. In an effort to form a sustainable village concept, sustainable livelihoods and can become an independent village, a village that has strong food security in the life of the village community.","PeriodicalId":179024,"journal":{"name":"AL-SULTHANIYAH","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121144625","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGUNDANGAN RANCANGAN PERATURAN DESA KENAKALAN REMAJA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DESA (Studi Kasus Di Desa Tengguli Kecamatan Sajad)","authors":"Hanapi, Hasiah","doi":"10.37567/al-sulthaniyah.v11i2.1651","DOIUrl":"https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v11i2.1651","url":null,"abstract":"Pembentukan peraturan desa memiliki tahapan-tahapan yang telah diatur oleh pemerintah yang secara spesifiknya diatur oleh peraturan daerah masing-masing. Tahapan-tahapan tersebut diawali dengan musyawah pemerintah Desa bersama BPD hingga ke tahapan akhir yaitu pengundangan peraturan Desa. Namun, dalam hal pengundangan desa, terdapat Desa yang belum memahami proses pengundangannya seperti di Desa Tengguli Kecamatan Sajad terkait membentuk peraturan tentang kenakalan remaja. Meskipun pemerintahan Desa Tengguli telah mengikuti teknis pembentukan peraturan Desa sesuai Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa namun pada fase pengundangan yang tidak dievaluasi oleh Dinas Kabupaten sehingga saat ini peraturan tersebut belum diberlakukan. Oleh sebab itu, pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengimplementasikan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Teknis Peraturan Desa maka perlu adanya peneltian dari perwujudan peran tersebut. \u0000Adapun jenis penelitian sebagai upaya penguraian jurnal ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan empiris yang dimaksud sebagai pengungkap fenomena-fenoma hukum yang berlaku di masyarakat. Adapun, hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembentukan peraturan desa, Pemerintah Desa Tengguli telah berperan aktif dalam tahapan perencanaan, penyusunan dan pembahasan, namun tidak pada tahap pengundangan dan sosialisasi. Pemerintah Desa tidak berupaya mengkonfirmasi ke pihak pemerintah Kabupaten terkait evalusi Perdes yang telah dibuat sehingga dapat menghambat terbitnya produk hukum yang seharusnya bisa dilaksanakan dalam hal menangani isu remaja masyarakat. Disisi lain,  dengan pembentukan rancangan Perdes oleh Desa Tengguli dapat dikatakan bentuk peran Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah lokal dalam merespon isu-isu kenakalan remaja yang menjadi permasalahan sosial di masyarakat. Tidak hanya itu, terhambatnya pengundangan rancangan Perdes dikarenakan minimnya referensi masyarakat dan pemerintah desa dalam melakukan pembacaan terhadap regulasi, khususnya pada tahapan pengundangan peraturan di desa. Kurangnya koordinasi dengan lembaga yang berhubungan dengan perkara pengundangan peraturan desa juga membuat peraturan desa yang seharusnya sudah disosialisasikan menjadi terhambat.","PeriodicalId":179024,"journal":{"name":"AL-SULTHANIYAH","volume":"69 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127189035","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENYELESAIAN HUKUM ISLAM DENGAN CORAK PENDEKATAN BAYANI, TA’LILI DAN ISTISLAHI","authors":"Bayu Teja Sukmana, Lomba Sultan, Kurniati Kurniati","doi":"10.37567/al-sulthaniyah.v11i2.1620","DOIUrl":"https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v11i2.1620","url":null,"abstract":"Dalam Metode Ijtihad terbagi menjadi Tiga Bagian Yaitu : (1) Ijtihad Al-Bayani, yang digunakan untuk menjelaskan hukum-hukum syara’ yang terkandung dalam nash namun sifatnya masih zhonni (sesuatu yang bersifat dugaan, relatif, sangkaan dan tidak pasti), baik dari segi penetapannya maupun penunjukannya dan (2) Ijtihad Ta’lili, yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terdapat permasalahan yang tidak terdapat dalam Al Quran dan sunnah dengan menggunakan metode qiyas, Sedangkan (3) Ijtihad Istislahi, adalah pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum syara’ (Islam) dengan menggunakan pendekatan  kaidah-kaidah  umum, mengenai masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut, dan tidak ada nash yang khusus atau dukungan ijma’ terhadap suatu masalah, serta Tidak  diterapkannya metode qiyas atau metode istihsan terhadap masalah itu. Pada dasarnya Ijtihad ini merujuk kepada kaidah jalb al-mashlahah wa daf’al-mafsadah (menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk kaidah-kaidah syara. Bayani, ta’lili dan istislahi juga merupakan model epistimologi yang selalu dan sudah sejak lama digunakan ulama ushul fiqh dalam menyingkapi, menemukan dan merumuskan hukum yang bertumpu pada kemaslahatan, dan sangat relevan dalam menyelesaikan, menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang semakin komplit dan rumit. Dalam hal, teori bayani dan ta’lili tidak dapat diterapkan pada kasus-kasus yang hukumnya tidak tidak terdapat pada nash, maka teori istislahi dapat menjadi alternatif. Melalui teori maslahah al-mursalah dan dzari’ah persoalan-persoalan kontemporer akan dapat diselesaikan dengan baik dan dinamis.","PeriodicalId":179024,"journal":{"name":"AL-SULTHANIYAH","volume":"91 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133240594","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"RELEVANSI HUKUM DAN ETIKA DALAM MENGHADAPI REALITAS FIQH","authors":"Rondang Herlina, Kurniati Kurniati, Lomba Sultan","doi":"10.37567/al-sulthaniyah.v12i1.1567","DOIUrl":"https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v12i1.1567","url":null,"abstract":"Kehidupan berkeluarga atau pernikahan hanya akan terjadi melalui perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  Ikatan batin itu diharapkan akan menjadi pondasi bagi keutuhan perkawinan agar bisa berlangsung selamanya, karena Undang-Undang Perkawinan  menganut  asas  monogami  yang  hanya  memperbolehkan menikah seorang istri dengan seorang suami. \u0000Di dalam ajaran Islam, asas poligami yang dilakukan oleh suami juga diperbolehkan apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,  cacat badan atau  penyakit yang tidakdapat disembuhkan dan  tidak dapat melahirkan keturunan. Namun persyaratannya diperketat atas persetujuan dari Pengadilan Agama. \u0000Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif empiris. Pengumpulan data melalui cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dilakukan dengan reduksi data, verifikasi data dan analisis data. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi.  Oleh karenanya relevansi atau hubungan hukum dan etika dalam perkawinan poligami dapat dipertimbangkan  dengan baik agar realitas fiqh dapat diwujudkan sesuai syari’at agama.","PeriodicalId":179024,"journal":{"name":"AL-SULTHANIYAH","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126699878","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"WEWENANG PEMERINTAH DESA TERHADAP PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN","authors":"Nurmala Nurmala","doi":"10.37567/al-sulthaniyah.v10i2.1530","DOIUrl":"https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i2.1530","url":null,"abstract":"Kebakaran lahan disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu, pertama, faktor alam dan kedua, faktor manusia. Secara faktual di wilayah hukum Pemerintah Desa Sepuk Tanjung dalam hal penanganan bahaya kebakaran di wilayahnya menjadi garda terdepan dan sangat berperan aktif untuk memadamkan kebakaran lahan yang telah terjadi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: apa yang dasar hukum kewenangan Pemerintah Desa Sepuk Tanjung terhadap penanggulangan kebakaran lahan, dan bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa Sepuk Tanjung sebagai wujud tindakan kewenangan dalam penanggulangan kebakaran lahan. Penelitian ini menggunakan hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum dengan pendekatan penelitian lapangan atau faktual keadaan yang terjadi pada lingkungan sosial. Berdasarkan hasil penelitian bahwa yang menjadi dasar hukum Pemerintah Desa Sepuk Tanjung dalam rangka penanganan kebakaran lahan mengacu pada dasar hukum Pasal 22 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 11 Perda Sambas No. 11 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas, dan Peraturan Desa Sepuk Tanjung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Sepuk Tanjung. Dan wujud tindakan Pemerintah Desa Sepuk Tanjung dalam hal penanganan kebakaran lahan di wilayah hukumnya berupa tindakan pencegahan dan tindakan penanganan","PeriodicalId":179024,"journal":{"name":"AL-SULTHANIYAH","volume":"89 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126470678","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH TENTANG HAK MILIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 DI KABUPATEN SAMBAS","authors":"Juniarbi Habibi","doi":"10.37567/al-sulthaniyah.v10i2.1292","DOIUrl":"https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i2.1292","url":null,"abstract":"Penelitian ini berawal dari melihat fenomena yang terjadi pelaksanaan pendaftaran tanah tentang hak milik dirasakan kurang optimal dalam pelayananya oleh sebab itu dilaukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang jelas tentang: 1) Pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik berdasarkan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 di Kabupaten Sambas. 2) Faktor penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik berdasarkan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 di Kabupaten Sambas. Subjek penelitian ini adalah permohonan hak milik atas tanah dan pegawai BPN Sambas. Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan fokus penelitian, peneliti mengadakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik yaitu: 1) Teknik Triangulasi, 2) Teknik Member Check. Hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik berdasarkan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 di Kabupaten Sambas yaitu: Surat permohonan kepada kepala kantor pertanahan. Identitas pemohon, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menunjukan nama, alamat, pekerjaan, nomor kartu tanda penduduk dari pemohon yang di fotocopy sesuai keperluan dan dilegalisir sesuai alamat identitas pemohon. Kartu Tanda Penduduk harus yang masih berlaku pada saat melakukan pendaftaran tanah pertama kali. Fotocopy dan legalisasi oleh kepala desa yang bersangkutan bertujuan untuk menghindari kecurangan dalam proses misalnya pemalsuan identitas. Surat permohonan yang ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan dimana objek tanah yang bersangkutan berada. Di dalam surat permohonan ini pemohon harus mengisi identitas diri dan identitas tanah serta mengisi dalam hal apa permohonan ini diajukan. 2) Faktor penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik berdasarkan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 di Kabupaten Sambas yaitu: Anggapan diperlukan waktu yang lama dalam pengurusan sertifikat, anggapan sertifikat hanya diperlukan apabila ada keperluan untuk mengajukan pinjaman di bank sebagai jaminan pemberian kredit yang akan dijadikan sebagai objek hak tanggungan. Anggapan atas hak atas tanah yang dimiliki sudah sangat kuat Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat yang kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat, sebagian beranggapan bahwa tanah-tanah yang sudah terdaftar itu bermakna jika tanah itu sudah suratnya","PeriodicalId":179024,"journal":{"name":"AL-SULTHANIYAH","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128109611","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KRITERIA (RUKHSAH) KEMUDAHAN DALAM SYARIAT","authors":"Mahmudin Mahmudin","doi":"10.37567/al-sulthaniyah.v10i2.1293","DOIUrl":"https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i2.1293","url":null,"abstract":"Syariat islam ditegakkan untuk menjaga kemaslahatan ummat manusia sampai hari qiyamat, Salah satu bentuk keistemewaan syariat islam yaitu memudahkan, dan menghilangkan kesulitan. Dalam mengadakan aturan untuk manusia, selalu diusahakan oleh Tuhan-Nya agar aturan-aturan tersebut mudah dilaksanakan dan tidak merepotkan, meskipun hal ini berarti tidak harus menghapuskan aturan (perintah-perintah) sama sekali, sebab dengan perintah-perintah itu dimaksudkan agar kecenderungan jiwa manusia terhadap perbuatan yang buruk dapat dibatasi. Jadi maksudnya dengan menyedikitkan hukum Islam, ialah adalah mengurangi hal-hal yang berlebih-lebihan dan yang menghabiskan kekuataan badan dalam melaksanakannya. Salah satu bentuk penerapan hukum untuk kemudahan ummat manusia adalah adanya rukhsah (kemudahan) pada saat menghadapi situasi dharurat (mendesak). Diantara hal yang menyebabkan rukhsah (kemudahan) yaitu: sakit, lupa, as-shaby (anak kecil), gila, tidur, pingsan, haid, nifas al-jahlu (jahil), as-sakru (mabuk), al-khata’ (salah) dan as-safar (bepergian).","PeriodicalId":179024,"journal":{"name":"AL-SULTHANIYAH","volume":"70 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133852154","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PRAKTIK PERLOMBAAN KICAU BURUNG DENGAN MERGER HADIAH DAN SINKRONISASI BIAYA TIKET PENDAFTARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM","authors":"Dian Fariani, Z. Arifin, Asman Asman","doi":"10.37567/al-sulthaniyah.v10i2.833","DOIUrl":"https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i2.833","url":null,"abstract":"This study aims to analyze how the practice of bird chirping competition with merger prizes and synchronization of registration ticket costs in the Alam Pesona Tebas Kuala field and how the bird chirping competition practice is based on Islamic law. This type of research is field research with descriptive qualitative research methods. The data collection techniques used are based on primary sources, namely interviews, observation and documentation in the field such as registration tickets, various kinds of prizes, chirping birds, informants, namely judges, participants, and the committee. And through secondary sources in the form of books related to this research. Based on the results of the research, it is concluded that the practice of the bird chirping competition with merger prizes and synchronization of registration ticket costs at the Alam Pesona Tebas Kuala field is a prize competition that prepares various kinds of prizes from several parties, namely from the sponsor, the committee in the form of a trophy and the participants in the form of cash collected from ticket purchases by participants. Based on Islamic law, the bird chirping competition is not in accordance with the principles of Islamic economics, which is to avoid maysir elements, because taking one of the competition prizes through the results of ticket purchases by participants is in the form of cash, so the law of cash prizes becomes haram. Because prize winners in the form of cash and trophies come from the committee, so the law to use the prizes is makruh","PeriodicalId":179024,"journal":{"name":"AL-SULTHANIYAH","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130282521","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"URGENSI PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSI ANAK OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS","authors":"Wiwin Guanti","doi":"10.37567/al-sulthaniyah.v10i2.829","DOIUrl":"https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i2.829","url":null,"abstract":"The high number of child cases in the last 3 (three) years tends to increase, especially sexual violence against children in sambas. Local governments have a very important role in child protection as stated in the Child Protection Act. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatuses strengthens that child protection matters are a mandatory regional affair. The role of DP3AP2KB in carrying out its duties is in the form of prevention and handling of child sexual violence in Sambas Regency. The results of research related to the role of DP3AP2KB in its implementation, DP3AP2KB through Counseling and Legal Aid activities have met the existing standard operating procedures. However, the assistance provided was not optimal because the DP3AP2KB party rarely attended during the trial. The socialization carried out is also considered not very effective because of the high rate of sexual violence against children. There are obstacles such as budget and human resources. There is cooperation with other agencies related to child protection","PeriodicalId":179024,"journal":{"name":"AL-SULTHANIYAH","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116858395","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Upaya Pemerintah Desa Dalam Mendorong Masyarakat Untuk Pembangunan Desa","authors":"Solin Solin, Tamrin Tamrin, Azmi Azmi","doi":"10.37567/al-sulthaniyah.v10i1.386","DOIUrl":"https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i1.386","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang jelas tentang: 1) Bagaimana upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Tri Gadu Kecamatan Galing? 2) Apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendukung upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Tri Gadu Kecamatan Galing?. Hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Tri Gadu Kecamatan Galing yaitu: Tingkat partisipasi masyarakat Desa Tri Gadu Kecamatan Galing dapat dilihat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan yang tergolong baik dalam partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan serta pemeliharaan. Faktor Pendukung: Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa yang berkooperatif dan komunikasi efektif dalam meregulasi ADD di wilayah Desa Tri Gadu. Faktor Penghambat; Keterbatasan pada dana yang masih minimalis yang akan diperuntukan bagi kemajuan masyarakat desa khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat","PeriodicalId":179024,"journal":{"name":"AL-SULTHANIYAH","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116426221","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}