AL-SULTHANIYAH最新文献

{"title":"PRAKTIK MUDHARABAH PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) BERDASARKAN BAB VIII KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH","authors":"Desi Marita, Z. Arifin, Hasiah, Asman","doi":"10.37567/al-sulthaniyah.v11i2.2329","DOIUrl":"https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v11i2.2329","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya bentuk kerja sama yang di lakukan pada BUMDes Maju Mandiri Desa Sijang yang mana pada kerja sama ini melibatkan lebih dari dua pihak. BUMDes Desa Sijang berdiri pada tahun 2019 yang beranggotakan 5 (lima) orang. BUMDes maju mandiri ini memiliki dua usaha yang terdiri dari usaha jaringan internet dan usaha kebun. Begitu juga dengan modal pada usaha ini melibatkan dana dari pihak ke tiga. Sedangkan Mudharabah adalah bentuk kerja yang melibatkan dua pihak yaitu pemodal dan pengelola. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes di Desa Sijang terdapat permasalahan dalam bagi hasil atau mudharabah antara pemberi modal dan pengelola, yaitu, dalam kerjasama ini pemberi modal seharusnya memberikan modal untuk pengelolaa, akan tetapi pemberi modal tidak memberikan modal sama sekali. Sehingga adanya ketidaksesuaian dan mengakibatkan ketidakadilan dalam kerjasama ini dalam hal bagi hasil. Berdasarkan hasil penelitian praktik bagi hasil pada BUMDes Maju Mandiri Desa Sijang Kecamatan Galing, terdapat tiga pihak yang ikut bekerjasama dalam pengelolaan modalnya yaitu, Pemerintah Desa, BUMDes dan masyarakat (investor). Adapun usaha yang dijalankan berupa usaha wifi dan kebun. Pembagian bagi hasil dihitung setelah dua tahun masa kerjanya dengan hitungan BUMDes 50%, masyarakat (investor) 50%. Sedangkan pemerintah desa mendapat bagian dari BUMDes dengan hitungan 30,25%. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Bab VIII, dalam praktik mudharabah pada BUMDes Maju Mandiri tidak sesuai dengan syarat, rukun dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KHES ada yang sesuai dan tidak.","PeriodicalId":179024,"journal":{"name":"AL-SULTHANIYAH","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130460581","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI MELALUI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL","authors":"T. Saputra","doi":"10.37567/al-sulthaniyah.v11i2.2268","DOIUrl":"https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v11i2.2268","url":null,"abstract":"Permasalahan Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi hal yang belum terselesaikan. Hal itu dilatarbelakangi oleh berbagai alasan seperti besaran gaji serta tunjangan yang belum mencapai tingkat kesejahteraan yang seharusnya. Sementara pegawai negeri sipil dituntut untuk displin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Jenis penelitian kualitatif, melalui penelitian kualitatif ini dimungkinkan untuk diperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Pendekatan yuridis empiris dan normatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil dengan pemberian tambahan penghasilan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil belum berjalan efektif.","PeriodicalId":179024,"journal":{"name":"AL-SULTHANIYAH","volume":"388 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115306448","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PELAKSANAAN PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DESA PENDAWAN KECAMATAN SAMBAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA","authors":"Yuman Firmansyah, Milasari","doi":"10.37567/al-sulthaniyah.v12i2.1320","DOIUrl":"https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v12i2.1320","url":null,"abstract":"Pelaksanaan Pembangunan Desa  merupakan salah satu kewajiban pemerintahan desa yang harus dilaksanakan dan merupakan bidang yang memerlukan pendanaan yang cukup besar, hal ini dikarenakan pelaksanaan pembangunan desa difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang ada di desa. Pembangunan desa dapat terlaksana karena adanya Dana Desa yang merupakan hasil kebijakan dari disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Namun yang terjadi di desa pendawan, tepatnya tahun 2020, terdapat rencana pembangunan yang masuk kedalam RKPDes tahun 2020, namun tidak dilaksanakan hingga saat ini. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembangunan Barau Sungai di Desa Pendawan  yang di rencanakan sejak dulu hingga sekarang masih belum terlaksana. Tujuan dari penelitian ini agar dapat mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya pembangunan di Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode field research dan menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi berdasarkan sumber primer yang ada di lapangan dan sumber data sekunder berupa buku-buku atau karya ilmiah penelitian terkait penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya faktor penghambat dalam pembangunan di desa, dikarenakan dana yang terbatas membuat pembangunan menjadi terhambat. Pelaksanaan pembangunan akan terus dilaksanakan sesuai peraturan desa dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Desa.","PeriodicalId":179024,"journal":{"name":"AL-SULTHANIYAH","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127899003","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"DAMPAK PERLUASAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAH","authors":"Samia, A. Wibowo","doi":"10.37567/al-sulthaniyah.v12i2.1625","DOIUrl":"https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v12i2.1625","url":null,"abstract":"Berkenaan dengan perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tentunya memiliki dampak di dalamnya tentunya yang menjadi dampak yaitu menimbulkan implikasi melemah atau memperkuat fungsi PTUN itu sendiri. Dampak positifnya tentu berdampak pada masyarakat yang mencari keadilan yang haknya dirugikan oleh pejabat pemerintahan. Namun fungsi PTUN ini bisa semakin kuat apabila : 1. Fungsi PTUN ditunjang dengan pengaturan pelaksanaan putusan yang lebih mempunyai daya paksa; 2. Independensi pengadilan dan hakim-hakimnya dapat dijaga sehingga PTUN mampu membentengi dirinya dari pengaruh, tekanan, dan campur tangan dari lembaga lain maupun dari para pihak yang berperkara. Kemudian berdampak negatif apabila dengan meluasnya kompetensi absolut PTUN dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan PTUN tidak mampu menunaikan keindependensinya, misalnya hakim atau staf pengadilan mau menerima suap dan lain sebagainya. Kemudian dampak terhadap masyarakat atas ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini tentunya membuat panjangnya proses berperkara di PTUN yang semula dua tingkat menjadi tiga tingkat. Tentunya dampak tersebut menjadi kontradiksi manakala semangat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah mempercepat masyarakat memperoleh keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian akan dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisis yuridis kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalis bahan-bahan hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil dari penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.","PeriodicalId":179024,"journal":{"name":"AL-SULTHANIYAH","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134545867","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PERIGI LANDU KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS","authors":"Muhibbin","doi":"10.37567/al-sulthaniyah.v12i2.2298","DOIUrl":"https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v12i2.2298","url":null,"abstract":"Pemilihan Kepala Desa dapat diikuti oleh semua penduduk yang memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun non administratif, baik tunggal maupun lebih dari satu orang calon. Berbagai spekulasi pun muncul ketika berlangsung pemilihan kepala desa hanya diikuti satu orang calon. Salah satunya di Kecamatan Sejangkung desa Desa Perigi Landu, dalam hal ini terdapat hanya satu calon tunggal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis data maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perda No. 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa, adalah bahwa Pencalonan kepala desa di Desa Perigi Landu Kecamatan Sejangkung belum sesuai dengan mekanisme sesuai dengan Perda No.5 Tahun 2019. Surat Keputusan Bupati Sambas No.792/DINSOSPMD/2019 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Perigi Landu Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas tanggal 4 Desember 2019, hal ini sangat tidak relevan dalam tahapan penjaringan terutama pada proses pendaftaran. Pada saat dilakukannya pemilihan kepala desa masih mengacu pada Surat Keputusan Bupati Sambas No.92 DINSOSPMD/2019 dan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015. Faktor penyebab pencalonan tunggal Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Perigi Landu Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas tidak adanya sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2019 atas perubahan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 sehingga tidak ada partisipasi dari masyarakat luar Desa Perigi Landu untk mencalonkan diri sebagai calon kepala Desa. Serta lambat dan kurangnya koordinasi instansi terkait Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam merespon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.128/PUU/XIII/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2016 dan dikeluarkannya Permendagri No. 65 Tahun 2017.","PeriodicalId":179024,"journal":{"name":"AL-SULTHANIYAH","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123840700","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ZAKAT PERIKANAN DARI HASIL BUDIDAYA DAN TANGKAPAN","authors":"Muslimah Muslimah, Mukhtar Lutfi","doi":"10.37567/al-sulthaniyah.v12i2.2311","DOIUrl":"https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v12i2.2311","url":null,"abstract":"Dalam materi muatan PMA No.52 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif , di dalam pasal 19 dan 20, tata cara pelaksanaan dan besaran zakat hasil perikanan tangkap dan budidaya memiliki kesamaan. Padahal, kedua usaha perikanan itu memiliki perbedaan teknis dan operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas zakat perikanan dalam PMA yang dimaksud dalam konteks prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Penelitian ini juga bersifat normatif dengan mengumpulkan data berupa literatur. Berdasarkan kajian ini, diperoleh hasil bahwa zakat hasil perikanan di dalam PMA No. 52 Tahun 2014 bertalian erat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terdiri dari prinsip tauhid, khilafah, keadilan, pensucian, dan prinsip kesuksesan. Namun, materi muatannya masih perlu ditelaah ulang karena prinsip keadilan belum sepenuhnya dapat terwadahi.","PeriodicalId":179024,"journal":{"name":"AL-SULTHANIYAH","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129807134","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"JUAL BELI MAKANAN SISTEM ALL YOU CAN EAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM","authors":"Pirdaus, Tehedi, Nilhakim","doi":"10.37567/al-sulthaniyah.v12i1.1639","DOIUrl":"https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v12i1.1639","url":null,"abstract":"All you can eat merupakan model penjualan makanan yang diterapkan di Pondok Simpor Desa Sebayan, yang mana konsumen dapat makan makanan sepuasny yang disediakan di atas meja prasmanan dengan membayar satu harga sesuai dengan harga yang ditetapkan di awal. Namun, pada jual beli model all you can eat, objek jual beli tidak pasti ukuran, jumlah dan takarannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat aspek syariah dari sistem juali beli model all you can eat. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif (field research). Pendekatan penelitian menggunakan metode normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam praktik jual beli makanan all you can eat di Pondok Simpor, pelanggan dipersilahkan untuk mengambil makanan sepuasnya di meja prasmanan dan boleh menambah jika makanan yang diambil di awal tidak cukup, kemudian setelah makan pelanggan membayar dengan harga yang telah ditetapkan di awal. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, sistem all you can eat telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, tetapi pada objek jual beli tidak diketahuinya jumlah porsi berat dan kuantitas yang membuat transaksi ini terdapat gharar ringan.","PeriodicalId":179024,"journal":{"name":"AL-SULTHANIYAH","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129849277","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PRAKTIK JUAL-BELI KELAPA SAWIT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH","authors":"Yuniartik, Nurleli","doi":"10.37567/al-sulthaniyah.v12i1.1728","DOIUrl":"https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v12i1.1728","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai isu kecurangan dalam pelaksanaan jual beli kelapa sawit di Desa Sijang Kecamatan Galing. Penipuan ini, para tengkulak melakukan pemotongan harga dan penimbangan secara sepihak yang dapat merugikan petani. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian terletak di Desa Sijang, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas. Subyek dalam penelitian ini adalah petani, pembeli (tengkulak), pemanen dan penimbang di Desa Sijang Kecamatan Galing. Peneliti menggunakan 3 metode dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli kelapa sawit di Desa Sijang Kecamatan Galing belum memenuhi ketentuan yang diatur oleh hukum ekonomi syariah. Jual beli kelapa sawit yang dilaksanakan di Desa Sijang dapat memberikan peluang yang sangat besar bagi seseorang untuk melakukannya tipuan. Jual beli sawit dengan sistem potong harga dan timbang sepihak tidak memenuhi syarat sahnya ijab dan qabul dimana seseorang yang bertransaksi harus berada di tempat yang sama atau berada di tempat yang berbeda tetapi pada saat yang sama dan mengenal satu sama lain. Menurut analisis Hukum Ekonomi Jual beli yang halal harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, sedangkan jual beli kelapa sawit dengan pemotongan harga dan penimbangan sepihak di Desa Sijang belum memenuhi syarat sah yang ditentukan syariat Islam.","PeriodicalId":179024,"journal":{"name":"AL-SULTHANIYAH","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124540460","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA MASA COVID-19 DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020","authors":"Eko Juniarto, Nur Syamsiah","doi":"10.37567/al-sulthaniyah.v12i1.1739","DOIUrl":"https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v12i1.1739","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sosialisasi pemilihan kepala daerah pada masa Covid-19 di kabupaten sambas tahun 2020. Dengan melaksanakan pilkada di tengan Covid-19 memiliki tantangan tersendiri. Terutama dalam melaksanakan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih. Sementara terdapat aturan di masa covid-19 untuk jaga jarak, menghindari kerumunan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui obesrvasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi pemilhan kepala daerah dilakukan melalui online dan offline. Sosialisasi secara online melalui sosial media, media massa. Sedangkan sosialisasi secara ofline dengan sosialisasi terbatas, dengan mengundang tokoh masyarakat, dusun dan RT dengan kapasitas tidak lebih dari 40 orang. Dengan sosialisasi secara online dan offline sangat efektif, dengan meningkatnya jumlah partisipasi pemilih di kabupaten sambas, dan tidak menimbulkan klaster baru dalam penyebaran Covid-19 di kabupaten sambas.","PeriodicalId":179024,"journal":{"name":"AL-SULTHANIYAH","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125558896","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PTUN DI TENGAH ARUS DEMOKRATISASI (Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PTUN)","authors":"Widyati Wiwid","doi":"10.37567/al-sulthaniyah.v12i1.1671","DOIUrl":"https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v12i1.1671","url":null,"abstract":"Negara indonesia merupakan negara hukum, pada dasarnya negara hukum memiliki beberapa elemen penting diantaranya ada perlindungan hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan undang-undang, pembagian kekuasaan, serta peradilan tata usaha negara. Maka dengan adanya elemen-elemen tersebut terkusus pada peradilan tata usaha negara, peradilan ini merupakan salah satu lembaga peradilan penting yang harus ada pada suatu negara dengan adanya lembaga peradilan ini tujuannya untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul karena tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negara. Ditengah adanya arus Demokratisasi Peradilan Tata Usaha Negara, pada mulanya pernah mengalami keadaan ditengah keterasingan publik artinya lembaga ini masi banyak belum dikenal dikalangan masyarakat, bahkan kebanyakan masyarakat belum mengetahui fungsi serta peran dari adanya lembaga pengadilan ini. Maka dari itu sangat diperlukan bagi lembaga peradilan tersebut untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi dan peran PTUN. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan tujuan agar menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan agar bisa menjawab dari adanya sengketa ataupun isu-isu hukum yang bertebaran di masyarakat.","PeriodicalId":179024,"journal":{"name":"AL-SULTHANIYAH","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125615569","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}