Jurnal Legal Reasoning最新文献_第2页

PROBLEMATIKA REGULASI PINJAM MEMINJAM SECARA ONLINE BERBASIS SYARIAH DI INDONESIA 印尼基于伊斯兰教法的网上借款有问题

Jurnal Legal Reasoning Pub Date : 2020-06-30 DOI: 10.35814/jlr.v2i2.2225

Rizal Habibunnajar, Indra Rahmatullah

{"title":"PROBLEMATIKA REGULASI PINJAM MEMINJAM SECARA ONLINE BERBASIS SYARIAH DI INDONESIA","authors":"Rizal Habibunnajar, Indra Rahmatullah","doi":"10.35814/jlr.v2i2.2225","DOIUrl":"https://doi.org/10.35814/jlr.v2i2.2225","url":null,"abstract":"Financial technology (fintech) berkembang pesat di Indonesia termasuk fintech yang berlandaskan Syariah. Kemunculan fintech Syariah dipilih karena masyarakat muslim di Indonesia dalam bertransaksi ingin menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Syariah. Namun demikian, fintech berbasis Syariah masih menyisakan beberapa masalah. Untuk menjawab problematika ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, objek penelitian yang dikaji terfokus pada peraturan perundang-undangan, putusan hakim, teori hukum, dokumen-dokumen, serta berbagai hasil penelitian terdahulu yang membahas persoalan terkait fintech syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa problematika dalam aturan fintech peer to peer lending syariah di Indonesia, yakni Pertama, POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 lebih berkonotasi ke arah fintech konvensional, Kedua, muncul ketidakpastian hukum karena fintech syariah saat ini harus tunduk pada POJK Nomor: 77/POJK.01/2016, dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018. Padahal Fatwa MUI tidak termasuk ke dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, Ketiga, aturan fintech syariah belum mengatur aspek pengawasan syariah atau kepatuhan syariah, dan Keempat, POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tidak secara tegas mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dan sanksi pidana untuk penyelenggara fintech. Terdapat beberapa hal yang perlu untuk dimasukan dalam regulasi khusus fintech syariah, yakni. Pertama, memperjelas sisi peristilahan yang berkaitan dengan fintech syariah. Kedua, Asas, tujuan dan fungsi. Ketiga, Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan permodalan. Keempat, Jenis dan kegiatan usaha. Kelima, Perizinan. Keenam, Perjanjian atau Dokumen elektronik. Ketujuh, Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian dan pengelolaan resiko fintech syariah. Kedelapan, Pengawasan Kesyariahan, dan terakhir, Aspek penyelesaian sengketa. ","PeriodicalId":171443,"journal":{"name":"Jurnal Legal Reasoning","volume":"241 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125767848","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KARYAWAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERATURAN PERUSAHAAN YANG MELARANG KARYAWANNYA MELAMAR PEKERJAAN DI TEMPAT LAIN 保护雇员的法律权利与禁止他们在其他地方申请工作的公司法规有关

Jurnal Legal Reasoning Pub Date : 2020-06-30 DOI: 10.35814/jlr.v2i2.2220

Agus Pratiwi, Nining Suharyanti

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM HAK KARYAWAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERATURAN PERUSAHAAN YANG MELARANG KARYAWANNYA MELAMAR PEKERJAAN DI TEMPAT LAIN","authors":"Agus Pratiwi, Nining Suharyanti","doi":"10.35814/jlr.v2i2.2220","DOIUrl":"https://doi.org/10.35814/jlr.v2i2.2220","url":null,"abstract":"Karyawan dalam sebuah perusahaan biasanya diartikan sebagai para pekerja yang memiliki jabatan struktural. Mereka bekerja di bawah komando para manajer. Posisi karyawan yang pada umumnya ditingkat rendah inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan. Terkadang perusahaan melakukan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan salah satunya seperti melarang karyawan atau pekerja untuk ikut seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau melamar pekerjaan di perusahaan lain, oleh sebab itulah penulis ingin mengkaji hal tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai perlindungan hukum hak-hak karyawan dan perlindungan hukum hak karyawan dalam kaitannya dengan peraturan perusahaan yang melarang karyawannya untuk melamar pekerjaan di tempat lain ditinjau dari aspek Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hasil dari analisis yang dilakukan penulis adalah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat 9 (sembilan) hak bagi seorang pekerja, dan dalam Pasal 31 para pekerja berhak untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Kata kunci : perlindungan hukum, hak karyawan, peraturan perusahaan.","PeriodicalId":171443,"journal":{"name":"Jurnal Legal Reasoning","volume":"76 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134019862","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

MEMANDANG PERMOHONAN UJI MATERIIL HAK SIAR TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 看待科维-19大流行期间对言论自由的军权测试要求

Jurnal Legal Reasoning Pub Date : 2020-06-30 DOI: 10.35814/jlr.v2i2.2228

Reinardus Budi Prasetiyo, Sekhar Chandra Pawana

{"title":"MEMANDANG PERMOHONAN UJI MATERIIL HAK SIAR TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA MASA PANDEMI COVID-19","authors":"Reinardus Budi Prasetiyo, Sekhar Chandra Pawana","doi":"10.35814/jlr.v2i2.2228","DOIUrl":"https://doi.org/10.35814/jlr.v2i2.2228","url":null,"abstract":"Uji materil terhadap hak siar yang diajukan oleh RCTI ke Makhamah Konstitusi terhadap pengaturan penyiaran dengan menggunakan media internet menimbulkan pertanyaan bahwa hal ini bertentangan dengan hak kebebasan berpendapat setiap warga negara. Padahal kebebasan berpendapat merupakan suatu hak yang melekat pada diri setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Pengaturan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juga dipahami sudah tidak mampu mengakomidir terhadap segala bentuk kegiatan penyiaran dengan menggunakan media digital yakni dengan internet atau teknologi informasi yang disadari mengalami perkembangan yang sedemikian pesatnya. Penelitian terhadap penulisan ini menggunakan metode normatif-kualitatif yakni dengan mengkaji bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang diperlukan. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis uji materil yang diajukan oleh pihak RCTI bertentangan atau tidak dengan hak kebebasan berpendapat yang diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga layak dilakukan upaya uji materiil di Makhamah Konstitusi. Dimana Makhamah Konstitusi dalam membuat suatu putusan perlu mempertimbangkan berbagai hal khususnya terkait hak kebebasan berpendapat yang diakui oleh dasar hukum negara Indonesia.","PeriodicalId":171443,"journal":{"name":"Jurnal Legal Reasoning","volume":"55 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131218758","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI BENTUK PROPORSIONALITAS DAN EFEKTIVITAS DALAM PENERAPAN SERTA PELAKSANAANNYA 社区参与立法过程，作为对其应用和执行的相称性和有效性的体现

Jurnal Legal Reasoning Pub Date : 2020-06-30 DOI: 10.35814/jlr.v2i2.2227

N. Wijaya

引用次数: 0

Fenomena Pesta Gay Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam 从伊斯兰刑法来看，同性恋派对现象

Jurnal Legal Reasoning Pub Date : 2020-06-30 DOI: 10.35814/jlr.v2i2.2219

Fuadi Isnawan

引用次数: 0

Perbandingan Pengaturan Status Penanaman Modal Perseroan Terbuka dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing juncto Undang-Undang No 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penan

Jurnal Legal Reasoning Pub Date : 2019-12-31 DOI: 10.35814/jlr.v2i1.2189

Arianti Nur Amira

{"title":"Perbandingan Pengaturan Status Penanaman Modal Perseroan Terbuka dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing juncto Undang-Undang No 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penan","authors":"Arianti Nur Amira","doi":"10.35814/jlr.v2i1.2189","DOIUrl":"https://doi.org/10.35814/jlr.v2i1.2189","url":null,"abstract":"Penanaman modal melalui perseroan terbuka merupakan penanaman modal secara tidak langsung atau melalui portofolio. Aspek yang cukup penting dalam pengaturan penanaman modal adalah status penanaman modal. Dalam penelitian ini akan dianalisis perbandingan pengaturan status penanaman modal perseroan terbuka dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU No.1/1976) juncto Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri (UU No.6/1968) dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU No.25/2007) untuk memberikan masukan kepada para stakeholder yang berwenang mengatur mengenai penanaman modal dan perseroan terbuka di Indonesia terkait perlunya pembentukan peraturan yang terkait pengaturan status penanaman modal perseroan terbuka setelah terbitnya UU No. 25/2007. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan pembahasan, ditemukan simpulan bahwa sebelum terbitnya UU No.25/200, perseroan terbuka memiliki status penanaman modal dan kriteria-kriteria yang jelas untuk diklasifikasikan sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sementara itu, sesudah terbitnya UU No.25/2007, tidak terdapat pengaturan mengenai status penanaman modal perseroan terbuka dikategorikan PMA atau PMDN, maupun aturan yang menyatakan tegas bahwa perseroan terbuka diperlakukan seperti PMDN tanpa melihat entitas pengendali di dalamnya. Oleh karena hal tersebut, diperlukan pembentukan aturan yang jelas mengenai status penanaman modal perseroan terbuka untuk memberikan kepastian hukum.","PeriodicalId":171443,"journal":{"name":"Jurnal Legal Reasoning","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115882300","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

PEMBATASAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA PADA MASA PANDEMI COVID-19: PERMASALAHAN DAN SOLUSI COVID-19大流行对宗教自由的限制:问题和解决方案

Jurnal Legal Reasoning Pub Date : 2019-12-31 DOI: 10.35814/jlr.v2i1.2236

Satria Rangga Putra

{"title":"PEMBATASAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA PADA MASA PANDEMI COVID-19: PERMASALAHAN DAN SOLUSI","authors":"Satria Rangga Putra","doi":"10.35814/jlr.v2i1.2236","DOIUrl":"https://doi.org/10.35814/jlr.v2i1.2236","url":null,"abstract":"Pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia pada awal Maret 2020 berdampak terhadap kebebasan masyarakat ketika hendak melaksanakan ibadah di masingmasing rumah ibadahnya. Beberapa organisasi keagamaan menghimbau kepada masyarakat agar menjalankan ibadah di rumah masing-masing apabila wilayahnya berpotensi tinggi terjadi penularan Covid-19. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang diikuti dengan Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB. Peraturan tersebut mengatur bahwa PSBB meliputi pembatasan kegiatan keagamaan yakni pelaksanaan ibadah dilakukan di rumah. Di sisi lain, Pemerintah mengecualikan pembatasan terhadap supermarket, minimarket, maupun pasar, dimana orang yang berkegiatan jauh lebih banyak dibandingkan ketika melaksanakan ibadah. Rincian tentang bentuk pembatasan kegiatan keagamaan seharusnya diatur dalam undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Pasal 73 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Pembatasan kegiatan keagamaan yang ditafsirkan dengan menutup seluruh tempat ibadah adalah sebuah kekeliruan. Tempat ibadah di wilayah desa/kelurahan yang wilayahnya tidak terpapar Covid19, seharusnya tetap dibuka dengan penerapan protokol kesehatan dan pembatasan jumlah jamaah secara proporsional disesuaikan dimensi ukuran tempat ibadah masing-masing.","PeriodicalId":171443,"journal":{"name":"Jurnal Legal Reasoning","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130061265","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

MEMPERKUAT PERAN NOTARIS DALAM ERA MODERNISASI (STRENGTHENING THE ROLE OF THE NOTARY IN THE MODERNIZATION) 加强公证员在现代化中的作用

Jurnal Legal Reasoning Pub Date : 2019-12-31 DOI: 10.35814/jlr.v2i1.2234

Faisal Wahyudi Wahid Putra, Johan Imanuel

{"title":"MEMPERKUAT PERAN NOTARIS DALAM ERA MODERNISASI (STRENGTHENING THE ROLE OF THE NOTARY IN THE MODERNIZATION)","authors":"Faisal Wahyudi Wahid Putra, Johan Imanuel","doi":"10.35814/jlr.v2i1.2234","DOIUrl":"https://doi.org/10.35814/jlr.v2i1.2234","url":null,"abstract":"Dalam Kongres Internasional Notaris ke-29 di Jakarta, Presiden Joko Widodo meminta Notaris harus lebih adaptif dengan perkembangan teknologi. Sehingga tidak dipungkuri peran Notaris sangat penting di era modernisasi. Selain Notaris juga menjadi peran penting dalam memastikan perizinan dalam rangka startup suatu bisnis atau pendirian perusahaan baik yang melalui penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Oleh karenanya di era modernisasi selain harus menguasai teknologi canggih diharapkan Indonesia membutuhkan banyak Notaris untuk mempermudah memulai suatu kelangsungan usaha. Oleh karenannya Organisasi Notaris perlu mendukung anggotanya dalam era modernisasi dengan cara memperkuat peran notaris saat ini. Penelitian ini menggunakan metodologi kepustakaan (library research) melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Adapun caranya melalui dengan membuat terobosan baik secara internal ataupun melalui stakeholder yang terkait dalam memperkuat peran notaris di Indonesia baik melalui transfer knowledge ataupun penciptaan sistem yang modernisasi dalam pekerjaan Notaris. Tentunya, peran notaris akan menjadi sulit apabila saat ini masih terjadi birokrasi yang cukup panjang untuk menjadi seorang notaris. Ini merupakan tantangan dan harapan yang harus direalisasi mengingat notaris merupakan salah satu profesi hukum yang dapat memberikan kontribusi di berbagai aspek yaitu hukum, bisnis, ekonomi dan pemerintahan. Oleh karenanya penulis akan melakukan kajian berjudul “ Memperkuat Peranan Notaris Dalam Era Modernisasi” demi memberikan kontribusi pemikiran terhadap kedudukan notaris di Indonesia.","PeriodicalId":171443,"journal":{"name":"Jurnal Legal Reasoning","volume":"305 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115934904","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perceraian Di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor) 根据积极的法律和伊斯兰法对宗教法庭以外的离婚进行审查(茂物区西古德格村的离婚研究)

Jurnal Legal Reasoning Pub Date : 2019-12-31 DOI: 10.35814/jlr.v2i1.2235

Leon Yudistira, Zaitun Abdullah, Titin Sugiarti

引用次数: 2

PENERBITAN SURAT KETERANGAN TANAH OLEH KEPALA DESA BERBEDA TERHADAP OBJEK TANAH YANG SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/PDT.G/2017/PN.Lht) 村长不同意同一财产的土地证明书(裁决编号14/PDT.G/2017/PN.Lht的个案研究)

Jurnal Legal Reasoning Pub Date : 2019-12-31 DOI: 10.35814/jlr.v2i1.2237

Siska Riskiyanti

{"title":"PENERBITAN SURAT KETERANGAN TANAH OLEH KEPALA DESA BERBEDA TERHADAP OBJEK TANAH YANG SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/PDT.G/2017/PN.Lht)","authors":"Siska Riskiyanti","doi":"10.35814/jlr.v2i1.2237","DOIUrl":"https://doi.org/10.35814/jlr.v2i1.2237","url":null,"abstract":"Suatu objek tanah yang terletak di 2 (dua) wilayah desa akan menimbulkan permasalahan kewenangan desa mana yang dapat memberikan Surat Keterangan Tanah sebagai dokumen pendukung dalam proses pendaftaran tanah, seperti yang terjadi pada kasus putusan Pengadilan Negeri Lahat nomor 14/PDT.G/2017/PN.Lht. Dalam tulisan ini permasalahan yang diangkat ialah bagaimana pembuktian hak atas tanah bagi tanah yang belum terdaftar baik secara fiscal cadastre maupun rechtcadastre dan bagaimana keabsahan dan kedudukan Surat Keterangan Tanah yang digunakan untuk permohonan pendaftaran tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif. Sehingga didapat simpulan bahwa pembuktian hak atas tanah bagi tanah yang belum terdaftar baik secara fiscal cadastre maupun rechtscadastre akan sulit dibuktikan selama belum dilakukan pendaftaran tanah sesuai dengan PP Pendaftaran Tanah 1997 terhadap hak atas tanah tersebut. Sedangkan keabsahan dan kedudukan Surat Keterangan Tanah yang digunakan untuk permohonan pendaftaran tanah berdasarkan undang-undang pokok agraria sebagai bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah belum dapat dibuktikan karena Surat Keterangan Tanah telah dikeluarkan oleh 2 (dua) wilayah berbeda yang batas-batas desa-nya belum jelas. ","PeriodicalId":171443,"journal":{"name":"Jurnal Legal Reasoning","volume":"107 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122432295","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0