BELLI AC PACISPub Date : 2023-06-03DOI: 10.20961/belli.v8i2.74531
Vania Ika Faustine
{"title":"UPAYA PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK DI LAUT INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI BASEL 1980 DALAM RANGKA PEMENUHAN TARGET SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KE-1","authors":"Vania Ika Faustine","doi":"10.20961/belli.v8i2.74531","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/belli.v8i2.74531","url":null,"abstract":"Sampah dan berbagai macam persoalannya adalah topik bahasan yang sering didiskusikan, baik dalam lingkungan sehari-hari maupun di kalangan para ahli. Tidak hanya di Indonesia, permasalahan sampah juga menjadi permasalahan krusial yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Jumlah populasi di dunia yang semakin menunjukkan peningkatan populasi juga dapat memberikan dampak terhadap jumlah sampah yang dihasilkan dari produktivitas manusia dalam melakukan kegiatannya sehari-harinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk diketahuinya pemenuhan target Sustainable Development Goals ke-14 khususnya di Indonesia dalam upaya pengurangan sampah plastik menurut Konvensi Basel 1980. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan obyek kajian penelitian khususnya mengenai asas-asas, konsep, dan norma hukum yang tertuang dalam peraturan tersebut. Adapun hasil penelitian bahwa pemenuhan target Sustainable Development Goals (SDGs) ke-14 di Indonesia dalam upaya pengurangan sampah plastik di laut berdasarkan Konvensi Basel 1980 melalui pengelolan sampah yang dimulai dengan dibentuknya bank sampah pada kampung-kampung tempat tinggal masyarakat. Pembentukan bank sampah memicu adanya proses daur ulang. Upaya hukum yang dapat dilakukan guna mendukung pengurangan sampah plastik di laut dalam rangka pemenuhan target Sustainable Development Goals ke- 14 adalah melalui kebijakan pemerintah terhadap pengaturan perdagangan ekspor-impor limbah plastik dan upaya lainnya untuk mengurangi sampah plastik di laut yaitu mencegah dan mengurangi sampah plastik di laut dari sumber yang berbasis daratan, mencegah dan mengurangi sampah plastik di laut dari sumber yang berbasis aktivitas laut, mengurangi dampak dan akibat sampah plastik di laut, meningkatkan kesadaran terhadap sampah di laut, manajemen informasi searah terhadap sampah di laut","PeriodicalId":124002,"journal":{"name":"BELLI AC PACIS","volume":"73 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131173458","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
BELLI AC PACISPub Date : 2023-06-03DOI: 10.20961/belli.v8i2.74496
Dinda Noor Azizah
{"title":"KAJIAN TERHADAP FUNDAMENTAL AGREEMENT BETWEEN HOLY SEE AND THE STATE OF ISRAEL 1993 DALAM HAL KEBEBASAN BERAGAMA DI ISRAEL","authors":"Dinda Noor Azizah","doi":"10.20961/belli.v8i2.74496","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/belli.v8i2.74496","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jaminan hukum terhadap hak kebebasan beragama di israel berdasarkan Fundamental Agreement. Pertanyaan tersebut akan dijawab berdasarkan analisis sederhana terhadap pasal pasal yang terkandung dalam fundamental agreement dengan kesesuaian terhadap konsep hak kebebasan beragama yang terdapat dalam prinsip prinsip hukum hak asasi manusia internasional. Sumber penelitian ini adalah, fundamental agreement, konvensi internasional, doktrin, hukum hak asasi manusia internasional dan penelitian hukum yang telah ada sebelumnya. Sumber hukum dikumpulkan dengan cara melakukan studi literatur yang kemudian dianalisis secara logis sistematis dan yuridis. Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa jaminan terhadap hak kebebasan beragama di israel berdasarkan fundamental agreement telah sesuai dan memuat prinsip yang terdapat dalam prinsip dasar hak asasi manusia dan inti normatif dalam hak kebebasan beragama.","PeriodicalId":124002,"journal":{"name":"BELLI AC PACIS","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131175465","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
BELLI AC PACISPub Date : 2023-06-03DOI: 10.20961/belli.v8i2.74497
Thomas Sudarso
{"title":"PERLINDUNGAN TERHADAP INTERNALLY DISPLACED PERSON NDUGA DI WAMENA, PAPUA BARAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL","authors":"Thomas Sudarso","doi":"10.20961/belli.v8i2.74497","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/belli.v8i2.74497","url":null,"abstract":"Artikel ini bertujuan untuk menganalisa dan mengidentifikasi perlindungan hukum yang tersedia dalam situasi konflik bersenjata terutama untuk warga Nduga, Papua Barat di Wamena yang terpaksa lari dari tempat tinggalnya karena ketegangan konflik bersenjata yang terjadi di Papua Barat. Masyarakat tersebut dimasukkan dalam kategori ‘internally displaced persons’ karena melarikan diri ke wilayah yang masih dalam kategori batas negara asalnya. Hukum yang melindungi ‘internally displaced persons’ adalah HAM dan Hukum Nasional, tetapi diberikan pedoman dasar dari Hukum Humaniter Internasional untuk melindunginya. Berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Hukum Nasional yang disediakan Negara Indonesia tidak dapat melindungi ‘displaced person’ dan pedoman perlindungan hukum humaniter harus segera diberlakukan demi kemanusiaan dan dapat pula menjadi solusi jangka panjang konflik di Papua Barat.","PeriodicalId":124002,"journal":{"name":"BELLI AC PACIS","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124009680","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
BELLI AC PACISPub Date : 2023-06-03DOI: 10.20961/belli.v8i2.74498
Gina Nafsah Savira
{"title":"KESESUAIAN PRINSIP RETALIASI DALAM KASUS PERANG PERDAGANGAN ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN TIONGKOK","authors":"Gina Nafsah Savira","doi":"10.20961/belli.v8i2.74498","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/belli.v8i2.74498","url":null,"abstract":"Penelitian ini menggambarkan dan meneliti masalah tentang apakah tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap China atau sebaliknya sesuai dengan aturan pembalasan dalam perdagangan internasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif preskriptif. Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, instrumen penelitian dalam bentuk Pemahaman Penyelesaian Sengketa,Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan, Perjanjian tentang Safeguards, AS-China Relation Act, kemudian analisis teknis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh AS disebut solusi perdagangan dalam bentuk proteksionisme yang mengacu pada tindakan pengamanan dalam kerangka hukum WTO. Solusi perdagangan bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif impor pada produk dalam negeri. Selanjutnya, tindakan yang diambil oleh Tiongkok adalah salah satu contoh tindakan perbaikan dalam bentuk pembalasan. ","PeriodicalId":124002,"journal":{"name":"BELLI AC PACIS","volume":"48 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122167700","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
BELLI AC PACISPub Date : 2023-06-03DOI: 10.20961/belli.v8i2.74532
Ika Ratih Angelia
{"title":"PENGARUH PENERAPAN TOBACCO PLAIN PACKAGING ACT 2011 DI AUSTRALIA TERHADAP INVESTOR PRODUK TEMBAKAU","authors":"Ika Ratih Angelia","doi":"10.20961/belli.v8i2.74532","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/belli.v8i2.74532","url":null,"abstract":"Permasalahan tembakau di Australia merupakan penyebab kematian dan penyakit yang tertinggi di Australia. Sehingga pemerintah Australia melakukan strategi untuk menurunkan jumlah perokok melalui penerapan Tobacco Plain Packaging Act (TPP Act) 2011. Namun, dalam permberlakuan TPP Act 2011 ini, Australia tidak memerhatikan kepentingan investor yang mengakibatkan pelanggaran beberapa ketentuan Hukum Internasional yaitu The Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 dan Trade Related Aspect of Intelectual Property Right (TRIPS). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian bahan-bahan ini dianalisis dan ditarik kesimpulan dari analisis bahan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan TPP Act 2011 yang dilakukan oleh Pemerintah Australia mengakibatkan ketidakseimbangan antara rezim Hukum Lingkungan Internasional dan Hukum Investasi Internasional. Karena pemerintah Australia dinilai tidak adil dan melakukan diskriminasi terhadap investor produk tembakau.","PeriodicalId":124002,"journal":{"name":"BELLI AC PACIS","volume":"119 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133014253","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
BELLI AC PACISPub Date : 2022-11-05DOI: 10.20961/belli.v8i1.68785
Najla Nur Fauziyah
{"title":"THE LEGAL STATUS AND LEGAL PROTECTION TOWARDS CLIMATE REFUGEES UNDER INTERNATIONAL LAW: A STUDY OF IOANE TEITIOTA CASE","authors":"Najla Nur Fauziyah","doi":"10.20961/belli.v8i1.68785","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/belli.v8i1.68785","url":null,"abstract":"This study aims to examine the legal status of climate refugees in international law according to the Ioane Teitiota case and how international law in general protects climate refugees. This study is a normative legal research. The types of approach used are statute, case, and conceptual approaches. The legal materials of this study comprise of primary, secondary, and tertiery legal materials. In collecting data this study used the library research data collection technique. The analysis technique used is the inductive reasoning method. The results of this study reveal that the 1951 Refugee Convention is unable to accommodate climate refugees. However, UN Human Rights Committee in its reccomendation acknowledges the effects of climate change as one of the determining factor for the affected persons to seek asylum in other countries which triggers the enforcement of non-refoulement principle. The protection under international law towards climate refugees derive from state obligation to comply with the non-refoulement principle, ad hoc aids from other states influenced by Nansen Initiative’s Protection Agenda, and the tangible protections provided by UNHCR and its cooperation with local authorities.","PeriodicalId":124002,"journal":{"name":"BELLI AC PACIS","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127496173","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
BELLI AC PACISPub Date : 2022-11-05DOI: 10.20961/belli.v8i1.68776
Zakka Pranggapati Janges
{"title":"PENGGUNAAN CLUSTER BOMB PADA KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL","authors":"Zakka Pranggapati Janges","doi":"10.20961/belli.v8i1.68776","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/belli.v8i1.68776","url":null,"abstract":"This research aims to analyze the use of banned weapon, cluster bomb, in the armed conflict in Syria by studying the reason why the cluster bomb is banned from the historical, philosophical, and sociological point of view. Additionally, writer also analyze the most effective law enforcing mechanism to address the use of said weapon by Syria government. This is normative research utilizing both primary and secondary legal materials. The legal materials collecting technique is library research equipped with deduction technique to analyze the materials. The result show that the use of cluster bomb is prohibited for the said weapon violate the principle of international humanitarian law such as principle of distinction, proportionality, and military necessity. Hence, the use of cluster bomb by Syria government that cause civilian casualties is a war crime. Furthermore, the most effective law enforcing mechanism to address the use of cluster bomb by Syrian government is through United Nation Security Council Resolution whose content refer the issue to be resolved by ICC.","PeriodicalId":124002,"journal":{"name":"BELLI AC PACIS","volume":"73 4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116249699","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
BELLI AC PACISPub Date : 2022-11-05DOI: 10.20961/belli.v8i1.68803
Aji Setiyo Kusumo
{"title":"URGENSI KESELAMATAN NAVIGASI PADA PENGANGKUTAN KOMODITAS DI JALUR PELAYARAN DI KAWASAN ASIA-PASIFIK","authors":"Aji Setiyo Kusumo","doi":"10.20961/belli.v8i1.68803","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/belli.v8i1.68803","url":null,"abstract":"This research aims to analyze the urgency of safety navigation procedures which play an important role in ensuring the safety of life at sea. Then, the author also analyzes the components of safety navigation procedures that have important role in the shipping sector in the Asia-Pacific Region. Where the level of intensity of shipping and international trade in the area is very high. This is normative research with a perspective using primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is a literature study which is equipped with a deduction technique to analyze the material. The results show that there are twelve navigation safety procedures that play an important role in ensuring the safety of life at sea. Where navigation safety procedures need to be understood, regulated, and further improved to improve efficiency, security and shipping safety. Therefore, navigational safety plays a very vital role in the field of transporting commodities at sea, especially in shipping lanes in the Asia-Pacific Region.","PeriodicalId":124002,"journal":{"name":"BELLI AC PACIS","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125419391","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
BELLI AC PACISPub Date : 2022-06-01DOI: 10.20961/belli.v8i1.68764
Muhammad Fadjran Noverikza
{"title":"IMPLIKASI PENGAMBILALIHAN PEMERINTAHAN AFGHANISTAN OLEH TALIBAN TERHADAP PEMBERIAN PENGAKUAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL","authors":"Muhammad Fadjran Noverikza","doi":"10.20961/belli.v8i1.68764","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/belli.v8i1.68764","url":null,"abstract":"Pengambilalihan pemerintah Afghanistan oleh Taliban merupakan perbuatan inkonstusional. Pengaturan pemerintah baru dengan cara kudeta masih terlalu umum dan belum efektif dalam penerapannya. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis status pemerintahan Afghanistan rezim Taliban dan bagaimana konsep pemberian pengakuan dalam pengaturan internasional mengenai status pemerintah baru secara inkonstitusional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menentukan status pemerintahan baru didasarkan pada Konvensi Monteviedo 1933 Tentang Hak dan Kewajiban Negara dan terhadap Pengakuan Pemerintah baru melalui konsep De Facto dan De Jure belum ada yang mengakui Afghanistan sebagai pemerintahan yang berdaulat. ","PeriodicalId":124002,"journal":{"name":"BELLI AC PACIS","volume":"62 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131172118","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
BELLI AC PACISPub Date : 2022-06-01DOI: 10.20961/belli.v8i1.68763
Cynitiya Scandi Sant
{"title":"PENERAPAN ANTI-SUIT INJUNCTIONS SEBAGAI LANGKAH PENCEGAHAN DIAJUKANNYA SENGKETA KE PENGADILAN ASING DALAM ARBITRASE INTERNASIONAL","authors":"Cynitiya Scandi Sant","doi":"10.20961/belli.v8i1.68763","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/belli.v8i1.68763","url":null,"abstract":"Penelitian ini menganalisis permasalahan penerapan anti-suit injunctions sebagai langkah pencegahan diajukannya sengketa ke pengadilan asing dalam arbitrase internasional yang berdasarkan dengan prinsip hukum umum, New York Convention, dan UNCITRAL Model Law. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta menggunakan metode pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research) dengan teknik analisis data logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, permohonan anti-suit injunctions dipengaruhi oleh seat of arbitration (lex loci arbitri) dan exclusive jurisdiction dari perjanjian arbitrase antar-para pihak, disertai dengan pendapat para ahli hukum dari kasus terdahulu. Penerapan anti-suit injunctions juga dipengaruhi oleh bagaimana hukum suatu negara yang mengatur perjanjian antar-para pihak. Sehingga, setiap yurisdiksi negara memiliki pertimbangan dan putusan yang berbeda dalam memberikan permohonan anti-suit injunctions. Penelitian ini menganalisis permohonan anti-suit injunctions melalui studi kasus yang dibandingkan dari empat yurisdiksi yang berbeda di bawah sistem hukum common law dan civil law yaitu yurisdiksi Inggris berdasarkan kasus UAU v. HVB; yurisdiksi Amerika Serikat berdasarkan kasus CitiBank, N.A. v. Mazza; yurisdiksi Rusia berdasarkan kasus UralTransMash v. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA; dan yurisdiksi Republik Rakyat Cina berdasarkan kasus Xiaomi v. Inter Digital, Inc. ","PeriodicalId":124002,"journal":{"name":"BELLI AC PACIS","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124768309","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}