{"title":"Positivisasi Syariat Islam di Aceh","authors":"Myaskur, Nurul Syalafiyah","doi":"10.55210/assyariah.v7i1.376","DOIUrl":"https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.376","url":null,"abstract":"Al-Qur'an and Sunnah as the revealed law is the main basis of Islam is to bring mercy to all natural and has become a lifeline beliefs and muslims especially the people of Aceh. Interpretation of Islamic Sharia through fiqh, which manifested in a kanun be sustained by engaging all community stakeholders. The formation, implementation, and enforcement of kanun in all areas of life (kaffah) performed fairly against any person who violated the undiscriminating social structure. Kanun improvements to address the growing state of society as a whole is done with due respect to the substance, structure, and culture (adat) communities. The values of the benefit, harmony, and avoid kemudharatan should ensoul of siyasah syar'iyyah that the principle of purposiveness pensyariatan (al-maqashid al-syar'iyyah) and the principle of policy and laws (al-tasyri wisdom). \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":123015,"journal":{"name":"Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-01-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125727143","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Penerapan Azas Iktikad Baik dalam Proses Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan di Pelabuhan Perikanan Kota Probolinggo","authors":"Budi Hariyanto, Edi Sumarno","doi":"10.55210/assyariah.v7i1.403","DOIUrl":"https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.403","url":null,"abstract":"Dalam dunia perdagangan masing-masing pihak umumnya menggunakan perjanjian, apakah bentuknya tertulis maupun menurut hukum kebiasaan, yang mana dalam hukum perjanjian dikenal dengan istilah azas kebebasan berkontrak walaupun dalam pelaksanaanya masih ada yang menggunakan bentuk standard kontrack. Di sini para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli bebas menentukan objek yang diperjanjikan, sehingga mereka memiliki posisi yang sejajar. Maka dari itu dimungkinkan untuk diperoleh suatu kegiatan bisnis yang berdasarkan keadilan dan terjadi keseimbangan antara mereka. Selain itu setiap orang yang melaksanakan kegiatan bisnis wajib menerapkan azas iktikad baik bagi para pihak serta sebab yang halal.Implementasi kontrak dapat diterapkan pada berbagai bidang atau suatu kegiatan misalnya bidang jual beli yang dilakukan oleh nelayan merupakan hasil tangkapannya yang di bawa merapat ke pelabuhan pelelangan ikan, karena di pelabuhan pelelangan ikan sebagaimana yang dilakukan negoisasi secara langsung sebagaimana halnya dalam kegiatan jual beli di pasar tradisional berdarkan hukum kebiasaan, di mana para pembeli/pedagang secara grosir yang bentuknya perkulakan sudah menunggu di pinggir pelabuhan untuk melakukan negoisasi. Karena di dalam kegiatan jual beli ikan yang dilakukan antara nelayan dengan pengepul/grosir tidak dilakukan secara tertulis dan tersetruktur sehingga rawan menimbulkan konflik di antara mereka, karena kegiatan ini dilakukan menurut hukum kebiasaan. Hal ini tidak ubahnya sebagaimana kegiatan yang dilakukan di pasar-pasar tradisional, padahal kegiatan tersebut dilakukan di pelabuhan pelelangan ikan yang difasilitasi oleh pemerintah, sehingga dalam rangka untuk menghindari konflik dalam pelaksanaan kegiatan jual beli bisa dilakukan secara tertulis yang mana perlu adanya campur tangan pemerintah melalui dinas terkait dan penerapan azas iktikad baik pada pelaksanaan jual beli ikan di Pelabuhan Perikanan Mayangan Kota Probolinggo.","PeriodicalId":123015,"journal":{"name":"Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam","volume":"26 20","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-01-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114086662","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Akad Kerjasama dalam Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Haji Perspektif Hukum Islam","authors":"Abu Yazid Adnan Quthny","doi":"10.55210/assyariah.v7i1.389","DOIUrl":"https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.389","url":null,"abstract":"Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama antara calon jamaah haji dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) adalah tidak mengertinya calon jamaah terhadap peruntukan uang yang mereka bayarkan kepada KBIH. dalam perspektif hukum Islam hal ini bermasalah karena tidak diketahuinya manfaat yang akan diperoleh dari upah yang dibayarkan calon jamaah kepada KBIH. Oleh karena itulah permasalahan tersebut penting untuk dikaji. Setelah penulis mengkajinya secara mendalam diperolehlah kesimpulan bahwa dalam pandangan hukum Islam, akad kerjasama antara KBIH dan jamaah termasuk akad ijarah atau sewa menyewa. Dalam kerjasama ini berarti yang disewa adalah jasa atau keahlian. para fuqaha telah bersepakat tentang kebolehan hukum ijarah ini dengan beberapa dalil dari Alquran dan Sunnah Nabawiyah. Akad kerjasama yang dilakukan KBIH harus telah memenuhi syarat dan rukun serta sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam seperti adanya unsur kerelaan dan adanya pemenuhan hak dan kewajiban.","PeriodicalId":123015,"journal":{"name":"Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-01-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125098037","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat","authors":"Ahmad Muzakki, Himami Hafshawati","doi":"10.55210/assyariah.v7i1.429","DOIUrl":"https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.429","url":null,"abstract":"Pernikahan sebuah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, karena hal itu merupakan kebutuhan biologis dan psikologis yang tidak bisa berasal dari kehidupan manusia. Pernikahan merupakan runtutan dari hasrat seksualitas yang dimiliki manusia. Namun, terlepas dari terlepasnya berbagai alasan tersebut, Islam mempertimbangkan adanya kecocokan dan kesesuaian antara kedua insan yang akan menjalani kehidupan keluarga. Dalam bahasa fiqhnya kecocokan itu disebut dengan kafaah. Karena alasan tidak kafaah banyak pasangan gagal mengarungi bahtera rumah tangga. Setiap orang yang mempunyai persepsi berbeda-beda tengan kriteria-kriteria yang ditetapkan kafaah. Maka penting untuk dipaparkan dalam artikel pandangan-pandangan ulama madzhab empat tentang standarisasi kafaah dan kedudukannya dalam pernikahan. ","PeriodicalId":123015,"journal":{"name":"Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-01-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129413069","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Pandangan Hukum Islam tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (Khitbah) oleh Pihak Perempuan","authors":"Fathullah","doi":"10.36835/ASSYARIAH.V5I2.119","DOIUrl":"https://doi.org/10.36835/ASSYARIAH.V5I2.119","url":null,"abstract":"Khitbah or application or proposal is a preliminary or pre-marriage period between a man and a woman, as a first step before the two carry out the marriage contract, so that each knows the candidate. The sermon itself must still be answered “yes” or “no”. If it has been answered “yes”, then be the woman as “makhtubah” or the woman who is officially applied. In connection with this engagement in society there is a habit at the time of its implementation, the prospective bridegroom gives a gift such as jewelry, money, food and produce as a sign that someone really intends to continue the marriage stage. the consequences of giving the prize are different from giving in the form of dowry Giving a grant that is not halal withdraws the grant, if he gives a grant voluntarily (charity), not for compensation. While the grantor who still has the right to withdraw the grant, if the grant is given in return for something that will be received, but he does not get it. \u0000Keyword: Islamic Law, Khitbah, Islamic Law","PeriodicalId":123015,"journal":{"name":"Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam","volume":"125 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116620301","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Pembaharuan Hukum Waris Islam di Turki","authors":"Umar Faruq Thohir","doi":"10.36835/ASSYARIAH.V5I2.121","DOIUrl":"https://doi.org/10.36835/ASSYARIAH.V5I2.121","url":null,"abstract":"It is inevitable that a legal enactment, or reform of Islamic family law in various Muslim countries or countries with a majority Muslim population in the world. This is because the existing law (valid) is still not revealed or has been revealed but is considered not in accordance with the era anymore, due to the different “context” between the past and the present. As Anderson said, Islamic law in Islamic countries was not static at all. The form of renewal that is carried out differs from country to country. First, there are some countries that carry out reforms in the form of laws. Second, there are some countries that carry out reforms based on the decree of the president or king. Third, there are some countries that carry out reforms in the form of judicial provisions. The country of Turkey is the first country to carry out renewal in family law. Updates are carried out in the form of laws. For Turkish Muslims, Hanafi is a school that underlies the religious life formally until 1926, before the existence of legislation legislation that was eclectically codified. The Islamic Civil Law or what is called ¬Majallat al-Ahkâm al-liAdliyah, which most of the material is based on Hanaf madîî actually has been prepared in Turkey since 1876, although it is not comprehensive, because it does not include family law and inheritance law. \u0000Keywords: reform of Islamic, Waris, and Turkish Muslims","PeriodicalId":123015,"journal":{"name":"Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam","volume":"14 24","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132939886","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Baitul Mal pada Masa Rasulullah Saw dan Khulafaur Al-Rashidin","authors":"Moh. Ahyar Maarif","doi":"10.36835/ASSYARIAH.V5I2.118","DOIUrl":"https://doi.org/10.36835/ASSYARIAH.V5I2.118","url":null,"abstract":"Pembahasan utama pada makalah ini adalah keberadaan Baitul Mal sebagai pelopor utama dalam bidang keuangan yang sesuai dengan shariat Islam. Baitul Mal tidak hanya sebagai lembaga yang mengatur pemasukan uang negara, namun juga memiliki tugas yang begitu penting dalam pendistribusian uang hasil negara yang tersimpan di Baitul Mal, agar harta-harta tersebut dapat diterima oleh orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan makalah ini, penulis menjelaskan secara singkat mengenai sumber pendapatan dan manajemen Baitul Mal yang dimulai sejak zaman Rasulullah SAW hingga pada masa pemerintahan Khulafau al-Rashidin. Keberadaan Baitul Mal ini bertujuan untuk mencapai salah satu tujuan dari negara, untuk menegakkan sistem kenegaraan yang berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban muslim, seperti salat, zakat dan sebagainya. \u0000Kata Kunci: Baitul Mal, Khulafau al-Rashidin, tujuan pendirian","PeriodicalId":123015,"journal":{"name":"Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132758601","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Sukuk (Obligasi Syariah) dalam Perspektif Keuangan Islam","authors":"Maula Nasrifah","doi":"10.36835/ASSYARIAH.V5I2.120","DOIUrl":"https://doi.org/10.36835/ASSYARIAH.V5I2.120","url":null,"abstract":"Islam strongly encourages investment so that possessions can be productive and bring benefits in the future, of course, using a good and right way, which is in accordance with Islamic sharia, like mutual respect and does not harm others. The type of investment can be varied, we can invest through the capital market, one of which is sukuk. Sukuk are securities that are proof of ownership (claim) on assets, whether in the form of tangible, intangible or project contracts from certain activities that require the issuer to pay revenue-sharing to the Sukuk holders and pay back the Sukuk in maturity date. The principle in Sukuk transactions is in the form of emphasis on fair agreements, recommendations for profit sharing systems. In Sukuk transaction, a number of certain assets are needed which to used as the basis for conducting transactions using a contract based on sharia principles. The types of Sukuk in terms of Sukuk Ijarah, Sukuk Mudharabah, Sukuk Musyarakah, Sukuk Istishna’ with the method of issuing in bookbuilding, auction methods and private placement. In sukuk transactions there is a requirement for Underlying Assets as well as activities or processes which have been based in accordance with sharia. This shows that investing with sukuk is not worrying for investors who want to transact with sharia financial institutions. \u0000Keywords: Investing, Transaction, Sukuk","PeriodicalId":123015,"journal":{"name":"Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127006463","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Konservasi Alam dalam Perspektif Etika Islam; Tantangan dan Tuntutan Globalisasi","authors":"A. Aziz","doi":"10.36835/ASSYARIAH.V5I2.116","DOIUrl":"https://doi.org/10.36835/ASSYARIAH.V5I2.116","url":null,"abstract":"As a part of environment, people should keep the perpetuation, the balance, and the beauty of nature. A smart use of limited natural resources must be a slogan in daily life.This environment is not provided only for human, but also for other creatures. Factually, many people damage universe by illegal logging, free mining, uncontrolled drilling, of course, without any analysis of its damage impact to the environment. After discussing these problems through an approachment of environment ethics; Anthroposentrism, Biocentrism, Ecocentrism, Eco-feminism, this articel found that the cause of the damage of this universe is a transcendental paradigm factor assumed that conservation was not emphasized by Islam. Through these conservational paradigm; ecology, environment fiqh, and eco-sufism, in term of universe utilization, people should balanced three amanah aspects; al-intifâ’, al-i’tibâr, dan al-ishlâh.These three environment ethics not just investigated the way of people behavior to universe, but also the relation among creatures in this universe, between people and people, people and all other creatures. \u0000Keywords: conservation, ecology, environment fiqh, eco-sufism","PeriodicalId":123015,"journal":{"name":"Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121590922","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Al-Faraidl","authors":"Abu Yazid Adnan Quthny","doi":"10.36835/assyariah.v5i2.117","DOIUrl":"https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i2.117","url":null,"abstract":"Al-Faraidl is a law of inheritance law in Islam originating from nash and ijtihad. This research is intended to examine the texts — both qathiy and dhanniy — and ijtihad with the library research approach, especially the review of the commentaries, hadith and ijtihad products (the efforts of friends and scholars in understanding / capturing the dhanniyas are from nash). The results of the review formulated that 25 heirs - whether from a marriage background, kinship or wala especially heirs who had selectively graduated from the hajb system - were divided into two categories, namely ash-al-furudl and ashabah. Al-furudl almuqaddarah — as patents of inheritance of ash-hab al-furudl — as many as six fardl, namely; 1/2, 1/3 (including 1/3 remaining), 2/3,¼, 1/6 and 1/8. Experts of inheritance of ashabah - who have the right to inherit the remainder of the fardl ash-hab al-furudl - are grouped into three parts, namely; bi an-nafs, bi al-ghair and maa al-ghair. \u0000Keyword: al-faraidl, nash, ijtihad.","PeriodicalId":123015,"journal":{"name":"Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam","volume":"54 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115177228","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}