Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam最新文献

{"title":"Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir Tentang Fikih Tata Negara","authors":"Qorizha Islamiah Ningrum, Fajrul Falah","doi":"10.55210/assyariah.v8i2.778","DOIUrl":"https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.778","url":null,"abstract":"Membahas tentang Negara dalam tradisi Islam pasti bersinggungan dengan Fikih Tata Negara dimana adanya Fikih Tata Negara adalah bagian dari Fikih Siyasah. Pengertian Fikih Tata Negara dapat di tarik benang merah bahwa Fikih Tata Negara merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri. Dalam tulisan KH. Afifuddin Muhajir tentang Fikih Tata Negara yang didalamnya membahas tentang Pancasila dalam Perspektif Fikih Tata Negara dimana Sebagai dasar negara Pancasila wajib dijadikan acuan dan pedoman dalam pembuatan ketentuan hukum dan perundang-undangan pada berbagai levelnya. Sedangkan pembahasan yang kedua ialah Kehadiran Negara dan Mekanisme Pengangkatan Pemimpin dimana kehadiran negara ialah wajib secara syar’i karena hal tersebut menjadi syarat atau instrumen bagi pelaksanaan aturan-aturan yang berstatus wajib syar’i pula. Dimana kewajiban taat kepada penguasa merupakan isyarat yang sangat jelas setiap muslim supaya memiliki pemimpin dalam berbagai levelnya.","PeriodicalId":123015,"journal":{"name":"Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127155809","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia","authors":"Ramdan Wagianto, Moh. Sa’i Affan","doi":"10.55210/assyariah.v8i2.825","DOIUrl":"https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.825","url":null,"abstract":"This paper describes and analyzes the reform of Islamic family law in Indonesia and Tunisia, and  women’s rights from both countries. These two countries are the focus of the study, because these countries are predominantly Muslim. This paper is a library research, with a qualitative-descriptive-analytic method. And the approach used is the maqasyid shari'ah approach. The results of this study are that the reform of Islamic family law in Indonesia and Tunisia is carried out to answer the demands of the times and elevate the status (degree) of women by protecting, maintaining and fighting for women's rights. In the case of the minimum limit for marriage and polygamy, the two countries have different standards, but both have the same principles and goals, namely protecting women's rights. These rights are in accordance with the principles in sharia (maqasyid ash-syari'ah), such as the right to obtain psychological and mental health (in accordance with the principle of hifz an-nafs/maintaining the soul), the right to maintain reproductive health (in accordance with the principle of hifdz al-nasl / guarding offspring), the right to get equal opportunities in education (according to the principle of hifdz al-'aql / guarding reason) and the rules of polygamy in the two countries also have the same principles and goals, namely to protect women's honor / human rights (according to the principle of hifdz al-'ird). \u0000Tulisan ini menjabarkan dan menganisis reformasi hukum keluarga Islam dan hak-hak perempuan di dalamnya di dua negara, yaitu Indonesia dan Tunisia.  Kedua negara ini menjadi focus kajian, karena merupakan negara yang mayoritas diduduki oleh penduduk muslim. Tulisan ini merupakan penelitian pustaka, dengan metode kualitatif-deskriptif-analitik. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan maqasyid syari’ah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa reformasi hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia dilakukan untuk menjawab tuntutan zaman dan mengangkat status (derajat) perempuan yakni dengan cara melindungi, menjaga dan memmperjuangkan hak-hak perempuan. Dalam perkara batas minimal menikah dan poligami, kedua negara tersebut mempunyai standar yang berbeda, namun keduanya mempunyai prinsip dan tujuan yang sama, yaitu melindungi hak-hak perempuan. Hak-hak tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam syariah (maqasyid asy-syari’ah), seperti hak untuk mendapat kesehatan  psikologis dan mental (sesuai dengan prinsip hifz an-nafs/menjaga jiwa), hak untuk menjaga kesehatan reproduksi (sesuai dengan prinsip hifdz al-nasl/menjaga keturunan), hak untuk mendapatkan peluang yang sama di bidang pendidikan (sesuai dengan prinsip hifdz al-‘aql/menjaga akal) dan aturan poligami pada kedua negara tersebut juga mempunyai prinsip dan tujuan yang sama, yaitu untuk melindungi kehormatan perempuan / hak asasi manusia (sesuai dengan prinsip hifdz al-‘ird).","PeriodicalId":123015,"journal":{"name":"Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126509458","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Dialektika Sunni dan Syi’ah Dalam Pemikiran Politik Islam","authors":"Miftakhur Ridlo, Moch. Yunus","doi":"10.55210/assyariah.v8i2.846","DOIUrl":"https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.846","url":null,"abstract":"Artikel ini membahas tentang dialektika Sunni dan Shi’ah dalam pemikiran politik Islam. Problematika kelahiran banyak aliran dalam konteks Islam dipengaruhi salah satunya faktor politik dimulai terbunuhnya Khalifah ketiga yaitu Ustmasn bin Affan. Dilanjutkan dengan tidak diakuinya kekhalifahan Ali bin Abi Thalib oleh Muawiyah. Konflik antara Ali  dan Mu’awiyyah ini mengkristal endingnya adalah perang siffin yang penuh dengan pro dan kontra teutama dengan dengan keputusan tahkim. Model Kepemimpinan dalam konteks sunni terdapat beberapa perbedaan dengan Shi’ah, perbedaannya terletak kepada konsep Sunni tentang kekholifahan sebaliknya doktrin Shi’ah tentang imamah. Hal ini melahirkan berbagai bentuk konsekuensi- konsekuensi politik yang sangat besar. Pengganti Nabi misalnya disebut Kholifah dipilih atau terpilih. Dalam prakteknya, sang khalifah mampu memimpin dalam konteks politik dan militer namun bukan dalam term otoritas keagamaan nabi. Sebaliknya, corak dan model kepemimpinan dalam Shi’ah disebut Imam (pemimpin) yang meskipun bukan seorang Nabi tapi adalah pemimpin agama dan politik yang mendapat pencerahan dari Tuhan, terbebas dari dosa dan sempurna","PeriodicalId":123015,"journal":{"name":"Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122272091","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Perspektif Masyarakat Terhadap Cerai Gugat Di Kabupaten Bekasi","authors":"Fairuz Khairunniesa, Amirudin, Iqbal Amar Muzaki","doi":"10.55210/assyariah.v8i2.635","DOIUrl":"https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.635","url":null,"abstract":"Divorce is the end of a marriage with the severance of the relationship between husband and wife due to the failure to carry out their respective roles in fostering a household. In the view of the community that divorce is a way out of household problems that must be avoided because it is a disgrace to the family. The purpose of writing this article is to analyze the community's perspective on the phenomenon of divorce and lawsuits that often occur in the community. The writing of this article uses a qualitative approach, case study method with data collection through interviews with informants, literature review, and documentation. The results of the study show that the perspective of the people who are respondents in this study is related to the case of litigation that occurs in the community, something that is not good and the result of the divorce is that there will be divisions in the family. In the view of society, a woman must carry out her obligations as a wife and according to her nature to create a harmonious family, as well as a husband who must carry out his obligations as the head of the household, because marriage must be maintained in order to maintain harmony and maintain its sacredness.","PeriodicalId":123015,"journal":{"name":"Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122315347","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam","authors":"Farichatul Azkiyah","doi":"10.55210/assyariah.v8i2.783","DOIUrl":"https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.783","url":null,"abstract":"Keluarga sakinah merupakan impian setiap orang, terutama yang sudah melangsungkan pernikahan yang diharapkan akan melahirkan kenyamanan dan ketentrama bagi anggota keluraga tersebut. Walaupun dalam prakteknya tidaklah mudah, banyak rintangan dan halangan yang harus dihadapi hingga terciptanya keluarga sakinah. Salah satu kendala rumah tangga yaitu perbedaan tempat tinggal yang mengharuskan mereka tinggal berjauhan. Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu kualitatif-kuantitatif, dimana dalam penyusunan menggunakan data dari berbagai sumber seperti buku-buku, artikel, jurnal, dan wawancara terhadap narasumber. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keluarga yang tinggal beda kota tempat tinggal sering mengalami berbagai kendala, bahk Van hingga menimbulkan konflik yang berujung pada perceraian. Namun, tidak sedikit dari mereka yang bisa mempertahankan rumah tangga mereka hingga tercipta keluarga sakinah. Adapun beberapa upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga yang hidup berbeda kota tempa tingga diantaranya: kepercayaan dan saling terbuka, komunikasi yang baik, komitmen untuk bersama dan mengerti dan memahami tujuan sebuah pernikahan. Dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang, membantu keluarga yang hidup beda kota tempat tinggal lebih mudah untuk berkomunikasi kepada anggota keluarga yang lain. Komunikasi jarak jauh bisa dilakukan menggunakan media sosial yang sudah sangat canggih seperti whatsapp, facebook, telfon, videocall atau menggunakan media sosial lainnya.","PeriodicalId":123015,"journal":{"name":"Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam","volume":"80 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134053212","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penerapan Nilai-Nilai Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Islam Dalam Mencegah Radikalisme di Pesantren Darul Istiqamah Biroro","authors":"Hamka, Indra Satriani, Harmilawati, Irmayanti","doi":"10.55210/assyariah.v8i2.727","DOIUrl":"https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.727","url":null,"abstract":"Abstrac There are several facts that make Islamic boarding schools as a place to develop radical ideas in Indonesia, so the authors conducted research at the Darul Istiqamah Islamic Boarding School Biroro, East Sinjai District. This place once carried out an extreme enforcement of Islamic law in Sinjai Regency, which was spearheaded by the Joint Forum for the Mass Movement (FORBES GAMAS). Forcing the will to be followed to fight for the Islamic law. Where this mass prioritizes punishment for thieves, alcohol drinkers, and gamblers without the legal process that applies in Indonesia. On the other hand, it is very contrary to the values ​​that have been practiced by the Prophet in Medina. The purpose of this study is to find out the application of the values ​​of the Medina Charter at the Darul Istiqamah Islamic Boarding School and to Know the Strategy to Prevent Radicalism at the Darul Istiqamah Islamic Boarding School. This research is a qualitative descriptive study with a sociological approach. The sources of data in this study were obtained from interviews with students, managers and teachers of the Darul Istiqamah Biroro Islamic Boarding School and the surrounding community. Data collection techniques used in collecting research data are interviews, observations and documentation. The Darul Istiqamah Biroro Islamic Boarding School teaches early on the values ​​of the Medina Charter to its students by applying the practice directly in the lives of the surrounding community, namely by helping residents or congregations in need. students are taught to help each other, tolerance, respect for others, mutual cooperation and so on. To uphold equality or brotherhood. Radicalism is trying to be avoided as much as possible by the management of the Darul Istiqamah Biroro Islamic Boarding School by enlightening the messages during religious studies that radical ideas are very much against the teachings of Islam and the constitution in force in the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). \u0000Keywords: Medina Charter, Islamic Constitution, Radicalism","PeriodicalId":123015,"journal":{"name":"Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124477152","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kemaslahatan Sosial Vaksin sebagai Instrumen Medis Penanggulangan Covid-19 dalam Perspektif Islam","authors":"Abd Hannan","doi":"10.55210/assyariah.v8i1.667","DOIUrl":"https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.667","url":null,"abstract":"  \u0000Abstract \u0000One of the instruments to overcome the Covid-19 pandemic is the use of vaccines. Based on medical studies, vaccines contain a number of benefits, especially in building immunity. Only in many cases, not a few people 'reject' the benefits of vaccines on the pretext of religion, especially regarding the legal clarity of permissibility and the content of substances that are considered dangerous (dharurat) for health. This study examines the social benefits of vaccines in dealing with Covid-19 from an Islamic perspective. There are two research questions raised in this study, What is meant by the concept of social benefit in an Islamic perspective? How does vaccination provide social benefits to its users? Methodologically, this study uses qualitative research, the data used comes from two sources, primary and secondary sources. After conducting an in-depth analysis through the use of benefit theory, this study found two important findings; First, vaccines are an instrument of disease prevention that is common in medical circles. Its main function is to carry out prevention through the formation of immune power so that the body will become more immune to virus transmission. In the context of dealing with Covid-19, medically, people who have been vaccinated have a lower risk of transmission than those who have not; Second, from an Islamic perspective, the dimensions of the benefits of using vaccines can be seen from three aspects; 1) The effect is that vaccines have the main function of forming self-immunity. The use of vaccines has a significant influence in suppressing the movement and transmission of Covid, so that the number of spikes and victims can be kept to a minimum; 2) The scope is that vaccines provide two-way protection benefits at the same time, namely self-protection and protection of the environment, family and society in general; 3) The aspect of the strength of the argument, that the use of vaccines has a strong enough Islamic basis or argument, both on the basis of permissibility law and related to its benefit aspects. \u0000  \u0000Keywords: Covid-19 vaccine, Islamic perspective, social benefits of vaccines \u0000  \u0000Abstrak \u0000Salah satu instrumen penanggulangan pandemi Covid-19 adalah penggunaan vaksin. Berdasarkan kajian medis, vaksin mengandung sejumlah kemaslahatan, khususnya dalam membentuk kekebalan tubuh. Hanya dalam banyak kasus, tidak sedikit masyarakat ‘menolak’ kemaslahatan vaksin atas dalih agama, khususnya menyangkut kejelasan hukum kebolehan dan kandungan zatnya yang dianggap berbahaya (dharurat)bagi kesehatan. Studi ini mengkaji kemaslahatan sosial vaksin dalam penanggulangan Covid-19 perspektif Islam. Terdapat dua pertanyaan penelitian yang diangkat dalam kajian ini,  Apa yang dimaksud dengan konsep kemaslahatan sosial dalam perspektif Islam? Bagaimana vaksinasi memberi kemaslahatan sosial terhadap penggunanya? Secara metodologi, kajian ini  mempergunakan jenis penelitian kualitatif, data yang digunakan berasal dari dua ","PeriodicalId":123015,"journal":{"name":"Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121494388","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Problematika Status Anak Angkat Di Randublatung Blora Dalam Perspektif Fatwa MUI","authors":"Fathonah Kasuwi, M. Ridlwan Hambali","doi":"10.55210/assyariah.v8i1.624","DOIUrl":"https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.624","url":null,"abstract":"This paper discuss the problem of the status of adopted children in Randublatung sub district, Blora, Central Java from the perspective of the MUI Fatwa. The research method in this writing is a combined study of field research and library research. The data oblained by researchers from the results of interviews, field observations and collecting literature or literature related to the theme of the study and presented in a descriptive qualitative form. The results showed that the MUI Fatwa regarding child adoption has been based on authoritative arguments in Islam. Meanwhile, the care for adopted children at Randublatung Blora has been donw well. However, in the procedure, from the perspective of MUI, the adoptive parents have committed a practices that is contrary to the teachings of Islam, namely registering the name of having occupied the biological father on the birth certificate of the adopted child. As a result, such as the family card and diploma  of the child, starting from kindergarten to university level diplomas. \u0000  \u0000Keywords: Adoption of children, Randublatung, the MUI fatwa","PeriodicalId":123015,"journal":{"name":"Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133402202","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqy Tentang Fiqh Zakat Di Indonesia","authors":"Herman, Abdul Halim Talli, Kurniati","doi":"10.55210/assyariah.v8i1.639","DOIUrl":"https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.639","url":null,"abstract":"Muhammad Hasybi adalah seorang otodidak, ia menempu pendidikan hanya birkisar satu tahun lebih di bangku sekolah Al-Irsyad (1926). Namu, melalui pendidikan formal yang singkat tersebut ia mampu menojolkan dirinya menjadi seorang pemikir. Keahlian Hasybi dalam ijtihad ia mampu memperkenalkan diri sebagai intelektul yang tekenal di dunia internasional. Terkait dengan hasil ijtihad Hasybi mennggambarkan keadaan fiqh ke-Indonesiaan dapat dilihat  pada ijtihad Hasbi tentang zakat dengan mengacu pada pandangan Abu Hanifah yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama – Hasybi bependapat bahwa mesin-mesin produksi di pabrik besar wajib di zakati. Pandangan ini cukup relevan dengan konteks pembangun negara yang membutuhkan banyak modal. Pendapat Hasybi mengenai zakat diserahkan kepada pemerintah untuk mengelolanya. Sebab, bagi Hasybi zakat tersebut sepaket dengan pengebangan untuk kemakmuran masyarakat, baik non muslim maupun muslim. Oleh karena itu, pungutan zakat seharusnya juga tidak hanya ditujukan kepada kaum muslimin, akan tetapi juga kepada kaum nonmuslim. Kemudian, prinsip zakat, yaitu diambil pada jenis harta yang berkembang, harta yang sudah cukup nishabnya, dan zakat harta.","PeriodicalId":123015,"journal":{"name":"Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114771335","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974","authors":"Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, Zainuddin","doi":"10.55210/assyariah.v8i1.765","DOIUrl":"https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765","url":null,"abstract":"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 2 menjelaskan bahwa sahnya pernikahan harus dilakukan sesuai keyakinan masing-masing dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan pemerintah. Para Ulama menjelaskan bahwa kewajiban pencatatan pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan syariat Islam karena sesuai dengan disyariatkannya pernikahan. Dengan pencatatan nikah, di samping akan terwujud ketertiban perkawinan masyarakat, juga bagi masing-masing laki-laki dan perempuan yang sudah terikat pernikahan memiliki bukti otentik sebagai pasangan suami isteri. Dengan demikian, pernikahannya memiliki kepastian hukum. Namun jika ada pernikahan yang tidak dicatatkan, maka secara agama tetap sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi. \u0000 ","PeriodicalId":123015,"journal":{"name":"Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam","volume":"40 3","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120927563","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}