Jurnal Hukum Indonesia最新文献

Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023 新《刑法典》（2023 年第 01 号法律）中基本人权概念的应用和刑法三大支柱的改革

Jurnal Hukum Indonesia Pub Date : 2024-07-18 DOI: 10.58344/jhi.v3i3.796

Dhandy Parindo, Y. Daeng, Anton Surya Atmaja, Hapis Reski Putra, Hendri Berson

{"title":"Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023","authors":"Dhandy Parindo, Y. Daeng, Anton Surya Atmaja, Hapis Reski Putra, Hendri Berson","doi":"10.58344/jhi.v3i3.796","DOIUrl":"https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.796","url":null,"abstract":"Reformasi KUHP saat ini diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah hukum, terutama yang terkait dengan tujuan pemidanaan dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini mengeksplorasi tantangan-tantangan dalam implementasi KUHP lama dan urgensi reformasi yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang berfokus pada sumber hukum primer dan sekunder. Data dikumpulkan dari UUD 1945, undang-undang pidana, hasil-hasil penelitian, literatur ilmiah, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, dan mencakup studi perbandingan dengan sistem hukum pidana di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP lama tidak mengatur secara jelas mengenai tujuan pemidanaan yang bertentangan dengan konsep hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidaksesuaian antara hukum formal dengan realitas sosial, khususnya dalam perlindungan korban kejahatan dan pembinaan pelaku kejahatan. Perlunya merevisi KUHP dengan memasukkan tujuan pemidanaan yang jelas dan proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan kebutuhan masyarakat adat. Reformasi KUHP bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan negara, masyarakat, dan individu. Pembaharuan ini harus mengakomodir prinsip-prinsip hukum adat dan memperluas cakupan subjek hukum pidana, termasuk korporasi. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta sistem hukum yang lebih inklusif dan adil, sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan jati diri bangsa Indonesia.","PeriodicalId":477855,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Indonesia","volume":" 9","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141826260","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Hak Rumah Sakit untuk Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan 医院在医疗服务方面与医疗社会保障组织合作的权利

Jurnal Hukum Indonesia Pub Date : 2024-02-27 DOI: 10.58344/jhi.v3i1.675

H. Santoso

{"title":"Hak Rumah Sakit untuk Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan","authors":"H. Santoso","doi":"10.58344/jhi.v3i1.675","DOIUrl":"https://doi.org/10.58344/jhi.v3i1.675","url":null,"abstract":"Rumah Sakit merupakan fasilitas yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, rumah sakit perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesetaraan rumah sakit dan adanya hak rumah sakit terkait kerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini akan menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan (pendekatan hukum), dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan terhadap tiga bahan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap rumah sakit berhak melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam pelayanan kesehatan berdasarkan landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Negara. Namun karena berbagai faktor, tidak semua rumah sakit dapat bekerjasama dengan BPJS sehingga menimbulkan ketimpangan. Ketimpangan ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, hak rumah sakit untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan menjadi hal yang penting untuk dijamin, hal ini didasari oleh beberapa manfaat yaitu memudahkan peserta BPJS Kesehatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan, meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.","PeriodicalId":477855,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Indonesia","volume":"36 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140424839","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Dampak Industri Terhadap Perubahan Pola Interaksi Sosial Masyarakat 工业对社会互动模式变化的影响

Jurnal Hukum Indonesia Pub Date : 2024-01-30 DOI: 10.58344/jhi.v3i1.423

Muhammad Chaerul Ichsan, A. Putra, E. Erlinawati, Eni Agustina, Yenny Febrianty

{"title":"Dampak Industri Terhadap Perubahan Pola Interaksi Sosial Masyarakat","authors":"Muhammad Chaerul Ichsan, A. Putra, E. Erlinawati, Eni Agustina, Yenny Febrianty","doi":"10.58344/jhi.v3i1.423","DOIUrl":"https://doi.org/10.58344/jhi.v3i1.423","url":null,"abstract":"Globalisasi dan reformasi membawa pengaruh yang besar terhadap kebijakan terhadap lingkungan. Adanya globalisasi dan reformasi merubah nilai dan pola pikir terhadap pengambilan kebijakan tentang lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak industri terhadap interaksi sosial masyarakat setempat serta faktor-faktor yang mempengaruhi pola interaksi sosial tersebut. Metode penelitian pada aplikasi yang dibuat menggunakan teknik pengumpulan data secara deskriptif. Secara garis besar pendekatan deskriptif adalah dengan teknik pengumpulan data seberapa besar subjek penelitian yang terlibat dalam penggunaan sistem sesuai kebutuhan sistem secara sistematis dan disesuaikan dengan fakta yang ada sehingga akurat. Penelitian deskriptif (descriptive research) bertujuan mendeskripsikan suatu keadaan atau femomena apa adanya. Adanya fenomena isu lingkungan yang terkait dengan dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan industri turut mempengaruhi manajemen perusahaan untuk membuat kebijakan mengenai peningkatan kinerja. Perubahan izin lingkungan dalam kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai lebih memiliki tujuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dibandingkan memberikan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penilaian tersebut muncul akibat pengubahan konsep Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan dan pelemahan partisipasi masyarakat. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia khususnya terhadap pengaturan izin lingkungan, kegiatan usaha serta dampaknya terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pasca ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja.","PeriodicalId":477855,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Indonesia","volume":"86 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140481343","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

EVALUASI PEMBANGUNAN PROYEK NASIONAL DAN RELOKASI MASYARAKAT MELAYU 国家项目开发和马来社区搬迁评估

Jurnal Hukum Indonesia Pub Date : 2024-01-28 DOI: 10.58344/jhi.v3i1.662

Dhandy Parindo, Anton Surya Atmaja, Vildesye Pasaribu, Herbet Abraham Passaoran, Dio Dinanto

{"title":"EVALUASI PEMBANGUNAN PROYEK NASIONAL DAN RELOKASI MASYARAKAT MELAYU","authors":"Dhandy Parindo, Anton Surya Atmaja, Vildesye Pasaribu, Herbet Abraham Passaoran, Dio Dinanto","doi":"10.58344/jhi.v3i1.662","DOIUrl":"https://doi.org/10.58344/jhi.v3i1.662","url":null,"abstract":"Pembangunan merupakan suatu hal yang sangat mendasar dan penting dalam suatu negara, khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas proyek nasional dan dampak terkait relokasi komunitas Melayu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, dengan tiga pendekatan yang relevan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis peraturan terkait pertanahan dan pengelolaan tanah, pendekatan konseptual untuk memahami konsep kepastian hukum dan dampaknya terhadap masyarakat Pulau Rempang. dari sudut pandang sosiologi hukum Hukum sebagai alat rekayasa sosial, serta pendekatan historis untuk meneliti sejarah kebijakan pemerintah di Pulau Rempang dan Kota Batam serta sejarah sosial masyarakat khususnya masyarakat adat Melayu dalam rangka menilai keberhasilan kebijakan dan peraturan pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai Undang-undang sebagai alat rekayasa sosial bagi masyarakat. Dengan penelitian normatif akan ditemukan banyak peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan konstitusi, aturannya bersifat horizontal. Selain itu, kebijakan yang diambil penguasa juga melupakan aspek hukum adat dan hak adat masyarakat Melayu. Beberapa permasalahan hukum dalam proyek strategi nasional ini justru mengakibatkan undang-undang tidak berfungsi sebagai alat rekayasa sosial, bahkan lebih menimbulkan konflik anarkis, hingga proyek nasional tidak berjalan lancar.","PeriodicalId":477855,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Indonesia","volume":"347 1-2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140490860","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Jual Beli Rumah Dari Alih Debitur Atas Kredit Pemilikan Rumah 房屋所有权贷款转让债务人买卖房屋违约的法律后果

Jurnal Hukum Indonesia Pub Date : 2023-12-07 DOI: 10.58344/jhi.v2i4.489

Dwi Desi Yayi Tarina, A. Amelia, Aji Bayu Nugroho, Surya Insan Kamil

{"title":"Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Jual Beli Rumah Dari Alih Debitur Atas Kredit Pemilikan Rumah","authors":"Dwi Desi Yayi Tarina, A. Amelia, Aji Bayu Nugroho, Surya Insan Kamil","doi":"10.58344/jhi.v2i4.489","DOIUrl":"https://doi.org/10.58344/jhi.v2i4.489","url":null,"abstract":"Peralihan atas tanah dan bangunan yang diperoleh melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) harus dilakukan dengan persetujuan pihak bank selaku kreditur dan dengan akta otentik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji keabsahan perjanjian alih debitur atas Kredit Pemilikan Rumah yang dilakukan dengan perjanjian di bawah tangan dan mengkaji akibat hukum terhadap kepemilikan atas objek Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian alih debitur atas tanah dan bangunan yang diperoleh melalui Kredit Pemilikan Rumah secara di bawah tangan merupakan perjanjian yang batal demi hukum atau tidak sah, serta akibat hukum terhadap kepemilikan atas sertipikat tanah dan bangunan yang diperoleh melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak dapat dilakukan balik nama, kecuali memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah hakim dalam jabatannya.","PeriodicalId":477855,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Indonesia","volume":"26 10","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"138591813","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Moral yang Dilakukan Yuser dapat Diancam Hukuman Pidana Yuser侵犯版权和道德权利的行为可能会受到刑事惩罚的威胁

Jurnal Hukum Indonesia Pub Date : 2023-09-07 DOI: 10.58344/jhi.v2i3.93

Edi Ribut Harwanto

{"title":"Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Moral yang Dilakukan Yuser dapat Diancam Hukuman Pidana","authors":"Edi Ribut Harwanto","doi":"10.58344/jhi.v2i3.93","DOIUrl":"https://doi.org/10.58344/jhi.v2i3.93","url":null,"abstract":"Penegakan hukum pidana dalam UU Hak Cipta tidak bisa berdiri sendiri dalam menanggulangi tindak pidana pembajakan, penyalinan, cover, pendistribusian, aransemen produk musik dan lagu yang dimiliki pada saluran YouTube dan fasilitas mesin digital lainnya. Metode penelitian dalam hal ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang di dasarkan kepada peraturan perundang-undangan terkait, serta menggunakan penelitian primer dan juga bahan penelitian sekunder. Operasionalisasi kebijakan hukum pidana (penal policy) melalui beberapa tahapan, yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap penerapan (kebijakan yudikatif dan yudisial), dan tahap pelaksanaan (kebijakan eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap perumusan merupakan tahap yang paling strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Dalam meningkatkan kualitas Undang-Undang Hak Cipta yang ada saat ini dan yang akan datang agar mempunyai nilai wajar, diperlukan reformulasi dalam tahap perumusan, penerapan, pelaksanaan kebijakan saat ini. Penataan ulang peraturan UUHC perlu dilakukan, karena ketentuan pidana dalam UUHC saat ini masih mengalami permasalahan yuridis dan belum mampu menjawab permasalahan tindak pidana pembajakan, penyalinan, perizinan hak cipta di bidang musik dan lagu di Indonesia","PeriodicalId":477855,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Indonesia","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135097822","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Analisis Efisiensi Peralihan Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Bangunan Di Kota Batam 对土地所有权转让效率的分析导致了巴淡市的建筑使用权

Jurnal Hukum Indonesia Pub Date : 2023-07-30 DOI: 10.58344/jhi.v2i3.252

Yogi Syahputra Al idrus

{"title":"Analisis Efisiensi Peralihan Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Bangunan Di Kota Batam","authors":"Yogi Syahputra Al idrus","doi":"10.58344/jhi.v2i3.252","DOIUrl":"https://doi.org/10.58344/jhi.v2i3.252","url":null,"abstract":"Batam merupakan suatu kawasan yang berada dalam ruang lingkup Hak Pengelolaan Lingkungan yang dalam artian tidak ada suatu bentuk hak atas tanah berupa hak miliki melainkan keseluruhan hampir menggunakan hak guna bangunan, namun legal standing mengenai hak pengelolaan lingkungan ini tidak diatur pada UUPA sehingga kekuatan hukumnya hanya sebagai pelaksana dari Undang-Undang. Dengan adanya ketentuan ini mengarahkan kepada efisiensi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan antisipatif yang sangat cepat dalam menanggulangi pertumbuhan ekonomi masyarakat pasca covid 19. Begitu pula dalam menegakkan hal ini perlu kita rujuk dalam amanat yang ada pada konstitusi indonesia pada pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam hal ini peneliti menganggap efisiensi pelaksanaan mengenai pasal ini terlaksana apabila tanpa adanya kepemilikan yang bersifat privatisasi melainkan dengan cara senttralisme pengelolaan kepada pemerintah, namun yang menjadi kendala dalam hal ini ialah mengenai pasal 28 UUD NRI 1945 tentang HAM yang memberikan hak seseorang untuk memiliki tempat tinggal. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode peneltian normatif empiris yang di dasarkan pada bahan penelitian primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan penelitian sekunder berupa data pada Badan Penelitian Statistik Kota Batam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada dasarnya politik hukum pada peralihan hak milik menjadi hak guna bangunan merupakan suatu politik hukum yang diarahkan pada efisiensi pemanfaatan tata ruang di daerah batam dengan melihat kepada data BPS kota batam mengenai pengeluaran dana kota batam, laju pertumbuhan ekonomi, dan angka pengangguran kota batam.","PeriodicalId":477855,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Indonesia","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135398770","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0