Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan最新文献

{"title":"PENANGANAN TINDAK PIDANA KORPORASI TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PT NINDYA KARYA (PERSERO) DITINJAU DARI PERMA NOMOR 13 TAHUN 2016","authors":"Indira Rawiyakhirty","doi":"10.25170/paradigma.v7i1.3140","DOIUrl":"https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i1.3140","url":null,"abstract":"Corporations as legal entities or subjects can give a major contribution in increasing economic growth and national development, but there are times when corporations commit various criminal acts (corporate crime) that have a detrimental impact on the state and society. In reality, corporations can be a place to hide assets resulting from criminal acts that are not touched by the legal process in criminal liability. The problem of corporate responsibility as a perpetrator of a crime is not a simple matter, considering that a corporation is a legal entity, not a person who can be subject to imprisonment. In addition, the problem also stems from the principle of no crime without error (geen straf zonder schold). Mistakes are known as mens rea or bad intentions that naturally only exist in natural people. \u0000  \u0000Mens rea is an element that is difficult to prove from a corporation that is considered to have committed a crime, considering that corporations can only take action through the organ of board of directors. Corporations can be considered to have committed a crime based on the actions of the person who supervises the management of the corporation. On December 21, 2016, the Supreme Court stipulates Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations (Perma No. 13 of 2016). The existence of Perma Number 13 of 2016 has become the basis for law enforcement to be more confident in taking action against corporations that commit criminal acts. This study aims to find out how criminal responsibility can be charged to PT Nindya Karya (Persero) as a perpetrator of corruption and how to apply Perma Number 13 of 2016 in handling corruption cases committed by PT Nindya Karya (Persero). \u0000  \u0000The method used is normative research. The criminal liability that can be imposed on PT Nindya Karya (Persero) is the principal crime in the form of a fine with a maximum provision plus 1/3 (one third). The determination of PT Nindya Karya (Persero) as a suspect in a criminal act of corruption is a concrete step in law enforcement in Indonesia in ensnaring corporations as perpetrators of criminal acts. This determination is a breakthrough in law enforcement, especially for the Corruption Eradication Commission (KPK) after the issuance of Perma No. 13/2016 which can be used as a guide in the implementation of handling corporate crimes.","PeriodicalId":445925,"journal":{"name":"Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan","volume":"77 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114981588","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA PEMBATALAN PERJANJIAN DALAM SENGKETA TANAH (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 639/PDT/2016/PT.DKI)","authors":"Marhaeni Ria Siombo, Nada Davinia","doi":"10.25170/paradigma.v7i1.3206","DOIUrl":"https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i1.3206","url":null,"abstract":"Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu bentuk perbuatan yang terjadi bukan karena hubungan yang didahului dengan adanya kesepakatan tetapi karena adanya perbuatan yang dianggap melawan hukum. Dalam tulisan ini membahas terkait pemberian kuasa dalam pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibatalkan secara sepihak, sehingga pihak lainnya yang merasakan dirugikan melakukan gugatan PMH ke Pengadilan negri dan kemudian dikabulkan. Suatu badan hukum hendak menjual sebagian dari 2 (dua) bidang tanah hak milik dan memberikan kuasa khusus  kepada Penerima kuasa untuk melakukan Akta Pengikatan Jual Beli dengan pembeli. Saat proses sedang berjalan, pemberi kuasa akan mengakhiri Akta Pengikatan Jual Beli tersebut dengan alasan bahwa penerima kuasa telah bertindak melebihi kuasa yang diberikan. Pembeli tidak setuju untuk membatalkan Akta Pengikatan Jual Beli. Apakah pembeli dapat mengajukan keberatan dengan melakukan gugatan dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum?Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dalam tulisan ini. Penulis menemukan bahwa tindakan pemberi kuasa membatalkan Akta Pengikatan Jual Beli tersebut secara sepihak telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang ada dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung) Belanda tanggal 31 Januari 1919. Penulis juga menemukan bahwa karena pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli oleh pemberi kuasa tidak sah, Akta Pengikatan Jual Beli tersebut tetap sah dan mengikat, sehingga perjanjian tetap berlaku dan pelaksanaan prestasi APJB.tersebut terus berjalan sesuai dengan isi perjanjian yang sudah disepakati. \u0000 ","PeriodicalId":445925,"journal":{"name":"Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115133208","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perempuan Indonesia Dan Transaksi Digital Dalam Perspektif Hukum","authors":"B. Wulandari","doi":"10.25170/paradigma.v6i02.2662","DOIUrl":"https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i02.2662","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":445925,"journal":{"name":"Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan","volume":"293 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115282445","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penyelesaian Sengketea Tripartit Dalam Perselisihan Hubungan Industrial Pada Perusahaan alih Daya dilihat dari UU 30 Tahun 1999","authors":"V. Sh","doi":"10.25170/paradigma.v6i02.2801","DOIUrl":"https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i02.2801","url":null,"abstract":"Abstract \u0000Industrial Relations Disputes are part of the employment relationship that aims to find solutions to disputes between workers and employers. Industrial relations disputes also occur in outsourcing companies, whether they are resolved bipartitely, tripartitely or through the industrial relations court. In principle, the tripartite dispute resolution is expected to optimize out-of-court dispute resolution for industrial relations disputes, but in reality the tripartite settlement is not considered optimal. \u0000This paper is intended to discuss normative juridical issues of dispute resolution at the tripartite level in outsourcing companies, supported by field data from the South Tangerang Manpower Office as supporting data. This data certainly cannot represent the same conditions for similar disputes in the territory the Republic of Indonesia, but it is hoped that it can contribute ideas to the implementation of tripartite industrial relations dispute resolution in outsourcing companies. \u0000Based on the normative juridical study, there are not many legal aspects that can examine the challenges of tripartite industrial relations dispute resolution in outsourcing companies, as seen from Law no. 30 of 1999, but with supporting data, the potential obstacles can at least be described from the data obtained at the Tangerang Manpower Office, so that development efforts are needed so that the settlement of industrial relations disputes in general and in outsourcing companies can be carried out more optimally. \u0000  \u0000Abstrak \u0000 Perselisihan Hubungan Industrial merupakan bagian dari hubungan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mencari solusi terhadap perselisihan antara pekerja dengan pemberi kerja. Permasalahan perselisihan hubungan industrial juga terjadi pada perusahaan alih daya baik yang diselesaikan secara bipartit, tripartit maupun melalui pengadilan hubungan industrial. Penyelesaian Sengketa secara tripartit pada prinsipnya diharapkan dapat mengoptimalkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan bagi sengketa hubungan industrial namun kenyataannya penyelesaian secara tripartit dirasakan belum cukup optimal. \u0000  \u0000Tulisan ini ditujukan untuk membahas secara yuridis normatif permasalaha penyelesaian sengketa pada tingkatan tripartit pada perusahaan alih daya dengan didukung data lapangan dari dinas tenaga kerja Tangerang Selatan sebagai suatu data pendukung. Data ini tentu tidak dapat mewakili kondisi yang sama untuk sengketa sejenis di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa hubungan industrial secara tripartit pada perusahaan alih daya. \u0000  \u0000Berdasarkan Kajian Yuridis Normatif tidak banyak aspek hukum yang dapat menelaahan tantangan penyelesaian sengketa hubungan industrial secara tripartit pada perusahaan alih daya dilihat dari UU No. 30 Tahun 1999, namun dengan adanya data pendukung, maka potensi kendala setidaknya dapat diuraikan dari data yang diper","PeriodicalId":445925,"journal":{"name":"Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan","volume":"21 6","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120991227","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"SEBUAH TELAAH ATAS REGULASI DAN PENETAPAN PENGAMPUAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA DALAM PARADIGMA SUPPORTED DECISION MAKING","authors":"Puspaningtyas Panglipurjati","doi":"10.25170/paradigma.v6i02.2586","DOIUrl":"https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i02.2586","url":null,"abstract":"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata regulates that an adult, who is in a continuous state of simple-mindedness, insanity or rage, shall be placed under conservatorship, notwithstanding that he might have mental capacity from time to time (mental disabilities). Similiar to that, Undang-Undang Penyandang Disabilitas regulates that people with disabilities can be declared as incapable of the law and placed under conservatorship by court judgment. The consequence of that conservatorship is an individual placed in conservatorship has no legal capacity and prohibited to do any legal action by themself. The perspective that be used in that two regulations and some court judgments in giving conservatorship is substituted decision making which the conservator substitutes the position of an individual placed in conservatorship. This concept actually is no longer appropriate with the new paradigm brought by CRPD, supported decision making. This issue makes the researcher did a normative research by using some secondary data as regulations and also some conservatorship court judgment. Based on the research, the researcher found that the regulations and some conservatorship court judgment do not support the efforts to fulfill the rights of person with disabilities to got an equality before the law especially to make any decisions. \u0000 ","PeriodicalId":445925,"journal":{"name":"Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128016218","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP DAN IMPLIKASINYA BAGI EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA","authors":"Indah Nur shanty Saleh","doi":"10.25170/paradigma.v6i02.2588","DOIUrl":"https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i02.2588","url":null,"abstract":"Abstract \u0000The judiciary body is at the forefront of enforcing Indonesian environmental law through judges' decisions that prioritize the preservation of environmental functions. Judges who have competence in the field of environmental law are expected to be able to make decisions in favor of environmental justice. However, the reality is that there are still many judges' decisions on environmental cases that are not in favor of justice and the interests of the preservation of environmental functions. The existence of Supreme Court Decree Number 134 / KMA / SK / IX / 2011 concerning Certification of Environmental Judges is also considered not optimal in increasing the competence of judges regarding  environmental cases decision. This study is to identify, analyze, and explain the implications of environmental judge certification for the effectiveness of Indonesian environmental law enforcement. The type of research used is juridical normative or doctrinal, using secondary data sources which include primary, secondary and tertiary legal materials. This research concludes that environmental judge certification is literally becoming an important and strategic aspect in the effort to bring the effectiveness of environmental law enforcement in Indonesia into reality. Up to now, the regulation of environmental judge certification has not been fully optimally implemented. This research considers that it is important to carry out legal reconstruction, in order to obtain an ideal concept related to environmental judge certification in an effort to have a solid and effective Indonesian environmental law enforcement. \u0000Keywords: judge certification, environment, law enforcement.","PeriodicalId":445925,"journal":{"name":"Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124791733","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF ASAS CONTARIUS ACTUS DALAM NEGARA HUKUM","authors":"Moh. Jatim","doi":"10.25170/paradigma.v6i02.2637","DOIUrl":"https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i02.2637","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Pemerintah mempunyai hak mutlak di dalam membubarkan Organisasi kemasyarakatan setelah di sahkannya Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatann, hal ini jelas tidak mencerminkan prinsip dari sebuah negara yang mengeklaim dirinya sebagai Negara yang menjunjung supremasi hukum, dimana ciri-ciri dari Negara hukum itu menjunjung tinggi tentang hak asasi manusia dan pembagian kekuasaan. Argumentasi penggunaan asas contarius Actus sebagai alasan mendesak untuk membentuk suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang yang kemudian di sahkan menjadi Undang Undang memberikan batasan terhadap kemerdekaan berserikat yang di jamin oleh Pasal 28 dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berdasarkan Undang Undang Dasar  Tahun 1945, sistem check and balances (pengawasan dan keseimbangan) sangat penting di tekankan di dalam pembagian kekuasaan yang jelas antara fungsi Eksekutif dan yudikatif. Artinya, di dalam pembubaran sebuah organisasi haruslah melibatkan pengadilan dengan cara melakukan penataan penyelesaian asas peradilan yang cepat, sederhana dan dengan biaya ringan sehingga proses penyelesaian sebuah masalah bisa di laksanakan secara singkat dan cepat. \u0000Kata Kunci : Organisasi kemasyarakatan, Negara Hukum, Kekuasaan \u0000  \u0000Abstract \u0000The government has an absolute right in disbanding the Community Organization after the enactment of the Government Regulation Replacement Law No. 2 of 2017 into Law No. 16 of 2017 on Community Organizations, this clearly does not reflect the principle of a country that claims itself as a State that upholds the supremacy of the law, where the characteristics of the State law upholds human rights and the division of power. The argument of the use of the principle of contarius Actus as an urgent reason to form a Government Regulation Replacement Law which is then authorized into law provides limits on the freedom of association guaranteed by Article 28 and Article 28J of the Constitution of 1945. Based on the 1945 Constitution, the system of check and balances is very important in the clear division of power between the Executive and judicial functions. That is, in the dissolution of an organization must involve the court by structuring the settlement of judicial principles quickly, simply and at a small cost so that the process of solving a problem can be carried out briefly and quickly. \u0000Keywords: Community Organization, State of Law, Power","PeriodicalId":445925,"journal":{"name":"Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134025501","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"The Moral Reading of HIV Prevention in the United States: Criminal Law and Tort Law","authors":"S. Okta","doi":"10.25170/paradigma.v6i02.2644","DOIUrl":"https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i02.2644","url":null,"abstract":"The United States government has been campaigning to encourage people to take HIV testing and thus get treated. It is puzzling that more than 50% of States have HIV-specific criminal laws that criminalize both exposure and transmission. At the same time, there is an increased tort law to seek financial compensation for unwanted HIV exposure and transmission. While both laws the moral claim of protecting people from HIV infection, this paper is trying to find an answer to the following inquiry: What is the difference of the moral reading between the use of criminal law and tort law in addressing HIV prevention in the United States? This paper uses the traditional descriptive comparison between criminal law and tort law under the American legal system with a nationwide jurisdictional scope. This paper measures the difference using the frame of reference of Ronald Dworkin's law, morality, and interpretation theory. Both criminal law and tort law have been developing similar liability principles regarding HIV exposure and transmission under the United States' common law tradition. For HIV prevention itself, both criminal law and tort law play a marginal role in gaining public health purposes in reversing the HIV epidemic. Criminal law has been scrutinized as not aligned with the purpose of law where misconceptions exist in both substantive dimension and the underlying moral claim. Tort law, on the other hand, suffers an even less moral claim on public health purposes. However, tort law maintains a consistent narrow sense of financial liability.","PeriodicalId":445925,"journal":{"name":"Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan","volume":"258263 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133172266","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"YURIDIKSI PENGADILAN DAN ARBITRASE DALAM MEMERIKSA SUATU SENGKETA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP COMPETENCE -COMPETENCE DAN KLAUSUL ARBITRASE","authors":"Samuel Hutabarat","doi":"10.25170/PARADIGMA.V6I1.2603","DOIUrl":"https://doi.org/10.25170/PARADIGMA.V6I1.2603","url":null,"abstract":"The doctrine of the principle of competence explains that arbitration which has jurisdiction in the statement itself is based on the authority to hear and decide an arbitration dispute. The authority possessed by Arbitration even though there is an arbitration clause in a belief as a way of resolving disputes arising in the agreement. The determination of the arbitration authority is related to the validity of an arbitration clause or their agreement arbitration agreement which makes the agreement in question regarding this matter \u0000The legal problems in this research relate to the norm vacancies regarding the competence-competence principle in Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution (hereinafter abbreviated as AAPS Law).Solving research problems using normative legal methods with a legal approach, cases, and analysis of legal concepts.","PeriodicalId":445925,"journal":{"name":"Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan","volume":"73 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124700113","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KESEHATAN LINGKUNGAN","authors":"Endang Wahyati Yustina","doi":"10.25170/PARADIGMA.V6I1.2585","DOIUrl":"https://doi.org/10.25170/PARADIGMA.V6I1.2585","url":null,"abstract":"          Hazardous and Toxic Waste/ (Hazardous and Toxic Materials) is the residue of a business and/or activity containing hazardous and toxic materials (B3). One of the B3 wastes is medical waste, which is an infectious waste generated from activities at health care facilities, in the form of solid or liquid waste. These medical wastes are generated from activities such as hospitals, community health centres, independent practice places, clinics, etc. Amenities. Medical waste is an infectious object or item that must be properly managed, starting from the time of collection, transportation, to the destruction process. Therefore, it is necessary to have legally binding regulations related to waste and its management. \u0000            This research is descriptive in nature which will produce a regulatory description of B3 waste management, particularly medical waste with the protection of environmental health rights. The research approach used normative legal approach. The data collected is in the form of secondary data, while the method of analysis used is qualitative analysis methods. \u0000            The results showed that the more human activity increased, the more waste was generated. Medical waste is one of the B3 wastes. Medical waste is waste that is directly generated from the diagnosis and medical treatment of patients in health care facilities, such as in polyclinic, nursing, surgical, obstetrics, autopsy and laboratory rooms. To avoid environmental risks, medical waste management must be carried out properly. Various laws and regulations for the management of B3 waste have been enacted, including Government Regulation No. 19/1994 (PP 19/1994) concerning Management of Hazardous and Toxic Wastes up to PP 101/2014. The provisions regarding B3 waste management are based on Law Number 32 the Year 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPLH). However, related to medical waste, it still needs to be synchronized with the regulations in Law Number 36 of 2009 concerning Health. Regulations on medical waste management aim to protect environmental health. Medical waste management can prevent environmental pollution and prevent disease transmission (infection) and prevent waste misuse. \u0000  \u0000  \u0000 ","PeriodicalId":445925,"journal":{"name":"Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130263293","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}