Penyelesaian Sengketea Tripartit Dalam Perselisihan Hubungan Industrial Pada Perusahaan alih Daya dilihat dari UU 30 Tahun 1999

Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Pub Date : 2021-09-19 DOI:10.25170/paradigma.v6i02.2801

V. Sh

{"title":"Penyelesaian Sengketea Tripartit Dalam Perselisihan Hubungan Industrial Pada Perusahaan alih Daya dilihat dari UU 30 Tahun 1999","authors":"V. Sh","doi":"10.25170/paradigma.v6i02.2801","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Abstract \nIndustrial Relations Disputes are part of the employment relationship that aims to find solutions to disputes between workers and employers. Industrial relations disputes also occur in outsourcing companies, whether they are resolved bipartitely, tripartitely or through the industrial relations court. In principle, the tripartite dispute resolution is expected to optimize out-of-court dispute resolution for industrial relations disputes, but in reality the tripartite settlement is not considered optimal. \nThis paper is intended to discuss normative juridical issues of dispute resolution at the tripartite level in outsourcing companies, supported by field data from the South Tangerang Manpower Office as supporting data. This data certainly cannot represent the same conditions for similar disputes in the territory the Republic of Indonesia, but it is hoped that it can contribute ideas to the implementation of tripartite industrial relations dispute resolution in outsourcing companies. \nBased on the normative juridical study, there are not many legal aspects that can examine the challenges of tripartite industrial relations dispute resolution in outsourcing companies, as seen from Law no. 30 of 1999, but with supporting data, the potential obstacles can at least be described from the data obtained at the Tangerang Manpower Office, so that development efforts are needed so that the settlement of industrial relations disputes in general and in outsourcing companies can be carried out more optimally. \n \nAbstrak \n Perselisihan Hubungan Industrial merupakan bagian dari hubungan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mencari solusi terhadap perselisihan antara pekerja dengan pemberi kerja. Permasalahan perselisihan hubungan industrial juga terjadi pada perusahaan alih daya baik yang diselesaikan secara bipartit, tripartit maupun melalui pengadilan hubungan industrial. Penyelesaian Sengketa secara tripartit pada prinsipnya diharapkan dapat mengoptimalkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan bagi sengketa hubungan industrial namun kenyataannya penyelesaian secara tripartit dirasakan belum cukup optimal. \n \nTulisan ini ditujukan untuk membahas secara yuridis normatif permasalaha penyelesaian sengketa pada tingkatan tripartit pada perusahaan alih daya dengan didukung data lapangan dari dinas tenaga kerja Tangerang Selatan sebagai suatu data pendukung. Data ini tentu tidak dapat mewakili kondisi yang sama untuk sengketa sejenis di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa hubungan industrial secara tripartit pada perusahaan alih daya. \n \nBerdasarkan Kajian Yuridis Normatif tidak banyak aspek hukum yang dapat menelaahan tantangan penyelesaian sengketa hubungan industrial secara tripartit pada perusahaan alih daya dilihat dari UU No. 30 Tahun 1999, namun dengan adanya data pendukung, maka potensi kendala setidaknya dapat diuraikan dari data yang diperoleh pada Dina Tenaga Kerja Tangerang, sehingga diperlukan upaya pengembangan agar penyelesaian sengketa hubungan industrial pada umumnya maupun pada perusahaan alih daya dapat terselenggara secara lebih optimal.","PeriodicalId":445925,"journal":{"name":"Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan","volume":"21 6","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-09-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i02.2801","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

Abstract Industrial Relations Disputes are part of the employment relationship that aims to find solutions to disputes between workers and employers. Industrial relations disputes also occur in outsourcing companies, whether they are resolved bipartitely, tripartitely or through the industrial relations court. In principle, the tripartite dispute resolution is expected to optimize out-of-court dispute resolution for industrial relations disputes, but in reality the tripartite settlement is not considered optimal. This paper is intended to discuss normative juridical issues of dispute resolution at the tripartite level in outsourcing companies, supported by field data from the South Tangerang Manpower Office as supporting data. This data certainly cannot represent the same conditions for similar disputes in the territory the Republic of Indonesia, but it is hoped that it can contribute ideas to the implementation of tripartite industrial relations dispute resolution in outsourcing companies. Based on the normative juridical study, there are not many legal aspects that can examine the challenges of tripartite industrial relations dispute resolution in outsourcing companies, as seen from Law no. 30 of 1999, but with supporting data, the potential obstacles can at least be described from the data obtained at the Tangerang Manpower Office, so that development efforts are needed so that the settlement of industrial relations disputes in general and in outsourcing companies can be carried out more optimally. Abstrak Perselisihan Hubungan Industrial merupakan bagian dari hubungan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mencari solusi terhadap perselisihan antara pekerja dengan pemberi kerja. Permasalahan perselisihan hubungan industrial juga terjadi pada perusahaan alih daya baik yang diselesaikan secara bipartit, tripartit maupun melalui pengadilan hubungan industrial. Penyelesaian Sengketa secara tripartit pada prinsipnya diharapkan dapat mengoptimalkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan bagi sengketa hubungan industrial namun kenyataannya penyelesaian secara tripartit dirasakan belum cukup optimal. Tulisan ini ditujukan untuk membahas secara yuridis normatif permasalaha penyelesaian sengketa pada tingkatan tripartit pada perusahaan alih daya dengan didukung data lapangan dari dinas tenaga kerja Tangerang Selatan sebagai suatu data pendukung. Data ini tentu tidak dapat mewakili kondisi yang sama untuk sengketa sejenis di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa hubungan industrial secara tripartit pada perusahaan alih daya. Berdasarkan Kajian Yuridis Normatif tidak banyak aspek hukum yang dapat menelaahan tantangan penyelesaian sengketa hubungan industrial secara tripartit pada perusahaan alih daya dilihat dari UU No. 30 Tahun 1999, namun dengan adanya data pendukung, maka potensi kendala setidaknya dapat diuraikan dari data yang diperoleh pada Dina Tenaga Kerja Tangerang, sehingga diperlukan upaya pengembangan agar penyelesaian sengketa hubungan industrial pada umumnya maupun pada perusahaan alih daya dapat terselenggara secara lebih optimal.

查看原文本刊更多论文

劳资关系纠纷是劳动关系的一部分，旨在解决工人与雇主之间的纠纷。劳资关系纠纷也发生在外包公司，无论是双方解决，三方解决还是通过劳资关系法院解决。原则上，三方纠纷解决有望优化劳资关系纠纷的庭外纠纷解决，但在现实中，三方纠纷解决并不被认为是最优的。本文旨在探讨外包公司三方纠纷解决的规范性法律问题，并以南坦格朗人力资源办公室的实地数据为支持数据。这些数据当然不能代表印度尼西亚共和国境内类似纠纷的相同条件，但希望它可以为外包公司实施三方劳资关系纠纷解决提供思路。基于规范性的法学研究，可以考察外包公司劳资三方关系纠纷解决挑战的法律方面并不多，从第2号法可以看出。但有了支持数据，潜在的障碍至少可以从Tangerang人力资源办公室获得的数据中描述，因此需要发展努力，以便解决一般的劳资关系纠纷和外包公司可以更优化地进行。[摘要][中文]:浙江浙江工业有限公司(Industrial merupakan bagian dari Hubungan ketenagakerjaan) yang bertujuan untuk menencari solusi terhadap Perselisihan antara pekerja dengan penberi kerja。彭迪兰胡邦干实业有限公司(juga terjadi pada perushaan alih daya baik kan secara)。Penyelesaian senketa secara三方协议，协议，协议，协议，协议，协议，协议，协议，协议，协议，协议，协议，协议，协议，协议，协议，协议，协议，协议，协议，协议。设定ini ditujukan为她membahas secara yuridis normatif permasalaha penyelesaian sengketa篇tingkatan tripartit篇perusahaan alih亚都dengan didukung数据lapangan达里语砂石tenaga kerja坦塞拉坦风sebagai pendukung suatu数据。数据是由印尼国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局、国家统计局。1999年7月30日，中国政府发布了一份关于中国经济发展的报告，该报告是关于中国经济发展的，是关于中国经济发展的。sehinga diperlukan upaya penembangan AGAR penyelesaian senketa hubungan工业padumumnya maupun padushaan alih daya dapat terselenggara secara lebih最优。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan

自引率

0.00%

发文量