Jurnal JURISTIC最新文献

Penafsiran Konseptual Mengenai Hukum Administrasi Negara Pada Konteks Hukum 对州行政法的概念解释在法律背景下

Jurnal JURISTIC Pub Date : 2023-04-30 DOI: 10.56444/jrs.v4i1.3910

Bina Aji Satria

引用次数: 0

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berbasis Potensi Wilayah 企业管理以区域为基础的农村社区福利

Jurnal JURISTIC Pub Date : 2023-04-30 DOI: 10.56444/jrs.v4i1.3911

Rizqia Lutfi Kurnia Dewi

{"title":"Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berbasis Potensi Wilayah","authors":"Rizqia Lutfi Kurnia Dewi","doi":"10.56444/jrs.v4i1.3911","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/jrs.v4i1.3911","url":null,"abstract":"Desa memerlukan sumber pendapatan asli desa dan keuangan desa agar dapat membantu kesejahteraan masyarakat desa. Pengembangan desa dapat dilakukan dengan upaya peningkatan desa dimana diatur dalam BAB X UU Desa bahwa desa diberi kesempatan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes menjadi perwujudan masyarakat desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa melalui kebutuhan dan potensi desa masing-masing. Namun, pembentukan BUMDes pada penerapannya masih terdapat ketidaksesuaian sebagaimana tujuan yang tertera pada Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Hal ini sebagaimana terjadi pada BUMDes Bersinar Padang dan BUMDes Berkah Bumi Brabo di Kecamatan Tanggungharjo dimana kinerja yang dilakukan masih tergolong rendah. Sementara, BUMDes Sambung Mulyo dan BUMDes Makmur Jaya Klampok di Kecamatan Godong yang meskipun telah menjalankan unit usahanya masih terkendala pada masalah pengelolaan yang mengakibatkan kurangnya keuntungan yang didapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes di empat desa tersebut secara umum terkendala dalam mengelola sumber daya manusianya, seperti terlalu banyaknya anggota, rendahnya kontribusi anggota, maupun kurangnya kerja sama dengan pihak ketiga. Adapun upaya optimalisasi yang dapat dilakukan yaitu: (1) menyesuaikan atau memperbaiki aspek kelembagaan, (2) meningkatkan pengawasan dan pengendalian tiap unit usaha yang dijalankan melalui pelaporan dan evaluasi secara rutin, dan (3) meningkatkan sumber daya manusia dengan pelatihan bagi kepengurusan BUMDes secara rutin.","PeriodicalId":442565,"journal":{"name":"Jurnal JURISTIC","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134079854","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Peningkatan Pajak Daerah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dari Sektor Restoran 增加餐馆部门小型和中型微企业的地方税

Jurnal JURISTIC Pub Date : 2023-04-30 DOI: 10.56444/jrs.v4i1.3907

Ferry Wisnucahyo

{"title":"Peningkatan Pajak Daerah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dari Sektor Restoran","authors":"Ferry Wisnucahyo","doi":"10.56444/jrs.v4i1.3907","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/jrs.v4i1.3907","url":null,"abstract":"Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber pendapatan asli daerah terbesar dari suatu daerah bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Tiap-tiap daerah memiliki keberagaman kegiatan pada masyarakatnya sehingga seiring dengan meningkatnya kegiatan masyarakat di daerah tersebut sehingga berbanding lurus dengan potensi pajak yang dapat tergali dari kegiatan masyarakat tersebut, maka PAD daerah tersebut akan meningkat. Adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) ini memberikan dampak positif dan negatif bagi negara. Penurunan aktivitas ekonomi masyarakat berpengaruh dengan tingkat produksi dan pendapatan sehingga kewajiban perpajakan masyarakat juga terpengaruh. Namun hal ini tidak berdampak pada pendapatan pajak daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung. Selama ini kendala yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah ketidak disiplinan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk membayar pajak dan terkesan menutupi pendapatan sebenarnya untuk mengelabuhi petugas pajak, selain itu lahirnya UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih menimbulkan banyak pertanyaan mengenai efektifitas UU tersebut dalam menjaga stabilitas pajak daerah, mengingat masa transisi UU 2 (dua) tahun sejak lahirnya UU tersebut","PeriodicalId":442565,"journal":{"name":"Jurnal JURISTIC","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115133753","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Kajian Hukum Penghinaan Pada Orang Yang Telah Meninggal Melalui Media Sosial 透过社交媒体对死者的诽谤研究

Jurnal JURISTIC Pub Date : 2023-04-30 DOI: 10.56444/jrs.v4i1.3906

Fajar Sodiq

引用次数: 0

Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi 司法审查腐败罪犯的死刑判决

Jurnal JURISTIC Pub Date : 2023-04-30 DOI: 10.56444/jrs.v4i1.3778

Yana Ahya Ahyanahdi

{"title":"Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi","authors":"Yana Ahya Ahyanahdi","doi":"10.56444/jrs.v4i1.3778","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/jrs.v4i1.3778","url":null,"abstract":"Pidana mati masih diakui keberadaannya di Indonesia. Pidana mati merupakan sanksi terakhir dalam penegakan hukum pidana. Pidana mati terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang diluar KUHP salah satunya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Yang dimaksud keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah terjadi secara luas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi tergolong sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa terlebih-lebih pada tahun 2020 dimana mobilitas masyarakat dibatasi berpengaruh terhadap keadaan ekonomi Indonesia maka dana bansos adalah salah satu solusinya, namun ternyata dana tersebut di korupsi. Permasalahan yang dihadapi adalah apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bantuan sosial jika dikaitkan dengan Undang-undang Tipikor bisa ditegakkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber data yang diperoleh melalui studi perpustakaan dan dokumen hukum, kemudian data yang diperoleh dan terkumpul dalam penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bantuan sosial jika dikaitkan dengan Undang-Undang Tipikor, dan tentang pidana mati dalam tindak pidana korupsi.","PeriodicalId":442565,"journal":{"name":"Jurnal JURISTIC","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122411484","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pendekatan Restoratif Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana 刑事司法恢复方法

Jurnal JURISTIC Pub Date : 2023-04-30 DOI: 10.56444/jrs.v4i1.3904

Achirul Yahya

{"title":"Pendekatan Restoratif Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana","authors":"Achirul Yahya","doi":"10.56444/jrs.v4i1.3904","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/jrs.v4i1.3904","url":null,"abstract":"Indonesia adalah Negara hukum artinya bahwa dinamika kehidupan masyarakat di Indonesia diatur oleh undang-undang atau peraturan. Akan tetapi fenomena yang terjadi masih banyak warganya yang melakukan pelanggaran hukum. Tentunya hal ini akan menjadi permaslahan tersendiri bilamana pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat semua harus berproses dan menjalani putusan dari pengadilan. Permasalahan-permasalahan yang muncul dengan banyaknya peristiwa pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat antara lain keterbatasan jumlah penyidik dibandingkan dengan peristiwa yang ditangani, kapasitas rutan untuk menampung anggota masyarakat yang dilakukan penahanan dan menjalani putusan pengadilan serta anggaran Negara yang digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari selama menjalani masa penahanan atau menjalani putusan pengadilan. Aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan maupun peradilan umum mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang penegakan hukum dengan pola restorative justice dengan tidak mengenyampingkan rasa keadilan untuk mengembalikan kepada keadaan semula dengan cara ganti rugi terhadap korban tanpa adanya paksaan untuk menuntut secara hukum dengan mempertimbangkan kondisi social dan tidak menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat dengan membuat kesepakatan perdamaian kepada para pihak. Peristiwa Pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia mengenal adanya tindak pidana biasa dan delik aduan, artinya dalam peristiwa tindak pidana biasa sama halnya dengan delik aduan bilamana diselesaikan dengan cara restorative justice. ","PeriodicalId":442565,"journal":{"name":"Jurnal JURISTIC","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115323422","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Kajian Normatif Pada Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce 电子商务交易中消费者受法律保护概念的规范研究

Jurnal JURISTIC Pub Date : 2023-04-30 DOI: 10.56444/jrs.v4i1.3909

Hidayat Galih Saputro

{"title":"Kajian Normatif Pada Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce","authors":"Hidayat Galih Saputro","doi":"10.56444/jrs.v4i1.3909","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/jrs.v4i1.3909","url":null,"abstract":"Penafsiran mengenai hukum umumnya beralih dari tafsiran mengenai konsepsi. Suatu akidah hukum dan penegakan hukum dengan terbuka yang membutuhkan sebuah pemisah yang statis mengenai sebuah konsep hukum. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli nline di Indonesia. MetodePenelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis data meliputi bahan primer dan bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan konsumen yang melakukan transaksi E-commerce di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu melihat praktik E-Commerce yang semakin berkembang di Indonesia, tentu menjadi satu kemudahan bagi konsumen dalam membeli suatu produk barang atau jasa. Namun tidak sedikit juga hak-hak konsumen dilanggar, disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang regulasi atau perlindungan hukum bagi konsumen sendiri, sehingga dibutuhkan suatu kajian khusus tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik E-Commerce di Indonesia ","PeriodicalId":442565,"journal":{"name":"Jurnal JURISTIC","volume":"48 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129047171","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Budaya Indonesia 保护印尼文化遗产的国际法

Jurnal JURISTIC Pub Date : 2023-04-30 DOI: 10.56444/jrs.v4i1.3902

Khoiratul Ummah, Lala Anggina Salsabila, Reh Bungana

{"title":"Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Budaya Indonesia","authors":"Khoiratul Ummah, Lala Anggina Salsabila, Reh Bungana","doi":"10.56444/jrs.v4i1.3902","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/jrs.v4i1.3902","url":null,"abstract":"Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan Hukum Warisan Budaya Dalam Perpektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Dengan menggunakan Metode penelitian hukum normatif daan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 sudah secara kentara mendeskripsikan warisan budaya apa saja yang bisa dilindungi sang Undang-Undang hak cipta, misalnya proteksi terhadap warisan budya diatur pada Undang-undang No 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta termasuk warisan budaya angklung termasuknya. Perlindungan hukum Internasional terhadap warisan budaya bangsa indonesia telah diatur baik dalam bentuk gentle law dan hard law, namun dalam kenyataanya masih ada kasus-kasus yang warisan budaya dalam perspektik hukum Internasional, Indonesia mempunyai Undang-undang hak Cipta No 19 Tahun 2002 namum belum ada peraturan pelaksana untuk melindungi tari tradisional. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap suatu permasalahan hukum tertentu khususnya mengenai peraturan warisan budaya bangsa indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan adalah dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sumber-sumber hukum berupa undang-undang, mengumpulkan buku-buku, jurnal dan artikel terkait perlindungan hukum terhadap tari tradisional dalam perspektif hukum internasional.","PeriodicalId":442565,"journal":{"name":"Jurnal JURISTIC","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114528393","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional Yang Religius Berbasis Nilai-Nilai Pancasila 建立以潘卡西拉价值观为基础的宗教刑法体系

Jurnal JURISTIC Pub Date : 2023-04-30 DOI: 10.56444/jrs.v4i1.3912

Natan Prasetyo Utomo

{"title":"Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional Yang Religius Berbasis Nilai-Nilai Pancasila","authors":"Natan Prasetyo Utomo","doi":"10.56444/jrs.v4i1.3912","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/jrs.v4i1.3912","url":null,"abstract":"Sifat sistem hukum nasional tidak sekuler namun mengandung nilai-nilai religius. Hal demikian membawa konsekuensi harus dilakukan penggalian / pengkajian ilmu hukum yang berKetuhanan YME, termasuk “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan YME” harus berdampak pada keadilan yang mendasarkan tuntunan Tuhan dan bukan sekedar berdasarkan Undang-Undang semata. Penelitian ini mengenai pembangunan sistem hukum pidana nasional yang religius berbasis nilai-nilai pancasila dengan permasalahan bagaimana sistem hukum pidana nasional yang bersumber dari Pancasila dan bagaimana pembangunan sistem hukum pidana nasional yang religius berbasis nilai-nilai Pancasila? Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan mendasarkan pada data sekunder yakni teori-teori hukum para pakar yang berasal dari literatur, buku-buku, rujukan internet. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengkajian dan pengembangan yang mendalam mengenai Sistem Hukum Nasional / Ilmu Hukum Nasional Pancasila terutama sila Ke-Tuhanan YME sebaiknya secara terus menerus dilakukan sebagai usaha melakukan pencarian terhadap berbagai alternatif sistem / ilmu hukum yang ada saat ini. Hal demikian dibutuhkan dengan mengingat ilmu dan penerapan penegakan hukum senantiasa dihadapkan pada perkembangan dan tuntutan masyarakat yang memandang penegakan hukum yang masih memprihatinkan dan belum cukup mampu mengatasi permasalahan penegakan hukum dalam masyarakat Indonesia yang religius. Pembangunan Hukum Pidana Nasional yang mengedepankan nilai-nilai religius berbasis nilai-nilai luhur Pancasila dilaksanakan melalui kebijakan hukum pidana atau penal policy yakni sebagai usaha dalam pembentukan hukum pidana yang sejalan dengan norma hukum yang bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila yang berdasarkan pada hukum agama maupun hukum tradisional sehingga dapat diwujudkan kehidupan lahir dan batin yang serasi.","PeriodicalId":442565,"journal":{"name":"Jurnal JURISTIC","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129887417","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENGAWASAN KLIEN PEMASYARAKATAN PADA SAAT ASIMILASI SELAMA COVID-19 客户控制在COVID-19同化期间进行惩教

Jurnal JURISTIC Pub Date : 2022-12-31 DOI: 10.56444/jrs.v3i03.3589

Krismiyarsi Krismiyarsi, Rahadian Adikusuma

引用次数: 0