Semarang Law Review (SLR)最新文献

筛选
英文 中文
RELOCATION FOR FOOD TRADERS IN THE ICE RIVER BETWEEN FLOOD EAST CANAL CITY OF SEMARANG BASED ON SEMARANG CITY PERDA NUMBER 14 YEAR 2011 在冰河东运河城市三宝垄洪水之间的食品贸易商搬迁基于三宝垄城市perda号14年2011
Semarang Law Review (SLR) Pub Date : 2022-04-26 DOI: 10.26623/slr.v3i1.4847
Diah Ayu mulya Wardani, Tri Mulyani, D. Muryati
{"title":"RELOCATION FOR FOOD TRADERS IN THE ICE RIVER BETWEEN FLOOD EAST CANAL CITY OF SEMARANG BASED ON SEMARANG CITY PERDA NUMBER 14 YEAR 2011","authors":"Diah Ayu mulya Wardani, Tri Mulyani, D. Muryati","doi":"10.26623/slr.v3i1.4847","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4847","url":null,"abstract":"The relocation of street vendors needs to be done as an effort to organize in order to create an order. So, in this study, we tried to examine the relocation of street vendors in the Kali Es Riverbank, East Flood Canal, Semarang City based on the Perda of Semarang City Number 14 of 2011, Constraints in relocating for street vendors in Kali Es Riverbank of the East Flood Canal in Semarang City based on the Perda of Semarang City. Number 14 of 2011 and efforts to overcome it. The research methods used include: types of juridical research, sociological, descriptive analysis specifications. The data used is primary data and is supported by secondary data, with qualitative data analysis. The results showed that: Basically, the relocation concept was implemented because in the Kali Es area, along the East Flood Canal River, floods often occur. The relocation of street vendors in the Kali Es area along the East Flood Canal River, Semarang City through 3 procedures, 1) data collection, 2) socialization and 3) providing legal certainty. With the relocation of the street vendors, it aims to overcome the flooding in the city of Semarang. Efforts made by the government in relocating street vendors such as providing a new place for them to sell. The obstacles that arise in the Guidance and Arrangement of Street Vendors (PKL) in the Kali Es area, along the East Flood Canal River, Semarang City, are: First, the low legal awareness of street vendors. Second, Weak Supervision by Semarang City Officials. Third, the relocation of places selling street vendors that are not strategic and adequate. Fourth, the economic factors of street vendors. Meanwhile, the efforts made to overcome the obstacles that arise in the Guidance and Implementation of PKL Arrangement in the Kali Es River Basin, East Flood Canal, Semarang City are: First, Provide counseling and guidance to street vendors and provide circulars and warnings both verbally and in writing to comply. existing and current legal provisions. Second, Improving supervision by conducting regular controls throughout the city of Semarang (justice operation). Third, seek new locations or land for street vendors who have not yet found a place of business. Fourth, provide training and capital assistance for street vendors.","PeriodicalId":442012,"journal":{"name":"Semarang Law Review (SLR)","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129872857","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
KAJIAN HUKUM PERKAWINAN ADAT SESUKU DI MASYARAKAT MINANGKABAU 根据米南卡博人的传统婚姻法
Semarang Law Review (SLR) Pub Date : 2022-04-26 DOI: 10.26623/slr.v3i1.4774
Ria Febria, Rini Heryanti, A. P. Sihotang
{"title":"KAJIAN HUKUM PERKAWINAN ADAT SESUKU DI MASYARAKAT MINANGKABAU","authors":"Ria Febria, Rini Heryanti, A. P. Sihotang","doi":"10.26623/slr.v3i1.4774","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4774","url":null,"abstract":"ABSTRAK Minangkabau adalah salah satu suku budaya yang ada di Indonesia. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu mengambil garis keturunan ibu. Dalam sistem matrilineal masyarakat Minangkabau diharuskan menikahi orang dari luar sukunya. Dalam rumusan masalah akan membahas mengenai pelaksaan perkawinan adat di masyarakat Minangkabau yang sesuai dan tidak melanggar hukum adat setempat, pelaksanaan perkawinan adat sesuku di masyarakat Minangkabau, perkawinan ini merupakan perkawinan yang dilarang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pelaksanaan perkawinan adat di masyarakat Minangkabau dilaksanakan dengan beberapa rangkaian prosesi upacara adat yang melibatkan para tetua dan pemuka adat. Prosesi perkawinan tersebut disebut dengan istilah Baralek. Begitu pula pelaksanaan perkawinan sesuku atau perkawinan yang dilarang adat pun memiliki rangkaian prosesi yang melibatkan para tetua dan pemuka adat karena adanya musyawarah yang dilakukan untuk mencarikan solusi bagi pelaku perkawinan sesuku yang akan dilaksanakan secara adat. Disamping itu akan diterapkannya sanksi kepada si pelaku perkawinan sesuku, sesuai dengan ketentuan adat setempat, seperti dibuang sepanjang adat oleh penghulu suku, dikucilkan oleh masyarakat, membayar denda sesuai kesepakatan bersama.  ","PeriodicalId":442012,"journal":{"name":"Semarang Law Review (SLR)","volume":"61 1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127582847","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
PERAN NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DIDAFTARKAN SECARA ONLINE 在处理网上注册的信托保证书时,信用协议的公证作用
Semarang Law Review (SLR) Pub Date : 2022-04-26 DOI: 10.26623/slr.v3i1.4818
Detra Kusma Atri, Supriyadi Supriyadi, Dhian Indah Astanti
{"title":"PERAN NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DIDAFTARKAN SECARA ONLINE","authors":"Detra Kusma Atri, Supriyadi Supriyadi, Dhian Indah Astanti","doi":"10.26623/slr.v3i1.4818","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4818","url":null,"abstract":"Notaris Sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi dalam pembuatan akta autentik yang merupakan perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perudang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberi kewenangan pada notaris untuk membuat akta autentik untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, peran notaris sangat penting dalam kehidupan hukum sehari-hari di tengah-tengah masyarakat dalam hukum privat atau perjanjian. Berdasarkan hal ini maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) bagaimana peran notaris terhadap kreditur dalam menyelesaikan pendaftaran akta jaminan fidusia yang didaftarkan secara online, 2) apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi notaris dalam menyelesaikan pendaftaran akta jaminan fidusia yang didaftarkan secara online. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis, dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Adapun metode pengumpulan data yang dipakai adalah data primer dan sekunder. Dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa 1) berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pendaftaran jaminan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, bagi pemberi fidusia dan bagi penerima fidusia sehingga dapat memberikan perlindungan hukum, 2) Karena di syaratkan bahwa dalam maksimal 30 hari dari akta notaris nomerin wajib dipasangkan fidusia dan akta bukan dari perjanjian pokok.","PeriodicalId":442012,"journal":{"name":"Semarang Law Review (SLR)","volume":"128 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115963395","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NO. 1794/PDT.G/2018/PA.BMS 分析了万吉马斯宗教法庭判决中关于成就的争议的解决。1794 -哈特利牧师BMS G / 2018 / PA。
Semarang Law Review (SLR) Pub Date : 2020-10-26 DOI: 10.26623/slr.v1i2.2757
Winda Suryaningsih, Dian Septiandani, Efi Yulistyowati
{"title":"ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NO. 1794/PDT.G/2018/PA.BMS","authors":"Winda Suryaningsih, Dian Septiandani, Efi Yulistyowati","doi":"10.26623/slr.v1i2.2757","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/slr.v1i2.2757","url":null,"abstract":"Artikel  ilmiah  ini  membahas  tentang penyelesaian  sengketa  wanprestasi ekonomisyariah dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas: 1794/Pdt.G/2018/PA.Bms, Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, spesifikasipenelitiannya deskripstif analitis. Metode pengumpulan datanya studi kepustakaan dandokumentasi, data tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Dalam artikel   ilmiah       ini       bahwa   putusan   Pengadilan   Agama   Banyumas   Nomor1794/Pdt.G/2018/PA.Bms  sudah sesuai dengan Hukum Islam. Islam menekankan kepadaumatnya agar memenuhi akad-akadnya berdasarkan pada Al-Qur’an Surah Al-Maidah ayat 1. Yang kedua, Pengadilan Agama Banyumas telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, sesuai dengan ajaran Islam dalam Surah Al-Hujurat 9-10. Dan Putusan Pengadilan Agama Banyumas sesuai dengan prinsip keadilan berdasarkan kesepakatan damai tanggal 25 Maret 2019 yang berarti kedua belah pihak menyetujui isi dari kesepakatan tersebut. ","PeriodicalId":442012,"journal":{"name":"Semarang Law Review (SLR)","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116093179","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN BOYOLALI 根据2014年第6条关于博约拉利区村庄的法令,村长在管理村庄资金方面的权力
Semarang Law Review (SLR) Pub Date : 2020-10-26 DOI: 10.26623/slr.v1i2.2762
Jatmiko, A. Nuswantoro, M. Junaidi
{"title":"KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN BOYOLALI","authors":"Jatmiko, A. Nuswantoro, M. Junaidi","doi":"10.26623/slr.v1i2.2762","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/slr.v1i2.2762","url":null,"abstract":"Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membahas dana desa sebagai upaya meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. dana desa di prioritaskan untuk mendanai program kegiatan yang meliputi: Pengentasan masyarakat miskin, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Desa, Infrastruktur Desa, dan Pertanian. Sebagai program pemerintah pusat melakukan pembangunan dimulai dari desa yang di kelola atas kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan guna mewujudkan desa mandiri dan sejahtera. Latar belakang  masalah penelitian ini adalah kewenangan kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa di Kabupaten Boyolali  dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Boyolali dan bagaimana upaya mengatasinya. Tujuan penelitian ini untu mengetahui kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Boyolali dan Mengetahui Kendala-kendala apa saja yang dihadapi kepala desa dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Boyolali serta bagaimana upaya mengatasinya. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif analisis dengan sampel penelitian kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Juwangi. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis data penelitian ini adalah kualitatif. Kewenangan kepala desa di Desa Juwangi dalam pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada pun kendala-kendala yang dihadapi kurangnya kapasitas sumber daya manusia sehingga pengelolaan dana desa di Desa Juwangi Kabupaten Boyolali belum berdasarkan prinsip Good Governance.","PeriodicalId":442012,"journal":{"name":"Semarang Law Review (SLR)","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121307174","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK BERPOLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHT OF PERSONE WITH DISABILITIES
Semarang Law Review (SLR) Pub Date : 2020-10-26 DOI: 10.26623/slr.v1i2.2760
Alfredo Bagaskara Emola, Subaidah Ratna Juita, Sukimin
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK BERPOLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHT OF PERSONE WITH DISABILITIES","authors":"Alfredo Bagaskara Emola, Subaidah Ratna Juita, Sukimin","doi":"10.26623/slr.v1i2.2760","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/slr.v1i2.2760","url":null,"abstract":"Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang melekat pada kemanusiaannya.  Dengan  keyakinan  akan  kuasa  Tuhan  sebagai  Pencipta,  kondisidisabilitas yang dialami sebagian anak manusia adalah fakta Ilahi. Jenis penelitian yuridis normatif/doktrinal yaitu memberikan penjelasan sistematis atau aturan yang mengatursuatu  kategori  hukum  tertentu.  Spesifikasi  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalahdeskriptif analisis, dengan metode pengumpulan data menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tujuan dari International Convention on the Right of Person with Disabilities (CRPD) tertuang pada Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons  With  Disabilities  untuk  memajukan,  melindungi  dan  menjamin  penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang  disabilitas,  dan  untuk  meningkatkan  penghormatan  atas  martabat  yang melekat pada mereka. Langkah atau program yang dilakukan pemerintah maupun  KPU dalam pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas ; (a) Pemetaan (Mapping) wilayah dengan memetakan perkecamatan untuk mempermudah proses pengumpulan data serta untuk mendapatkan data yang lebih akurat dari tiap-tiap wilayah, (b) Pendataan yang sama  Proses  pendataan  yang  dilakukan  pihak  penyelenggara  kepada  penyandang disabilitas terkesan sama seperti pendataan yang dilakukan kepada masyarakat pada umumnya.","PeriodicalId":442012,"journal":{"name":"Semarang Law Review (SLR)","volume":"53 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122018640","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN ASAS CONTRIUS ACTUS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Semarang Law Review (SLR) Pub Date : 2020-06-11 DOI: 10.26623/slr.v1i1.2351
Sidik Kahono, M. Junaidi, A. H. Nuswanto
{"title":"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN ASAS CONTRIUS ACTUS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN","authors":"Sidik Kahono, M. Junaidi, A. H. Nuswanto","doi":"10.26623/slr.v1i1.2351","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/slr.v1i1.2351","url":null,"abstract":"Organisasi kemasyarakatan merupakan wujud dari sistem negara hukum yang menjunjung nilai-nilai demokrasi. Dasar hukum hadirnya organisasi kemasyarakaan di Indonesia adalah Undang– Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor  2  Tahun  2017 tentang Perubahan  Atas  Undang–Undang Nomor  17 Tahun  2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Di dalam Undang-Undang Ormas yang baru ini telah diterapkan asas contrarius actus yang meniadakan prosedur peradilan dalam pembubaran ormas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas contrarius actus dalam pembubaran ormas di tinjau dari negara hukum.Jenis penelitian adalah yuridis normatif, spekfikasi penelitian mengunakan deskriftif analitis, dan metode analisis data yang di gunakan ialah analisis kualitatif. Metode penelitian tersebut disusun sebagai metode untuk merumuskan hasil penelitian.Dalam penelitian menunjukan bahwa penerapan asas contrarius actus bukan hanya terdapat di dalam Undang–Undang organisasi kemasyarakatan yang baru, secara prinsipal di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Karena Undang-Undang ormas yang baru telah menerapkan asas contrarius  actus  yang dimana  pemerintah  secara wewenang dapat  membubarkan  ormas  yang di anggap bertentangan dengan pancasila dan UUD Tahun 1945 tanpa di sertai adanya due process of law. Jika diterapkan akan bertentangan dengan konsep sebuah Negara hukum.","PeriodicalId":442012,"journal":{"name":"Semarang Law Review (SLR)","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127826968","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM KAITANNYA DENGAN PENCEMARAN LIMBAH PABRIK TEPUNG TAPIOKA DI KABUPATEN PATI 淀粉区木薯淀粉污染工厂的行政制裁
Semarang Law Review (SLR) Pub Date : 2020-06-11 DOI: 10.26623/slr.v1i1.2347
D. Wulandari, D. Muryati, Agus Saiful Abib
{"title":"PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM KAITANNYA DENGAN PENCEMARAN LIMBAH PABRIK TEPUNG TAPIOKA DI KABUPATEN PATI","authors":"D. Wulandari, D. Muryati, Agus Saiful Abib","doi":"10.26623/slr.v1i1.2347","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/slr.v1i1.2347","url":null,"abstract":"Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui penegakan sanksi administrasi dalam kaitannya dengan pencemaran limbah pabrik tepung tapioka di Kabupaten Pati, dan faktor yang menghambat penegakan sanksi administrasi serta upaya yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  tersebut.  Adapun  jenis  penelitian  adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, metode penentuan sampel  adalah  purposive  sampling,  metode  pengumpulan  data  adalah  bahan  hukum primer dan metode analisis data, menggunakan dengan metode kualitatif. Selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi ini. Sanksi yang diberikan berupa teguran tertulis, pencabutan izin, pemberhentian sementara untuk yang melanggar akibat pembuangan limbah.  Tidak  ada  hambatan  dalam  menegakkan  sanksi  administrasi.  Pihak  desa Sidomukti memberikan bantuan dengan iuran uang Rp 250.000,- per tahun dan per home industry, untuk biaya pengerukan limbah yang berada di daerah pesisir pantai. Setiap home industry disarankan agar membuat IPAL untuk mengolah sisa limbah tapioka.","PeriodicalId":442012,"journal":{"name":"Semarang Law Review (SLR)","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121577161","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TENTANG PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING) 《身体羞辱法》的刑事配方政策
Semarang Law Review (SLR) Pub Date : 2020-06-11 DOI: 10.26623/slr.v1i1.2352
S. Shafa, Subaidah Ratna Juita, Muhammad Iftar Aryaputra
{"title":"KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TENTANG PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING)","authors":"S. Shafa, Subaidah Ratna Juita, Muhammad Iftar Aryaputra","doi":"10.26623/slr.v1i1.2352","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/slr.v1i1.2352","url":null,"abstract":"Pada era sekarang media sosial sudah sangat berkembang pesat sehingga banyak orang yang dengan mudahnya mengomentari orang lain lewat media sosial. Komentar yang dilontarkan pun seringkali komentar negatif, seseorang memberikan komentar negatif kepada orang lain tanpa memikirkan   bagaimana   kondisi   seseorang   tersebut.   Zaman   sekarang   sering   terjadi   tindakan penghinaan  citra  tubuh  (body  shaming).  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  berkaitan  dengan kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (body shaming) saat ini dan kebijakan  formulasi  hukum  pidana  tentang  penghinaan  citra  tubuh  (body  shaming)  di  masa mendatang.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analitis kualitatif,  dengan  pendekatan  perundang-undangan.  Jenis  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  data sekunder. Kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (body shaming) saat ini yaitu untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan tindakan penghinaan citra tubuh (body shaming) dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat 1 UU ITE. Di masa mendatang dapat dilakukan dengan cara melihat Pasal 439 dan Pasal 442 RKUHP untuk ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penghinaan citra tubuh (body shaming). ","PeriodicalId":442012,"journal":{"name":"Semarang Law Review (SLR)","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116930704","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGAN LISTRIK DI PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA AREA SEMARANG RAYON SEMARANG SELATAN BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 根据1999年《消费者保护法》第8条,PT. PLN (PERSERO)电力客户的法律保护爪哇岛中部和日惹地区三宝垄人畜三宝南地
Semarang Law Review (SLR) Pub Date : 2020-06-11 DOI: 10.26623/slr.v1i1.2349
Pramudhita Kusuma Wardani, B. Heryanti, Dharu Triasih
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGAN LISTRIK DI PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA AREA SEMARANG RAYON SEMARANG SELATAN BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN","authors":"Pramudhita Kusuma Wardani, B. Heryanti, Dharu Triasih","doi":"10.26623/slr.v1i1.2349","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/slr.v1i1.2349","url":null,"abstract":"Pada   dasarnya   energi   listrik   merupakan   sesuatu   kebutuhan   yang   sangat dibutuhkan oleh semua manusia. Dengan adanya energi listrik, kegiatan manusia sehari- hari dapat dilaksanakan dengan mudah, nyaman dan tidak terganggu Permasalahan penelitian ini adalah: Perlindungan Hukum Pelanggan Listrik di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Area Semarang Rayon Semarang Selatan berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,kendala dalam Perlindungan hukum Bagi pelanggan listrik di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Area Semarang Rayon Semarang Selatan, Upaya yang dilakukan oleh  PT.PLN  (Persero)Distribusi  Jawa  Tengah  dan  D.I.Yogyakarta  Area  Semarang Rayon Semarang Selatan dalam menangani kendala tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosioslogis dengan pendekatan penelitian pustaka dan wawancara,dan   surve   lapangan.   Hasil   Penelitian   Perlindungan   Hukum   Terhadap Pelanggan Listrik di PT. PLN (Persero) banyak memberikan perlindungan hukum bagi pelanggan PT.PLN dalam memberikan informasi dan penjelasan mengenai barang atau jasa.Kendala  yang  timbul  dalam  gangguan  tersebut  telah  mengakibatkan  terjadinya padam pada beberapa daerah yaitu Semarang,Ungaran,danKaliwungu.Upaya yang dilakukan dalam menangani kendala adalah Upaya  dalam menghadapi pelanggan dalam keluhan pelanggan yang tertinggi adalah masalah keakuratan pembacaan meter, dalam, hal ini PT.PLN diharapkan penanganannya dengan menerima Sumber Daya Manusia yang ahli dalam bidangnya.","PeriodicalId":442012,"journal":{"name":"Semarang Law Review (SLR)","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125095828","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信
小红书