Journal of Governance Innovation最新文献

{"title":"IMPLEMENTASI AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) SEBAGAI PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG","authors":"Agies Nina Pramestarivia, Iradhat Taqwa Sahidi","doi":"10.36636/jogiv.v4i2.1587","DOIUrl":"https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i2.1587","url":null,"abstract":"The growth of cities and the movement of people who have experienced very rapid development is aimed at an increasing population, increasing income and increasing workforce. This raises the demand for transportation to increase so that it requires solutions to meet the conditions that occur in safe and orderly traffic. One form of solution in improving services on the transportation system is the presence of ATCS. The purpose of this study is to determine the implementation of the Area Traffic Control System (ATCS) as a public service at the Malang city transportation service. The theory used in this research is the implementation of policies according to George Edward III which there are 4 factors that influence the success or failure of policy implementation. This study used descriptive qualitative method. Data collection was done by means of interviews, observations, and documentation, then the data were analyzed by data collection procedures, data reduction and drawing conclusions. The results of this study indicate that the ATCS solution provided by the Malang City Transportation Service has been running well as evidence that the application of ATCS can reduce the level of accidents and congestion that occurs in traffic. ","PeriodicalId":386450,"journal":{"name":"Journal of Governance Innovation","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124247339","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) KABUPATEN MALANG DALAM REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021","authors":"Refandi Slamet Wibowo, Dewi Ambarwati","doi":"10.36636/jogiv.v4i2.1301","DOIUrl":"https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i2.1301","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji tentang peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang (DPMD) dalam realisasi penggunan dana desa tahun anggaran 2021 di Kabupaten Malang. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Setiap desa memiliki besaran jumlah dana desa yang beragam sehingga perlu dilaksanakan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana peran DPMD untuk mengoptimalkan realisasi penggunaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Desa Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi literatur. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Malang Dalam Realisasi Pengunaa Dana Desa adalah berperan. Hal ini dibuktikan dengan hasil data yang penulis paparkan bahwa terdapat 26 dari 33 kecamatan yang telah mengirimkan lembar konfirmasi penerimaan Dana Desa. Itu artinya hanya ada 7 kecamatan yang belum mengirimkan lembar konfirmasi.","PeriodicalId":386450,"journal":{"name":"Journal of Governance Innovation","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114755532","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN MALANG DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TAHUN 2020","authors":"Nurul Hasanah, M. Imron","doi":"10.36636/jogiv.v4i2.1627","DOIUrl":"https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i2.1627","url":null,"abstract":"Tujuan pembangunan daerah adalah membangun masyarakat yang sejahtera. Perencanaan yang baik yang mengarah pada kesamaan visi dan mampu mempertimbangkan kepentingan masyarakat, dunia usaha, dan pelaku pembangunan yang terlibat akan membantu proses pembangunan. Tergantung pada pola pikir dan kemampuan lembaga atau organisasi lain yang bergantung pada pemerintah, CSR (Corporate Social Responsibility) akan memberikan efek yang menguntungkan bagi masyarakat. Kedudukan pemerintah dan pemilik kekuasaan untuk mengatur atau pengatur, serta sebagai pengelola dan penanggung jawab pembangunan, pemimpin, pemrakarsa, atau dinamisator pembangunan, saling berkaitan erat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Malang sebagai penghubung antara dunia usaha dengan masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen dalam penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan BAPPEDA tidak berbanding terbalik dengan peran pemain lain (perusahaan).Kata kunci: Implementasi, CSR, Peran BAPPEDATujuan pembangunan daerah adalah membangun masyarakat yang sejahtera. Perencanaan yang baik yang mengarah pada kesamaan visi dan mampu mempertimbangkan kepentingan masyarakat, dunia usaha, dan pelaku pembangunan yang terlibat akan membantu proses pembangunan. Tergantung pada pola pikir dan kemampuan lembaga atau organisasi lain yang bergantung pada pemerintah, CSR (Corporate Social Responsibility) akan memberikan efek yang menguntungkan bagi masyarakat. Kedudukan pemerintah dan pemilik kekuasaan untuk mengatur atau pengatur, serta sebagai pengelola dan penanggung jawab pembangunan, pemimpin, pemrakarsa, atau dinamisator pembangunan, saling berkaitan erat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Malang sebagai penghubung antara dunia usaha dengan masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen dalam penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan BAPPEDA tidak berbanding terbalik dengan peran pemain lain (perusahaan).Kata kunci: Implementasi, CSR, Peran BAPPEDA","PeriodicalId":386450,"journal":{"name":"Journal of Governance Innovation","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127374562","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS LARANGAN RANGKAP JABATAN MENTERI DALAM PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG -UNDANG PASAL 23 NOMOR 39 TAHUN 2008","authors":"Fadila Muajaba Kasanah, Dian Suluh Kusuma dewi","doi":"10.36636/jogiv.v4i2.1496","DOIUrl":"https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i2.1496","url":null,"abstract":"Currently, Indonesia is experiencing a polemic about the existence of multiple positions by ministers in the head of a political party. In this case, a big problem arises, one of which is the abuse of power. The purpose of this research is to analyze and examine more deeply about the prohibition of concurrent ministerial positions in political parties based on Law article 23 Number 39 of 2008. The research method used by the author is library research. The purpose of this research method is to examine the object of discussion in the form of written sources in order to obtain clear data and facts by relying on various literatures that have a close relationship with the object of discussion in this study. As for this research, the researcher uses the Statute Approach. By using this legal approach, of course, Article 23 Number 39 of 2008 concerning Concurrent Ministerial Positions in Political Parties will be reviewed in order to be used as a barometer in order to provide justification for the object being studied by researchers regarding Concurrent Ministerial Positions in Political Parties. The results of this study are according to Law Article 23 Number 39 of 2008 the State Ministry discusses the prohibition of concurrent positions. However, in the implementation of Law Article 23 Number 39 of 2008 there are actually multiple interpretations of the existence of the law. In order to avoid multiple interpretations, it is necessary to give firmness. The government should review the law again, and then make improvements to the State Ministry Law. \u0000Keywords: Minister; Double job; Political parties","PeriodicalId":386450,"journal":{"name":"Journal of Governance Innovation","volume":"66 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121375827","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENERAPAN INOVASI ADUH BRA (ADMINISTRASI HURUF BRAILLE) DALAM UPAYA PENINGKATAN KEMUDAHAN PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENYANDANG TUNA NETRA TAHUN 2022 DI DISPENDUKCAPIL KOTA MALANG","authors":"Azka Firda Wiladiyah, Sukma Ayu Putri","doi":"10.36636/jogiv.v4i2.1694","DOIUrl":"https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i2.1694","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan inovasi ADUH BRA (administrasi huruf braille) dalam upaya peningkatan kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi penyandang tuna netra tahun 2022. Penelitian ini dirancang sebagai jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk mengungkap beberapa faktor terkait penerapan inovasi ADUH BRA bagi penyandang tuna netra. Obyek penelitian ini adalah inovasi ADUH BRA  yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Pemerintah sebagai aparatur pelayan publik memiliki peran penting dalam mengembangan sistem pelayanan yang berkualitas dalam memenuhi tuntutan publik yang semakin meningkat. Dispendukcapil sebagai pelayanan publik harus memberikan pelayanan yang sesuai dengan kondisi serta harapan dari masyarakat. Keberadaan penyandang tuna netra di Kota Malang membuat Dispendukcapil Kota Malang ingin memberikan pelayanan yang sesuai dengan kondisi keadaan masyarakatnya. Maka dari itu muncullah inovasi ADUH BRA  ini yang diluncurkan oleh Dispendukcapil Kota Malang, dengan tujuan membantu dan mempermudah masyarakat disabilitas terutama penyandang tuna netra agar bisa mengetahui dan membaca dokumen kependudukannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain lagi. Melalui ADUH BRA ini masyarakat penyandang disabilitas khususnya tuna netra, diberi kemudahan dengan adanya data kependudukan yang bisa dibaca melalui huruf braille. Inovasi ADUH BRA tidak hanya fokus pada satu proses pengurusan dokumen kependudukan saja, tetapi semua dokumen kependudukan. Dispendukcapil memiliki data penyandang tuna netra se Kota Malang, namun dari data tersebut semuanya penyandang tuna netra sudah melakukan pelayanan mengenai dokumen huruf braille","PeriodicalId":386450,"journal":{"name":"Journal of Governance Innovation","volume":"226 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130808101","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Ngawi","authors":"Abdul Fatah Fanani","doi":"10.36636/jogiv.v4i1.1242","DOIUrl":"https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i1.1242","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan dana desa dalam menanggulangi dampak pandemi civid-19 di tingkat desa. Salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk menanggulangi keadaan darurat dan mendesak khususnya pandemi covid-19. \u0000Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. Sampel diambil secara purposif dengan mengambil sampel awal kepala desa Ringinanom sebagai key informan, dan selanjutnya sampel diambil mengikuti metode snowball sampling.Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam (dept interview), observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). \u0000Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana desa dalam menanggulangi dampak pandemi covid-19 di desa Ringinanom berjalan sesuai ketentuan. Alokasi anggaran dana desa sebesar minimal 8% direalisasikan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. \u0000Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah desa dan masyarakat telah melaksanakan kegiatan penanggulangan dampak pandemi covid-19 di desa dengan dukungan dari anggaran dana desa yang bersumber dari APBN.","PeriodicalId":386450,"journal":{"name":"Journal of Governance Innovation","volume":"98 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126896824","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pemetaan Potensi Desa Sebagai Bentuk Rancangan Membangun Desa Mandiri (Studi Pada Desa Jatirejoyoso Kabupaten Malang)","authors":"Moh Royan Hadaf","doi":"10.36636/jogiv.v4i1.1162","DOIUrl":"https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i1.1162","url":null,"abstract":"Desa merupakan salah satu tempat yang dipergunakan untuk mengetahui setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti permasalahan ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan. Permasalahan tersebut tidak bisa lepas dari potensi desa baik itu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tanpa adanya pemetaan dan pengelolaan potensi desa secara maksimal dapat mempengaruhi tercapainya desa mandiri. Pemetaan potensi desa merupakan penentu yang digunakan untuk mengetahui segala sesuatu terkait sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pemetaan potensi desa juga dapat menentukan permasalahan yang terjadi terhadap masyarakat desa. Sehingga diperlukan pemetaan potensi sumber daya untuk mempermudah kinerja pemerintah desa dan kehidupan masyarakat desa menjadi lebih stabil. Untuk merealisasikan hal tersebut perlu adanya program kerja desa serta merealisasikan program kerja desa tersebut. Dalam penelitian ini obyek yang digunakan untuk pengamatan yaitu Desa Jatirejoyoso Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Desa jatirejoyoso merupakan salah satu desa berkembang di kecamatan kepanjen. Adapun untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.","PeriodicalId":386450,"journal":{"name":"Journal of Governance Innovation","volume":"23 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"113980400","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PRAKTIK IJON POLITIK PADA KASUS KORUPSI KEPALA DAERAH; STUDI KASUS KORUPSI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENDIDIKAN","authors":"Nursasi Ata","doi":"10.36636/jogiv.v4i1.1187","DOIUrl":"https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i1.1187","url":null,"abstract":"Reformasi telah membawa perubahan signifikan terhadap tatanan social ekonomi dan politik. Salah satu wujudnya adalah diberlakukannya desentralisasi sebagai sistem peralihan kekuasaan dari pusat ke daerah. Selain untuk mendorong percepatan demokrtaisasi di daerah, desentralisasi juga diyakini dapat memperkecil praktik korupsi. Akan tetapi, pada praktiknya desentralisasi justru membuka kera kembali terbentuknya aliansi kekuasaan korup antara elit politik dan elit ekonomi secara massif. terutama korupsi kepala daerah yang berhubungan erat dengan praktik transaksional diantara para elit melalui ijon politik. Salah satunya adalah kasus korupsi mantan Bupati malang, Jawa Timur. Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan bentuk dan model relasi ijon yang dioperasikan dalam pemerintahan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Malang dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan ijon politik dalam kasus korupsi mantan Bupati malang adalah pemberian kontrak proyek. Sementara model ijonnya berupa korupsi politik dan plitik informal guna melanggengkan praktiknya secara berkelanjutan.","PeriodicalId":386450,"journal":{"name":"Journal of Governance Innovation","volume":"146 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115910096","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Strategi Keberhasilan E-Government di Kabupaten Bojonegoro","authors":"T. Taufik, Sarah Wijayanti Sarah, Yusuf Yusuf","doi":"10.36636/jogiv.v4i1.1116","DOIUrl":"https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i1.1116","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor keberhasilan implementasi E-Government di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Metode penelitian menggunaan pendekatan Literature riview dengan metode deskriptif secara kualitatif. Penelitian dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama, memberikan evaluasi situs website pemerintahan Kabuapten Bojonegoro terhadap implementasi website pelayanan e-government dengan berdasarkan aspek penilaian Transparansi, Layanan, Efisiensi, Ekonomi, Aspirasi Tampilan, dan Update. Tahap kedua yaitu memberikan evaluasi menggunakan pendekatan literatur penelitian sebelumnya yaitu ada empat fase yang diusulkan oleh World Bank yakni Presence (kehadiran), Interaction (interaksi), Transaction (transaksi), dan Transformation (transformasi). Tahap ketiga yaitu melakukan analisa terhadap tahap satu dan tahap dua dengan menggunakan metode analisis SWOT. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa layanan e-government selama ini masih belum berjalan dengan maksimal. Temuan penelitian ini dapat dikembangkan lebih luas lagi dengan menggunakan berbagai metode yang memungkinkan sasaran penelitian dapat di \"potret\" secara lebih akurat, misalnya teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion atau yang lain.","PeriodicalId":386450,"journal":{"name":"Journal of Governance Innovation","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127369079","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"DIFFUSION OF INNOVATION APPLICATION COMPLAINT ONLINE COMMUNITY APEKESAH IN BATAM CITY IN 2020 (STUDY IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND INFORMATICS BATAM)","authors":"Zukhrufi Syasdawita","doi":"10.36636/jogiv.v4i1.686","DOIUrl":"https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i1.686","url":null,"abstract":"ABSTRAKAplikasi Apekesah merupakan sebuah aplikasi pengaduan online masyarakat yang digagas olehPemerintah Kota Batam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam pada tahun 2017.Berdasarkan data dari Ombudsman RI, instansi yang paling banyak mendapatkan laporan terkait masalahpelayanan publik di Indonesia adalah pemerintah daerah yakni sebesar 681 laporan. Oleh karena itu,pemerintah daerah harus melakukan pembenahan terutama dalam hal bidang pelayanan publik. Salahsatu, pemerintah daerah yang melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik adalah Kota Batam.Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika membuat gagasan berupa inovasipengaduan online yang diberi nama Apekesah. Inovasi tersebut menjadi salah satu cara yang ingindilakukan pemerintah agar dapat menampung aduan dan keluhan masyarakat Kota Batam. Berdasarkandata yang diperoleh dari Obudsman Perwakilan Kepulauan Riau, dari 6 kabupaten/kota yang ada diKepulauan Riau, pada tahun 2017 Kota Batam menempati urutan pertama sebagai Kota yang palingbanyak mendapatkan aduan dari masyarakat yaitu sebesar 129 laporan. Tujuan dari penelitian ini untukmelihat bagaimana difusi inovasi aplikasi apekesah pada masyarakat Kota Batam. Metode Penelitianyang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data primer dan sekundermelalui wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teori Difusi Inovasimilik Everett M. Rogers dan Floyd Shoemaker dengan menganalisis 4 indikator utama yaitu inovasi;jangka waktu; anggota sistem sosial dan saluran komunikasi. Hasil dari penelitian ini, aplikasi apekesahbelum secara keseluruhan telah memenuhi indikator dari difusi inovasi khususnya indikator inovasi yaitukerumitan. Serta dalam penelitian ini, diperoleh hasil perbedaan jangka waktu masyarakat Kota Batamdalam mengadopsi aplikasi apekesah yang dapat dilihat perbedaannya bedasarkan tipe anggota sosial dansaluran komunikasi yang digunakan Dinas Komunikasi Kota Batam dengan media massa maupuninterpersonal. \u0000Kata kunci: Aplikasi Pengaduan Online Apekesah, Penyebaran/difusi, Kota Batam","PeriodicalId":386450,"journal":{"name":"Journal of Governance Innovation","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128509578","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}