Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum最新文献

{"title":"Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Cerai Talak","authors":"Achmad Safiudin, Nimatun Nashukha, Ednick Alfarizi, A. M. I. F. Nasada, M. Ridwan","doi":"10.15642/mal.v3i1.122","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.122","url":null,"abstract":"Abstract: Divorce is something that should be avoided in marriage.  However, if there are problems in the household that cannot be resolved then divorce is the best solution by filing for divorce or divorce to the Religious Court.  This article discusses the decision of the Madiun District Religious Court Number 1092/Pdt.G/2021/PA. Kab.Mn about divorce. The method used in this verdict analysis research is a normative legal method and uses an invitation-to-ceiling approach. In his ruling, the judge granted the petitioner's divorce application based on the provisions of Article 19 letter (F) of Government Regulation No. 9 of 1975 jo. Article 116 letter (F) Compilation of Islamic Law, namely the existence of disputes and continuous quarrels, there is no longer any hope of getting back together and has separated residences for quite a long time. In Islamic law, the decision is appropriate because the purpose of marriage is to foster a sakinah family, mawaddah wa rahmah. If there is no peace in the family, divorce is allowed.  Advice for the Religious Court that accepts this case, is to always provide justice in accordance with the law and legal certainty that applies.\u0000Keywords: Divorce, Judge's Decision, Compilation of Islamic Law\u0000Abstrak: Perceraian merupakan hal yang harus dihindari dalam suatu pernikahan. Namun, jika terjadi masalah dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan maka perceraian merupakan solusi yang terbaik dengan mengajukan cerai talak atau cerai gugat ke Pengadilan Agama. Artikel ini membahas mengenai putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1092/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn mengenai cerai talak. Metode yang digunakan dalam penelitian analisis putusan ini yaitu metode hukum normatif dan juga menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam putusannya, hakim mengabulkan permohonan cerai talak pemohon dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun dan telah berpisah tempat tinggal cukup lama. Dalam hukum Islam, keputusan tersebut sudah sesuai  karena tujuan perkawinan adalah membina keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Jika sudah tidak ada kedamaian dalam keluarga maka perceraian merupakan hal yang diperbolehkan. Saran untuk Pengadilan Agama yang menerima perkara ini, agar tetap selalu memberikan suatu keadilan yang sesuai dengan undang-undang dan kepastian hukum yang berlaku.\u0000Kata Kunci: Cerai Talak, Putusan Hakim, Kompilasi Hukum Islam","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122414036","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perceraian akibat Perselisihan dan Pertengkaran perspektif Hukum Islam","authors":"Dewi Khurin'In, Miftahul Muta'alimin, Akmal Maulana, Nur Lailatul Musyafa’ah","doi":"10.15642/mal.v3i1.114","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.114","url":null,"abstract":"Abstract: Divorce is often caused by quarrels and disputes.  This article is about divorce due to conflicts and arguments in one couple in Wates Tanjung Village, Wringinanom District, Gresik Regency. This paper is a field and qualitative research by describing the data obtained using a deductive mindset. Primary data is obtained from interviews with divorcees, while secondary information is obtained from laws and regulations, books, thesis, and journals related to divorce cases. The results concluded that the divorce between Fikri and Andin originating from  Wates Tanjung desa was due to economic factors, infidelity and violence.  In this case, the husband cannot fulfil his obligation to make a living, like getting drunk, cheating, and hitting his wife.  This act caused continuous quarrels in the family, so the wife sued the husband's divorce to the Religious Court.  Under Islamic law, the divorce of the two couples does not violate Islamic law for their divorce by the Compilation of Islamic Law and marriage law. Divorce is done to avoid greater danger as the rules of dar' al-mafasid muqaddam ala jalb al-mashalih.\u0000Keywords: Divorce, economics, violence, quarrels, Islamic law.\u0000Abstrak: Perceraian sering disebabkan karena adanya pertengkaran dan perselisihan. Tulisan ini membahas tentang Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi pada satu pasangan di Desa Wates Tanjung Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Tulisan ini merupakan penelitian lapangan dan kualitatif dengan menjabarkan data-data yang diperoleh dengan menggunakan pola pikir deduktif. Data primer didapat dari hasil wawancara dengan pelaku perceraian, sedangkan data sekunder didapat dari Peraturan perundang-undangan, buku, skripsi, maupun jurnal yang berkaitan dengan kasus perceraian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa  perceraian yang terjadi antara Fikri dan Andin yang berasal dari  desa Wates Tanjung adalah karena faktor ekonomi, perselingkuhan dan kekerasan. Dalam kasus ini suami tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberi nafkah, suka mabuk-mabukan, berselingkuh, dan memukul istrinya. Perbuatan tersebut mennyebabkan pertengkaran terus menerus dalam keluarga, sehingga istri menggugat cerai suami ke Pengadilan Agama. Berdasarkan hukum Islam, perceraian kedua pasangan tersebut tidak melanggar hukum Islam karena alasan perceraiannya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan. Perceraian dilakukan untuk menghindari bahaya yang lebih besar sebagaimana kaidah dar’ al-mafasid muqaddam ala jalb al-mashalih.\u0000Kata kunci: Perceraian, ekonomi, kekerasan, pertengkaran, hukum Islam.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134570363","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perkawinan Sirri Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia","authors":"Muhammad Yunus Hidayatullah, Ahmad Zainal Abidin, M. Ramadhani, Mega Ayu Ningtyas","doi":"10.15642/mal.v3i1.117","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.117","url":null,"abstract":"Abstract: The Indonesian government requires its married citizens to record their marriages. But many citizens who are still married do not perform the marriage ceremony known as sirri marriage (secret marriage). The Indonesian Ulema Council issued fatwa No. 10 of 2008 on Marriage under The Hands. This study studied sirri marriage according to MUI fatwa. This research is normative juridical research and is descriptive-analytical using qualitative approach methods. The data source used is primary data in the form of MUI Fatwa while secondary sources are in the form of books or journal articles that support this research data. The data obtained is then organized, edited, and analyzed through deductive analogies. The results of the study concluded that Fatwa MUI Number 10 of 2008 concerning Marriage Under the Hand states that the law of sirri marriage or marriage under the hands of the law is valid while the marriage has qualified and got along well.  However, MUI also provides further information if the marriage sirri can cause harm in the future then the marriage should be recorded to the competent authorities.\u0000Keywords: Nikah sirri, MUI, fatwa, Islamic law\u0000Abstrak: Pemerintah Indonesia mewajibkan warganya yang menikah agar mencatat pernikahannya. Namun banyak warga yang masih yang menikah tidak melakukan pentatan nikah yang dikenal dengan nikah sirri. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan. Penelitian ini mengkaji tentang Pernikahan Sirri Menurut Fatwa MUI. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni data primer berupa Fatwa MUI sedangkan sumber sekunder berupa buku atau artikel jurnal yang mendukung data penelitian ini. Data yang didapat kemudian diatur, disunting dan dianalisis melalui analogi deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan menyatakan bahwa hukum dari nikah sirri atau nikah di bawah tangan hukumnya sah selagi pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Akan tetapi MUI juga memberikan keterangan lebih lanjut apabila pernikahan sirri tersebut dapat menimbulkan kemudharatan ke depannya maka hendaknya pernikahan tersebut dicatatkan kepada instansi yang berwenang.\u0000Kata kunci: Nikah sirri, MUI, fatwa, hukum Islam.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"27 10","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114029445","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Wasiat Wajibah bagi Anak Adopsi untuk Mendapat Harta Waris","authors":"Mila Yuniarsih, Hasyim Muzakki A. W., Ika Viona Nur ’Aini, Zainatul Ilmiyah","doi":"10.15642/mal.v3i1.119","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.119","url":null,"abstract":"Abstract: In Islamic Law, Adopted children are different from biological children in the division of inheritance. The biological child is entitled to an inheritance, while the adopted child is not an heir, so he not is entitled to an inheritance. However, he is entitled to a maximum of 1/3 of the inheritance through a mandatory will. This becomes a question, what happens when parents want to give inheritance to their adopted children. This research discusses the mandatory will for adopted children to get inheritance by analyzing the Palembang Religious Court Decision No. 35/Pdt.G/2018/PTA. This research is a type of literature research. The nature of his research is descriptively analytical, using a qualitative approach. The primary data source used is the Palembang Religious Court Decision No. 35/Pdt.G/2018/PTA. Plg while secondary data in the form of books and journal articles. The collected data is then organized, edited and analyzed through deductive analogies. The results of the study yielded two conclusions. First, in Court Decision No. 35/Pdt.G/2018/PTA. PLg, the judge granted inheritance rights to adopted children through compulsory wills under article 209 of the Compilation of Islamic Law and the benefit of adopted children. Because both parents have died, the adopted child gets 1/6 of each adoptive parent so that it does not exceed 1/3 of the inheritance.  Second, from the Islamic law perspective, Court Decision No. 35/Pdt.G/2018/PTA. PLg on the will of the obligatory has been in accordance with Islamic law.\u0000Keywords: Adoption, compulsory wills, inheritance, Islamic law.\u0000 \u0000Abstrak: Dalam Hukum Islam, status anak angkat berbeda dengan anak kandung dalam pembagian warisan. Anak kandung berhak mendapat warisan, sedangkan anak angkat ia bukan ahli waris sehinggat tidak berhak mendapat warisan. Hal ini menjadi pertanyaan, bagaimana ketika orang tua ingin memberikan peninggalan kepada anak angkat. Penelitian ini membahas tentang wasiat wajibah bagi anak angkat untuk mendapat harta waris dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA. Penelitian ini berjenis penelitian pustaka. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang digunakan yakni Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA. Plg  sedangkan data sekunder berupa buku dan artikel jurnal. Data yang terkumpul kemudian diatur, disunting dan dianalisis melalui analogi deduktif. Hasil penelitian menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 35/Pdt.G/2018/PTA.PLg, hakim memberikan hak waris pada anak adopsi melalui wasiat wajibah berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan kemaslahatan anak adopsi. Karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka anak angkat mendapat 1/6 dari masing-masing orang tua angkat sehingga tidak melebihi 1/3 harta waris. Kedua, ditinjau dari hukum Islam Putusan Pengadilan No. 35/Pdt.G/2018/PTA.PLg tentang wasiat","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126569601","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kehendak Perempuan dalam Memilih Calon Suami perspektih Hukum Perkawinan","authors":"Aminatus Zuhria, Ayfa Fayzayil Enri Auni, Iklilah Dian Isnaini","doi":"10.15642/mal.v2i6.112","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i6.112","url":null,"abstract":"Abstract: In marriage, a woman has the right to choose her partner as a man. But in reality, many women do not have the right to choose their partners, as happened in Dusun Kopang, Village Karang Gayam, Blega, Bangkalan, Madura. This research discusses women's will in choosing a husband-to-be from the perspective of marriage law. This research is field research with qualitative approach methods. The data sources used are primary and secondary data. Data collection is done with interviews and documentation. The collected data is then presented and analyzed deductively to produce a conclusion. The study concluded three reasons behind the lack of women's will in choosing a potential partner: First, parents worry that their child is plunged into promiscuity. Second, economic reasons, and third, the bride-to-be wants to appreciate or make both parents happy, agreeing to the choices of both parents. In Indonesian marriage law, a woman has the right to determine her future husband as a man can choose his future wife. In Article 16 paragraph 2 compilation of Islamic law and Article 6 paragraph 1 of Law No. 1 of 1974, it is explained that the marriage to be held must first be based on the willingness of both prospective husbands or prospective wives. There should be no form of coercion in the path of marriage.  \u0000Keywords: Women's will, matchmaking, marriage.\u0000Abstrak: Dalam perkawinan, seorang perempuan berhak memilih pasangannya sebagaimana laki-laki. Namun pada kenyataannya, banyak perempuan yang tidak memiliki hak memilih pasangannya sebagaimana yang terjadi di Dusun Kopang Desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, Madura. Penelitian ini membahas tentang kehendak perempuan dalam memilih calon suami dalam perspektif hukum perkawinan. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research) dengan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dipaparkan, dan dianalisis secara deduktif untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada tiga alasan yang melatarbelakangi minimnya kehendak perempuan dalam memilih calon pasangan yaitu: Orang tua khawatir anaknya terjerumus ke pergaulan bebas, alasan ekonomi, dan calon pengantin perempuan ingin menghargai atau membahagiakan kedua orang tuanya dengan menyetujui pilihan dari kedua orang tuanya. Dalam Hukum perkawinan di Indonesia, perempuan berhak menentukan calon suaminya sebagaimana laki-laki bisa memilih calon istrinya. Dalam Pasal 16 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan, harus terlebih dahulu berdasarkan kerelaan kedua calon suami atau calon istri, tidak boleh ada bentuk paksaan dalam menuju jalan perkawinan.\u0000Kata kunci: Kehendak perempuan, perjodohan, pernikahan, hukum perkawinan.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126399948","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Hukuman Bagi Sekretaris Desa Yang Menyalahgunakan Wewenang Dalam Menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)","authors":"D. Muttaqin, M. Ahsan, Moh. Rafli Anto","doi":"10.15642/mal.v2i6.113","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i6.113","url":null,"abstract":"Abstract: The government assists the poor through non-cash food assistance. But the aid is prone to corruption. This study examined village secretaries' punishment for abusing authority to distribute non-cash food assistance (BPNT) in Cepokorejo village of Palang District of Tuban Regency. This research is a type of library research (library research). The nature of research is descriptive-analytical by using qualitative approach methods. The data source used is primary and secondary data using the analysis content as a data analysis technique. This study produced the first two conclusions: In the decision of the Tuban District Court No. 04 / Pid.Pra / 2020 / PN.Tbn. The Panel of Judges argued that the Respondent's determination of suspects carried out by the Tuban Resort Police was by the legal rules applicable in Indonesia, namely in the Criminal Procedure Law. The inclusion of the Cepokorejo Village Secretary as a suspect is the right thing because the Village Secretary has been proven to commit acts of misappropriation of Non-Cash Food Assistance funds. Second, in jarimah ta’zir,  the imposition of sanctions against the perpetrator becomes the competence of judges and local authorities. The punishment for the Village Secretary is a prison sentence and a fine, and return all the money that has been misappropriated.\u0000Keywords:  Penyalahgunaan, authority, Village Secretary, Non-Cash Food Assistance, Islamic Criminal Law.\u0000Abstrak: Pemerintah memberikan bantuan kepada orang miskin diantaranya melalui bantuan pangan non tunai. Namun bantuan tersebut rawan dikorupsi. Penelitian ini mengkaji tentang hukuman bagi Sekretaris Desa yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Penelitian ini berjenis penelitian pustaka (library research). Sifat penelitian yakni deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder dengan menggunakan konten analisis sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan pertama: Dalam putusan Pra Pengadilan Negeri Tuban Nomor 04/Pid.Pra/2020/PN.Tbn. Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon yakni Kepolisian Resor Tuban sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ditetapkannya Sekretaris Desa Cepokorejo sebagai tersangka merupakan hal yang tepat, karena Sekretaris Desa tersebut telah terbukti melakukan tindakan penyelewengan dana Bantuan Pangan Non Tunai. Kedua, dalam jarimah takzir, penjatuhan sanksi terhadap pelaku menjadi kompetensi hakim dan penguasa setempat. Hukuman yang pantas diberikan kepada Sekretaris Desa yakni hukuman penjara serta denda, dan mengembalikan semua uang yang telah diselewengkan.\u0000Kata kunci: Penyalahgunaan, wewenang, Sekretaris Desa, Bantuan Pangan Non Tunai, Hukum Pidana Islam.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"52 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129442035","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Hukum Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas","authors":"Yeni Novitasari, Daning Dwi Apriliyana, Moh. Firdaus Ramadan Huda, Agus Solikin","doi":"10.15642/mal.v2i6.109","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i6.109","url":null,"abstract":"Abstract: Identity falsification is an unlawful act, let alone done in marriage. This can lead to the annulment of the wedding.  This article discusses the marriage annulment law in the Nganjuk Religious Court decision No. 0537/Pdt.G/2017/PA. Ngj for identity falsification.  Metode used in this research is a literature study with normative analysis based on the analysis of literature research information. Research data is collected from legislation, books, articles, and journals related to research objects. Based on the study that has been done obtained, the conclusion is that first,  in Article 22 of Law No. 1 of 1974, the annulment of marriage can be granted based on the application for dissolution of marriage because of the non-fulfilment of the conditions formal when the wedding. This is reinforced by Article 72, paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law, which explains that the annulment of marriage can be filed if it is clear that there is fraud and misjudging against the husband or wife. Second,  in this ruling, the panel of judges granted the applicant the request for annulment of marriage because it was proven that there was a legal defect caused by the falsification of identity by Respondent II. This is by the applicable laws in Indonesia.\u0000Keywords: Annulment of Marriage, Falsification of Identity, Religious court rulings, laws, laws.\u0000Abstrak: Pemalsuan identitas merupakan tindakan yang melanggar hukum, apalagi dilakukan dalam perkawinan. Hal tersebut bisa menyebabkan pembatalan perkawinan. Artikel ini membahas tentang hukum pembatalan perkawinan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Ngj karena pemalsuan identitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan analisis normatif yang didasarkan pada hasil analisis informasi riset kepustakaan. Data riset dikumpulkan dari perundang-undangan, buku, artikel serta jurnal yang berhubungan dengan objek riset. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pertama, pada Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pembatalan perkawinan dapat dikabulkan sesuai dasar tentang pengajuan pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat formil ketika melangsungkan perkawinan. Hal tersebut diperkuat oleh Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila telah jelas pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan dan salah sangka terhadap diri suami atau istri. Kedua, dalam putusan ini, majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan oleh pemohon karena dinyatakan terbukti adanya cacat hukum yang disebabkan karena pemalsuan identitas oleh Termohon II. Hal tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.\u0000Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas, Putusan Pengadilan Agama, hukum, undang-undang.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130179886","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perkawinan Melalui Panggilan Video Menurut Pandangan Modin Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk","authors":"Alviona Dewi Ayu Naga Pasha, Irvan Nur Andrian, Khairunnisa’ Wulansari","doi":"10.15642/mal.v2i6.111","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i6.111","url":null,"abstract":"Abstract: The existence of covid-19 causes a ban on crowding among them at weddings. Therefore, some marriages are carried out through video calls. Based on this, this study studied marriage through video calls according to the fashionable view of Pace Wetan Village, Pace Subdistrict, Nganjuk Regency. In its preparation, this study uses qualitative research with a descriptive approach to analysis and uses field research types. Field research was conducted by interviewing Modin and youth in Pace Wetan village, Pace Subdistrict, Nganjuk Regency. In addition, data collection is done through literature as supporting research on the issue of the implementation of marriage through video calls, both from the perspective of Islamic law and civil law. From the research results, it can be concluded that modin in Pace Wetan village allows to perform marriage agreements through video conference, but still must meet the laws and conditions of marriage in its validity, and not contrary to Islamic law. That is done because of the condition of dharurat, such as the problem of distance or infectious diseases (covid-19) then, the implementation of marriage through video calls can be an alternative solution to avoid harm. \u0000Keywords: Modin, Marriage, Conference Video, Islamic law, Covid-19.\u0000Abstrak: Adanya covid-19 menyebabkan larangan berkerumun di antaranya pada acara perkawinan. Karena itu terdapat perkawinan yang dilaksanakan melalui panggilan video. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini menkaji perkawinan melalui panggilan video menurut pandangan modin Desa Pace Wetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Dalam penyusunannya, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, serta menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research. Penelitian lapangan dilaksanakan dengan melakukan wawancara dengan Modin dan pemuda di desa Pace Wetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Selain itu pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan sebagai mendukung penelitian mengenai masalah pelaksanaan perkawinan melalui panggilan video, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum perdata. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa modin di desa Pace Wetan memperbolehkan melakukan akad pernikahan melalui video conference, namun tetap harus memenuhi hukum dan syarat perkawinan dalam keabsahannya, serta tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal tersebut dilakukan karena adanya keadaan dharurat, seperti adanya masalah jarak ataupun penyakit menular (covid-19) maka pelaksanaan pernikahan melalui panggilan video dapat menjadi solusi alternatif untuk menghindari kemudharatan.\u0000Kata Kunci: Modin, Perkawinan, panggilan video, hukum Islam, Covid-19.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"213 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132231637","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Menimbang Kegentingan Memaksa sebagai Syarat Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)","authors":"Zainatul Ilmiyah -, Mega Ayu Ningtyas, Elva Imeldatur Rohmah","doi":"10.15642/mal.v2i6.120","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i6.120","url":null,"abstract":"Abstract: Government Regulation in place of Law as a legal product of the president whose authority is given attributively by the constitution should only be issued in circumstances of compelling urgency. However, there is still a debate about the meaning of the urgency of coercion. Based on the results of normative juridical research with a statutory, historical and conceptual approach in this study, it has been found that PERPPU can be said to be 'staatsnoodrecht' or subjective emergency law, which is the prerogative of the president. So that there are no benchmarks or limits regarding the requirements for determining matters of forcing urgency because PERPPU is a legal product that aims to fill legal voids in abnormal situations. The PERPPU is only valid temporarily for approximately one year until the next session of the DPR. This process serves as a checks and balances mechanism by the legislative power to neutralize it again by approving or rejecting the existence of PERPPU in the next session to be ratified into law. From the results of this study, the authors suggest that in making PERPPU, the president should look at Article 22 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and pay attention to signs of other laws and regulations in the same field. In ratifying PERPPU into law, the DPR should also pay attention to the content that must be contained in the law.\u0000Keywords: PERPPU, urgency, emergency law\u0000Abstrak: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai produk hukum presiden yang kewenangannya diberikan secara atributif oleh konstitusi seharusnya diterbitkan hanya pada keadaan hal ihwal kegentingan memaksa. Namun masih menjadi perdebatan tentang pemaknaan mengenai hal ihwal kegentingan memaksa. Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan, historis dan konsepsional dalam penelitian ini telah ditemukan bahwa PERPPU dapat dikatakan sebagai ‘staatsnoodrecht’ atau hukum darurat subyektif yang menjadi kewenangan prerogatif presiden. Sehingga tidak ada tolak ukur atau batasan mengenai persyaratan penetapan hal ihwal kegentingan memaksa. Hal ini karena PERPPU merupakan sebuah produk hukum yang bertujuan mengisi kekosongan hukum dalam situasi yang tidak nomal. Sehingga PERPPU hanya berlaku temporer dalam jangka waktu kurang lebih satu tahun hingga masa sidang DPR berikutnya. Proses ini sebagai mekanisme check and balances oleh kekuasaan legislatif untuk menentralisir kembali dengan menyetujui atau menolak keberadaan PERPPU dalam sidang berikutnya untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari hasil penelitian tersebut penulis memberikan saran bahwa dalam pembuatan PERPPU, presiden hendaknya tidak hanya melihat Pasal 22 UUD NRI 1945 saja, tetapi juga memperhatikan rambu-rambu peraturan perundang-undangan lain yang sebidang. Dalam hal proses pengesahan PERPPU menjadi Undang-Undang, DPR hendaknya juga memperhatikan materi muatan yang harus ada dalam sebuah undang-undang.\u0000Kata Kunci: PERPPU, kegenting","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114512711","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Hukum Hadhanah Anak Akibat Perceraian","authors":"Muhammad Hidayat, Tri Leli Rahmawati, Isyaq Maulidan","doi":"10.15642/mal.v2i5.110","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i5.110","url":null,"abstract":"Abstract: Children are a gift of God, so parents are obliged to take care of their children. When a divorce occurs, both parents still have obligations in taking care of their children. However, many parents do not take good care of their children. Based on this, this article examines the concept of hadhanah in Islamic law. This research is literature research and is descriptive analysis. Hadhanah is raising and educating children. Parents carry out hadhanah as a responsibility in fulfilling children's rights. The command of hadhanah is contained in al-Qur'an surat al-Baqarah verse 233 and at-Tahrim verse 6 that every Muslim should protect himself and his family from the fire of hell and always fear. In law number 1 of 1974 on marriage generally regulates the obligations of parents to their children in three articles, namely articles 45, 48, 49. In KHI, it is explained that the right of childcare will fall to the mother in the event of a divorce while the child has not been mumayyiz. The size of mumayyiz is if the child already can choose to go with his mother or father.\u0000Keywords: Hadhanah, child, parents, divorce, Islamic law.\u0000Abstrak: Anak merupakan karunia Allah Swt, maka orang tua berkewajiban memelihara anaknya. Bahkan ketika terjadi perceraian, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban dalam mengurus anaknya. Namun, banyak orang tua yang tidak memelihara anaknya dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka artikel ini mengkaji tentang konsep hadhanah dalam hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dan bersifat deskriptif analisis.. Hadhanah atau memelihara dan mendidik anak dilaksanakan orang tua sebagai bentuk tanggung jawab dalam memenuhi hak anak. Perintah hadhanah termaktub dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233 dan at-Tahrim ayat 6 bahwa setiap muslim harus memelihara diri dan keluarganya dari api neraka dan senantiasa bertakwa. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan secara umum mengatur kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam tiga pasal yaitu pasal 45, 48, 49. Sedangkan dalam KHI dijelaskan bahwa hak pengasuhan anak akan jatuh kepada ibu apabila terjadi perceraian sedangkan anak belum mumayyiz. Ukuran mumayyiz adalah apabila anak sudah memiliki kemampuan untuk memilih ikut dengan ibunya atau ayahnya.\u0000Kata Kunci: Hadhanah, anak, orang tua, perceraian, hukum Islam.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121984213","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}