Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum最新文献

{"title":"Analisis Putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Spg tentang Wali Adhal","authors":"Gustina Ningsih Pasaribu, Desty Amalia Ramadhani, A. S. Khoirin, Mohd. Asruli Bin Hamdani, Naufal Rizqi Muzadi, A. M. Khazin","doi":"10.15642/mal.v2i2.50","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i2.50","url":null,"abstract":"Abstract: This article discusses the decision of the Sampang Religious Court number 0033/Pdt.P/2019/PA.Spg. The guardian adhal, where the guardian is reluctant to marry off his child even though the application process has been agreed upon by the bride and groom, the family, and even by the guardian himself. Therefore, the prospective bride submits to the Religious Courts so that the religious court can examine and determine the adhal of the guardian. In deciding the case, the judge is based on the consideration of evidence and witnesses in the trial. Based on these considerations, the panel of judges decided: 1. They granted the Petitioner's Application; 2. To declare that the marriage guardian of the Petitioner (the original applicant's father) as the biological father of the applicant (the original applicant) is an adhal marriage guardian; 3. To appoint the Head of the Torjun District Religious Affairs Office as Guardian Judge to marry the Petitioner (Original Petitioner) with his future husband: IR bin S; and 4. Charges the Petitioner to pay the court fees in the amount of Rp. 391,000.00 (three hundred and ninety-one thousand rupiahs). The decision of the Sampang Religious Court is following applicable law because it is carried out for the sake of creating benefit and avoiding harm.\u0000Keywords : marriage, guardian of marriage, guardian of adhal.\u0000Abstrak: Artikel ini membahas putusan Pengadilan Agama Sampang nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Spg. tentang wali adhal, dimana wali tersebut enggan untuk menikahkan anaknya padahal proses lamaran sudah disepakati oleh kedua mempelai, keluarga bahkan oleh walinya sendiri. Karena itu pihak calon mempelai perempuan mengajukan kepada Pengadlan Agama, agar pengadilan agama dapat memeriksa dan menetapkan adhalnya wali tersebut. Dalam memutus perkara tersebut, hakim didasarkan pada pertimbangan bukti dan saksi dalam persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim memutuskan: 1.  Mengabulkan Permohonan Pemohon; 2. Menyatakan bahwa Wali nikah Pemohon (Ayah Pemohon Asli) sebagai ayah kandung dari Pemohon (Pemohon Asli), adalah Wali nikah yang adhal; 3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Torjun sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (Pemohon Asli) dengan calon suaminya: IR bin S; dan 4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Putusan Pengadilan Agama Sampang tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku, karena dilakukan demi menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan.\u0000Kata Kunci: perkawinan, wali nikah, dan wali adhal.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"89 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130736322","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Problematika yang Terjadi pada Masa Pandemi Covid-19","authors":"Sagita Destia Ramadhan, Fina Aprillia Rosadi","doi":"10.15642/mal.v2i1.40","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i1.40","url":null,"abstract":" Abstract: In Indonesia, the case of covid-19 has increased continuously, even today. The government has also issued regulations to suppress the increase in positive numbers. Not to mention that there have been many violations of human rights guarantees in handling problems during this pandemic. This journal will discuss guaranteeing human rights in handling problems during the Covid-19 period, where this pandemic began to occur in early 2020. If you look at it clearly, it will seem as if there are a lot of human rights guarantees that have been injured in dealing with problems that have occurred. The problems that occur include the inconsistency of a regulation, discrimination, unequal technology for education, public apathy towards health protocols so that many hospitals experience an overload, and community rejection of vaccines. In dealing with these problems, the government should solve them while still guaranteeing the rights of the people as a form of state protection for its citizens.Keywords: Human Rights, Covid-19, Problematic.Abstrak: Di Indonesia kasus covid-19 mengalami peningkatan secara terus menerus bahkan hingga saat ini. Pemerintahpun juga telah mengeluarkan regulasi-regulasi untuk menekan peningkatan angka positif. Belum lagi terjadi banyak pelanggaran jaminan Hak Asasi Manusia dalam penangan problematika masa pandemi ini. Sehingga jurnal ini akan membahas tentang jaminan Hak Asasi Manusia dalam penanganan problematika dalam masa covid-19 yang mana pandemi ini mulai terjadi pada awal tahun 2020. Jika dilihat secara gamblang maka akan terlihat seakan banyak sekali jaminan Hak Asasi Manusia yang banyak dicederai dalam penangan problematika yang terjadi. Problematika yang terjadi di ataranya adalah ketidaksesuain suatu regulasi, pendiskriminasian, tidak meratanya teknologi untuk pendidikan, sikap apatis masyarakat terhadap protokol kesehatan hingga banyak rumah sakit yang mengalami overload, dan penolakan masyarakat terhadap vaksin. Dalam menghadapi problematika tersebut, pemerintah hendaknya menyelesaikannya dengan tetap menjamin hak masyarakat sebagai bentuk perlindungan negara kepada warganya.\u0000Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Covid-19, Problematika.\u0000 ","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129020152","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Alat Bukti Sumpah dalam Perspektif Hukum Islam","authors":"Khairatin Azizah, Muammar bin Mosni, Kholili Anam, Mega Ayu Ningtyas","doi":"10.15642/mal.v2i1.45","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i1.45","url":null,"abstract":"Abstract: This article discusses proof through oath from the perspective of Islamic law. This article was written based on the results of a qualitative literature review and the data collected were analyzed inductively. An oath is a statement made by someone who carries the name of God. An oath made in the name of God may not be used as a toy or placed on something that is not reasonable, even if it is not intentional, because an oath has consequences for the person who carries out the oath. An oath according to Islamic law is an utterance accompanied by the mention of the name of Allah, intending to convince the other party about the veracity of the utterance of the oath. If what is to be convinced is contrary to the heart of the speaker, then he is willing to receive sanctions from Allah. In Islamic law, an oath made by someone who is litigating in court can be used as evidence.\u0000Keywords: Oath, court, Islamic law.\u0000Abstrak: Artikel ini membahas tentang pembuktian melalui sumpah dalam perspektif hukum Islam. Atikel ini ditulis berdasarkan hasil kajian pustaka yang bersifat kualitatif dan data yang terkumpul dianalisis secara induktif. Sumpah merupakan pernyataan yang dilakukan oleh seseorang dengan membawa nama Tuhan. Sumpah yang dilakukan atas nama Tuhan tidak boleh dijadikan mainan atau ditempatkan pada hal yang tidak wajar, meskipun dengan tidak sengaja, karena sumpah memiliki konsekuensi kepada orang yang melaksanakan sumpah tersebut. Sumpah menurut hukum Islam merupakan suatu ucapan yang yang disertai dengan menyebut nama Allah, dengan tujuan meyakinkan pihak lain tentang kebenaran ucapan yang bersumpah. Apabila apa yang hendak diyakinkan itu bertentangan dengan isi hati pengucap, maka ia bersedia mendapatkan sanksi dari Allah. Dalam hukum Islam, sumpah yang dilakukan oleh seseorang yang berperkara di pengadilan dapat dijadikan sebagai alat bukti.\u0000Kata Kunci: Sumpah, pengadilan, hukum Islam.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"193 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121649027","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Praktik Ajaran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah","authors":"Muhammad Izzul Haq, Nazhif Ali Murtadho, Piston Yunan Setyo, Sivana Amanda Diamita Syndo","doi":"10.15642/mal.v2i1.83","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i1.83","url":null,"abstract":"Abstract: Islamic organizations become a forum for channeling aspirations in society. In its development in Indonesia, two Islamic organizations are mostly followed by the community, namely Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah. In the practice of the teachings of the two Islamic organizations which are both based on ahlus sunah wal jamaah, there are slight differences. This writing was made to know the history of the development of the Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah organizations, the typical teaching practices of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, the background and concept of Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah Tarjih Council. By using the scientific method (based on facts, analysis results, and existing theories) it can be concluded that: First, Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah are organizations based on the concept of ahlus sunah wal jamaah which were formed during the national movement as a forum for people's aspirations. Second, in practice, NU teachings also follow the opinion of a mazhab ulama, whereas Muhammadiyah only adheres to the Koran and hadith. Third, Bahsul Masail is a form of NU's distinctive scientific tradition which discusses problems in society from the perspective of the pesantren. Fourth, the Tarjih Council is an institution under the auspices of Muhammadiyah that deals with khilafiyah issues and also issues for which there are no legal provisions that regulate in the Koran and Sunnah.\u0000Keywords: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Bahsul Masail, Tarjih Council.\u0000Abstrak: Organisasi Islam menjadi suatu wadah dalam penyaluran aspirasi yang ada di masyarakat. Dalam perkembangannya di Indonesia terdapat dua organisasi Islam yang mayoritas diikuti oleh masyarakat, yakni Nahdlatul ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dalam praktik ajaran dua organisasi Islam yang sama-sama berlandaskan pada ahlus sunah wal jamaah ini terdapat sedikit perbedaan. Penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui sejarah perkembangan organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, praktik ajaran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, belakang dan konsep Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dengan menggunakan metode ilmiah (berdasarkan fakta, hasil analisis, serta teori yang ada) dapat disimpulkan bahwasanya: Pertama, Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah merupakan organisasi berasaskan paham ahlus sunah wal jamaah yang dibentuk dalam masa pergerakan nasional sebagai wadah aspirasi rakyat. Kedua, Dalam praktik ajaran NU juga mengikuti pendapat suatu ulama madhzab sedangkan Muhammadiyah hanya berpegang pada al-Qur'an dan hadis. Ketiga, Bahsul Masail merupakan suatu bentuk tradisi keilmuan khas NU yang di dalamnya membahas permasalahan-permasalahan di masyarakat dalam perspektif pesantren. Keempat, Majelis Tarjih merupakan suatu lembaga di bawah naungan Muhammadiyah yang menangani persoalan khilafiyah dan juga masalah yang belum ada ketentuan hukum yang mengatur di dalam al-Qur'an dan Sunnah.\u0000Kata kunci: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Bahs","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"122 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114317978","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Perkara Wanprestasi terhadap Akad Murabahah Bil Wakalah","authors":"Khalwah Faridah, Alifiansyah Mukti Wibowo, Rizky Febrianti Amir, S. Putri, Syafira Fuaidah, Muwahid Muwahid","doi":"10.15642/mal.v2i1.51","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i1.51","url":null,"abstract":"Abstract: This article discusses the analysis of simple civil lawsuit verdict No. 2 / Pdt.G.S / 2020 / PA Bjn. related to the existence of default (broken promise) in the implementation of the murabahah bil wakalah contract. This research is the result of a literature review by deciding PA Bojonegoro as the main source. The collected data were analyzed deductively. The filing of the lawsuit began when the defendant bought from the plaintiff a house with a selling price of Rp. 781,979,940, - where the purchase price of the bank/cost of goods is Rp. 500,000,000, - and the bank's profit/margin amounting to Rp. 281,979,940. The agreed installment payment agreement is carried out for 60 months in which each month the installment must be paid in the amount of Rp. 13,032,999, -. The breach of promise began to appear when the defendant had only paid 41 installments of the 49 installments that should have been paid up to March 2020, which means that Defendant was in arrears since August 2019 and there were still 11 more installments that had not yet been due, so the total was 60 installments. The losses suffered by Plaintiff amounted to Rp. 104,263,992, -. After the mediation, the plaintiff and defendant agreed to settle the matter out of court, and the defendant had paid off the debt (dependence) to the plaintiff. The plaintiff stated that he withdrew the plaintiff's claim in writing as referred to in the plaintiff's application letter regarding the plaintiff's claim withdrawal No. B.160 / KCP / Bojonegoro / 06/2020, dated 29 June 2020, in the case of sharia economy simple lawsuit No. 2 / Pdt.G.S / 2020 / PA. Bjn, dated June 10, 2020. The decision was considered to be the best decision because before passing the verdict, of course, the Panel of Judges considered various considerations and existing evidence.Keywords: decision No. 2 / Pdt.G.S / 2020 / PA Bjn, murabahah bil wakalah contract, default.\u0000Abstrak: Artikel ini membahas tentang analisis putusan perdata gugatan sederhana No. 2/Pdt.G.S/2020/PA Bjn. terkait adanya wanprestasi (ingkar janji) dalam pelaksanaan akad murabahah bil wakalah. Penelitian ini merupakan hasil kajian pustaka dengan menjadikan putusan PA Bojonegoro sebagai sumber utama. Data yang terkumpul dianalisis secara deduktif. Pengajuan gugatan tersebut bermula ketika tergugat membeli dari penggugat sebuah rumah dengan harga jual barang Rp. 781.979.940,- dimana harga beli bank/harga pokok sejumlah Rp. 500.000.000,- dan keuntungan/margin bank yang diperoleh sejumlah Rp. 281.979.940. Perjanjian pembayaran angsuran yang disepakati dilakukan selama 60 bulan dimana setiap bulannya angsuran yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 13.032.999,-. Perbuatan ingkar janji tersebut mulai terlihat ketika tergugat baru membayar 41 kali angsuran dari 49 bulan angsuran yang seharusnya dibayar sampai dengan bulan Maret 2020, yang artinya Tergugat menunggak sejak Agustus 2019 dan masih terdapat 11 angsuran lagi yang belum jatuh tempo sehingga total keseluruhan a","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128927755","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Yuridis terhadap Putusan Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo","authors":"Rozzan Nabila, Ipop Abdi Prabowo, Syahrir Samuri, Fitriyani Sholicha, Ameylia Nur Sholihah, Siti Dalilah Candrawati","doi":"10.15642/mal.v2i1.36","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i1.36","url":null,"abstract":"Abstract: The suicidal divorce case is a case that is usually resolved by the Religious Courts. However, since the entry of the COVID-19 pandemic in the territory of Indonesia, the case of suicidal divorce has received much attention in the social sphere. A surge in claimable divorce cases also occurred within the Sidoarjo Religious Court. Through his decision number 2903/pdt.G/2020/ PA.sda, the author will identify the decision with the site of the case, the parties, witnesses, judges' considerations, and the verdict. This study uses the normative legal method which refers to the concept of law as a rule with a doctrinal-nomological method which starts on the teaching principles that rule one's behavior. The data used are library sources such as research journals, newspapers, and public discussions by related institutions. The results of this study concluded that Plaintiff filed for divorce at the Sidoarjo Religious Court, because her husband, who was the Defendant, committed violence against her and did not provide for her well-being. In deciding the case, the judge granted the Defendant's petition, based on witness testimony and the marriage law, besides that the judge granted custody of the child to the Plaintiff because the child was still a minor so that the mother had more rights to receive hadhanah rights. Based on the above case, every couple in the household should carry out their rights and obligations properly so that domestic violence does not occur which can lead to divorce.\u0000Keywords:  The decision number 2903/pdt.G/2020 /PA.sda, divorce suit case, Covid-19 Pandemic.\u0000Abstrak: Kasus cerai gugat merupakan perkara yang biasa diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Namun sejak masuknya pandemi COVID-19 di wilayah Indonesia, kasus cerai gugat banyak mendapat sorotan di lingkup sosial. Pelonjakan kasus cerai gugat juga terjadi di lingkup Pengadilan Agama Sidoarjo. Melalui putusannya nomor 2903/pdt.G/2020/PA.sda penulis akan mengidentifikasi putusan tersebut berkaitan dengan duduk perkara, para pihak, saksi, pertimbangan hakim, dan putusan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal-nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidahi perilaku seseorang. Data yang digunakan yaitu sumber pustaka seperti jurnal penelitian, surat kabar, dan diskusi publik oleh lembaga-lembaga terkait. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Sidoarjo, karena suaminya yang sebagai Tergugat melakukan kekerasan terhadap dirinya dan tidak menafkahi secara baik. Dalam memutus perkara, hakim mengabulkan permohonan Penggugat, berdasarkan keterangan saksi dan undang-undang perkawinan, selain itu hakim memberikan hak asuh anak kepada Penggugat dengan pertimbangan anak tersebut masih di bawah umur sehingga ibu lebih berhak dalam mendapat hak hadhanah. Berdasarkan kasus di atas, hendaknya setiap pasangan dalam rumah tangga","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"61 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125886434","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}