Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum最新文献

{"title":"Efektivitas Pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sumenep pada Masa Pandemi Covid-19","authors":"Khosnol Khotimah, Holilur Rohman","doi":"10.15642/mal.v2i5.107","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i5.107","url":null,"abstract":"Abstract:\u0000The Office of Religious Affairs (KUA) is an institution under the auspices of the Ministry of Religious Affairs providing services to muslim communities in terms of marriage registration. As a service center, kua is expected to always provide optimal effort in order to create satisfaction in the community. In the midst of the Covid-19 Pandemic, KUA services must also be able to be done optimally by making new policies so as not to hamper the work program that has been established. This study analyzed the effectiveness of KUA services of Sumenep City Subdistrict. This type of research is normative legal research. The approach used is socio-legal. The solution of legal issues is analyzed qualitatively. The data collection techniques used are observations, interviews and documentation. The results of this study show that the effectiveness of Kua services of Sumenep City Subdistrict is classified as effective. That can be seen in the absence of denial of service during the Covid-19 Pandemic. That is because there is a system of employee work that is done alternately. Several supporting factors and inhibitory factors influence the effectiveness of KUA services in the Sumenep City District. Its supporting factors are the work environment, discipline and work ethic, community environment, and facilities and infrastructure. These supportive factors can accelerate and make a service run effectively. At the same time, the inhibiting factors are the limitations of Human Resources (HR) and distant locations.\u0000Keywords: Effectiveness, Service, Office of Religion Affairs (KUA), District of Sumenep City\u0000Abstrak: Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian agama memberikan pelayanan kepada masyarakat yang beragama Islam dalam hal pencatatan nikah. Sebagai sebuah pusat pelayanan, diharapkan KUA selalu memberikan usaha yang optimal agar terciptanya kepuasan di dalam masyarakat. Di tengah Pandemi Covid-19 ini, pelayanan KUA juga harus dapat dilakukan secara optimal dengan cara membuat kebijakan-kebijakan baru agar tidak menghambat program kerja yang telah ditetapkan. Penelitian ini menganalisis efektivitas pelayanan KUA Kecamatan Kota Sumenep. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah socio-legal. Adapun pemecahan isu hukum dianalisis secara kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan KUA Kecamatan Kota Sumenep tergolong efektif. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya penolakan pelayanan masa Pandemi Covid-19. Hal tersebut karena terdapatnya sistem kerja pegawai yang dilakukan secara bergantian. Efektivitas pelayanan KUA Kecamatan Kota Sumenep dipengaruhi beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Di antara faktor pendukungnya adalah Lingkungan kerja, disiplin dan etos kerja, lingkungan masyarakat, dan sarana dan prasarana. Faktor penduku","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121422368","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Nomor 800/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg","authors":"Muhammad Muadz Dzulikrom, Akmadi Akmadi, Ely Luthfiyatul Hidayah, Faizatur Rohmah, Masfufatus Shafa, Arif Wijaya","doi":"10.15642/mal.v2i5.66","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i5.66","url":null,"abstract":"Abstract: Parents must care for and educate children. Despite the divorce, a father is still obliged to give a living to his son. This article aims to analyze the verdict Number 4800/Pdt.G/2019/PA. Kab.Mlg about the child's livelihood that occurred in the Malang District Religious Court. This research is literature research by juridically analyzing the verdict Number 4800 / Pdt.G / 2019 / PA. Kab.Mlg. The results in the ruling stated that the responsibility of the child's maintenance and education is the father's responsibility, even though the parents are divorced. These obligations are already in the provisions of Law No. 1 of 1974 Article 45 paragraphs 1 and 2. Then in the Compilation of Islamic Law, it is also mentioned that all the costs of the child's money and livelihood become dependents of the father according to his ability, at least until the child is an adult and can take care of himself (21 years). The case study also mentioned that the father's ability to provide for his child is still low because his job is odd and his salary is not settled. So in this situation, the defendant (father) cannot provide a living to his son. The court set the amount of costs for the maintenance and education of the child. The verdict from the court is determined so that the child gets a good life guarantee in meeting his needs. The ruling is following applicable law in Indonesia.\u0000Keywords: Responsibility, Child Care, Divorce, Religious Court.\u0000Abstrak: Orang tua memiliki kewajiban merawat dan mendidik anak. Meski terjadi perceraian, seorang bapak tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis putusan Nomor 4800/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tentang nafkah anak yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menganalisis secara yuridis putusan Nomor 4800/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. Hasil dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayah, meskipun orang tua sudah bercerai. Kewajiban tersebut sudah ada dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat 1 dan 2. Kemudian di dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun). Dalam studi kasus tersebut juga disebutkan bahwa kemampuan ayah dalam menafkahi anaknya masih rendah dikarenakan pekerjaannya serabutan dan gajinya tidak menetap. Sehingga dalam situasi ini, tergugat (ayah) tidak dapat memberikan nafkah kepada anaknya. Mengingat kemampuan dari tergugat di atas, pengadilan menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak.sebagaimana kemampuan ayahnya. Putusan dari pengadilan tersebut ditetapkan supaya anak mendapatkan jaminan hidup yang baik dalam memenuhi kebutuhannya. Putusan tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.\u0000Kata Kunci : Tang","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125131547","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Strategi Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan","authors":"Muhammad Sholahudin Ayyubi, Rizky Luthfiandari, Ahmad Fauzi","doi":"10.15642/mal.v2i5.105","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i5.105","url":null,"abstract":"Abstract: Correctional institutions in Indonesia often experience overcrowed. That is a big problem in dealing with the Covid-19 pandemic because the virus is easily spread if someone is close or clustered. This article discusses the Pamekasan district correctional institution in preventing and dealing with Covid-19. The research methods used in this article are descriptive qualitative research methods. This study concluded that the efforts made to avoid the spread of Covid-19 in Pamekasan District Correctional Institution are guided by policies published by the Ministry of Law and Defense. Among the efforts made are educating the built citizens about covid-19, coordinating the provision of vaccines, regulating the mechanism of visits and luggage of visitors, providing assimilation rights, and coordinating with hospitals. It is only unfortunate that the strategy has not been maximal because it is constrained in several ways ranging from facilities and a lack of awareness of the built citizens related to the dangers of Covid-19.\u0000Keywords: Strategy, Prevention, Handling, Covid-19, Correctional Institutions.\u0000Abstrak: Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sering sekali mengalami overcrowed. Hal ini menjadi suatu masalah yang besar dalam menghadapi pandemi Covid-19, karena virus tersebut mudah tersebar apabila seseorang saling berdekatan atau berkerumun. Maka artikel ini membahas secara mendalam tentang cara lembaga pemasyarakatan Kabupaten Pamekasan dalam mencegah dan menangani Covid-19.  Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19  di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pamekasan adalah berpedoman pada kebijakan yang telah diterbitkan oleh KEMENKUMHAM. Di antara upaya yang dilakukan adalah mengedukasi kepada warga binaan tentang covid-19, mengkoordinir pemberian vaksin, mengatur mekanisme kunjungan dan barang bawaan pengunjung, memberikan hak asisimilasi, dan berkoordinasi dengan rumah sakit. Hanya disayangkan strategi tersebut belum maksimal karena terkendala dalam beberapa hal mulai dari fasilitas dan juga kurangnya kesadaran warga binaan terkait bahaya Covid-19.\u0000Kata Kunci: Strategi, Pencegahan, Penanganan, Covid-19, Lembaga Pemasyarkatan.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133120704","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Maqashid Syariah terhadap Meningkatnya Dispensasi Perkawinan Selama Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Mojokerto","authors":"Jamilatun Nadhiroh, Elok Dewi Larashati","doi":"10.15642/mal.v2i5.101","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i5.101","url":null,"abstract":"Abstract: Marriage is a dream of a man who has grown up, marriage is also one of the sunnah recommended by the Prophet (peace be upon him). If the marriage is performed before adulthood, it must apply for marriage dispensation in a religious court. The study was conducted to analyze the concept of sharia maqashid against increased marital dispensation during the covid-19 pandemic at the Mojokerto Religious Court. This research uses a qualitative method approach with field research ( field research ). Data collection is conducted in-depth, accessible, and non-use of guidelines to obtain information about marital dispensation during the covid-19 pandemic at the Mojokerto Religious Court. The results of this study are not entirely increased marital dispensation due to the covid-19 pandemic. In addition, there is a change in the law regarding the age limit of marriage. At first, at least the age of 19 years for men and 16 years for women to be at least 19 years old for men and women, while both brides-to-be have already spread invitations. Seeing the verdict from the Mojokerto Religious Court Judge on the application for marriage dispensation, the Judge used the basis of consideration of the purpose of Islamic sharia (Maqashid Syariah). Marriage dispensation can only be granted if it is based on proven legal facts at trial. After consideration from various aspects, both syar'i, juridical, sociological, psychological, and also health, the marriage is very urgent to be carried out. It’s to realize the purpose of Islamic sharia (maqashid sharia) is to maintain the safety of offspring (hifz an-nasl) without endangering the safety of the child's life given marriage dispensation (hifz an-nafs) and the sustainability of his education (hifzu al-'aql). The purpose must be at the level of al-dharuriyyah or at least al-Hajiyyah.\u0000Keywords: Maqashid Syariah, Marriage Dispensation, Covid-19 Pandemic\u0000                                                                                               \u0000Abstrak: Perkawinan merupakan sebuah impian manusia yang telah dewasa, pernikahan juga merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. Jika perkawinan dilakukan sebelum dewasa maka harus mengajukan dispensasi perkawinan di pengadilan agama. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis konsep maqashid syariah terhadap dispensasi perkawinan yang meningkat selama pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Mojokerto. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam, bebas, dan tanpa menggunakan pedoman, guna memperoleh informasi seputar dispensasi perkawinan selama pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Mojokerto. Hasil penelitian ini adalah tidak seluruhnya peningkatan dispensasi perkawinan disebabkan karena adanya pandemi covid-19. Selain dari itu yakni adanya perubahan Undang-Undang mengenai batas usia perkawinan. Pada awalnya minimal usia 19 tahun untuk la","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125721928","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Fiqih Mawaqit Hilal Lembaga Dakwah Islam Indonesia","authors":"Adam Firmansyah Ahmad","doi":"10.15642/mal.v2i4.74","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i4.74","url":null,"abstract":"Abstrack: This article is lifted from the problem determining the beginning of the Qamariyah month, which always occurs every year. This problem continues to arise because it relates to Muslim worship activities. The determination of the beginning of the month of Qamariyah is closely associated with religious organizations in Indonesia, one example of which is the Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII). The new moon concept used by LDII is the same as the new moon concept used by the Government. That means that the idea used by LDII is the IMkan Rukyat MABIMS Criteria. The Hilal concept used by the Government is 2-3-8 (the height of the Hilal is at least 2 degrees, the angle of elongation of the moon is 3 degrees, and the age of the moon is at least 8 hours after ijtima. The method of determining the beginning of the month of Qomariyah carried out by LDII uses the Hisab method and the Rukyat method. That is by what is described in the MUI Fatwa No. 2 of 2004 concerning Determining the beginning of the month. The fatwa explained that the Government established two methods to determine the month's start: Rukyat or Hisab. If no results are obtained in the implementation of Rukyat due to bad weather, then the month is fulfilled to be 30 days or standardized. \u0000Keywords: LDII, Hisab, Rukyat \u0000 \u0000Abstrak: Jurnal ini diangkat dari problematika penentuan awal bulan Qamariyah yang selalu terjadi setiap tahunnya. Problematika ini terus muncul karena ia berhubungan dengan kegiatan ibadah umat Islam. Problematika penentuan awal bulan Qamariyah tak luput dari pengaruh organisasi keagamaan yang ada di Indonesia, salah satu contohnya yakni Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Konsep hilal yang digunakan oleh LDII sama dengan konsep hilal yang dipakai Pemerintah. Artinya, konsep yang digunakan LDII adalah Kriteria Imkan Rukyat MABIMS. Konsep Hilal yang digunakan Pemerintah ialah 2-3-8 (ketinggian Hilal minimal 2 derajat, sudut elongasi bulan 3 derajat, dan umur bulan minimal 8 jam setelah ijtimak). Metode penentuan awal bulan Qomariyah yang dilakukan oleh LDII menggunakan metode Hisab dan metode Rukyat. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 tentang Penentuan awal bulan. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah menetapkan dua metode dalam penentuan awal bulan, yaitu Rukyat atau Hisab. Apabila dalam pelaksanaan Rukyat tidak didapatkan hasil karena cuaca buruk, maka bulan tersebut digenapkan menjadi 30 hari atau diistikmalkan.\u0000Kata Kunci: LDII, Hisab, Rukyat.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128144377","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0026/PDT.G/2020/PA.KDR Tentang Cerai Gugat","authors":"Siti Lailatul Rif'ah al Fariza, Kafi Muhammad Fahruddin, Mohammad Farid, Nurul Kasanah, Nur Aini, Siti Khotimatun Khasanah, Sanuri .","doi":"10.15642/mal.v2i3.55","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i3.55","url":null,"abstract":"Abstract: This study aims to analyze the Decision of the Religious Court of the City of Kediri Number 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr regarding litigation. This research is juridical-normative research based on the results of data analysis of literature studies to obtain primary and secondary data. The data are collected into one; then, the data is analyzed using inductive analysis. In this case, the consideration of the judges of the Religious Court of Kediri City referred to Article 22 of Government Regulation Number 9 of 1975 and Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law as well as evidence and witnesses from the plaintiffs that were proven to be true. In Islamic law, it has been explained that \"leaving damage is more important than taking benefit.\" Thus, the Panel of Judges in deciding this case has been by applicable law.\u0000Keywords: Divorce, religious court, law.\u0000Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr tentang cerai gugat. jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif yang didasarkan pada hasil analisis data studi kepustakaan guna untuk memperoleh data primer maupun data sekunder. Data dihimpun dan dikumpulkan menjadi satu, kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis induktif. Berdasarkan penjelasan teori mengenai perceraian, deskripsi singkat putusan, dan pertimbangan majelis hakim pengadilan dapat diketahui bahwa dalam memustuskan perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri merujuk dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta bukti dan saksi dari penggugat yang terbukti kebenarannya. Dalam hukum Islampun telah dijelaskan “meninggalkan kerusakan lebih utama daripada mengambil kemashlahatan”. Dengan demikian Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini telah sesuai menurut hukum yang berlaku.\u0000Kata Kunci: Perceraian, pengadilan agama, hukum.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123812044","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Yuridis terhadap Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi","authors":"Hanifatuz Zissa Rohmana, Rizal Faiz Mahtum, Zian Marchyana, Fatkhur Roziqin","doi":"10.15642/mal.v2i2.52","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i2.52","url":null,"abstract":"Abstract: State Civil Apparatus (ASN) are civil servants and government employees with work agreements who work for government agencies. In this case, ASN is part of the state government, wherein they must be honest, responsible, have high integrity, and comply with the position code of ethics. ASN who violates the code of ethics can be dishonorably discharged by issuing a decision by a state administrative official. Including the case of committing a criminal act by ASN can reduce his integrity as a state official. This study discusses the dismissal of ASN from their position when committing an illegal act of corruption outside of the office, namely the Surabaya Administrative Court decision number 71/G/2020/PTUN.SBY granted the applicant's request to cancel the Situbondo Regent's decree Number: X.888/0116/431,303. 3.3/SK./2020 January 23, 2020, which declares the dishonorable discharge of the applicant. The regent's decree is legally flawed because it does not have a proper legal basis. ASN employees who commit crimes outside of the office cannot be dishonorably discharged, except for criminal acts sentenced to imprisonment for more than two years. Meanwhile, Article 87, paragraph 4 of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, states that an ASN can only be dishonorably dismissed if he commits a crime of office/crime related to his position. Keywords: State Civil Apparatus, Administrative Court, Crime, corruption. Abstrak: Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam hal ini ASN menjadi bagian dari pemerintahan negara dimana dalam menjalankan profensinya harus jujur, bertanggung jawab dan berintegeritas tinggi serta mematuhi kode etik jabatan. ASN yang melanggar kode etik dapat diberhentikan secara tidak hormat dengan dikeluarkan keputusan pejabat tata usaha negara. Termasuk dalam hal dilakukannya tindak pidana oleh ASN yang dapat mengurangi integritasnya sebagai pejabat negara. Penelitian ini membahas tentang pemberhentian ASN dari jabatannya ketika melakukan tindak pidana korupsi diluar jabatan, yaitu putusan PTUN Surabaya nomor 71/G/2020/PTUN.SBY yang mengabulkan permohonan pemohon untuk membatalkan surat keputusan Bupati Situbondo Nomor: X.888/0116/431.303.3.3/SK./2020 Tanggal 23 Januari 2020 yang menyatakan pemberhentian tidak terhormat atas pemohon. Surat keputusan bupati tersebut adalah cacat yuridis karena tidak memiliki dasar hukum yang tepat. Pegawai ASN yang melakukan tindak pidana di luar jabatan tidak dapat diberhentikan secara tidak hormat kecuali tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara lebih dari 2 tahun. Sementara itu pada Pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sesorang ASN hanya dapat dipecat dengan tidak hormat apabila melakukan tindak pidana jabatan/tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan. Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, PTUN, Tindak Pidana, k","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122265167","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implikasi Putusan Uji Materi Mahkamah Agung terhadap Kedudukan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan 2024","authors":"Khosnol Khotimah","doi":"10.15642/mal.v2i2.85","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i2.85","url":null,"abstract":"Abstract: This study aims to find out how the implications of the Supreme Court's Decision No. 44 P/Hum/2019 on the position of the presidential and vice-presidential elections in 2019 and 2024. This research is normative juridical research that examines Law no. 7 of 2017 concerning General Elections and Law no. 42 of 2008 concern the General Election of President and Vice President. In addition, the author also uses the Constitutional Court Decision No. 50/PUU-XII/2014 and Supreme Court Decision No. 44 P/Hum/2019 as a form of different decisions that result in different views regarding the determination of the results of the 2019 presidential and vice-presidential elections. The conclusion of this study is Supreme Court Decision No. 44/P/Hum/2019 has no implications for the elected pairs of presidential and vice-presidential candidates. The elected president is still declared valid in the first round of voting even though there are differences between the Supreme Court's decisions and the Constitutional Court because the findings of the Constitutional Court are final and binding. The suggestions from this research are, first, to make a clear separation between the authority of the Constitutional Court and the Supreme Court so that the main functions of the court of justice and the court of law are precise. Second, revise Law Number 7 of 2017 concerning General Elections related to the number of votes to determine the elected presidential and vice-presidential candidates.\u0000Keywords: Constitutional Court, Supreme Court, Judicial Review, General Election.\u0000 \u0000Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 44 P/Hum/2019 terhadap kedudukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan 2024. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, penulis juga menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Agung No. 44 P/Hum/2019 sebagai bentuk perbedaan putusan yang berakibat pada perbedaan pandangan terkait penetapan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden terpilih 2019.  Kesimpulan dari penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung No. 44/P/Hum/2019 tidak berimplikasi terhadap pasangan terpilih calon presiden dan wakil presiden 2019. Presiden terpilih tetap dinyatakan sah pada pemilihan suara putaran pertama sekalipun terdapat perbedaan antara putusan Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi, dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding. Saran dari penelitian ini yaitu pertama, melakukan pemisahan yang jelas antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, sehingga jelas tupoksi antara court of justice dan court of law. Kedua, melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait jumlah suara penetapan calon presiden dan wakil preside","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116702685","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengelolaan Zakat dan Shadaqah di Masjid Darussalam Rayung Kepuhrejo Kudu Jombang pada Masa Pandemi Covid 19","authors":"Inggita Khusnul Qotimah, Iin Indriani, Imron Mustofa, Nurlailatul Musyafa’ah","doi":"10.15642/mal.v2i2.91","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i2.91","url":null,"abstract":"Abstract: This study aims to determine how zakat and sadaqah management in the Darussalam Mosque Rayung Kepuhrejo Kudu Jombang district during the Covid-19 pandemic. This study uses a descriptive research method that describes the implementation and management of administration, calculation, and distribution of zakat and sadaqah in the Darussalam Mosque Rayung Kepuhrejo. Data collection techniques in this study used primary and secondary data sources as the basis of reference obtained through observation and interviews and literature and literature reviews. This study indicates that the management of zakat and sadaqah at the Darussalam Mosque during the Covid 19 pandemic went well and by Islamic law. Darussalam Mosque receives zakat from muzakki and distributes it to the needy, poor, and amil at the end of Ramadan. While the acquisition of sadaqah funds comes from the congregation of Friday prayers, Eid prayers, and Eid prayers. The sadaqah funds are used as compensation to residents in need and to repair and renovate the Darussalam Mosque\u0000Keywords: Management, Zakat, Shadaqah, Darussalam mosque.\u0000Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan zakat dan shadaqah di Masjid Darussalam dusun Rayung desa Kepuhrejo kecamatan Kudu kabupaten Jombang pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan mengenai pelaksanaan dan pengelolaan zakat dan shadaqah di Masjid Darussalam Rayung Kepuhrejo Jombang Jawa Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu ta’mir dan jama’ah masjid Darussalam dan sumber data sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan zakat dan shadaqah. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  pengelolaan zakat dan shadaqah di Masjid Darussalam pada masa pandemi covid 19 berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam. Masjid Darussalam menerima zakat dari para muzakki dan menyalurkannya kepada fakir, miskin dan amil di akhir bulan Ramadhan. Sedangkan perolehanan dana shadaqah berasal dari jama'ah shalat Jum'at, shalat hari Raya Idul Fitri dan shalat hari Raya Idul Adha. Dana shadaqah tersebut digunakan sebagai santunan ke warga yang membutuhkan dan untuk keperluan memperbaiki dan merenovasi Masjid Darussalam.\u0000Kata Kunci : Pengelolaan, Zakat, Shadaqah, Masjid Darussalam.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122774243","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0018/Pdt.P/2020/PA.Kdr tentang Dispensasi Kawin","authors":"N. Fahmi, Nurul Hikmah, Moh. Usvi, D. Nur, Eka Chandra, Sanuri Sanuri","doi":"10.15642/mal.v2i2.59","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i2.59","url":null,"abstract":"Abstract: This study aims to analyze the Kediri Religious Court Number 0018/Pdt.P/2020/PA decision.Kdr. About Marriage Dispensation. Marriage dispensation has the meaning of an exception from the general rule for exceptional circumstances concerning the age of marriage, namely relief from restrictions. In the case of a marriage dispensation application filed at the Kediri Religious Court, the judge granted the Petitioner's request with a marriage dispensation to his 18-year-old daughter. The verdict is based on evidence and witnesses in court. Among the witness statements are that although the daughter is still 18 years old, she is already good at taking care of the housework, the husband-to-be who works as an entrepreneur earns Rp. 2,500,000 every month, the prospective bride and groom have been in love for two years, so the marriage is done to prevent forbidden things between them. In the perspective of Islamic law, the request is by the fiqh rule \"Rejecting damage takes precedence over bringing benefit (which is not certain).\"\u0000Keywords: Kediri City Religious Court, Prospective Bride, Marriage Dispensation.\u0000Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0018/Pdt.P/2020/PA.Kdr. tentag Dispensasi Kawin. Dispensasi kawin mempunyai arti pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus tentang usia perkawinan, yakni keringanan atas batasan. Pada perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama kediri ini, hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan dispensasi kawin kepada putrinya yang berusia 18 tahun. Putusan tersebut didasarkan pada bukti dan saksi di pengadilan. Di antara keterangan saksi adalah meski sang anak perempuan masih berusia 18 namun ia sudah pandai mengurus pekerjaan rumah, calon suami yang bekerja sebagai wiraswasta berpenghasilan Rp. 2.500.000 setiap bulan, calon mempelai telah menjalin asmara selama 2 tahun sehingga perkawinan dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang terlarang di antara keduanya. Dalam perspetif hukum Islam, permohonan tersebut sesuai dengan kaidah fikih “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”.\u0000Kata Kunci: Pengadilan Agama Kota Kediri, Calon Mempelai, Dispensasi Kawin.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"68 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125762768","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}