Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)最新文献

{"title":"Penguatan Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dari Perspektif Kajian Yuridis","authors":"Mulyanto -","doi":"10.46816/jial.v2i3.8","DOIUrl":"https://doi.org/10.46816/jial.v2i3.8","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan penguatan masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menempatkan sistem norma dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai objek kajian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis data secara kualitatif dengan menggunakan theoritical interpretatif dengan menafsirkan data yang dikumpulkan berdasarkan teori sebagai kerangka berpikir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan masyarakat hukum adat telah dijamin dalam Konstitusi baik itu UUD 1945 Pra Amendemen maupun UUD 1945 Pasca Amendemen. Penguatan Masyarakat Hukum Adat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan menganut asas rekognisi yang merupakan asas pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat berupa otonomi komunitas. Implikasinya terjadi peningkatan status hukum dari kesatuan masyarakat hukum adat menjadi desa adat dengan status sebagai subjek hukum. Kebijakan penguatan masyarakat hukum adat tersebut secara formil masih membutuhkan political will pemerintah daerah dan inisasi Masyarakat Hukum Adat untuk mengikuti prosedur menjadi Desa Adat. \u0000The objective of research to describe the understanding of indigenous people in Act No. 6 of 2014 concerning the village. The method used is the method descriptive normative law. This study puts the system of norms in Act No. 6 of 2014 on the village as an object of study. This study uses secondary data consisting dar primary legal materials and secondary law. Qualitative data analysis techniques using interpretative theoritical to interpret the data collected under the theory as a framework. The results showed that the recognition of indigenous people has been guaranteed in the Constitution is the Constitution of 1945 Before the Amendment and the Constitution of 1945 After the changes. Strengthening indigenous people in uUndang Act No. 6 of 2014 with the principles of recognition which is a principle of recognition and respect for the state of the law community unit in the form of community autonomy. The implication an increase in the legal status of customary law community unit into a traditional village with its status as a legal subject. Strengthening public policy formally customary law still requires the political will of local governments and the initiation indigenous people to follow the procedure becomes a traditional village.","PeriodicalId":372102,"journal":{"name":"Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125796688","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam","authors":"Mella Ismelina Farma Rahayu, A. Susanto, L. Muliya","doi":"10.46816/jial.v2i3.5","DOIUrl":"https://doi.org/10.46816/jial.v2i3.5","url":null,"abstract":"Sejak manusia membentuk masyarakat maka terdapatlah hubungan antara masyarakat dengan sumber daya alamnya. Di Indonesia, hubungan antara masyarakat adat dengan sumber daya alam dimulai dari adanya hubungan antara masyarakat dengan tanah bersama. Munculnya perdebatan atau bahkan adanya ketegangan-ketegangan baik dalam ranah akademik maupun dalam pola relasi antara masyarakat dengan Negara yang selalu tak dapat dielakan adalah ketika membicarakan tentang hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini terjadi karena beberapa hal misalnya menyangkut tentang asset yang kemudian berimplikasi secara ekonomi.Demikianpun juga ketegangan ini muncul karena seringkali posisi Negara secara serta merta mengambil alih pengelolaan sumber daya alam dengan dalil untuk kesejahteraan masyarakat tanpa diikuti dengan adanya relasi sosial dan hukum yang berprisip kepada saling menguntungkan dan jarang sekali memperhartikan aspek kearifan lokal yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan metode penilitian ini bersifat diskriptif analisis. Hak masyarakat adat Ciomas dalam pengelolaan sumber daya alam yaitu diterapkan dalam hal daerah yang disebut dengan Leuweung Larangan,Leuweung Tutupan,Kawasan Baladahan. \u0000Since humans form a society there is a relationship berween society an human resources. In Indonesia the relationship between indigenous peoples with natural resourses ranging from the relationship between society the community, the land together. The emergence of debate or ever the existence of tensions both in the academic domain and in the pattern of relations between communities and countries that can always be avoided is whe discussing talking avout the rights of indigenous peoples in the managing of natural resourses.This happens because of some things, for example, about assets that then have economic implications, as well as this tensions arise because often state positions instantly take over the management of natural resources under the pretext for the welfare of the community without the presence of a principled social and legal relationship to mutual benefit and rarely pay attention to the aspect of local wisdom living in the community. This research is done by using normative juridical approach and this research method is descriptive analysis. The rights of indigenous community of ciomas in the framework of the management of natural resources are applied in terms of areas called forhouses of forests, cover forest, bald area.","PeriodicalId":372102,"journal":{"name":"Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114214049","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Wewenang Kepala Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 Tahun 2015 dan Pengaruhnya bagi Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea","authors":"Sahrina Safiuddin","doi":"10.46816/jial.v2i3.9","DOIUrl":"https://doi.org/10.46816/jial.v2i3.9","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang Kepala Adat dalam Pengelolaan hutan adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea dan untuk mengetahui pengaruhnya bagi masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, Wewenang Kepala Adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea diatur dalam Pasal 9 ayat (3) yang menyebutkan secara umum kewenangan dari lembaga adat.Wewenang pengelolaaan hutan adat tidak disebut secara spesifik tapi digeneralisir dalam wewenang mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat. Wewenang Kepala adat dalam Pengelolaan Hutan Adat belum kuat dan penuh dikarenakan kewenangan pengelolaan hutan adat yang dimiliki oleh kepala adat hanya berlaku efektif ke dalam yaitu bagi Masyarakat Hukum adat Moronene. Kedua, Pengaruh wewenang Kepala adat dalam pengelolaan hutan adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 tahun 2015 bagi Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea sangat besar karena berpengaruh langsung terhadap keberadaan dan kelangsungan masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea. Semakin kuat dan penuh kewenangan Kepala Adat berarti keberadaan dan kelangsungan Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea dirasakan semakin terjamin dan terlindungi. Namun wewenang kepala adat dalam hal ini kurang kuat dan penuh maka jaminan terhadap keberadaan dan kelangsungan masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea juga lemah. \u0000This study aims to determine the authority of the Customary Chief in the management of customary forests based on the Regional Regulation of Bombana District No. 4 of 2015 concerning the Recognition, Protection and Empowerment of the Moronene Hukaea Laea Customary Law Community and to find out its effects on the Moronene Hukaea Laea indigenous peoples. The results showed that First, the authority of the Customary Head based on the Regional Regulation of Bombana District No. 4 of 2015 concerning Recognition, Protection and Empowerment of the Moronene Hukaea Laea Customary Law Community is regulated in Article 9 paragraph (3) which mentions the authority of customary institutions in general. The authority to manage customary forests is not specifically mentioned but generalized in the authority to manage customary rights and customary assets. The authority of the customary head in the management of customary forests is not yet strong and full because the authority to manage the customary forest owned by the customary head is only effective inward, namely for the Moronene customary law community. Second, the influence of the authority of the customary head in the management of customary forests based on the Regional Regulation of Bombana District No. 4 of 2015 for the Moronene Hukaea Laea Customary Law Community is very large because it h","PeriodicalId":372102,"journal":{"name":"Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)","volume":"247 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131376552","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perubahan Penerapan Sanksi Adat terhadap Perkawinan Semarga pada Masyarakat Mandailing","authors":"Idha Aprilyana Sembiring","doi":"10.46816/jial.v2i3.7","DOIUrl":"https://doi.org/10.46816/jial.v2i3.7","url":null,"abstract":"Masyarakat Mandailing adalah masyarakat yang bersistem kekerabatan patrilineal (garis keturunan dari pihak ayah/ laki-laki) dan sistem perkawinan exogami yaitu perkawinan tidak boleh terjadi antara perempuan dan laki-laki bermarga sama (asymmetric connubium). Masyarakat Mandailing sangat melarang perkawinan semarga. Namun dalam prakteknya, perkawinan semarga tetap terjadi pada Masyarakat Mandailing termasuk yang tinggal di Desa Manegen, Kecamatan Padang Sidempuan.Hal ini terjadi karena pengaruh Hukum Islam dalam aspek kehidupan masyarakatnya. Di sisi lain, sanksi adat tetap diberlakukan terhadap pasangan yang melakukan perkawinan semarga. Penerapan sanksi adat inilah yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk sanksi adat, mekanisme, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya serta akibat hukum yang timbul akibat dari penerapan sanksi secara adat ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian adalah Desa Manegen. Responden adalah pasangan suami istri yang menikah semarga, informan adalah para tokoh adat,cerdik pandai, Kepala Desa Manegen dan Ulama. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan, terdapat perbedaan sanksi adat di masa lampau dan masa sekarang. Di masa lampau, sanksi adat jauh lebih keras seperti pengucilan dan pengusiran dari Desa. Di masa sekarang, sanksi adat hanya berupa denda yang besarannya telah ditentukan oleh para Pengetua Adat setempat. \u0000The Mandailing community is a patrilineal kinship system (lineage from the father / male side) and the exogamy marriage system, namely that marriages should not occur between women and men of the same surname (asymmetric connubium). The Mandailing community strongly prohibits marriages. But in practice, same-sex marriages still occur in the Mandailing community, including those who live in Manegen Village, Padang Sidempuan District. This occurs because of the influence of Islamic law in aspects of the lives of the people. On the other hand, adat sanctions continue to be imposed on couples who engage in same-sex marriages. The application of adat sanctions is interesting to study in this study to find out the forms of adat sanctions, mechanisms, parties involved in them as well as legal consequences arising from the application of sanctions in this manner. This research is analytical descriptive, empirical juridical type of research. The research location is Manegen Village. Respondents are married couples who are married with the same family, the informants are traditional leaders, cleverly clever, Manegen Village Chiefs and Ulama. Data analysis was carried out qualitatively. From the results of the study found, there are differences in traditional sanctions in the past and present. In the past, adat sanctions were much tougher such as ostracism and expulsion from the village. At present, customary sanctions are only in the form of fines, the amount of which has been determined b","PeriodicalId":372102,"journal":{"name":"Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133678770","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Konsep Transplantasi Sanksi Pidana Adat Melalui Pendekatan Hukum Progresif ke Dalam Hukum Pidana Nasional sebagai Upaya Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana","authors":"Lucky Endrawati","doi":"10.46816/jial.v2i3.11","DOIUrl":"https://doi.org/10.46816/jial.v2i3.11","url":null,"abstract":"Hukum pidana adat terdapat kaedah-kaedah yang mencerminkan nilai-niIai moral yang tinggi yang berlaku secara universal bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa hukum pidana adat telah mencerminkan nikai-nilai dalam pendekatan hukum progresif. Oleh karena itu, hukum pidana adat adalah mutlak perlu mendapatkan tempat bagi pembentukan KUHP Nasional di masa yang akan datang sebagai salah satu upaya pembaharuan hukum. Namun kiranya perlu dipertimbangkan bahwa didalam memberikan tempat kepada hukum pidana adat bagi pembentukan KUHP Nasional tersebut hendaknya dicari kaedah-kaedah yang hanya berlaku secara universal bagi seluruh masyarakat. Kaedah-kaedah tersebut kemudian dikodifikasikan dalam KUHP Nasional, sehingga ia akan menjadi kaedah-kaedah KUHP Nasional semata-mata, bukan sebagai kaedah hukum pidana adat lagi. Dalam hal ini berarti bahwa kedudukan hukum pidana adat telah digantikan hukum pidana nasional, namun yang tetap dijiwai perasaan hukum yang hidup didalam seluruh masyarakat di Indonesia. Adapun konsep transplatasi sanksi bagi pelanggar hukum pidana setempat, sebaiknya pengadilan memilih menjatukan tindakan (maatregel) yang dipertimbangkan dapat memberikan beban bagi si pelanggar, namun sebaliknya dapat memberikan manfaat langsung bagi rnasyankat setempat. Hal ini bertujuan mengembalikan keseimbangan yang ada didalam masyarakat yang bersangkutan. Hal yang kiranya perlu mendapat perhatian didalam menjatuhkan sanksi kepada si pelanggar hukum pidana setempat adalah : 1. Beratnya sanksi yang berupa tindakan tersebut disesuaikan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. 2. Beratnya sanksi juga disesuaikan dengan tingkat kemampuan si pelanggar yaitu sejauh mana ia dapat melaksanakan sanksi itu. 3. Apabila pelanggaran hukum pidana adat setempat tersebut ternyata terdapat pidananya didalam KUHP NasionaI, maka yang barus dipergunakan banyalah kaedah dan sanksi yang dirumuskan didalam KUHP Nasional. \u0000Customary criminal law has methods that reflect high moral values that apply universally to all people in Indonesia. Thus it can be concluded that customary criminal law reflects values in a progressive legal approach. Therefore, customary criminal law is absolutely necessary to get a place for the formation of the National Criminal Code in the future as an effort to reform the law. However, it is important to consider that in providing a place for customary criminal law for the establishment of the National Penal Code, methods should be sought that are universally applicable to all people. These methods are then codified in the National Criminal Code, so that they will become the National Criminal Code solely, not as a customary criminal law method anymore. In this case it means that the position of customary criminal law has been replaced by national criminal law, but that is still imbued with a feeling of law that lives in all people in Indonesia. As for the concept of transplanting sanctions for local crimina","PeriodicalId":372102,"journal":{"name":"Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)","volume":"685 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121989440","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kepemilikan dan Pengolahan Tanah dalam Perspektif Hukum Tanah Adat","authors":"Aarce Tehupiory, Journal Manager Apha","doi":"10.46816/jial.v2i2.32","DOIUrl":"https://doi.org/10.46816/jial.v2i2.32","url":null,"abstract":"Studi ini bertujuan untuk menganalisis kepemilikan dan pengolahan tanah dan memahami rasa keadilan bagi masyarakat adat dari perspektif Hukum Tanah Adat. Kajian ini menggunakan pendekatan konseptual dalam memahami realitas yang dikaji. Dalam konsep ilmu hukum adat mengenai tanah adalah komunalistik religious, yang memandang bahwa masyarakat Indonesia selalu mengutamakan dan mendahulukan kepentingan masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa (1) eksistensi tanah ulayat diakui dalam ketentuan beberapa peraturan perundangan sepanjang eksistensinya masih ada; (2) lembaga adat dapat memberikan rekomendasi atas tanah untuk setiap pengolaan tanah agar keberadaan dan perlindungan terhadap hak ulayat dan masyarakat hukum adat dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, perlindungan hukum bagi masyarakat adat dengan dibuat peraturan khusus bagi keperluan masyarakat daerah tersebut dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat dengan demikian dapat mengakomodasi keanekaragaman ketentuan hukum adat setempat yang merupakan bagian hukum tanah nasional. Studi ini merekomendasikan bahwa peran pemerintah daerah adalah sebagai fasilitator dan koordinator pembuat kebijakan, berkenaan dengan keberadaan tanah masyarakat, dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum negara.","PeriodicalId":372102,"journal":{"name":"Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131543293","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implikasi Reklamasi Pantai bagi Hak Masyarakat Lokal di Wilayah Pesisir","authors":"Rina Yulianti, Journal Manager Apha","doi":"10.46816/jial.v2i2.31","DOIUrl":"https://doi.org/10.46816/jial.v2i2.31","url":null,"abstract":"Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis bentuk pengaturan perlindungan bagi masyarakat lokal akibat kegiatan reklamasi pesisir. Pokok permasalahannya adalah bagaimanakah bentuk perlindungan bagi masyarakat lokal dalam pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang mengkaji bentuk perlindungan yang diberikan dalam pengaturan hak bagi masyarakat lokal di wilayah pesisir. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Analisis datany analisis yuridis sistematis, yaitu menganalisis secara sistematis dan komprehensif terhadap bahan hukum yng dikumpulkan, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun tersier yang selanjutnya diolah dan disimpulkan untuk menjawab pembahasan yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reklamasi pantai berimplikasi pada berkurangnya hak masyarakat lokal atas sumber daya di wilayah pesisir. Masyarakat lokal memang tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir tetapi mereka berhak untuk tetap dapat menikmati atas wilayah pesisir sebagai bagian kehidupan mereka sehari-hari. Hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat telah diatur secara konstitusional bahkan telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konsitusi, oleh karenanya reklamasi pantai wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut.","PeriodicalId":372102,"journal":{"name":"Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)","volume":"74 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115234358","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penyelesaian Sengketa pada Suku Osing","authors":"M. Al Arif F, Jazim Hamidi, Journal Manager Apha","doi":"10.46816/jial.v2i2.34","DOIUrl":"https://doi.org/10.46816/jial.v2i2.34","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena hukum dan cara penyelesaian sengketa di Suku Osing. Suku Osing adalah suku yang sudah beradaptasi dengan teknologi dan kehidupan modern. Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian deskripsi yang digunakan adalah metode survei. Dalam mengumpulkan data digunakan metode wawancara dialogik. Wawancara dilakukan secara informal terhadap 3 (tiga) orang yang dianggap mengetahui permasalahan dan konsidi Suku Osing yang terbaru yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Suku Osing hidup rukun, berdampingan dan masih mempertahankan hukum adatnya. Suku Osing walaupun sudah berinteraksi dengan teknologi dan dunia modern tetapi dalam penyelesaian sengketa/perselisihan lebih mengutamakan hukum adat dibandingkan dengan hukum negara. Penyelesaian sengketa di Suku Osing terkesan tidak tertata dengan baik dalam hal kelembagaan. Oleh karena itu warga Suku Osing sebaiknya mengembalikan fungsi Lembaga Adat Masyarakat Osing Kemiren (LAMUK) tidak hanya sebagai Lembaga konsultasi untuk melakukan ritual tetapi juga sebagai lembaga penyelesaianian sengketa karena dengan berfungsinya LAMUK akan menjadi salah satu ciri khas Suku Osing dalam ranah hukum.","PeriodicalId":372102,"journal":{"name":"Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130607942","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Peran Kelembagaan Adat Moloku Kie Raha dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Baik di Maluku Utara","authors":"Nam Rumkel, Tri Syafari, Yahya Yunus, Journal Manager Apha","doi":"10.46816/jial.v2i2.35","DOIUrl":"https://doi.org/10.46816/jial.v2i2.35","url":null,"abstract":"Studi ini bertujuan untuk mengkaji kelembagaan Moluku Kei Raha dalam Sistem Pemerintahan Indonesia dan makna dari Kelembagaan Moloku Kie Raha dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa wilayah yang diberi nama Moloku Kie Raha terdapat empat kelembagaan adat yaitu Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Bacan dan Kesultanan Jailola. Tugas dan fungsi kelembagaan adat Moloku Kie Raha memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan sistem perintahan yang baik yang sejalan dengan makna yang terkandung di dalam kelembagaan adat tersebut. Berbagai makna dalam kelembagaan Moloku Kie Raha seperti Alam Ma Kolano di Kesultanan Ternate yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Mandataris atau Kepala Negara, Kie Ma Kolano di Kesultanan Tidore dengan tugas dan fungsi yang mengamankan dan mempertahankan seluruh wilayah dalam negara Konfederasi. Jiko Ma Kolano di Jailolo dengan tugas dan fungsi menjaga seluruh wilayah perbatasan., dan Dehe Ma Kolano di Kesultanan Bacan yang memiliki tugas dan fungsi membangun tata perekonomian negara Konfederasi. Makna-makna kelembagaan adat tersebut sebagai modal sosial yang sangat relevans dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik khususnya di Maluku Utara. Keempat makna tersebut dikaji secara mendalam dengan konsep pengelolaan sistem pemerintahan daerah khususnya di Maluku Utara dengan makna bobato dunia dan bobato akhirati dengan struktur kelembagaan yang ada sangat memiliki relevansi yang kuat dan tidak terpisahkan dalam mewujudkan komitmen untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik di Maluku Utara yaitu dengan mengadopsi pada kelembagaan formal dengan kelembagaan adat yang terdapat dalam Moloku Kie Raha.","PeriodicalId":372102,"journal":{"name":"Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)","volume":"125 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128179529","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Sistem Kewarisan pada Masyarakat Banjar","authors":"Gusti Muzainah, Journal Manager Apha","doi":"10.46816/jial.v2i2.36","DOIUrl":"https://doi.org/10.46816/jial.v2i2.36","url":null,"abstract":"Studi ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Banjar terkait dengan sistem pewarisan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu mengkaji norma hukum waris yang hidup dan berlaku di masyarakat Banjar. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa sistem kewarisan dalam masyarakat Banjar adalah sistem kewarisan campuran antara sistem individu dan sistem mayorat. Dalam proses pewarisan melibatkan Tuan Guru untuk minta petunjuk pembagian warisnya. Atas dasar petunjuk Tuan Guru mereka melakukan musyawarah atau islah. Keadaan seperti ini dalam masyarakat Banjar adalah mengembangkan nilai-nilai keagamaan menjadi nilai-nilai hukum adat. Dalam pelaksanaan pembagian warisan mereka mengutamakan musyawarah, apabila tidak tercapai akan diteruskan ke pengadilan agama.","PeriodicalId":372102,"journal":{"name":"Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117198785","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}