Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law最新文献_第2页

Aspek Hukum Jual Beli Ternak Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia 从印尼的法律角度来看，通过电子媒体买卖牲畜的法律方面

Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law Pub Date : 2023-06-28 DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2802

Refi Surya Mahendra, Budi Sutrisno

{"title":"Aspek Hukum Jual Beli Ternak Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia","authors":"Refi Surya Mahendra, Budi Sutrisno","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2802","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2802","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peroses pelaksanaan tentang transaksi jual beli ternak melalui media elektronik dalam peresfektif hukum di Indonesia serta mengetahui bentuk penyelsaian sengketa dalam transaksi jual beli ternak melalui media elektronik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual (Conseptual Approach). Dalam jual beli ternak melalui media elektronik memiliki aturan khusus baik dari segi prosedur atupun mekanismenya. Guna menjamin pelindungan dan kepastian hukum baik dari segi pelaku usaha ataupun konsumen maka dalam hal perjanjian jual beli melalui media elektronik harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri dari Adanya kesepakatan, kecakapan Suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Adapun pelaksanaan traknaksi jual beli melalui media elektronik meliputi tahapan pra kontrak, tahapan kontraktual dan post kontraktual. Terkait dengan sebelum pelaksanaan perjanjian dalam hal pengiriman ternak di Nusa Nusa Tenggara Barat yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha adalah harus berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 Tentang Tata Niaga Ternak. Adapun penyelseain sengketa meliputi litigasi dan non litigasi.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135355030","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Tinjauan Yuridis Bank Digital Dalam Perspektif Bank Indonesia 印度尼西亚银行视角下的数字银行司法审查

Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law Pub Date : 2023-06-28 DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2807

Anggi Riazti Gitazia, Muhaimin Muhaimin

引用次数: 0

Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Keterbukaan Di Dalam Pasar Modal Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal 1995年《资本市场8号法》审查了有关资本市场开放原则的司法审查，以保护投资者

Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law Pub Date : 2023-06-28 DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2811

Ikhfan Octareza, Kurniawan Kurniawan

{"title":"Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Keterbukaan Di Dalam Pasar Modal Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal","authors":"Ikhfan Octareza, Kurniawan Kurniawan","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2811","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2811","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganilisis penerapan prinsif keterbukaan pada pasar modal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mewajibkan keterbukaan informasi dana memberikan pengawasan terhadap perusahaan dan investor. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian, penerapan prinsip keterbukaaan informasi yang melakukan penawaran di pasar modal menurut pasal 1 ayat 25 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1995 adalah keharusan bagi emiten untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi mmaterial mengenai usahanya. OJK dapat mengenakan sanksi kepada emiten yang berdasarkan pasal 102 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 berupa tindakan administratif yaitu peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatal pendaftaran.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"251 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135355029","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Aspek Hukum Pelayanan Usaha Jasa Salon Terhadap Konsumen (Studi Di Diana Spa Mataram) 客户美容院服务法律方面(戴安娜水疗马塔兰研究)

Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law Pub Date : 2023-06-28 DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2789

Ni Nyoman Putri Ayudiana, Moh. Saleh

引用次数: 0

Perlindungan Terhadap Konsumen Akibat Kehilangan Kendaraan Sepeda Motor Saat Kredit Belum Lunas 信用卡未付时摩托车损失对消费者的保护

Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law Pub Date : 2023-06-28 DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2798

Deni Indra Jaya, Ari Rahmad Hakim Budiawan F

引用次数: 0

Penanganan Persekongkolan Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam – Apulea Segmen Iii Dalam Perkara Nomor 30/Kppu-I/2019 Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 1999年fppu商业监督委员会(KPPU)第5号法律顾问处理Ruas Ngajam - road开发计划署第30/ kppui - /2019号案件中的第三部分

Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law Pub Date : 2023-06-28 DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2812

Yuditheo Wardana, Hirsanuddin Hirsanuddin

{"title":"Penanganan Persekongkolan Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam – Apulea Segmen Iii Dalam Perkara Nomor 30/Kppu-I/2019 Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Perspektif UU No. 5 Tahun 1999","authors":"Yuditheo Wardana, Hirsanuddin Hirsanuddin","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2812","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2812","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Prinsip Penanganan Persekongkolan Tender dalam Perkara Pembangunan Jalan Ruas Ngajam-Apulea Segmen III Putusan KPPU No.30/KPPU-I/2019, untuk mengetahui Penanganan Perkara Persekongkolan Tender khususnya Pembangunan Jalan Ruas Ngajam-Apulea Segmen III Putusan KPPU No.30/KPPU-I/2019 serta untuk mengetahui Analisis Penerapan Hukum Persekongkolan Tender dalam Perkara Pembangunan Jalan Ruas Ngajam-Apulea Segmen III Putusan KPPU No.30/KPPU-I/2019 oleh KPPU. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Terdapat 2 prinsip pendekatan yaitu prinsip Pendekatan Per Se Illegal (Per Se Illegal Approach), dan prinsip Pendekatan Rule Of Reason (Rule Of Reason Approach), khusus Persekongkolan Tender menggunakan Prinsip Pendekatan Rule Of Reason (Rule Of Reason Approach). Terdapat 5 tahapan penanganan perkara berdasarkan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 : Laporan, Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, Putusan dan Pasca Putusan. Serta Terbukti secara sah adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Anti Monopoli dengan ditemukannya beberapa fakta, yaitu Kesamaan IP Addres, Kesamaan Metadata, Kesamaan Identitas Perusahaan, Kesamaan Surat Penawaran, Peralatan Terlapor III yang dinyatakan Milik Terlapor I dalam Dokumen Penawarannya, Kesamaan Daftar Kuantitas dan Harga dalam Penawaran Para Terlapor, Kesamaan Harga Satuan Upah dalam Penawaran Para Terlapor, Kesamaan Harga Satuan Bahan dalam Penawaran Para Terlapor, Kesamaan Harga Satuan Mobilisasi dalam Penawaran Para Terlapor, dan Penawaran Terlapor I Telah Kadaluwarsa. Selain itu, Ditemukannya fakta bahwa Terjadi Persekongkolan Horizontal antara sesama pelaku usaha Guna Mengatur menjadi Pemenang Tender, dan Persekongkolan Vertikal antara pelaku usaha dengan Panitia/Pihak Penyelenggara.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135355033","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Kedudukan Renegosiasi Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi Covid-19 在Covid-19大流行期间重新谈判业务合同的立场

Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law Pub Date : 2023-06-28 DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2806

Desak Putu Satya Anggarani, Ahmad Zuhairi

引用次数: 0

Tanggung Jawab Pelaksana Konstruksi Atas Keterlambatan Pembangunan Karena Bencana Alam 建筑工人对自然灾害造成的延误负责

Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law Pub Date : 2023-06-28 DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2808

Nudzransyah Alif Utama, Budi Sutrisno

{"title":"Tanggung Jawab Pelaksana Konstruksi Atas Keterlambatan Pembangunan Karena Bencana Alam","authors":"Nudzransyah Alif Utama, Budi Sutrisno","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2808","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2808","url":null,"abstract":"Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi diatur dalam Pasal 1244 dan 1245, dalam Pasal tersebut penyedia jasa konstruksi terbebaskan dari tanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh force majeure. Sehingga pengguna jasa konstruksi tidak dapat menuntut ganti kerugian terhadap penyedia jasa konstruksi tersebut dikarenakan hal ini terjadi karena adanya bencana alam dan di luar dari kelalaian pihak penyedia jasa konstruksi. Perjanjian kontrak menjadi kunci utama dalam mengatasi permasalahan ini. Para pihak lebih memperhatikan kontrak perjanjian mengenai force majeure. Ketika para pihak tidak detail dalam mengatur kontrak perjanjian tersebut maka para pihak mau tidak mau melakukan addendum perjanjian untuk mencari jalan keluar dalam melanjutkan atau memberhentikan proyek konstruksi tersebut. Selain itu Agar proyek konstruksi tersebut dapat berjalan hingga akhir kedua belah pihak terutama pihak pengguna yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh keadaan kahar dapat melakukan klaim asuransi agar kerugian yang dialami dapat di klaim asuransi, tetapi dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh asuransi tersebut.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"25 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86092084","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Analisis Yuridis Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020 Terhadap Dugaan Praktik Diskriminasi Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha 分析法院裁定KPPU第08号/ kppui - /2020年关于基于商业竞争法的所谓歧视行为的法律分析

Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law Pub Date : 2023-06-28 DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2810

Chintia Rizki Hasbi, Hirsanuddin Hirsanuddin

引用次数: 0

Perlindunganhukum Bagi Nasabah Atas Lelang Eksekusi Terhadap Barang Jaminan Hak Tanggungan 保护客户拍卖违例执行死刑的权利

Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law Pub Date : 2023-06-28 DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2814

Sudiarto Sudiarto, M. Arba, Lalu Muhammad Hayyan Ul Haq

{"title":"Perlindunganhukum Bagi Nasabah Atas Lelang Eksekusi Terhadap Barang Jaminan Hak Tanggungan","authors":"Sudiarto Sudiarto, M. Arba, Lalu Muhammad Hayyan Ul Haq","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2814","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2814","url":null,"abstract":"This study aims to analyze the occurrence of an execution auction of collateralized mortgages unilaterally, to analyze the procedures and implementation of execution auctions, and to analyze legal protection for customers over auctions of mortgaged collateral. The approach methods used in this research are the legal approach (statue approach), the conceptual approach (conspetual approach). data collection techniques using document study techniques, observation and interview techniques. Whereas the factors that led to the occurrence of a unilateral auction were because one of the parties defaulted on the agreed agreement. The factors that cause default are divided into two, namely, the first is internal factors and external factors. That the Mortgage Execution Auction Procedure consists of 3 procedures, namely the Pre Auction Procedure, the Auction Implementation Procedure, and the Minutes of Auction. That legal protection is divided into repressive legal protection and preventive legal protection. In the auction of the object of guarantee of Mortgage, the Bank has not provided protection to customers. When the auction offer for the object of the Guaranteed Mortgage is approved by the KPKNL, the Bank makes an announcement of the auction and in the bid offer that the object of the Guaranteed Guarantee will be auctioned, the customer can obtain legal protection against the losses he receives on the Mortgage which is offered at a price far from fair and reasonable value","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82971082","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0