{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Obrak (Studi Di Kota Mataram)","authors":"Kurnia Wibisana, Moh. Saleh","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2858","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2858","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan produk obral yang dilakukan oleh pelaku usaha serta untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab pelaku usaha dalam penyelesaian permasalahan dengan konsumen di Kota Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak toko di Kota Mataram yang masih menjual produk dengan cara obral namun melanggar ketentutan Pasal dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab dan kebijakan pelaku usaha dalam penyelesaian hukum atas penjualan produk obral dengan konsumen yaitu melalui negosiasi.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"71 3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136300959","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Kilat","authors":"Ajeng Ayu, Abdul Atsar","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2800","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2800","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Sby. Jenis penelitian ini menggunakan hukum Normatif dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan UU, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan hukum normatif atau kepustakaan dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian ini penggunaan merek terdaftar yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan akan mengakibatkan hak atas merek yang bersangkutan dapat dihapuskan, sesuai dengan penjelasan Pasal 72 ayat 7. Selain itu seharusnya dalam hal ini Majelis Hakim harus mengabulkan semua gugatan dari pihak Penggugat karena sudah secara sah dan meyakinkan pihak Tergugat telah melanggar ketentuan dari Pasal 72 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"46 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135355027","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Pelaksanaan Lelang Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kredit Dalam Perbankan","authors":"Agustina Purwasih, I Gusti Agung Wisudawan","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2809","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2809","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan lelang terhadap jaminan fidusia pada bidang perbankan di Indonesia dan tanggung jawab hukum kreditur terhadap jaminan fidusia yang dilelang. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual.Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan lelang terhadap jaminan fidusia pada bidang perbankan di Indonesia dapat dilakukan secara konvensional maupun elektronik (e-Auction). Jenis lelang jaminan fidusia termasuk dalam lelang eksekusi yang dilakukan melalui pelelangan umum dengan bantuan KPKNL atau dapat juga dilakukan dibawah tangan sesuai kesepakatan.Perbankan sudah memenuhi tanggung jawab secara hukum terhadap jaminan fidusia yang dilelang seperti mendaftarkan jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia, memberikan peringatan kepada Nasabah jika melakukan cidera janji, melakukan komunikasi, mediasi dan negosisai dengan Nasabah jika terjadi masalah, memberikan informasi atau pengumuman lelang agar Nasabah mengetahui bahwa jaminan yang diajukan akan dilelang, serta mengembalikan sisa hasil eksekusi objek jaminan fidusia yang melebihi nilai penjaminan kepada debitur.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"400 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135355032","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Analisis Yuridis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Kerjasama Pengangkutan Kargo","authors":"Wahyu Hidayatirrah, Sudiarto Sudiarto","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2805","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2805","url":null,"abstract":"Penelitian dengan judul Analisis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Kerjasama Pengangkutan Kargo (Studi Putusan KPPU Pasal 19 Nomor 07/KPPU-I-2020). Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan tidak terpenuhinya unsur-unsur praktek diskriminasi yang terjadi dalam kerja sama pengangkutan kargo setelah ditelaah dan diteliti secara cermat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan referensi ilmiah tidak terbukti melakukan praktek diskriminasi yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana Putusan Majelis Komisi yaitu pada Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020. Sanksi hukum yang dijatuhkan kepada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV yaitu sanksi administratif. Majelis Komisi memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV untuk membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU dan menetapkan denda tersebut tidak perlu dilaksanakan, kecuali jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun semenjak Putusan ini berkekuatan hukum tetap Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun menurut Penulis sanksi tersebut tidak tepat karena PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, PT Wing Abadi dan PT Lion Exppress tidak melakukan peraktek diskriminasi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135355034","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Di Sektor Tekstil Dan Implikasi Terhadap Industri Tekstil Lokal (Tenun Songket)","authors":"Muh. Habip Prendi Pratama, Khairus Febryan Fitrahady","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2804","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2804","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana kebijakan perdagangan disektor tekstil dalam tata hukum indonesia Bagaimana peran Pemerintah Daerah Lombok Tengah dalam melindungi produk industri tekstil Tenun Songket di Kecamatan Jonggat Desa Sukarara. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan perdagangan tekstil dalam tata hukum indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomer 3 tahun 2014 tentang Perindiutrian, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009, Peran pemerintah daerah lombok tengah ialah peraturan bupati, pemberian alat dan bahan tenun kepada masyrkat sukarara pemberian platihan untuk upgarde skill penenun dan pebuatan pasar seni untik menunjang penjualan dari songket Lombok Tengah.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135355021","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kerusakan Benda Gadai Pada Lembaga Gadai Swasta","authors":"Yudhi Arisanjaya, Muhammad Sood","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2803","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2803","url":null,"abstract":"The purpose of this study is to analyze the legal standing of private pawning institutions in the legal system in Indonesia, analyze the legal relationship between the parties and private pawning institutions and consumers, and analyze the legal protection for consumers against pawned objects damaged in private pawn institutions. The research method uses normative-empirical legal research, which uses a statute approach and conceptual approaches. Based on the results of the study, it has been found that private pawnshops, according to OJK Regulation Number 31/POJK.05/2016 concerning pawn business, the company should have legal entities and permission from the OJK. This is for supervision from the OJK to the pawn business. Then for a consumer that damaged their goods during the pledge agreement, the private pawn business will give compensation according to the object's value. If consumers get protection and they feel comfortable, then an equal between the parties is created.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135355023","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Kajian Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja","authors":"Jodi Ghozali, Nizia Kusuma Wardani","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2813","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2813","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendirian PT setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan eksistensi organ PT dalam melakukan perbuatan hukum. Jenis penelitian adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua macam metode pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa adanya konsep baru PT pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu PT Persekutuan Modal dan PT Perorangan yang dapat didirikan oleh satu orang dengan pernyatan pendirian. sistem organ PT Persekutuan Modal menganut sistem dua tingkat (two-teir board system) yaitu organ yang menganut sistem pengawasan dalam organ perseroan sehingga terdapat RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan dalam PT Perorangan Menganut sistem satu tingkat (One-teir board system) yaitu konsep organ tanpa menggunakan organ pengawas.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135355025","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Investasi Jangka Panjang Di Indonesia","authors":"Taufik Nahdi, Eduardus Bayo Sili","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2816","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2816","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai alat investasi jangka panjang di Indonesia serta mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat atau para investor cryptocurrency di Indonesia, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan metode pendekatan konseptual (conseptual approach). Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa pesatnya perkembangan cryptocurrency menyebabkan jumlah para pengguna atau investor cryptocurrency juga meningkat pesat di Indonesia sehingga pemerintah Indonesia harus membuat regulasi atau peraturan untuk memberikan kepastian hukum bagi para penggunanya, legalitas penggunaaan cryptocurrency di Indonesia sendiri telah diatur dan diawasi langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Tekhnis Penyelenggaraan Pasar Fisik Asset Krypto (Crypto Asset).","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"59 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73673071","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 335k/Pdt.Sus/2012)","authors":"Bakhtiar Syamsi Pratama, Moh. Saleh","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2795","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2795","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan putusan dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/Pdt.Sus/2012. Adapun penyusun merumuskan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: bagaimana kedudukan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen dan bagaimana kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/Pdt.Sus/2012. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Terakhir, kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat, makna final dan mengikat artinya tidak ada upaya hukum lanjutan dalam lingkup Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen , namun dalam lingkup peradilan dapat diajukan upaya hukum keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Pengadilan Negeri dan objek sengketa konsumen yang menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah sengketa konsumen yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.
","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135355022","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penimbunan Minyak Goreng Oleh Pelaku Usaha Pada Masa Krisis","authors":"Lalu Zaki Syuraihul Widadi, Kurniawan Kurniawan","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2799","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2799","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penimbunan minyak goreng di Indonesia dan akibat hukum bagi pelaku usaha penimbun minyak goreng di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif, dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, hasil penelitian bahwa konsumen terdampak dari penimbunanan minyak goreng oleh pelaku usaha yang berpengaruh pada melonjaknya harga dikarenkan stok barang yang terbatas, untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan melakukan pengaturan batas ekspor sawit, mengatur distribusi minyak goreng serta menetapan harga minyak goreng di pasaran. Akibat hukum bagi pelaku usaha penimbun minyak goreng di Indonesia dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"160 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135355026","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}