Jurnal Hukum Lex Generalis最新文献_第8页

Hak Pencipta Atas Performing Right dalam Peraturan Hak Cipta Indonesia dan Konvensi Internasional

Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2022-01-01 DOI: 10.56370/jhlg.v3i1.143

Regyna Putri Willis, Zulfikar Jayakusuma, Adi Tiaraputri

引用次数: 2

Pemanfaatan Tanda Tangan Digital Tersertifikasi di Era Pandemi 在大流行时期，数字签名的使用得到了批准

Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2021-08-10 DOI: 10.56370/jhlg.v2i8.95

Rizki Dermawan

引用次数: 3

Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia 从婚姻法和人权的角度来看，印尼对不同宗教婚姻的法律审查

Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2021-07-17 DOI: 10.56370/jhlg.v2i6.122

Sindy Cantonia, Ilyas Abdul Majid

引用次数: 1

Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia 根据印尼国法，保护乱伦儿童权利的法律

Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2021-06-29 DOI: 10.56370/jhlg.v2i6.120

Rindi Putri Afifah, Nindya Prasetya Wardhani, Aura Shava Dhinda Salsabila

引用次数: 0

Return to Work sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 回去工作，作为就业保障机构(BPJS)的工作保障形式

Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2021-05-01 DOI: 10.56370/jhlg.v1i2.82

Dian Ayu Nurul Muthoharoh, Danang Ari Wibowo

引用次数: 1

Peran Serikat Pekerja/Buruh dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak yang Dilakukan oleh Perusahaan terhadap Pekerja/Buruh 工会在解决公司对工人的单方面职业关系纠纷中的作用

Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2021-05-01 DOI: 10.56370/jhlg.v2i5.51

Ismi Pratiwi Podungge, David Patiolo, Vrisca Silvya, Isma Hanifa

{"title":"Peran Serikat Pekerja/Buruh dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak yang Dilakukan oleh Perusahaan terhadap Pekerja/Buruh","authors":"Ismi Pratiwi Podungge, David Patiolo, Vrisca Silvya, Isma Hanifa","doi":"10.56370/jhlg.v2i5.51","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i5.51","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai peran serikat pekerja/buruh dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja/buruh. Pemutusan Hubungan Kerja telah memiliki pengaturan tersendiri yang termuat dalam Bab XII Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun pada praktiknya di lapangan, undang-undang tersebut masih memiliki beberapa kelemahan dimana dalam aturan-aturannya ditemukan celah yang dapat membuat perusahaan menyimpangi isi atau makna dari aturan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif dititikberatkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif merupakan uraian dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa sangat dibutuhkannya serikat pekerja atau buruh dalam hal menangani permasalahan-permasalahan yang ada dalam suatu perusahaan, salah satunya adalah permasalahan pemutusan hubungan kerja yang biasanya dilakukan secara sepihak oleh pengusaha dan merugikan pekerja/buruh itu sendiri. Dalam tulisan ini, penulis juga bermaksud melakukan komparasi pengaturan peran Serikat Pekerja/Buruh dalam Pemutusan Hubungan Kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116839278","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

TRIASTHLET (Three Eyes of Athlete Welfare): Upaya Perlindungan Hukum dan Hak Atas Kesejahteraan Atlet Sepak Bola pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2021-05-01 DOI: 10.56370/jhlg.v2i5.52

Herlina Sri Wahyuni, Irqi Sheva Maulana, Luna Dezena Ticoalu

引用次数: 0

Analisis Kasus Putusan Nomor Perkara 136/Pdt.Sus-Phi/2020/PN Jkt.Pst. Ditinjau dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja

Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2021-05-01 DOI: 10.56370/jhlg.v2i5.126

Seventina Monda Devita, Fourazizah Widyaning Ayu

引用次数: 0

Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam 从伊斯兰法律的角度来看，对儿童性侵犯者的化学阉割

Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2021-02-22 DOI: 10.56370/jhlg.v2i2.21

Ahmad Habib Al Fikry

{"title":"Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam","authors":"Ahmad Habib Al Fikry","doi":"10.56370/jhlg.v2i2.21","DOIUrl":"https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i2.21","url":null,"abstract":"Pedofilia sebagai perilaku seksual abnormal yang melibatkan anak sebagai korban, menjadi perhatian karena data menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Selain menciderai hak perlindungan anak, pedofilia juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Indonesia menjalankan amanat konstitusi dengan memberikan kepastian hukum melalui berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak. Salah satu diskursus yang diatur di dalamnya adalah sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual anak guna memberikan efek jera dan menghentikan perbuatan. Tindakan kebiri kimia menjadi salah satu sanksi pidana yang mengancam pedofil. Tata cara tindakan ini diatur lebih khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Disahkannya peraturan tersebut, menuai pro kontra dari masyarakat. Penulis tertarik untuk meneliti diskursus ini dalam perspektif hukum islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukuman kebiri kimia dalam hukum islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, sumber hukum islam, dan kasus sehingga ditemukan bahwa hukuman kebiri kimia merupakan hukuman tadzir. Hal tersebut dapat menjadi dasar pengetahuan bahwa hukuman ini dapat berlaku dan hakim dapat memutus. Dalam hal penentuan hukuman, hukum pidana islam mengenal pertimbangan unsur formal, materil, dan moral. Menurut penulis, pedofilia merupakan perbuatan yang telah memenuhi ketiga unsur tersebut sehingga dapat dikenai hukuman atau jarimah. Hukumannya disebut tadzir, merupakan hukuman yang diputus oleh hakim sebagai upaya pencegahan bagi pelaku supaya tidak melakukan kejahatan kembali. Hukuman kebiri kimia merupakan hukuman yang memperhatikan pelaku dan korban. Dalam hal ini pelaku hanya akan ditekan hasrat seksual tanpa menghilangkannya. Selain itu, pelaku juga mendapatkan rehabilitasi. Adapun korban akan mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.","PeriodicalId":360944,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Lex Generalis","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132944500","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Procedures For The Implementation Of Mutual Legal Assistance To Recover Assets Resulting From Corruption That Are Rushed Abroad 追缴外逃腐败财产司法互助实施程序

Jurnal Hukum Lex Generalis Pub Date : 2021-01-31 DOI: 10.56370/jhlg.v2i1.3

Ricardo Santos

引用次数: 4