Uti Possidetis: Journal of International Law最新文献_第3页

Perjanjian Investasi Bilateral: Self-Judging Sebagai Solusi? 双边投资协议:以自我评价为解决方案?

Uti Possidetis: Journal of International Law Pub Date : 2022-10-11 DOI: 10.22437/up.v3i3.19436

Sakina Fakhriah, Ari Afriansyah

{"title":"Perjanjian Investasi Bilateral: Self-Judging Sebagai Solusi?","authors":"Sakina Fakhriah, Ari Afriansyah","doi":"10.22437/up.v3i3.19436","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/up.v3i3.19436","url":null,"abstract":"This article was prepared to formulate a strategy for formulating the drafting of exclusion clauses in bilateral investment treaties and legal policies that are in accordance with national security without violating international law. In its preparation, doctrinal legal research with legal objects is used which is conceptualized as a statutory rule based on the doctrine of positivism (normative juridical) schools. In the Discussion, it was found that Host Country has several options in implementing policies that put forward the national interest such as, asserting rights in agreements in good faith, including exceptions expressly, establishing definitions appropriately in agreements, mentioning special clause categories in agreements, conducting evaluations in a reasonable manner and self-judging. However, of the seven options already mentioned, self-judging is the most profitable option for host countries in implementing policies that orientate national interests. The self-judging clause is the choice of host country for two reasons. First, the clause gives the state discretion to unilaterally opt-out of international obligations and secondly, the evaluation of the elements for opt-out is not set out completely objectively from an external point of view, but only from the point of view of the state concerned.","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125371342","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Beijing Treaty on Audiovisual Performances: Sudah Konsistenkah Hukum Indonesia Pasca Ratifikasi? 北京对视听表现的意见:经批准后印尼法律是否一致?

Uti Possidetis: Journal of International Law Pub Date : 2022-06-16 DOI: 10.22437/up.v3i2.17180

Tia Andiani, Retno Kusniati

引用次数: 0

Eksistensi Takhta Suci Vatikan: Relevansinya terhadap Penundukan Diri Suatu Negara 梵蒂冈神圣宝座的存在:它与国家统一的关系

Uti Possidetis: Journal of International Law Pub Date : 2022-06-16 DOI: 10.22437/up.v3i2.18059

Yustinus Stevanus Yanubi, Josina Augustina Yvonne Wattimena, J. S. F. Peilouw

引用次数: 1

Legitimasi Hukuman Mati: Perlukah Mandatory Consular Notification Antar Negara?

Uti Possidetis: Journal of International Law Pub Date : 2022-06-16 DOI: 10.22437/up.v3i2.17565

Lendra Fatriani, Bernard Sipahutar

引用次数: 0

Pengantin Pesanan (Mail-Brides Order): Solusi atau Pelanggaran HAM? 邮购新娘:解决方案还是侵犯人权?

Uti Possidetis: Journal of International Law Pub Date : 2022-06-16 DOI: 10.22437/up.v3i2.17917

Defri Wim Khameswara, Budi Ardianto

引用次数: 1

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada Di Wilayah Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dengan Protokol Tambahan 1977 根据1949年日内瓦公约，在1977年的附加协议下，保护处于战争状态的儿童

Uti Possidetis: Journal of International Law Pub Date : 2022-06-16 DOI: 10.22437/up.v3i2.14475

Intan Amini, Dony Yusra Perbrianto

引用次数: 1

Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan? 基于文化传统的婚姻约束:CEDAW在保护妇女婚姻权利方面如何应用国家法律?

Uti Possidetis: Journal of International Law Pub Date : 2022-02-26 DOI: 10.22437/up.v3i1.15452

Junita Fanny Nainggolan, Ramlan Ramlan, Rahayu Repindowaty Harahap

{"title":"Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan?","authors":"Junita Fanny Nainggolan, Ramlan Ramlan, Rahayu Repindowaty Harahap","doi":"10.22437/up.v3i1.15452","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/up.v3i1.15452","url":null,"abstract":"Artikel ini membahas mengenai implementasi CEDAW kedalam hukum nasional untuk melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan. Meski sudah puluhan tahun konvensi diratifikasi, namun dalam kehidupan bermasyarakat, perempuan masih sering didiskriminasi. Salah satu bentuk diskriminasi di Indonesia masih berupa budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Patriarki yang mendominasi budaya masyarakat menciptakan seksisme dan ketidaksetaraan gender yang mempengaruhi banyak aspek aktivitas manusia, salah satunya adalah masalah pernikahan. Di Indonesia, masih banyak perkawinan yang terjadi di Indonesia karena kawin paksa. Apalagi dilakukan dengan kedok tradisi yang telah mengalami pergeseran nilai budaya. Pilihan untuk menikah dan dengan siapa berkaitan erat dengan penentuan nasib sendiri yang telah diakui dalam Konvensi CEDAW. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di dalam Konvensi CEDAW, setiap orang memiliki hak yang sama untuk menikah, terlepas dari gender dan jenis kelamin orang tersebut. Namun, di dalam pengimplementasiannya ke dalam hukum nasional, pelaksanaannya masih bersifat diskiminatif dan belum terintegrasi.","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"48 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125671538","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Eksploitasi Awak Kapal Asing: Tanggung Jawab Negara Bendera terhadap ABK Indonesia di Kapal China Long Xing 629

Uti Possidetis: Journal of International Law Pub Date : 2022-02-26 DOI: 10.22437/up.v3i1.14819

Yudi Dharmawan, Bernard Sipahutar, Mochammad Farisi

引用次数: 0

Urgensi Larangan Penggunaan Senjata Kimia di Suriah menurut The Chemical Weapon Convention 1993

Uti Possidetis: Journal of International Law Pub Date : 2022-02-26 DOI: 10.22437/up.v3i1.15449

Arisa Ananda, Retno Kusniati

{"title":"Urgensi Larangan Penggunaan Senjata Kimia di Suriah menurut The Chemical Weapon Convention 1993","authors":"Arisa Ananda, Retno Kusniati","doi":"10.22437/up.v3i1.15449","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/up.v3i1.15449","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan The Chemical Weapons Convention 1993 “CWC” dalam larangan Penggunaan Senjata Kimia dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan korban terhadap dampak penggunaan senjata kimia di Suriah. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan The Chemical Weapons Convention 1993 “CWC” dalam larangan penggunaan senjata kimia bahwa pelanggaran Suriah terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh Hukum Humaniter Internasional dan penyelesaian yang dilakukan oleh OPCW dan PBB dalam kerja sama mereka yang diselesaikan hanya sebatas pemusnahan senjata yang dimiliki oleh Suriah lagi-lagi tidak ditemukannya pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. Perlindungan korban terhadap dampak penggunaan senjata kimia di Suriah dilakukan menurut Konvensi Jenewa 1949 berdasarkan Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949 yaitu Orang yang dilindungi berhak, dalam segala keadaan, untuk memperoleh penghormatan atas dirinya, martabatnya, hak-hak keluarganya, keyakinan dan ibadah keagamaannya, dan kebiasaan serta adat-istiadatnya. Mereka setiap saat diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi, terutama terhadap segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dan terhadap penghinaan dan keingintahuan publik.","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127813581","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

Pelanggaran Prinsip Kemanusiaan terhadap Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949 1949年日内瓦公约规定，在阿布格莱布监狱违反人道主义原则的行为

Uti Possidetis: Journal of International Law Pub Date : 2022-02-26 DOI: 10.22437/up.v3i1.14776

Zuhri Triansyah, Maratun Saadah

引用次数: 0