Pengantin Pesanan (Mail-Brides Order): Solusi atau Pelanggaran HAM?

Abstract

Artikel ini membahas mengenai tanggung jawab negara dalam menghapus praktik perdagangan orang. Salah satu bentuk praktik tersebut adalah mail-brides order. Kebijakan one child policy di Tiongkok menjadi salah satu penyebab. Sementara, adanya kesamaan budaya dan faktor ekonomi menjadikan Singkawang sebagai lokasi transaksi mail-brides order. Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo dengan membentuk Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 tentang  Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi. Pelanggaran yang terjadi di Singkawang merupakan bentuk perdagangan orang yang menggunakan 2 cara menurut pasal 5 dan 6 dalam UU tersebut. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi penghalang bagi penegak hukum dalam melacak dan memberantas kejahatan perdagangan orang, khususnya terhadap korban dibawah umur atau anak-anak.