Jurnal Hukum PRIORIS最新文献_第2页

PAJAK PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Jurnal Hukum PRIORIS Pub Date : 2022-09-14 DOI: 10.25105/prio.v8i2.14982

Randita Dwianggri Poeri

引用次数: 0

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF 2016年国家金融包容性战略总裁条例第82条的实施

Jurnal Hukum PRIORIS Pub Date : 2022-09-14 DOI: 10.25105/prio.v7i1.14950

Lukmanul Hakim

引用次数: 0

KURANGNYA PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR 公众对吴根雷乔县潘根雷乔村的财产分割知之甚少

Jurnal Hukum PRIORIS Pub Date : 2022-09-14 DOI: 10.25105/prio.v7i1.14949

Diah Sari Allon Sopie, Nova Orvia

{"title":"KURANGNYA PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR","authors":"Diah Sari Allon Sopie, Nova Orvia","doi":"10.25105/prio.v7i1.14949","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/prio.v7i1.14949","url":null,"abstract":"Pembagian warisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Artikel ini berkenaan dengan salah satu sistem hukum pembagian harta waris yang diajarkan di negara Indonesia, diantaranya adalah adat dan islam yang berjudul “kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta waris di Desa Panggungrejo Kabupaten Blitar. Yang pada pokoknya membahas mengenai pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris terhadap ahli warisnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang biasa disebut penelitian lapangan. Dimana peneliti langsung turun ke lapangan dan datang kepada masyarakat yang bersangkutan dan berkomunikasi langsung dengan anggota masyarakatnya, mengenai praktik pembagian harta waris, serta permasalahan yang terjadi dalam pembagian harta waris dalam masyarakatnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab bahwa masyarakat di Desa Panggungrejo Kabupaten Blitar masih menggunakan sistem pembagian waris menurut kebiasaannya, meskipun masyarakat sekitar mayoritas beragama islam, tetapi hanya minoritas warga yang menggunakan pembagian harta waris menurut islam. Dikarenakan sangat minim pengetahuan tentang kewarisan sehingga sanggat mempengaruhi terhadap tindakan pembagian harta waris dilingkungan tersebut. begitupun dengan pihak yang sama sekali tidak memahami pembagian harta waris islam, lebih memilih membagi harta warisan secara adat kebiasaan yang dilakukan pendahulunya. ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak membagi harta warisannya secara Islam diantaranya, faktor pendidikan dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pembagian harta waris.","PeriodicalId":335820,"journal":{"name":"Jurnal Hukum PRIORIS","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124896555","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

PERAN NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENGUNGSI ANAK 国家在实现难民儿童教育权利方面的作用

Jurnal Hukum PRIORIS Pub Date : 2022-09-14 DOI: 10.25105/prio.v7i2.14960

Zahrashafa Putri Mahardika

引用次数: 1

PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP KOS-KOSAN DIKAITKAN DENGAN PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 对koso - kosan的税收调查与根据立法法规增加地区收入有关

Jurnal Hukum PRIORIS Pub Date : 2022-09-14 DOI: 10.25105/prio.v7i2.14959

Febrina Tania

引用次数: 0

URGENSI PERJANJIAN HUKUM JAMINAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN KEPERCAYAAN KREDITUR LEMBAGA PERBANKAN DI INDONESIA 《税法保障协议》的紧迫性，是银行机构在印尼的信誉得到确认的努力

Jurnal Hukum PRIORIS Pub Date : 2022-09-14 DOI: 10.25105/prio.v8i1.14964

Ika Atikah

{"title":"URGENSI PERJANJIAN HUKUM JAMINAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN KEPERCAYAAN KREDITUR LEMBAGA PERBANKAN DI INDONESIA","authors":"Ika Atikah","doi":"10.25105/prio.v8i1.14964","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/prio.v8i1.14964","url":null,"abstract":"Artikel ini berfokus pada implementasi pemberian pinjaman dana hak tanggungan yang menjadi objek jaminan berupa objek yang bernilai uang manakala terjadi kredit macet yang diatur dalam perjanjian pokok sebagai upaya perwujudan kepercayaan kreditur lembaga perbankan yang keberadaannya diminati masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada normatif dengan conceptual approach dan statute approach. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara pada pengumpulan peraturan perundang – undangan hak tanggungan, perjanjian yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek, perjanjian kredit dalam peraturan hukum selain undang – undang, dan lain sebagainya. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum sekunder lebih kepada konsep atau teori yang relevan dengan isu sentral dengan melengkapinya dalam daftar pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian menjadi unsur utama dalam mekanisme pemberian kredit yang dilakukan oleh kreditur perbankan kepada debitur sesuai aturan UU Hak Tanggungan dan Burgerlijk Wetboek atau KUHPerdata Pasal 1132. Apabila barang yang dijaminkan oleh debitur kepada sejumlah kreditur, pasal tersebut berlaku manakala diatur dalam perjanjian. Akibat hukum dari pemberian kredit karena objek jaminan debitur bernilai uang menjadi perjanjian tambahan setelah perjanjian pokok sehingga asas kepercayaan kreditur kepada debitur menjadi pasti dalam hukum.","PeriodicalId":335820,"journal":{"name":"Jurnal Hukum PRIORIS","volume":"102 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114428886","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA TERJADINYA PERCERAIAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Jurnal Hukum PRIORIS Pub Date : 2022-09-14 DOI: 10.25105/prio.v8i1.14963

Hazar Kusmayanti, Efa Laela Fakriah, Mutiara Rembune Payu

引用次数: 0

IMPLEMENTATION OF THE PROVISION OF SOUND LETTERS IN THE GENERAL ELECTION OF 2019 IN RIAU PROVINCE BASED ON LAW NUMBER 7 OF 2017 CONCERNING GENERAL ELECTIONS 根据关于大选的2017年第7号法律，在廖内省2019年大选中实施有声字母规定

Jurnal Hukum PRIORIS Pub Date : 2022-09-14 DOI: 10.25105/prio.v8i1.14977

Adrian Faridhi, Sudi Fahmi, Tatang Suprayoga

引用次数: 0

KAJIAN MENGENAI PEMBATASAN IJIN PENDIRIAN HOTEL UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KOTA YOGYAKARTA 日惹酒店限制可持续发展的研究

Jurnal Hukum PRIORIS Pub Date : 2022-09-14 DOI: 10.25105/prio.v8i2.14978

Dinarjati Eka Puspitasari

引用次数: 0

HAMBATAN PEMBUKTIAN DALAM PELAKSANAAN E-LITIGASI GUNA MENDUKUNG PEMBARUAN HUKUM DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 在工业革命时期支持法律改革的e -诉讼方面的举证障碍为4.0

Jurnal Hukum PRIORIS Pub Date : 2022-09-14 DOI: 10.25105/prio.v8i2.14979

Fadhilah Rizky Aftriani Putri, Ikhda Fitria, Dian Latifiani

{"title":"HAMBATAN PEMBUKTIAN DALAM PELAKSANAAN E-LITIGASI GUNA MENDUKUNG PEMBARUAN HUKUM DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0","authors":"Fadhilah Rizky Aftriani Putri, Ikhda Fitria, Dian Latifiani","doi":"10.25105/prio.v8i2.14979","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/prio.v8i2.14979","url":null,"abstract":"lembaga pengadilan. Dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi menuntut hukum agar ikut berimprovisasi melalui pembaruan hukum. Sejak tahun 2019, selain persidangan konvensional, Indonesia juga mulai menerapkan proses persidangan secara elektronik (e-litigasi). Pembaruan hukum melalui e-litigasi selain untuk mendukung pembaruan hukum di era revolusi industri 4.0, juga diharapkan dapat membuat pengadilan menjadi lebih murah, cepat, efisien, dan efektif sesuai dengan asas-asas dasarnya sehingga membuat peradilan menjadi terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun semenjak diterapkan, e-litigasi kurang diminati para pencari keadilan. Kurang diminatinya e litigasi ini, disebabkan oleh banyak faktor penghambat, beberapa diantaranya yaitu kurangnya standar infrastruktur yang dimiliki, padahal persidangan elektronik sangat bertumpu pada kesiapan infrastruktur seperti fasilitas internet ataupun sarana berupa laptop. Selain itu juga dikarenakan kurangnya kesiapan sumber daya manusia, masih barunya sistem, minimnya informasi di masyarakat, dan belum adanya prosedur tetap yang mengatur e-litigasi secara rinci, salah satunya dalam pembuktian. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam persidangan, karena prosesnya yang dilakukan secara elektronik maka diperlukan pencocokan barang bukti yang dimiliki para pihak. Namun dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang e-litigasi, belum dijelaskan mengenai prosedur pencocokan barang bukti. Tulisan ini membahas mengenai Hambatan Pembuktian dalam E-Litigasi Guna Mendukung Pembaruan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0.","PeriodicalId":335820,"journal":{"name":"Jurnal Hukum PRIORIS","volume":"69 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129243589","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0