BHUMI Jurnal Agraria dan Pertanahan最新文献

{"title":"MENCARI BENTUK PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH","authors":"Supardy Marbun","doi":"10.53686/jp.v10i2.13","DOIUrl":"https://doi.org/10.53686/jp.v10i2.13","url":null,"abstract":"Kewenangan pemberian hak atas tanah merupakan kewenangan Menteri ATR/Kepala BPN yang dapat dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan atau Kakanwil BPN. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 (UUAP) dan doktrin hukum administrasi negara, bentuk pelimpahan kewenangan adalah mandat bukan delegasi. Pelimpahan kewenangan dalam bentuk delegasi baru dapat dilaksanakan apabila PP sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUPA dan Perpres sebagaimana diatur dalam PP Nomor 40 Tahun 1996 telah ditetapkan oleh Pemerintah. Penetapan pelimpahan kewenangan dalam bentuk delegasi melalui Peraturan Menteri, selain bertentangan dengan UUAP, akan mengakibat keputusan yang diterbitkan oleh penerima pelimpahan kewenangan tidak memiliki kekuatan legalitas karena mengandung cacat hukum/cacat kewenangan.","PeriodicalId":32710,"journal":{"name":"BHUMI Jurnal Agraria dan Pertanahan","volume":"33 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79080592","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"METODE PEMILIHAN LOKASI PENATAAN KEMBALI PERMUKIMAN KUMUH DENGAN KONSOLIDASI TANAH VERTIKAL DI PERKOTAAN","authors":"Asmadi Adnan","doi":"10.53686/jp.v10i2.18","DOIUrl":"https://doi.org/10.53686/jp.v10i2.18","url":null,"abstract":"Kajian ini bertujuan untuk mengkaji/menganalisis penyusunan metode dan formulasi pemilihan dan penetapan lokasi penataan kembali permukiman kumuh dengan konsolidasi tanah vertikal (KTV) di perkotaan berdasarkan berbagai faktor utama, penunjang dan subfaktornya, baik dari aspek kebijakan pemerintah, masyarakat maupun aspek lingkungan, serta mengimplementasikannya untuk menghitung nilai skoring potensial dalam rangka menentukan skala prioritas penanganan/pembangunannya. Pendekatan kajian menggunakan studi kebijakan dan pustaka melalui eksploratif dan empiris dengan metode dasar kuantitatif dan kualitatif, yang didukung studi lapangan di 5 kota besar sampel. Hasil kajian berhasil menyusun/membangun suatu metode/formulasi penghitungan nilai skoring pemilihan calon lokasi konsolidasi tanah vertikal sesuai nilai potensialnya melalui pembobotan, skala dan skoring terhadap faktor/subfaktornya, yang hasilnya dibagi 3 kelompok kriteria potensi berdasarkan total nilai skor (TNS), yaitu TNS ≥3,00-4,00; TNS 2,00-<3,00; dan TNS <2,00. Hasil penghitungan menggunakan formulasi tersebut diperoleh calon lokasi RW sampel di setiap kota sampel, namun skornya masih jauh dari nilai maksimalnya (100%), sehingga masih sangat sulit diimplementasikan, terutama sangat rendahnya dukungan persetujuan masyarakat sebagai calon peserta dibandingkan ketentuan peraturan yang menginsyaratkan setuju minimal 60% pemilik tanah yang meliputi 60% dari luas seluruh arealnya.","PeriodicalId":32710,"journal":{"name":"BHUMI Jurnal Agraria dan Pertanahan","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79307649","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PEMEGANG JAMINAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP BENDA JAMINAN YANG DITETAPKAN MENJADI TANAH TERLANTAR","authors":"Satria Sukananda","doi":"10.53686/jp.v10i2.15","DOIUrl":"https://doi.org/10.53686/jp.v10i2.15","url":null,"abstract":"Salah satu hak yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah terhadap tanah yang dikuasainya adalah menjaminkan hak atas tanah untuk suatu utang tertentu dengan dibebani dengan Hak Tanggungan. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Negara. Akan tetapi jika pemegang hak atas tanah tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan pemanfaatan dan pengunaan atas tanah maka tanah tersebut dapat ditetapkan menjadi tanah terlantar sebagaimana telah diatur di dalam Peranturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pendayagunaan dan Penertiban Tanah Terlantar. Perihal ini lah yang menjadi persoalan bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur jaminan yang dibebani hak tanggungan terhadap benda jaminan yang ditetapkan menjadi tanah terlantar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur jaminan yang dibebani hak tanggungan terhadap benda jaminan yang ditetapkan menjadi tanah terlantar. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi kreditur jaminan yang dibebani hak tanggungan terhadap benda jaminan yang ditetapkan menjadi tanah terlantar didasarkan pada perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dapat diterapkan pada setiap proses penertiban tanah terlantar, karena semua proses penertiban hingga pada saat sidang penetapan informasinya harus sampai pada kreditur pemegang hak jaminan. Sedangkan perlindungan hukum represif dapat diterapkan melalui mekanisme peradilan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi.","PeriodicalId":32710,"journal":{"name":"BHUMI Jurnal Agraria dan Pertanahan","volume":"9 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85304141","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PEMBUATAN PETA TEMATIK DESA LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT","authors":"Hadi Arnowo","doi":"10.53686/jp.v10i2.16","DOIUrl":"https://doi.org/10.53686/jp.v10i2.16","url":null,"abstract":"Karya tulis ilmiah ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen berupa tulisan ilmiah dan selanjutnya dianalisis secara teoritis dan empiris. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengidentifikasi alur pemanfaatan peta bidang tanah hasil kegiatan PTSL untuk pembuatan peta desa berbasis partisipasi masyarakat. Kedua adalah untuk mengidentifikasi tahapan pembuatan peta tematik wilayah desa berbasis partisipasi masyarakat. Manfaat dari tulisan ini adalah untuk memberi masukan mengenai pemanfaatan hasil PTSL untuk penyusunan informasi spasial wilayah desa dengan menggunakan metode pemetaan berbasis masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara efektif apabila dilengkapi dengan informasi spasial terkait pembangunan desa secara lengkap dan akurat. Pembuatan informasi spasial wilayah desa berasal dari data tematik spasial dengan memanfaatkan peta bidang hasil kegiatan Pendaftaran Tanah Secara Lengkap (PTSL) sebagai peta kerja. Hasil dari analisis studi dokumen adalah peta dasar atau peta kerja dan peta bidang tanah hasil dari PTSL sangat tepat digunakan untuk pembuatan peta desa karena menunjukkan visualisasi secara detail. Penggunaan peta dasar adalah sebagi tempat plotting jenis data tematik desa yang berasal dari pengambilan data lapang maupun data sekunder. Sedangkan peta bidang yang berasal dari PTSL untuk plotting data terkait dengan status tanah. Pengambilan data lapang untuk tema tertentu dilakukan melalui partisipasi masyarakat agar informasi yang diperoleh lebih akurat. Proses pengambilan data spasial tertentu dibuat melalui pemetaan berbasis partisipasi masyarakat dengan standar teknis pemetaan. Standar teknis yang dimaksud meliputi metode pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian peta.","PeriodicalId":32710,"journal":{"name":"BHUMI Jurnal Agraria dan Pertanahan","volume":"38 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73546057","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERAN REFORMA AGRARIA DALAM MENYIMPAN CADANGAN KARBON UNTUK MENGURANGI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT","authors":"Windra Pahlevi, H. Taris, Agung Satrio Permadi, Nur Fauzan, Siti Asri Heriyani Pertiwi, F. Savitri","doi":"10.53686/jp.v10i2.19","DOIUrl":"https://doi.org/10.53686/jp.v10i2.19","url":null,"abstract":"Degradasi lahan merupakan  pendorong perubahan iklim melalui emisi gas rumah kaca (GRK) dan penurunan laju serapan karbon. Perubahan penggunaan lahan dan pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan adalah penyebab langsung degradasi lahan oleh manusia. Penelitian ini akan menguraikan data dan fakta bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki peran dan telah berkontribusi nyata dalam mengurangi dampak dari perubahan iklim dalam mengurangi efek gas rumah kaca melalui salah satu kegiatan prioritas nasional yaitu kegiatan Redistribusi Tanah. Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Kalimantan Barat. Pengumpulan data menggunakan pemetaan citra satelit Landsat-8 dan data spasial redistribusi tanah tahun 2017-2020. Pendekatan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan analisis super impose dan analisis cadangan karbon. Hasil penelitian menjabarkan bahwa redistribusi tanah meliputi 1,47% dari total luas lahan di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun jumlah karbon yang tercadangkan dari 1,47% tanah hasil kegiatan redistribusi tanah dengan beragam jenis penggunaan lahan adalah sebesar 13,818,873.35 ton atau 0,12% dari total karbon yang tercadangkan di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa program redistribusi tanah dapat mengurangi konsentrasi karbon di atmosfer dengan pemanfaatan lahan yang sebagian besar digunakan untuk areal persawahan produktif sehingga mengurangi dampak perubahan iklim.","PeriodicalId":32710,"journal":{"name":"BHUMI Jurnal Agraria dan Pertanahan","volume":"136 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76438989","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"STUDI PENGARUH DEFORMASI TERHADAP DATA ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN BADUNG, BALI","authors":"Rudi Herlianto Hapsoro, Putra Maulida","doi":"10.53686/jp.v10i2.17","DOIUrl":"https://doi.org/10.53686/jp.v10i2.17","url":null,"abstract":"Indonesia tersusun di atas empat lempeng tektonik besar yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Australia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Filipina. Lempeng-lempeng tektonik tersebut saling bergerak secara aktif dan dinamis sehingga mengakibatkan terjadinya deformasi pada kerak bumi. Deformasi menyebabkan terjadinya perubahan bentuk, posisi, maupun dimensi pada objek-objek di atas permukaan tanah, termasuk objek-objek pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perubahan yang terjadi pada objek-objek pengukuran dan pemetaan (data administrasi pertanahan) akibat adanya deformasi pada kerak bumi. Data pertanahan yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk data grid dan data hasil pengukuran di lapangan. Data pertanahan tersebut kemudian dimodelkan perubahannya akibat adanya deformasi. Model deformasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model deformasi yang dibuat oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Selain itu, digunakan pula model potensi gempa bumi di selatan jawa untuk menghitung pergeseran teoritis akibat deformasi koseismik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa deformasi yang terjadi selama 14 tahun mengakibatkan pergerakan sejauh 40 cm. Selain model linear yang diakomodasi oleh model deformasi yang dibuat oleh BIG, pergerakan tiba-tiba akibat gempa bumi juga berpotensi mengakibatkan pergerakan yang bersifat lokal maupun regional. Tentunya pergerakan ini secara eksplisit berdampak kepada perubahan posisi data pertanahan. Perubahan posisi tersebut berpotensi mengakibatkan terjadinya perubahan luas maupun terjadinya overlap dan gap yang akan menjadi permasalahan tersendiri pada kegiatan pemetaan di BPN.","PeriodicalId":32710,"journal":{"name":"BHUMI Jurnal Agraria dan Pertanahan","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89818998","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Land Sovereignty as A Counter-Hegemony Against The Corporate Food Regime","authors":"Taufiqul Mujib","doi":"10.31292/jb.v6i1.427","DOIUrl":"https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.427","url":null,"abstract":"Abtract: The global food regime has failed and led to a food crisis. However, food regime can transform from time to time in order to dominatethe food system globally. The current food regime is also known as the corporate food regime. In this period, capital accumulation reorganization is no longer centered in the state, but in multinational corporations. Therefore, there needs to be a framework to address the transformation in order to provide an effective alternative food system, especially for the Global South. This study elaborates on how land sovereignty initiated by La Via Campesina can be a counter-hegemony against the corporate food regime to get out of the crisis of capital accumulation through massive land investments, especially in the Global South. Moreover, this paper refers to Friedmann and McMichael’s (1989) concept about the food regime and examines such conditions by using Gramsci’s (1971) ideas on hegemony. In conclusion, the land sovereignty concept can be considered to be an effective alternative framework to deal with the hegemony of neoliberal globalism for five reasons, namely: 1) the possibility of using various property rights systems; 2) the possibility to be implemented through land reform redistribution policy with several adjustments;  3) the probability to be a common platform because the concept recognizes land not only as a resource but also as culture and as a landscape; 4) the probability to be connected with other campaigns; and 5) the probability to be connected with political work of the broader working community globally.Intisari: Rezim Korporasi Pangan telah gagal dan memicu terjadinya krisis pangan. Meskipun demikian, rezim pangan dapat bertransformasi dari waktu ke waktu untuk menghegemoni sistem pangan secara global. Rezim pangan saat ini juga juga dikenal sebagai rezim korporasi pangan. Dalam periode ini, reorganisasi akumulasi kapital tidak lagi berpusat pada negara, tetapi pada korporasi-korporasi multinasional. Oleh karena itu perlu adanya sebuah kerangka untuk menjawab transformasi tersebut sehingga mampu menawarkan sebuah sistem pangan alternatif yang efektif, khususnya bagi negara-negara Global Selatan. Kajian ini mengelaborasi bagaimana kedaulatan tanah yang diinisiasi oleh La Via Campesina dapat menjadi kontra hegemoni melawan rezim korporasi pangan untuk bisa keluar dari krisis akumulasi kapital akibat investasi-investasi tanah yang masif terutama di Global Selatan. Tulisan ini merujuk pada konsep dari Friedmann dan McMichaels (1989) mengenai rezim pangan dan mengkaji beberapa situasi dengan menggunakan ide Gramsci mengenai hegemoni. Kesimpulannya, konsep kedaulatan tanah dapat dipertimbangkan sebagai sebuah alternatif kerangka yang efektif untuk menghadapi hegemoni globalisme neoliberal untuk 5 alasan, yaitu: dimungkinkannya menggunakan berbagai sistem hak kepemilikan, kemungkinan untuk diimplementasikan melalui kebijakan land reform redistributif dengan sejumlah penyesuaian, peluang untuk men","PeriodicalId":32710,"journal":{"name":"BHUMI Jurnal Agraria dan Pertanahan","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46931299","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Reaktualisasi Perjuangan Nahdlatul Ulama dalam Mewujudkan Kedaulatan Sumber Daya Agraria (Studi Gerakan Demokrasi Radikal pada FNKSDA)","authors":"Asri Widayati, Suparjan","doi":"10.31292/JB.V5I1.321","DOIUrl":"https://doi.org/10.31292/JB.V5I1.321","url":null,"abstract":"Abstract: This research is aimed to explain the reactualization of Nahdlatul Ulama (NU) struggle over agrarian resources related to the emergence of Front Nahdliyyin for the Sovereignty of Natural Resources (FNKSDA) in 2013. The theoretical perspective of radical democracy movement proposed by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe this article analyzed phenomenon of NU struggle over agrarian resources. This research uses qualitative method of specific case study variation type single case study. Results of this research showed many cases of living space deprivation, inequality of natural resources ownership, and other which fall on nahdliyyin in several regions. The young members of NU which have been experiencing development did not merely criticize the government at the time, however, in a further way, they have initiated the formation of movement in post-reformation era by radicalizing political space which should be more democratic. FNKSDA does not move structurally but it moves inside of NU culturally. Nevertheless, the ‘new political and cultural identity’ represent the progressive characteristic of NU.Keywords: FNKSDA, Radical Democracy Movement, Progressive Young NahdliyyinIntisari: Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan terjadinya reaktualisasi perjuangan Nahdlatul Ulama (NU) atas isu sumber daya agraria melalui kemunculan Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) pada 2013. Paper ini menggunakan perspektif teori gerakan demokrasi radikal dari Ernesto Laclau dan Chantal Moufffe dengan mengkaji fenomena perjuangan NU atas sumber daya agraria. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan variasi studi kasus spesifik tipe single case study. Hasil penelitian ini menunjukkan banyaknya kasus perampasan ruang hidup, ketimpangan kepemilikan sumber daya alam, dan berbagai kondisi agraria lainnya yang menimpa nahdliyyin di berbagai daerah. Berbagai kondisi tersebut disikapi dalam bentuk artikulasi oleh para kaum muda NU yang ternyata telah mengalami perkembangan, yakni tidak sekadar melayangkan kritik terhadap pemerintah, khususnya Orde Baru saat itu. Namun, telah menginisiasi terbangunnya gerakan di masa pasca reformasi dengan meradikalisasi ruang politik selayaknya menuju situasi yang lebih demokratis. FNKSDA bergerak non-struktural dalam tubuh NU. Meski demikian ‘budaya dan identitas baru politiknya’ justru tampil mewakili watak progresif NU.Kata Kunci: FNKSDA, Gerakan Demokrasi Radikal, Kaum Muda NU Progresif","PeriodicalId":32710,"journal":{"name":"BHUMI Jurnal Agraria dan Pertanahan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42478449","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Rekonstruksi Pemikiran Sajogyo Tentang Kemiskinan dalam Perspektif Agraria Kritis","authors":"A. Mahmud","doi":"10.31292/JB.V5I1.322","DOIUrl":"https://doi.org/10.31292/JB.V5I1.322","url":null,"abstract":"Abstract: This article analyses the emergence of Sajogyo's thinking about poverty, and poverty in a critical agrarian perspective under the dominances of poverty knowledge officially and agricultural development. The study carried out through combination of textual and contextual data analysis. The results of the study shows that based on his sensitivity to agrarian background and framework, Sajogyo argues that poverty is formed by social relations inequality in the process of socio-historical and geographical area construction. The concepts/terms that used by Sajogyo regarding poverty and agrarian are not neutral but partially or entirely contains an analysis of critical agrarian perspective formation in accordance with the context. The poverty line and livelihood diversification are two simple concepts to exemplify poverty as a consequence of chronic agrarian problems in agricultural developmentKeyword: Sajogyo, critical agrarian perspectives of poverty, inequality of social relationIntisari: Tulisan ini mengkaji munculnya pemikiran Sajogyo tentang kemiskinan, dan kemiskinan dalam perspektif agraria kritis di tengah dominasi pengetahuan kemiskinan secara resmi dan pembangunan pertanian. Kajian ini mengkombinasikan analisis data secara tekstual dan kontekstual. Hasil kajian menunjukkan bahwa dengan sensitivitas pada latar dan kerangka keagrariaan, Sajogyo berargumen bahwa kemiskinan dibentuk oleh ketimpangan relasi sosial dalam proses konstruksi sosio-historis dan wilayah geografis. Konsep/istilah yang digunakan oleh Sajogyo terkait kemiskinan dan agraria tidak bersifat netral tapi sebagian atau keseluruhan memuat analisis formasi perspektif agraria kritis sesuai dengan konteksnya. Garis kemiskinan dan nafkah ganda merupakan dua konsep sederhana untuk menunjukkan kemiskinan sebagai konsekuensi dari persoalan agraria yang kronis dalam pembangunan pertanian.Kata kunci: Sajogyo, kemiskinan perspektif agraria kritis, relasi sosial yang timpang","PeriodicalId":32710,"journal":{"name":"BHUMI Jurnal Agraria dan Pertanahan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46694403","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Memahami dan Menanggulangi Persoalan Ketimpangan Agraria (1)","authors":"M. Shohibuddin","doi":"10.31292/JB.V5I1.315","DOIUrl":"https://doi.org/10.31292/JB.V5I1.315","url":null,"abstract":"Abstract: This article offers two contribution to literature on agrarian inequality in Indonesia, namely a conceptual approach for understanding this phenomenon and its implication on policy formulation. The first contribution includes a synthesis of some literature on various aspects of agrarian inequality. In addition, two types of agrarian inequality are distinguished according to its locus of existence, i.e. inequality of distribution which refers to unequal land tenure among different classes within smallholding agricultural sector, and inequality of allocation which refers to unequal allocation of land and other natural resources between small (family) farms and large (corporate) enterprises. The second contribution is formulation of a policy framework to resolve these two types of agrarian inequality. First of all, the politics of agrarian resources allocation should be based on the principle of positive discrimination which favors smallholders’ interests. Furthermore, to ensure this principle comes into reality, five schemes of tenure reform have to be fully integrated, namely: (re)distribution, registration, recognition, devolution and restitution. This article divided into two parts. Part 1 will focus on the first contribution (conceptual approach); meanwhile, the second contribution (policy formulation) will be further elaborated in Part 2.Keywords: agrarian inequality, land reform, politics of agrarian resources allocation, Indonesia.Intisari: Dua kontribusi diajukan artikel ini pada kepustakaan mengenai ketimpangan agraria di Indonesia, yaitu pendekatan konseptual untuk memahami gejala ketimpangan agraria ini dan implikasinya pada penyusunan kebijakan. Kontribusi pertama mencakup sintesis atas sejumlah literatur mengenai berbagai aspek ketimpangan agraria. Selain itu, dua jenis ketimpangan agraria juga dibedakan berdasarkan locus keberadaanya, yaitu ketimpangan distribusi yang berarti kesenjangan penguasaan tanah di antara berbagai kelas dalam sektor pertanian rakyat, dan ketimpangan alokasi yang berarti kesenjangan peruntukan tanah dan sumber daya alam lain antara usaha tani skala kecil (keluarga) dengan usaha skala besar (korporasi). Kontribusi yang kedua adalah formulasi suatu kerangka kebijakan untuk menanggulangi dua jenis ketimpangan agraria di atas. Pertama-tama, politik alokasi sumber-sumber agraria harus didasarkan pada prinsip diskriminasi positif yang memihak kepentingan produsen kecil. Lalu, agar prinsip ini bisa terwujud di dunia nyata, lima skema pembaruan tenurial berikut ini mesti diintegrasikan secara menyeluruh, yaitu: (re)distribusi, registrasi, rekognisi, devolusi dan restitusi. Artikel ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian 1 akan membahas kontribusi yang pertama (pendekatan konseptual), sementara kontribusi yang kedua (formulasi kebijakan) akan dielaborasi lebih lanjut pada Bagian 2.Kata Kunci: ketimpangan agraria, land reform, politik alokasi sumber-sumber agraria, Indonesia.","PeriodicalId":32710,"journal":{"name":"BHUMI Jurnal Agraria dan Pertanahan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42542027","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}