Res Nullius Law Journal最新文献

KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA ANTARA TENAGA KERJA INDONESIA YANG BEKERJA DI KEDUTAAN ASING BERDASARKAN PRANATA HUKUM KETENAGAKERJAAN 以劳动法机构为基础解决在外国使馆工作的印尼工人之间劳资纠纷的法律确定性

Res Nullius Law Journal Pub Date : 2023-07-26 DOI: 10.34010/rnlj.v5i2.8142

Darmawan Yusuf

{"title":"KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA ANTARA TENAGA KERJA INDONESIA YANG BEKERJA DI KEDUTAAN ASING BERDASARKAN PRANATA HUKUM KETENAGAKERJAAN","authors":"Darmawan Yusuf","doi":"10.34010/rnlj.v5i2.8142","DOIUrl":"https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.8142","url":null,"abstract":"Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang dikenal dengan secara dogmatik dan normatif. Hubungan kerja diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sekarang dicabut dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khusus klaster “ketenagakerjaan”. Terdapat isu hukum bahwasanya terdapat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Kedutaan Asing, sementara tempatnya bekerja termasuk di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Seharusnya, jika terjadi perselisihan diajukan ke Arbitrase Internasional, akan tetapi kenyataannya diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Pemeriksaan perkara dilakukan sampai Mahkamah Agung RI. Adapun perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, yaitu: Putusan Mahkamah Agung RI No. 376K/Pdt.Sus-PHI/2013, tertanggal 29 Oktober 2013 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 696 K/Pdt.Sus-PHI/2016, tertanggal 15 September 2016. Adapun permasalahannya, bagaimana penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan terhadap TKI yang bekerja di Kedutaan Asing. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Putusan pengadilan didapat dari Kepaniteraan Mahkamah Agung RI di Jakarta. Hasil penelitian bahwasanya secara hukum tempat Tenaga Kerja Indonesia tersebut bekerja adalah berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, secara hukum tidak berlaku hukum Negara Republik Indonesia, ditambah lagi pihak yang digugat adalah Duta Besar sebagai orang yang memiliki kekebalan diplomatik (immunity). Namun, ternyata Mahkamah Agung RI tetap menghukum pihak tergugat untuk membayar hak-hak normatif pekerja.","PeriodicalId":325192,"journal":{"name":"Res Nullius Law Journal","volume":"43 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139354564","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SERANG DALAM PELAKSANAAN DIVERSI PADA PERKARA PIDANA ANAK 塞朗第二类教养中心在实施少年刑事案件转送中的作用

Res Nullius Law Journal Pub Date : 2023-07-26 DOI: 10.34010/rnlj.v5i2.5558

Uul Hulma

{"title":"PERAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SERANG DALAM PELAKSANAAN DIVERSI PADA PERKARA PIDANA ANAK","authors":"Uul Hulma","doi":"10.34010/rnlj.v5i2.5558","DOIUrl":"https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.5558","url":null,"abstract":"Proses dalam sistem peradilan pidana anak didasari tujuan terciptanya keadilan Restoratif yang dilakukan dengan diversi, Selain hakim dan jaksa dalam proses pelaksanaan diversi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan merupakan pihak penting yang terlibat. Pasal 8 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 menentukan, bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua atau walinya, korban dan/atau orangtua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial professional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menjalankan tugasnya pembimbing kemasyarakatan bertindak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan menangani perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif, dimana dalam proses diversi kesepakatan perdamaian di tentukan oleh pihak korban. Adapun faktor penghambat/kendala yang di hadapi pembimbing kemasyarakatan yaitu sulit mengumpulkan para pihak terkait, Sulitnya mencapai kesepakatan perdamaian dalam pelaksanaan Diversi, stigma negative dari masyarakat dan adanya beberapa aparat penegak hukum yang belum paham mengenai diversi.dan berdasarkan hasil persentase kenerhasilan penyelesaian pelaksanaan diversi sebesar 86% Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Serang telah menjalankan peranya dengan baik dan tidak menjadikan kendala-kendala tersebut sebagai alasan ketidakberhasilan dalam pelaksanaan diversi.","PeriodicalId":325192,"journal":{"name":"Res Nullius Law Journal","volume":"56 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139354801","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM INDEPENDENSI HAKIM DI INDONESIA 印度尼西亚在法官独立方面适用问责制原则的情况

Res Nullius Law Journal Pub Date : 2023-07-26 DOI: 10.34010/rnlj.v5i2.9430

Diah Pudjiastuti

{"title":"PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM INDEPENDENSI HAKIM DI INDONESIA","authors":"Diah Pudjiastuti","doi":"10.34010/rnlj.v5i2.9430","DOIUrl":"https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.9430","url":null,"abstract":"Putusan hakim merupakan wujud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran. Sehingga dengan besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Hakim dalam memutus perkara, maka sangat menarik untuk dilakukan penelitian terkait kebebasan dan tanggungjawab Hakim dalam memutus perkara. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan yaitu, pertama sejauhmana kebebasan hakim dalam memutus perkara dalam upaya mewujudkan keadilan dan kedua bagaimana tanggungjawab hakim dalam memutus perkara dalam upaya mewujudkan keadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Independensi Hakim merupakan hal yang diatur dan dilindungi oleh Konstitusi. Oleh karenanya, ketentuan perundang-undangan harus jelas dan tegas dalam mengatur batasan-batasan sistem hukum dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan, seperti terhindarnya ketentuan perundang-undangan yang tumpang tindih terkait fungsi pengawasan dan evaluasi yang bersifat sederajat dan saling mengimbangi, Sementara akuntabilitas seorang Hakim merupakan hal yang sangat penting guna mewujudkan putusan yang berkeadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk dapat menghasilkan putusan berkualitas dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat penting dilakukannya peningkatan pengetahuan seorang Hakim di berbagai bidang serta kewenangan pemanggilan saksi menjadi kewenangan dari Hakim.","PeriodicalId":325192,"journal":{"name":"Res Nullius Law Journal","volume":"27 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139354405","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PELINDUNGAN HUKUM MEREK PADA DEEP LINKING DI INDONESIA 印度尼西亚商标法对深度链接的保护

Res Nullius Law Journal Pub Date : 2023-07-26 DOI: 10.34010/rnlj.v5i2.7903

Ananda Fersa Dharmawan

{"title":"PELINDUNGAN HUKUM MEREK PADA DEEP LINKING DI INDONESIA","authors":"Ananda Fersa Dharmawan","doi":"10.34010/rnlj.v5i2.7903","DOIUrl":"https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.7903","url":null,"abstract":"Permasalahan seputar praktik deep linking sebagai pelanggaran merek menunjukkan transformasi baru dalam bentuk perbuatan pelanggaran merek secara digital. Pelindungan hukum terhadap bentuk baru pelanggaran merek secara digital sangat diperlukan dalam rangka melindungi merek sebagai hak kekayaan intelektual di era TIK. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan pustaka peraturan perundang-undangan, buku dan artikel yang terkait dengan deep linking dan merek. Dari kesimpulan yang didapat melalui analisis dalam artikel ini dapat disimpulkan bahwa teori dan asas hukum yang digunakan dalam melandasi pembentukan hukum pelindungan merek dari deep linking sebagai pelanggaran merek dalam internet antara lain adalah teori pelindungan merek di era TIKteori hukum pembangunan dan teori analisis ekonomi terhadap hukum (economic analysis of law). Asas yang dapat mendasari hukum pelindungan merek dari deep linking antara lain asas Droit de Suite dan asas Itikad Baik. Sebagai dasar hukum gugatan perdata dan penuntutan pidana atas deep linking terhadap merek sekarang ini maka dapat digunakan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang ITE karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum mengatur tentang deep linking.","PeriodicalId":325192,"journal":{"name":"Res Nullius Law Journal","volume":"9 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139354767","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

IMPLEMENTASI HAK PARTISIPASI PEMUDA DALAM PEMERINTAHAN DESA 青年参与乡村政府的权利实施

Res Nullius Law Journal Pub Date : 2023-01-19 DOI: 10.34010/rnlj.v5i1.8729

A. Rohman

{"title":"IMPLEMENTASI HAK PARTISIPASI PEMUDA DALAM PEMERINTAHAN DESA","authors":"A. Rohman","doi":"10.34010/rnlj.v5i1.8729","DOIUrl":"https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i1.8729","url":null,"abstract":"Pada era globalisasi para pemuda cenderung menyibukan diri secara individualis serta tidak partisipatif dalam Pemerintahan Desa. Padahal ikut serta dalam pemerintahan dijamin haknya oleh konstitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang hak partisipasi pemuda dalam Pemerintahan Desa, serta memaparkan bentuk Implementasinya pada Desa Linggar Kabupaten Bandung. Metode penelitian normative dipilih penulis dengan sumber utama bahan pustaka yang dilengkapi hasil wawancara berusaha mendapatkan jawaban paling relevan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam peraturan perundang-undangan hak pemuda sangat dijamin, mulai ikut serta terlibat menjadi perangkat Desa, Mengembangkan keilmuan yang mereka dapatkan dari bangku pendidikan sehingga menjadi sumbangsi pemikiran sebagai tokoh masyarakat yang berkontibusi pada berbagai musyawarah Desa, serta Desa Linggar telah mengimplementasikan pemberian hak partisipasi pemuda dalam pemerintahan, diantaranya adalah memberikan bimbingan teknis relawan pendataan Desa berbasis Sustainable Development Goals, mengadakan rekrutmen tenaga kerja mandiri, dan melibatkan pemuda pada karang taruna Desa. Sehingga pemuda memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya dalam membangun masyarakat secara berkelanjutan di era modern.","PeriodicalId":325192,"journal":{"name":"Res Nullius Law Journal","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115309453","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERKAWINAN LINTAS IMAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA 跨信仰婚姻在印尼必须考虑伊斯兰法律和积极的法律

Res Nullius Law Journal Pub Date : 2023-01-19 DOI: 10.34010/rnlj.v5i1.7335

Odelia Christy Putri Tjandra, Kevin Kusumaatmaja Hasugian

{"title":"PERKAWINAN LINTAS IMAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA","authors":"Odelia Christy Putri Tjandra, Kevin Kusumaatmaja Hasugian","doi":"10.34010/rnlj.v5i1.7335","DOIUrl":"https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i1.7335","url":null,"abstract":"In general, every human being will appearing the desire to live side by side with another, to bulid for a hapy family. Based on one belief and same decisions that they want to educate with their descendants with good religious. Whereas, not a few copules who get married with diffrent beliefs. It cannot be denied that there is no boundaries and limit to build a social contact and interaction between them. Moreover, there are a problems in the regulation and recording of whether or not an interfaith marriage is legal, the procedures that must be prpeared well and the substance of the marriage law which does not provide spaces for copules to carry out marriages of diffrent religions. The result of the research used by empirical juridical which is data are obtained based on empirical and juridical aspects. This research approach, and the reasearch’s team uses a qualitative approach because of the problems related to humans are fundamentally based on our observations. The purpose of writing this journal is to find out how Indonesia is able to regulate interfaith marriage in terms of positive law, and islamic law. Second, as well as what strategies are carried out by prospective copules who want to carry out interfaith marriage.","PeriodicalId":325192,"journal":{"name":"Res Nullius Law Journal","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134245105","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN VIRUS KOMPUTER MELALUI E-MAIL (CYBER SPAMMING) BERDASARKAN KETENTUAN TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 基于电子邮件信息和电子交易条款，对电脑病毒传播肇事者的法律行动

Res Nullius Law Journal Pub Date : 2023-01-19 DOI: 10.34010/rnlj.v5i1.8317

Hetty Hassanah

{"title":"TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN VIRUS KOMPUTER MELALUI E-MAIL (CYBER SPAMMING) BERDASARKAN KETENTUAN TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK","authors":"Hetty Hassanah","doi":"10.34010/rnlj.v5i1.8317","DOIUrl":"https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i1.8317","url":null,"abstract":"The purpose of this study is to find out and analyze the legal actions that can be taken against perpetrators of spreading komputer viruses via email (cyber spamming) based on applicable law. The research is descriptive analytical, using a normative juridical approach, through laws and regulations related to information technology, then the data obtained are analyzed in a qualitative juridical manner. The results of the study show that the act of spreading komputer viruses via email (cyber spamming) can be applied to the provisions of Article 30 paragraph (2) in conjunction with Article 46 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, provided that it must be proven that the actions taken by the perpetrators fulfill the subjective and objective elements of the article. The conclusion obtained from this research is that the act of spreading komputer viruses via email (cyber spamming) is a violation of the law as regulated in the Electronic Information and Transaction Law and the perpetrators must be given legal sanctions according to applicable regulations. The impact of this research is that the government must always supervise the development of information technology and violations that occur so that they are always accommodated by existing regulations, besides that the public must always be careful in using internet-based information media.","PeriodicalId":325192,"journal":{"name":"Res Nullius Law Journal","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128967350","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

KAJIAN NORMA PANCASILA TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA PANCASILA案例研究，在印尼积极的法律中对实施死刑的规范研究

Res Nullius Law Journal Pub Date : 2023-01-19 DOI: 10.34010/rnlj.v5i1.8727

Irvino Rangkuti

{"title":"KAJIAN NORMA PANCASILA TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA","authors":"Irvino Rangkuti","doi":"10.34010/rnlj.v5i1.8727","DOIUrl":"https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i1.8727","url":null,"abstract":"Pancasila's life vision is based on the fact that the universe and all the harmony in it were created by God Almighty. There is nothing in the universe that is different in composition from other universes. Maintaining order means upholding human dignity so that Pancasila has a legal reference for self-protection in the passive and active sense. The subject of the death penalty has become the concern of criminal law experts, criminologists, and victimologists, especially related to the philosophy of punishment, according to which the purpose of punishment is not only to frighten the convict but also to attract attention. Basically certain qualifying activities are activities that directly violate human dignity and/or endanger the existence of human society. Therefore, the purpose of capital punishment is only to prevent other people from committing acts that lead to the imposition of capital punishment. The death penalty in Indonesia is still required for serious crimes, including premeditated murder, those guilty of genocide and crimes against humanity, drug dealers, high-level corruption, and terrorists. The position of the Special Criminal Law in the criminal justice system complements the criminal law codified in the Criminal Code in terms of increasing the threat of punishment for crimes that threaten the implementation of clothing and food facilities; Law Number 21 of 1959 (Prp) concerning Threats of Economic Crimes; Atomic Energy Regulation No. 31 of 1964.","PeriodicalId":325192,"journal":{"name":"Res Nullius Law Journal","volume":"73 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131518274","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN BISNIS BERKEDOK SKEMA PIRAMIDA DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA 以传销计划和他在印尼的执法为幌子的商业罪犯的刑事责任

Res Nullius Law Journal Pub Date : 2023-01-19 DOI: 10.34010/rnlj.v5i1.9060

Sahat Maruli Tua Situmeang, Ananda Putri Nur Amalina

{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN BISNIS BERKEDOK SKEMA PIRAMIDA DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA","authors":"Sahat Maruli Tua Situmeang, Ananda Putri Nur Amalina","doi":"10.34010/rnlj.v5i1.9060","DOIUrl":"https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i1.9060","url":null,"abstract":"Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tidak akan terlepas dari dinamika kehidupan bermasyarakat. Kejahatan akan selalu ada dimana dan kapan pun tergantung pada kesempatan atau celah yang ada. Kejahatan juga akan terus ikut berkembang seiring dengan berkembangnya arus globalisasi yang seringkali membuka peluang-peluang baru untuk berbagai pihak melakukan hal-hal yang merugikan. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja yang berniat untuk melakukannya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk dan sistem pertanggungjawaban pidana bagi pelaku praktik skema piramida dan penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus pada kajian penerapan kaidah-kaidah dalam hukum pidana indonesia mengenai praktik skema piramida. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan kejahatan bisnis. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, skema piramida merupakan penipuan yang seringkali berkedok sebagai bisnis Multi Level Marketing (MLM) dimana sebenarnya skema piramida tidak memperjualbelikan barang atau jasa sebagai produk seperti MLM, namun lebih bergantung kepada komisi dari perekrutan anggota baru kedalam skema. Dalam hukum positif Indonesia telah diatur larangan mengenai praktik skema piramida dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Namun aturan lainnya \u0000 \u0000juga diperlukan untuk memperjelas unsur perbuatan dan kriteria skema. Maka, pemerintah seharusnya melakukan upaya legislasi untuk mengurai kejahatan bisnis ini.","PeriodicalId":325192,"journal":{"name":"Res Nullius Law Journal","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130736786","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PEMIDANAAN BAGI NAHKODA YANG MELAKUKAN KEGIATAN MENUNDA DALAM PELAYARAN TANPA PERSETUJUAN DARI SYAHBANDAR

Res Nullius Law Journal Pub Date : 2023-01-19 DOI: 10.34010/rnlj.v5i1.8494

Juhari Juhari

{"title":"PEMIDANAAN BAGI NAHKODA YANG MELAKUKAN KEGIATAN MENUNDA DALAM PELAYARAN TANPA PERSETUJUAN DARI SYAHBANDAR","authors":"Juhari Juhari","doi":"10.34010/rnlj.v5i1.8494","DOIUrl":"https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i1.8494","url":null,"abstract":"The captain of the ship carrying out repair activities, sailing trials, loading and unloading activities at the port pool, delaying, and loading and unloading dangerous goods must obtain approval from the harbormaster. That the term delay in sailing means to hold, pull, push or stick. The formulation of the problem in this research is: how is the punishment for the captain who delays the voyage without the approval of the porter based on the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping, What are the obstacles faced by the judge in the implementation of punishment for the captain who delays the voyage without the approval of the porter based on the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping. This research method uses a normative juridical type of research, namely by reviewing/analyzing secondary data in the form of legal materials, especially primary legal materials and secondary legal materials by understanding law as a set of rules or positive norms in the legal system. an invitation that regulates human life. Results of research and data analysis: Criminal based on legal facts proven to meet the elements of Article 322, Law of the Republic of Indonesia No. 17 of 2008 concerning Shipping, stated that the Defendant Noveriyanto Bin Sugiman, was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of “The skipper who carried out delaying activities without the approval of the harbormaster, as in the third indictment. The verdict was imposed with cumulative sanctions with fines without imprisonment, this shows that the judge complies with positive law in force in Indonesia by using the legal basis in the form of Law of the Republic of Indonesia No. 17 of 2008 concerning Shipping.","PeriodicalId":325192,"journal":{"name":"Res Nullius Law Journal","volume":"146 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127215583","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0