Jurnal Discretie最新文献

{"title":"Prinsip Keadilan Dalam Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum","authors":"Suci Prasastiningsih, P. Raharjo","doi":"10.20961/jd.v2i3.52943","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/jd.v2i3.52943","url":null,"abstract":"Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai prinsip  keadilan dalam ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Jlantah di Kabupaten Karanganyar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan yang dianalisis menggunakan metode silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian, dilihat dari pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Jlantah di Kabupaten Karanganyar ganti kerugian yang diterima oleh pemilik hak atas tanah sudah layak dan adil dapat dilihat dari terpenuhinya indikator-indikator keadilan, selain itu juga telah menjunjung tinggi keadilan sosial sehingga dapat mewujudkan kemakmuran rakyat.","PeriodicalId":322165,"journal":{"name":"Jurnal Discretie","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126675219","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Inkoherensi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Pada Kawasan Hutan Lindung Untuk Kegiatan Pertambangan Dengan Keadilan Ekologi","authors":"Obed Robbani, Lego Karjoko, Fatma Ulfatun Najicha","doi":"10.20961/jd.v2i3.53633","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/jd.v2i3.53633","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana inkoherensi yang terjadi dalam pengaturan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan dengan keadilan ekologi serta urgensi penerapannya dalam pengaturan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa konsep keadilan ekologi belumlah tercermin dalam muatan pengaturan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan sehingga dapat dikatakan bahwa konsep keadilan ekologi, yang telah sejalan dengan konsep Green Constitution dalam muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah inkoheren dengan pengaturan tersebut. Kesimpulan tersebut diperoleh dari analisis pengaturan yang terdapat dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b dan Pasal 92 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta Pasal 372 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.","PeriodicalId":322165,"journal":{"name":"Jurnal Discretie","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126232648","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Sukawinatan dalam Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang","authors":"Azalia Deselta, Asianto Nugroho","doi":"10.20961/JD.V2I1.52854","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/JD.V2I1.52854","url":null,"abstract":"This study aims to determine and explain how the suitability of the role of the Palembang City Environment and Sanitation Service (DLHK) in waste management in TPA Sukawinatan. This research uses descriptive normative legal research methods with data sources in the form of primary and secondary legal materials. The results showed that there are still many problems in waste management at TPA Sukawinatan. If it is related to responsibilities and roles, DLHK Palembang City as an executing element of government affairs in the environmental sector and sub-affairs of solid waste holds the main task in waste management. However, there is still a lot of conformity that must be updated and guided by statutory regulations.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kesesuaian antara peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang dalam pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif deskriptif dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan dalam pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan. Jika dikaitkan pada tanggung jawab dan peran, DLHK Kota Palembang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup serta sub urusan persampahan memegang tugas utama dalam pengelolaan sampah. Namun, kesesuaian tersebut masih banyak yang harus diperbaharui dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.","PeriodicalId":322165,"journal":{"name":"Jurnal Discretie","volume":"214 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115506150","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Surakarta dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan","authors":"Auliya Istiqomah Ramadhanty, I. G. A. K. Rachmi Handayani","doi":"10.20961/jd.v2i2.56733","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/jd.v2i2.56733","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana implementasi kebijakan ruang terbuka hijau publik di Kota Surakarta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. . Jenis data primer meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta serta studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama implementasi kebijakan terkait ruang terbuka hijau publik di Kota Surakarta belum berjalan dengan optimal, banyak hal yang harus lebih dikembangankan terkait permasalahan Ruang Terbuka Hijau pulik di Kota Surakarta. Pproporsi Ruang Terbuka Hijau publik di Kota Surakarta saat ni adalah 8,47%, dimana hal tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor  Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 yaitu sebesar 20% dari luas wilayah kota. Kedua, masih banyak terdapat khambatan yang dialami Ketika dalam mengimplementasikan kebijakan terkait ruang terbuka hijau publik di Kota Surakarta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.","PeriodicalId":322165,"journal":{"name":"Jurnal Discretie","volume":"123 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127062004","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Peranan Masyarakat Dalam Mengolah Limbah Cair Industri Penyamakan Kulit","authors":"Ditya Metta Ayu Fernanda, I. G. A. K. Rachmi Handayani, Lego Karjoko","doi":"10.20961/jd.v2i2.61542","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/jd.v2i2.61542","url":null,"abstract":"Artikel ini mengkaji tentang pernan masyarakat dalam mengolah limbah cair industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan. Kabupaten Magetan terkenal akan sentra industri penyamakan kulit di Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Kondisi ini ternyata memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, terlebih lagi adanya limbah cair yang dihasilkan dalam proses produksi tersebut. Maka, diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam pengolahan limbag cair industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yuridis yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data meliputi bahan hukum primer, dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi dan dan studi dokumen. Selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yang mengedepankan penelitian di lapangan kemudian dihubungkan dengan teori dan kaidah hukum yang sejalan dan terarah. Lokasi penelitian yaitu di Desa Ringinagung dan di UPT Industri Kulit Kabupaten Magetan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam mengolah limbah cair serta efektivitas partisipasi masyarakat dalam mengolah limbah cair di kawasan industri penyamakan kulit yang berada di Kabupaten Magetan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam mengolah limbah cair ini sudah sesuai dengan prosedur dan dalam melakukan pencegahan pencemaran telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun masih banyak mengalami beberapa kendala.    ","PeriodicalId":322165,"journal":{"name":"Jurnal Discretie","volume":"127 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115201163","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Terhadap Terbitnya Sertifikat Ganda di Kabupaten Sukoharjo","authors":"Chandra Handaru Baskara, P. Raharjo, Asianto Nugroho","doi":"10.20961/jd.v2i2.55592","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/jd.v2i2.55592","url":null,"abstract":"This study aims to determine and examine the legal protection for land rights holders and the factors that lead to the issuance of multiple certificates in Sukoharjo Regency. This research is a prescriptive normative or doctrinal legal research, using a statute approach. The research data was carried out at the ATR/BPN Office of Sukoharjo Regency. Sources of legal materials include primary legal materials and secondary legal materials. the technique of collecting legal materials is document study (library). The technique of analyzing legal materials uses the syllogism method through a deductive mindset. Based on the results of the research, in 2017 Sukoharjo Regency has started the PTSL program which has been started since 2010 through Prona, Proda and PTSL documents in land registration have been completed, so that the target of making Sukoharjo Regency a national pilot object as an Orderly Certificate Regency has been fulfilled. As for legal protection for the community due to land disputes due to the emergence of multiple certificates, the settlement effort by the Sukoharjo Regency BPN is based on the Decree of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 34 of 2007 and Technical Instructions Number 05/JUKNIS/DV/2007 on average through mediation. In the case of double certificates due to administrative defects, the settlement efforts by the BPN Sukoharjo Regency based on the Decree of the Head of the National Land Agency Number 11 of 2016 namely revocation and withdrawal of land rights certificates due to administrative defects, so as to create legal certainty for the parties, namely the certainty of subjects holding rights to land rights. land that is entitled and legally on the plot of land. The factors causing the issuance of multiple certificates include: a) ownership of the validity of the database has not been well documented at the Sukoharjo Regency BPN Office, b) self-benefit actions for land owners (community) as an element of intent to re-register certificates, BPN's negligence in implementing management ( bewerken) the land book document, c) the validity of the available information is limited/insufficient for the Base Map Map with the Land Office Computerism (LOC) application, d) the Autocad Map facility that can be used to bewerken the map at the Sukoharjo Regency BPN Office.","PeriodicalId":322165,"journal":{"name":"Jurnal Discretie","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123849815","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisa Kebijakan Hukum Government Drilling Dalam Pemanfaatan Energi Geotermal Pada Tata Kelola Lingkungan Hidup Berkelanjutan","authors":"Chendi Seta Kartika, Fatma Ulfatun Najicha","doi":"10.20961/jd.v2i2.61233","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/jd.v2i2.61233","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis terkait kebijakan hukum government drilling dalam pemanfaatan energi geotermal yang sesuai pada tata kelola lingkungan hidup berkelanjutan. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deeskriptif dengan mempelajari bahan hukum yang berpusat pada kepustakaan, berfokus pada membaca serta menganalisis bahan primer dan sekunder. Hasil penelitian ini yaitu bahwa energi panas bumi merupakan energi terbarukan yang ramah lingkungan sehingga pemanfaatannya bisa berkelanjutan.  Tata kelola energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaan harus dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan bertumpu pada tiga faktor yaitu kondisi sumber daya alam kualitas lingkungan, dan faktor kependudukan. Dalam tahapan studi kelayakan salah satunya adalah menjelaskan bahwa izin lingkungan diajukan pada tahapan eksplorasi yang pada dasarnya dilakukan pada saat izin dan/atau kegiatan telah dikeluarkan. Hal tersebut membuat bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan izin lingkungan sebagai syarat diterbitkannya izin usaha dan/atau kegiatan.","PeriodicalId":322165,"journal":{"name":"Jurnal Discretie","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128171215","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Kawasan Cagar Budaya Borobudur di Kabupaten Magelang","authors":"Estri Krismona Sasmita, W. Waluyo, Asianto Nugroho","doi":"10.20961/jd.v2i2.55980","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/jd.v2i2.55980","url":null,"abstract":" This article aims to find out the Implementation of implementation of the Spatial Plan for the Borobudur Cultural Conservation Area in Magelang Regency along prescriptive normative legal research. Secondary data sources include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used is literature study and several legal facts as the basis for determining conclusions or conclusions. Furthermore, the technical analysis used is the deductive method. Based on the results of the research, it can be concluded that the government as the holder of the control of assets of borobudur temple area has controlled utilization and preservation by conducting legal politics. There is fundamental changes in the scope of roles and functions, policy and strategy of structuring, planning, managing, controlling the utilization of spatial areas of Borobudur cultural heritage by the Central Government, Local Government together with community participation as partners / concession holders (granting rights, permits, or land by the government, to state-owned enterprises, BUMD, companies, individuals, or other legal entities). The obstacles faced in the implementation of the Borobudur Spatial Plan in Magelang District are the determination of the status of cultural heritage areas that are not yet clear, the planning of incomplete management of the area, the determination of zoning that does not protect the entire assets of the region, and the conflict of utilization and management. Alternative problem solving can be achieved by establishing the status of cultural heritage areas effectively and efficiently, integrated and sustainable conservation planning, zoning determination should start from the site, determination of management forms that match the characteristics of the region, and the determination of superior functions and development of cooperation between regions. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Kawasan Cagar Budaya Borobudur di Kabupaten Magelang beserta kendala dan solusinya. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah normatif bersifat preskriptif. Sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan beberapa fakta hukum   sebagai dasar penentu memperoleh kesimpulan atau konklusi, teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah selaku pemegang penguasaan aset kawasan candi Borobudur telah melakukan pengendalian pemanfaatan dan pelestarian dengan melakukan politik hukum. Terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan ruang lingkup peran dan fungsi, kebijakan dan strategi penataan, perencanaan, pengelolaan, pengendalian pemanfaatan tata ruang kawasan cagar budaya Borobudur oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah bersama partisipasi masyarakat sebagai mitra kerja /pemegang Konsesi ( pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, kep","PeriodicalId":322165,"journal":{"name":"Jurnal Discretie","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127339205","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kendala Pemerintah Dalam Melindungi Hak Atas Keamanan Bagi Konsumen Kuliner Makanan Berbahan Baku Daging Anjing","authors":"Elizabeth Putri Sutrisno, Wasis Sugandha","doi":"10.20961/JD.V1I1.50186","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/JD.V1I1.50186","url":null,"abstract":"This study aims to find out what are the obstacles of the Surakarta City government especially the Department of Agriculture, Food Security, and Fisheries of Surakarta City in an effort to protect the right to security for consumers of culinary foods made from dog meat in the city of Surakarta. The research method used is socio-legal legal research. Descriptive. This research was conducted by processing primary and secondary data. Primary data obtained by conducting interviews with the Department of Agriculture, Food Security, and Fisheries of the City of Surakarta as well as consumers of food culinary made from dog meat. Whereas secondary data is obtained by conducting a literature study related to existing laws and regulations or research journals. Based on the results of the study, it is known that the Surakarta City Government's obstacle in protecting the right to security for food consumers made from dog meat, especially the Department of Agriculture, Food Security, and Fisheries of Surakarta City is due to several interrelated factors. These factors are legal factors, infrastructure facilities, law enforcement factors, community factors, and cultural factors.Keywords:Food; Consumer; Surakarta.","PeriodicalId":322165,"journal":{"name":"Jurnal Discretie","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129378843","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perlindungan Awak Kapal di PT Pertamina (Persero) ditinjau dari Perjanjian Kerja Laut","authors":"Ninna Ghonia, I. G. A. K. Rachmi Handayani, Lego Karjoko","doi":"10.20961/jd.v2i1.52476","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/jd.v2i1.52476","url":null,"abstract":"<p align=\"justify\"><em>PT Pertamina (Persero) is a State-Owned Enterprise (BUMN) which is engaged in the energy sector, including oil, gas, and new and renewable energy which has a shipping business sector. Ship crews have a lot of serious occupational risks. This article aims to determine the effectiveness of the protection provided by PT Pertamina (Persero) to its ship crew in terms of the Sea</em><em>far</em><em>ers</em><em>’</em><em> Employment Agreement. Legal protection for ship crew members can be seen from the compatibility of the seaf</em><em>ar</em><em>ers</em><em>’</em><em> employment agreement with the applicable laws and regulations. This article uses a normative legal research method (doctrinal research), namely through the collection of primary legal materials by tracing related laws and regulations and secondary legal materials obtained by collecting relevant textbooks, scientific works, journals, and previous research. The conclusion obtained from the results of the discussion is that the seaf</em><em>ar</em><em>ers</em><em>’</em><em> employment agreement at PT Pertamina (Persero) has not been fully able to function optimally to provide legal protection for its ship crew members.</em><em></em></p>","PeriodicalId":322165,"journal":{"name":"Jurnal Discretie","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126856760","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}