Jurnal Discretie最新文献

{"title":"Analisis Yuridis Pengaturan Reklamasi Pertambangan Batubara Pasca Perubahan Undang-Undang Mineral dan Batubara","authors":"Muhammad Reza Widya Pratama, Lego Karjoko, Sapto Hermawan","doi":"10.20961/jd.v4i1.73965","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/jd.v4i1.73965","url":null,"abstract":"Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan reklamasi pertambangan batubara agar dapat berfungsi untuk menjaga kualitas lingkungan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka serta menggunakan metode interpretasi sebagai teknik analisis bahan hukum. Adapun hasil penelitian pada penulisan hukum ini ialah ketiadaan aturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta adanya ketidaksesuaian dan ketidakselarasan antara ketentuan aturan perundang-undangan dengan aturan pelaksana yang berlaku sekarang dan eksisnya praktik penyimpangan pengaturan reklamasi pertambangan batubara yang dilandasi aturan pelaksana yang ada membuat implementasi pelaksanaan kegiatan reklamasi menjadi terkendala dan tidak dapat diwujudkan sebagaimana yang diharapkan.","PeriodicalId":322165,"journal":{"name":"Jurnal Discretie","volume":"284 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115393965","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penerapan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Upaya Pengawasan Pencemaran di Kabupaten Sukoharjo","authors":"Eduardus Gilang Ananta Yudiantoro, Fatma Ulfatun Najicha, W. Waluyo","doi":"10.20961/jd.v4i1.71712","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/jd.v4i1.71712","url":null,"abstract":"Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan ini mendukung penyederhanaan izin usaha, terutama penyederhanaan prosedur dengan pendekatan berbasis risiko. Namun terkait dengan izin prinsip, izin usaha harus diberikan dengan mempertimbangkan indikator risiko. Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo bagian dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melakukan pengawasan berbasis risiko. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab atas pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan agar pencemaran dapat diminimalkan, dikendalikan, dan ditangani secara cepat dan tepat agar lingkungan tetap lestari.","PeriodicalId":322165,"journal":{"name":"Jurnal Discretie","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126336596","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implikasi Kebijakan Peraturan Walikota Tentang Insentif Pajak yang Terdampak Covid-19 Terhadap Peningkatan Pajak Sektor Hotel Dan Restoran Di Kota Madiun","authors":"Al Fadilla Yoga Brata, W. Waluyo, Rosita Candrakirana","doi":"10.20961/jd.v4i1.73419","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/jd.v4i1.73419","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengkaji urgensi penerapan kebijakan insentif pajak terhadap peningkatan pajak sektor hotel dan restoran di Kota Madiun serta kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Madiun dalam mendukung kebijakan insentif pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doctrinal dan empiris. Penelitian doktrinal digunakan untuk membuat kesimpulan logis tentang masalah hukum dengan didukung kenyataan yang ada. Penelitian hukum membantu membuat karya penelitian lebih berkualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya implikasi Peraturan Walikota Madiun Nomer 14 Tahun 2021 berdampak pada peningkatan pajak restoran dan hotel dilihat dari realisasi pendapatan Kota Madiun Tahun 2021. Berdasarkan data hasil penelitian bahwasanya penyerapan pendapatan Kota Madiun Tahun 2021 meningkat daripada Tahun 2020. Untuk kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Madiun untuk meningkatkan pendapatan daerah sektor hotel dan restoran yang terkena wabah Corona-19(Covid-19) dapat dibagi menjadi 2, yakni secara internal dan eksternal. Secara Eksternal, Pemerintahan Daerah Kota Madiun Khususnya Bapenda melakukan sosialisasi dan mendatangi secara langsung beberapa wajib pajak yang bermasalah dan secara Internal sendiri, dengan melakukan pelatihan digital bagi aparat di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.","PeriodicalId":322165,"journal":{"name":"Jurnal Discretie","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133420289","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Dampak Implementasi Pilar Dua OECD terhadap Pengaturan Tax holiday di Indonesia","authors":"Putri Jauharotul Wahidiyah, Sapto Hermawan","doi":"10.20961/jd.v4i1.71708","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/jd.v4i1.71708","url":null,"abstract":"Penelitian ini meneliti dampak implementasi pilar dua OECD terhadap pengaturan tax holiday di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi atas dikeluarkannya pilar dua dalam the pillar two solutions OECD yang memuat tentang Anti-Base Erosion Rules (GloBE) serta Subject to Tax Rules (STTR) yang menerapkan tarif pajak minimum sebesar 15% yang kemudian berdampak kepada pemberian insentif pajak berupa fasilitas tax holiday. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan pilar dua tersebut terhadap pengaturan tax holiday di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen/studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pilar dua memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pengaturan tax holiday di Indonesia. Dampak tersebut diantaranya adalah pemberian fasilitas tax holiday yang tidak maksimal bahkan terancam untuk dihilangkan dan terdapat ketidakpastian hukum terhadap wajib pajak yang telah menerima fasilitas tersebut serta potensi hilangnya penerimaan pajak jika pemerintah bersikukuh tetap memberlakukan kebijakan tersebut","PeriodicalId":322165,"journal":{"name":"Jurnal Discretie","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128867812","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Status Tanah di Jalan Yosodipuro No. 138, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta","authors":"Praninditya Estri Fauzia, Lego Karjoko","doi":"10.20961/jd.v2i3.52660","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/jd.v2i3.52660","url":null,"abstract":"This study aims to answer how the land status should be on Yosodipuro Street No. 138, Mangkubumen, Surakarta from the perspective of agrarian law. This research uses prescriptive normative research, use a statutory approach and conceptual approach to answer the problem. The types and sources of research materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials through literature study. The data analysis technique is the Logism deductive with interpretation method. From this study, it was found that the status of the land which should be based on the principle of Rechtsverwerking and the principle of trust and reasonable expectation, where the rights of the land should be given to the Plaintiff and can be registered as property rights.Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana status tanah yang seharusnya di jalan Yosodipuro No. 138, Mangkubumen, Surakarta ditinjau dari perspektif hukum agraria. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menjawab rumusan masalah. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data adalah silogisme deduktif dengan metode interpretasi. Dari penelitian ini diketahui bahwa status tanah yang seharusnya didasarkan pada asas Rechtsverwerking dan asas kepercayaan dan pengharapan yang wajar, dimana seharusnya tanah tersebut haknya diberikan kepada Pihak Penggugat dan dapat didaftarkan sebagai Hak milik.","PeriodicalId":322165,"journal":{"name":"Jurnal Discretie","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114716669","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pacitan","authors":"Desma Dwi Ayuningtiyas, Sapto Hermawan","doi":"10.20961/jd.v3i2.56363","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/jd.v3i2.56363","url":null,"abstract":"Penulisan hukum ini menjelaskan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dalam Mewujudkan Kebersihan Kota. Permasalahan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang terjadi di Kabupaten Pacitan yaitu karena adanya pertambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang beragam sehingga perlu adanya pengelolaan sampah yang tepat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data-data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan bagian pengelolaan sampah dan data sekunder yang diperoleh melalui pengkajian pustaka-pustaka yang ada, yang berhubungan dengan penelitian ini.","PeriodicalId":322165,"journal":{"name":"Jurnal Discretie","volume":"205 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121631587","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Koperasi Unit Desa dalam Pencegahan Ilegal Drilling","authors":"Rizky Adi Nugraha, Lego Karjoko, W. Waluyo","doi":"10.20961/jd.v2i3.53625","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/jd.v2i3.53625","url":null,"abstract":"This study aims to understand and analyze the implementation of Illegal Drilling in Oil and Gas mining in Indonesia as well as to understand and analyze the role of Village Unit Cooperatives to prevent Illegal Drilling in Oil and Gas mining in Indonesia in order to achieve the welfare of rural communities. This law is a type of prescriptive normative legal research using a statute approach. The types of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials that support and relate to the presentation of this research is document study (library study). Document study is a tool for collecting legal materials through written legal materials using content analysis. The results of this study indicate that the role of KUD itself is still not able to prevent illegal drilling, there are still activities that harm the community, which is contrary to the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas such as management without a permit so that it is included in illegal management. , this illegal drilling activity violates the rules of Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas which has been set by the government. The state also suffers losses because petroleum is one of the assets of the state and also damages the environment in the vicinity of illegal drilling activities. It is difficult for the government to control the mining of old oil wells or illegal drilling because it has become the livelihood of the community, but it was found that the hope that the exploitation of old wells can contribute to Regional Original Income (PAD) is increasingly far from reality. Likewise, the purpose of community empowerment cannot be carried out properly.","PeriodicalId":322165,"journal":{"name":"Jurnal Discretie","volume":"101 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116110180","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPPD SAMSAT Wilayah Kota Tegal","authors":"Fatma Nurbaiti, Wasis Sugandha","doi":"10.20961/jd.v3i2.52722","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/jd.v3i2.52722","url":null,"abstract":"This study describes and examines the problems regarding the implementation of motor vehicle tax collection at the UPPD SAMSAT of Tegal City and secondly the obstacles in the implementation of motor vehicle tax collection at the UPPD SAMSAT of Tegal City. This research is a prescriptive and applied legal research with a statutory and conceptual approach. The research data sources consist of primary data obtained from observations and interviews, secondary data sources consist of primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques through interviews and literature studies as well as data analysis techniques are deductive. The results showed that, firstly, the implementation of motor vehicle tax collection at the UPPD SAMSAT of Tegal City was appropriate and following the laws and regulations, but there were still many motor vehicle tax arrears recorded at the UPPD SAMSAT of Tegal City. The income from the motor vehicle tax sector is not optimal because there are several obstacles that occur in the implementation of motor vehicle tax collection at the UPPD SAMSAT Tegal City.Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama mengenai pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPPD SAMSAT Wilayah Kota Tegal dan yang kedua hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPPD SAMSAT Wilayah Kota Tegal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara, sumber data sekunder terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi Pustaka serta teknik analisis data bersifat deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPPD SAMSAT Wilayah Kota Tegal telah sesuai dan mengikuti peraturan perundang-undangan, namun masih banyak tunggakan pajak kendaraan bermotor yang tercatat pada UPPD SAMSAT Wilayah Kota Tegal. Tidak optimalnya pendapatan dari sector pajak kendaraan bermotor karena ada beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPPD SAMSAT Wilayah Kota Tegal.","PeriodicalId":322165,"journal":{"name":"Jurnal Discretie","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121983366","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo","authors":"Wida Samsi Yudani, W. Waluyo, Rahayu Subekti","doi":"10.20961/jd.v2i3.53611","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/jd.v2i3.53611","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta mengkaji kendala dan solusi atas Pelaksanaan Pelayananan Perizinan Berusaha melalui OSS yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dan pola pikir secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) oleh DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko karena mampu mewujudkan kemudahan berusaha di Indonesia, sederhana, dan cepat. Namun penggunaan sistem OSS dalam rangka pengurusan perizinan berusaha yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo masih menyisakan sejumlah kendala yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait pengurusan perizinan berusaha berbasis sistem OSS, didapati sistem yang sering error, serta sistem OSS saat ini mengalami peralihan untuk menuju sistem OSS-RBA yakni Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mencabut aturan lama yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.","PeriodicalId":322165,"journal":{"name":"Jurnal Discretie","volume":"106 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124102830","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Menasdikkan Prinsip Deep Ecology Dan Shallow Ecology Di Dalam Peraturan Terhadap Lingungan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran","authors":"Alvin Devote Azaria Ardana, I. G. A. Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko","doi":"10.20961/jd.v3i1.70137","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/jd.v3i1.70137","url":null,"abstract":"Industry is a key sector of the national economy, and manufacturing is also the sector with the largest number of jobs. Therefore, the industrial sector is able to become a leader in the development of the economic sector. However, on the other hand, the intensity of industrial activities is quite dense. In particular, waste disposal which is carried out by throwing it into the river around the area can cause more severe pollution.  The obstacle experienced by small and medium industries is the inability to build a waste water treatment plant which requires a lot of money. Nonetheless, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management states that environmental protection and management are systematic and integrated actions taken to maintain environmental functions and prevent environmental pollution and/or damage. Viewed from the perspective of broader ecological theory, economic interests and environmental sustainability are two inseparable sides.","PeriodicalId":322165,"journal":{"name":"Jurnal Discretie","volume":"151 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131851833","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}