Jurnal Hukum Islam最新文献_第9页

DAMPAK PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEUR TERHADAP PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH COVID-19大流行的影响是MAJEUR为伊斯兰银行提供资金的理由

Jurnal Hukum Islam Pub Date : 2020-12-01 DOI: 10.28918/jhi.v18i2.2699

Riska Wijayanti, Ani Yunita

{"title":"DAMPAK PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEUR TERHADAP PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH","authors":"Riska Wijayanti, Ani Yunita","doi":"10.28918/jhi.v18i2.2699","DOIUrl":"https://doi.org/10.28918/jhi.v18i2.2699","url":null,"abstract":" \u0000Paper ini menganalisis tentang pandemi covid-19 sebagai alasan force majeure dalam pembiayaan bermasalah dan upaya hukum yang seharusnya dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian yuridis-normatif ini menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Analisis menggunakan preskriptif analisis dengan logika dan penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan, pandemi Covid-19 tidak serta merta dapat dijadikan alasan force majeure, meski ditetapkan sebagai bencana alam nasional non alam, karena untuk mengetahui debitur yang terkena pandemi dan sebab kesulitan pembayaran perlu dibuktikan melalui putusan Pengadilan Agama dan harus memenuhi unsur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Upaya hukum untuk menyelesaikan kredit bermasalah adalah penyelamatan dan penyelesaian. Penyelamatan dilakukan dengan meminimalkan biaya keuangan dan restrukturisasi pembiayaan. Penyelesaian dapat dilakukan dengan mengupayakan pelunasan melalui lelang atau eksekusi jaminan milik nasabah. Jika kedua upaya tersebut tidak dapat dilakukan, maka alternatif terakhir diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Upaya hukum ke depan untuk menyelamatkan kredit macet akibat penyebaran Pandemi Covid-19 yaitu dengan melakukan renegosiasi kontrak, yaitu membuat kontrak baru atau diterbitkan sebagai addendum yang mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu, ius constituendum sangat diperlukan dalam penyelesaian kredit macet akibat dari pandemi sebagai alasan force meajeur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.","PeriodicalId":31992,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Islam","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44320383","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

HUKUM KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN (Studi Terhadap Perspektif Muballigh Pekanbaru Riau) 妇女政治领导法(廖内Muballigh Pekanbaru视角研究)

Jurnal Hukum Islam Pub Date : 2020-12-01 DOI: 10.24014/JHI.V20I2.9818

Akabrizan Akbarizan Akbarizan

引用次数: 0

TINJAUAN USIA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI UU NO. 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN) 伊斯兰法律婚姻年龄回顾(无法例研究)。2019年修改法案。1974年结婚一周年)

Jurnal Hukum Islam Pub Date : 2020-12-01 DOI: 10.24014/JHI.V20I2.9786

Yuni Harlina

{"title":"TINJAUAN USIA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI UU NO. 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)","authors":"Yuni Harlina","doi":"10.24014/JHI.V20I2.9786","DOIUrl":"https://doi.org/10.24014/JHI.V20I2.9786","url":null,"abstract":"Abstrak: Salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Sebab dalam perkawinan dituntut adanya kedewasaan dan kematangan dari masing-masing calon yang akan melangsungkan perkawinan sebagai modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, batas usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi mengacu kepada makna “balaghu al-nikah”, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt pada Qs. Al-Nisa ayat 6 yaitu, seseorang dianggap dewasa (akil baligh) apabila pernah bermimpi yang menyebabkan keluar mani (ihtilam) bagi pria, dan mengalami menstruasi (haids) bagi wanita. Namun demikian, usia kedewasaan bagi masing-masing pria dan wanita tidaklah sama, tergantung pada keadaan kesehatan fisik seseorang, pengaruh biologis, iklim lingkungan social, ekonomi, pendidikan, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahu 1974 perlu diubah dan disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia disesuaikan dengan situasi dan kondisi di era milenial saat ini bahwa dalam pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilhan belas) tahun. Hal ini dengan maksud membangun kualitas generasi Indonesia menuju masa depan yang lebih unggul.Kata kunci: Usia Perkawinan, Islam dan Undang-undang Perkawinan","PeriodicalId":31992,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Islam","volume":"3 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89644060","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

ANALYSIS OF ISLAMIC STOCK PRICE INDEXS IN INDONESIA 印尼伊斯兰教股票价格指数分析

Jurnal Hukum Islam Pub Date : 2020-12-01 DOI: 10.24014/JHI.V20I2.10733

desi novera danur

引用次数: 0

IKHTILAF SAHABAT MENURUT SYAH WALIYULLAH AL-DAHLAWI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN IJTIHAD DALAM ASPEK HUKUM KELUARGA shayah WALIYULLAH AL-DAHLAWI的朋友努力，以及他对IJTIHAD在家庭法律方面的发展的影响

Jurnal Hukum Islam Pub Date : 2020-12-01 DOI: 10.24014/JHI.V20I2.9760

M. Ihsan

引用次数: 1

Marriage with Same Tribes in the Customary Law of Minangkabau Batipuh Ateh (A Legal Anthropology Approach) Minangkabau Batipu Ateh习惯法中的同部落婚姻（法律人类学方法）

Jurnal Hukum Islam Pub Date : 2020-12-01 DOI: 10.28918/jhi.v18i2.3262

Y. Sopyan, Helma Suryani

{"title":"Marriage with Same Tribes in the Customary Law of Minangkabau Batipuh Ateh (A Legal Anthropology Approach)","authors":"Y. Sopyan, Helma Suryani","doi":"10.28918/jhi.v18i2.3262","DOIUrl":"https://doi.org/10.28918/jhi.v18i2.3262","url":null,"abstract":" \u0000This paper explores the causes of the prohibition of ethnic marriage in Minang Batipuh Ateh. This legal anthropological research uses a qualitative approach. Information and data are obtained by observation, interviews and literary studies. Informants were selected purposive and developed using the Snowball method. The analysis used an interactive model. The results showed that, the prohibition of tribal marriages in Minang Batipuh Ateh aims to restore the disturbed balance due to violations committed by a person and to maintain the existence of the culture and lineage of the Minang tribe based on matrilineal. Apart from that, the prohibition of inter-ethnic and ethnic marriages in Batipuh Ateh, because: 1) maintaining and preserving customary law; 2) limiting associations; 3) give birth to quality offspring; 4) does not interfere with children's psychology; 5) do not lose their customary rights, and 6) customary payment sanctions. Sanctions for violations of tribal marriages in Batipuh Ateh are: 1) the perpetrator was expelled from Nagari 2) the penalty imposed on Ninik-Mamak by paying a fine; 3) thrown away according to custom, or discarded saro, and 4) excluded from social interactions. Therefore, the permissibility of tribal marriages originating from different Nagari is a solution provided by traditional leaders, as an answer to the changing times, and accommodation to the view of Islamic marriage law, although with strict conditions, to maintain the existence of customary law.","PeriodicalId":31992,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Islam","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45256001","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 3

Konsep Shared Parenting dalam Hadhanah Pasca Perceraian; Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer

Jurnal Hukum Islam Pub Date : 2020-12-01 DOI: 10.24014/JHI.V20I2.12169

maghfirah maghfirah, Gushairi Gushairi

引用次数: 2

Siyasah Pandemi â€˜Umar bin al-KhatÌ£tÌ£aÌ„b

Jurnal Hukum Islam Pub Date : 2020-11-23 DOI: 10.28918/jhi.v18i2.2848

Masykur Rozi

{"title":"Siyasah Pandemi â€˜Umar bin al-KhatÌ£tÌ£aÌ„b","authors":"Masykur Rozi","doi":"10.28918/jhi.v18i2.2848","DOIUrl":"https://doi.org/10.28918/jhi.v18i2.2848","url":null,"abstract":"Paper ini untuk menganalisis sikap Umar bin Khattab dalam menghadapi pandemi â€˜Amwas tahun 638-639 M dalam perspektif politik kesehatan; dan menemukan pola teori politik kesehatan yang dipraktikan oleh Umar bin Khattab ketika menghadapi darurat kesehatan. Teori politik kesehatan dari BjÃ¸rkdahl & Carlsen digunakan untuk mengkonstruksi data historis yang terdokumentasi dalam kitab-kitab hadits dan sejarah menjadi menjadi suatu teori. Metode yang di gunakan adalah dokumentasi dan dengan menggunakan teknik analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Umar bin Khattab menempatkan kesehatan sebagai elemen penting di bawah prospek kesejahteraan rakyat. Umar bin Khattab memahami wabah sebagai kenyataan alamiyah manusia. Keyakninan ini dijadikan basis pengetahuan dalam membentuk kebijakan penanganan wabah. Implementasi teknis pertama adalah penyerahan otonomi secara terbatas kepada amir untuk mencegah konflik kewenangan. Implementasi kedua adalah transfer nilai yang menjadi standar bagi pembentukan kebijakan praktis. Taktik komunikasi yang dipakai oleh Umar bin Khattab adalah perumpamaan dan idiom-idiom yang sesuai dengan kapasitas pemahaman lawan bicara melibatkan semua pihak agar ikut serta dalam penanganan wabah.","PeriodicalId":31992,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Islam","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44406924","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

The Adat Litigation and Adultery Sanctions In Batanghari-Jambi Province Batanghari-Jambi省的Adat诉讼和通奸制裁

Jurnal Hukum Islam Pub Date : 2020-11-10 DOI: 10.28918/jhi.v18i2.2766

Fathuddin Abdi, Efni Anita, E. Hardi

{"title":"The Adat Litigation and Adultery Sanctions In Batanghari-Jambi Province","authors":"Fathuddin Abdi, Efni Anita, E. Hardi","doi":"10.28918/jhi.v18i2.2766","DOIUrl":"https://doi.org/10.28918/jhi.v18i2.2766","url":null,"abstract":" \u0000This paper analyzes about the process and sanctions for adultery in the Customary institutions of Batanghari according to Islamic law. The method used sociology of law with a qualitative approach. The technique of collecting information uses observation, interviews and literary studies. The analysis technique uses an interactive model. The results showed, the resolution process and sanctions adultery in the Customary Institution of Batanghari, are:1) adultery pairs will be called by customary stakeholders (niniek mamak) and collected by tuo-tuo tenganai;2) if both have confessed, the niniek mamak, syaraâ€™ officials and the village head will determine the sanctions in the form of fines/debts and the time of payment; 3) payment times: 1x7, 2x7, 3x7 (3 weeks). If, the perpetrator has not paid, then he will be expelled from the village, because it is considered that he does not respect customary law. The sanctions for the perpetrator of adultery in that customary law is not the same as the Islamic criminal law, namely the stoning penalty for adultery. However, substantively its does not contradict Islamic law because the Al-Quran and Sunnah do not show the prohibition of imposing sanctions that are less than the ones stipulated by sharia, even Islamic law calls for the perpetrator to be forgiven or to be given a punishment that does not exceed the perpetrator's actions.","PeriodicalId":31992,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Islam","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43310623","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

REKONSTRUKSI PROSES MEDIASI KELUARGA INDONESIA 印尼家庭调解过程重建

Jurnal Hukum Islam Pub Date : 2020-07-27 DOI: 10.24014/JHI.V20I1.9544

Azzuhri Al Bajuri

引用次数: 0