Jurnal Hukum Islam最新文献

{"title":"SUSTAINABLE DEVELOPMENT DALAM PEMBANGUNAN ISLAM","authors":"Muhammad Rafi Siregar","doi":"10.24014/JHI.V20I1.8068","DOIUrl":"https://doi.org/10.24014/JHI.V20I1.8068","url":null,"abstract":"Sumberdaya ekonomi dalam kapitalis merupakan hal yang dianggap terbatas sehingga keinginan dalam mengeksploitasi dan memberdayakan alam adalah dua hal yang tidak bisa berjalan secara bersama dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi. Islam mengajarkan keseimbangan dalam melihat sumberdaya yang ada. Melanggar penggunaaan yang bersifat ekspoitatif dan merusak keberlangsungan sumber daya tersebut, sehingga dibutuhkan pertumbuhan yang bersifat sustanaible atau berkelanjutan. Dalam ekonomi islam setidaknya ada 5 aspek yang harus diperhatikan dan menjadi sasaran pembangunan dengan memperhatikan Maqashid Syariah : Hifz Dii, Hifz, Nafs, Nafs, Hifz Aql, Hifz Nasl, Hifz Maal yang bertujuan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Bukan hanya alam tetapi juga sumberdaya manusia itu sendiri yang diperhatikan karena menjadi poros pembangunan ekonomi. Dengan memandang pembangunan ekonomi dari sudut pandang islam tentu akan melahirkan cara dan sistem yang berbeda dengan kapitalis, dengan begitu negara negara islam akan mampu melahirkan cara dan sistem pembangunan sendiri dan cocok bagi dirinya tanpa harus berpedoman pada teori pembangunan kapitalis","PeriodicalId":31992,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Islam","volume":"44 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82111935","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KONSEP NEGARA DALAM POLITIK ISLAM DI ERA MODERN","authors":"M. A. Syahrin, Jufri Hardianto Zulfan, Joni Alizon, M. Musrifah, Nuraini Sahu","doi":"10.24014/JHI.V20I1.8493","DOIUrl":"https://doi.org/10.24014/JHI.V20I1.8493","url":null,"abstract":"ABSTRAKKonstelasi agama dan negara menjadi bahan permbincangan yang hangat dikalangan mereka yang berpaham sekularisme, agama dianggap berbeda dengan negara sehingga mesti dipisahkan. Sedangkan sejarah mencatat terkhusus peradaban Islam mencapai puncaknya melalui kedekatan dan ketataan mereka kepada agamanya, dan berbeda dengan apa yang telah dialami oleh Barat dimasa lalunya. Keberadaan agama adalah  menjadi “fitrah’ yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mesti dijalankan, sehingga mengikat zahir dan bathin seluruh manusia untuk melaksanakannya.","PeriodicalId":31992,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Islam","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83037553","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Hubungan Sumber Daya Alam dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam","authors":"Abu Bakar","doi":"10.24014/JHI.V20I1.8066","DOIUrl":"https://doi.org/10.24014/JHI.V20I1.8066","url":null,"abstract":"Hubungan antara sumber daya alam (SDA) dan pertumbuhan ekonomi adalah isu yang kontroversial dalam penelitian empiris tentang pembangunan. Sumber daya alam secara historis merupakan faktor pengembangan penting untuk banyak negara. Pada banyak negara berkembang, kendala utama adalah tata kelola yang buruk, akibatnya sumber daya terbarukan terus ditambang, sumber daya tidak terbarukan habis, dan pengurangan intensitas polusi tertinggal. Sebagian besar negara berkembang memliki kekayaan sumber daya, suatu kondisi yang dimanfaatkan negara-negara predator politik untuk memanfaatkan sumber daya dengan cara mendistorsi ekonomi sehingga jatuh ke dalam jebakan yang merongrong pertumbuhan ekonomi dan kebijakan yang ramah lingkungan. Dalam paper ini akan dijelaskan seperti apakah hubungan sumber daya alam terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi serta bagaimana pandangan Islam dalam mengahadapi fenomena tersebut.","PeriodicalId":31992,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Islam","volume":"14 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90206175","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN (Analisis Terhadap Ketentaun Pencatatan Perkawinan dalam Perudang-Undangan Islam Indonesia dan Malaysia)","authors":"H. K","doi":"10.24014/jhi.v20i1.8180","DOIUrl":"https://doi.org/10.24014/jhi.v20i1.8180","url":null,"abstract":" ABSTRACTThe marriage registration provisions have long been established. It can be seen from the birth of Law No. 22/1946 concerning marriage registration, divorce, and referral. These provisions were strengthened through Law No. 1/1974, and then it is strengthened again in Islamic Law Compilation (KHI). Likewise in Malaysia, marital condition that must be registered has been long enacted in the marriage law and the marriage certificate. But until now, in Indonesia and Malaysia, the practice of marriage has not been carried out in the presence of marriage registrar employees.This paper is intended to find out why there are still many unregistered marriages in Indonesia and Malaysia. This research is qualitative in the sense that this research is not to find out how many (quantity) people who have unregistered marriages in Indonesia and Malaysia, but rather this study is intended to examine in-depth why there are still many unregistered marriages in Indonesia and Malaysia, then what are the solutions to marriages have not been recorded.The findings of this research indicate that the number of unregistered marriages in Indonesia is caused by some factors. First: The ambiguity of marriage registration regulation in the legislation. Second: Weak legal sanctions against perpetrators. The current legal sanctions have more impact on wives and children who were born while the husbands hardly feel the negative effects. While in Malaysia, although the rules contained in the enactment and the deed of law are very strict in regulating that the marriage is recorded, there is a legal loophole that is exploited by the Malaysians, which is being able to get married in a place more than two marhalah, then the marriage can be re-registered after first going through the trial process and paying a fine in the Sharia Court.ABSTRAK Ketentuan pencatatan perkawinan telah lama diundangkan setidaknya dapat dilihat dari lahirnya UU No 22/ 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Ketentuan tersebut diperkukuh eksitensinya lewat UU No 1/ 1974, kemudian diperkuat lagi dalam KHI. Begitu juga di Malaysia ketentuan perkawinan harus didaftarakan sudah lama diundangkan dalam enakmen maupun akta undang-undang perkawinan, namun hingga kini di Indonesia maupun Malaysia praktek perkawinan tidak dihadapan pegawai pendaftar perkawinan masih banyak dijumpai.Tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui mengapa masih banyak terjadi perkawinan tidak tercatat di Indonesia dan Malaysia? Penelitian ini berbentuk kualitatif dalam artian penelitian ini tidak untuk mencari seberapa banyak jumlah (kuantitas) orang yang melakukan perkawinan tidak tercatat di Indonesia dan Malaysia, melainkan penelitian ini lebih ditujukan untuk menelaah secara mendalam mengapa masih banyak perkawinan tidak tercatat di Indonesia dan Malaysia, kemudian bagaimana solusi terhadap perkawinan terlanjur tidak tercatat.Temuan penelitan ini menunjukkan banyaknya perkawinan tidak tercatat di Indonesia disebabkan oleh per","PeriodicalId":31992,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Islam","volume":"220 11 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90765052","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Diskursus Interpretasi Ayat Riba dan Relevansinya dengan Bunga","authors":"Fitri Maghfirah","doi":"10.24014/JHI.V20I1.8481","DOIUrl":"https://doi.org/10.24014/JHI.V20I1.8481","url":null,"abstract":"ABSTRACT The interpretation of usury verses, there are two main issues that the writer will describe in this paper, the first writer wants to describe the interpretation of usury verses. Second, the author wants to describe the interpretation of the law of interest and its correlation with usury by Islamic scholars. The methodology used by the writer is descriptive method. The results of the author's analysis show that the historical evidence and theorems of Islamic law have clearly described the prohibition of usury. Besides that, regarding interpretations of interest and usury differences occur in the circles of Islamic scholarship, it departs from the consideration of Islamic scholars in interpreting the verses of usury, so there are those who allow and forbid. Keywords: Usury, Interest. ABSTRAK Mengenai diskursus interpretasi ayat riba, ada dua pokok masalah yang akan penulis jabarkan dalam tulisan ini yaitu pertama penulis hendak mengkaji diskursus penafsiran ayat riba. Kedua, penulis hendak mengkaji tentang interpretasi hukum bunga dan korelasinya dengan riba oleh para sarjana Islam. Metodologi yang digunakan penulis adalah deskriptif. Hasil analisa penulis menunjukkan bahwa bukti sejarah dan teks-teks dalil dalam hukum Islam sudah begitu jelas mendeskripsikan keharaman riba. Disamping itu, mengenai interpretasi bunga dan riba terjadi perbedaan pendapat pada kalangan kesarjaan Islam, hal tersebut berangkat dari pertimbangan para sarjana Islam dalam menginterpretasi ayat riba, sehingga ada yang membolehkan dan mengharamkan . Kata Kunci : Riba, Bunga.","PeriodicalId":31992,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Islam","volume":"169 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80601403","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MEDIATION OF CAR FINANCING OF ISLAMIC LAW PERSPECTIVE IN THE CONSUMER DISPUTE RESOLUTION AGENCY (BPSK) IN MATARAM CITY","authors":"irma istihara zain","doi":"10.24014/JHI.V20I1.8406","DOIUrl":"https://doi.org/10.24014/JHI.V20I1.8406","url":null,"abstract":"Abstract: Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) has a role in protecting the rights of consumers when it appears, by completing the resolution of car financing through arbitration, conciliation and mediation. The objective of this research is to emphasize the mediation in car financing in Mataram, explained the causes of disputes arising in BPSK, explaining mediation in car financing in BPSK’s Mataram in perspective of Islamic law. This research conducted Qualitative research methods with a case approach. Settlement of the mediation in the financing of the car based on positive compensation in BPSK through requesting, meeting and termination of the Bank in the context of Islamic law prioritizing the rules of the car, based on the principles of compensation in BPS.Keywords: Mediation, Financing, Islam.","PeriodicalId":31992,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Islam","volume":"28 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86147800","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KONDISI SOSIO-HISTORIS DIBALIK TEKS PENGHARAMAN RIBA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEGAWAI BANK KONVENSIONAL","authors":"Dulsukmi Kasim","doi":"10.24014/JHI.V20I1.8059","DOIUrl":"https://doi.org/10.24014/JHI.V20I1.8059","url":null,"abstract":"Tulisan ini berupaya menyingkap kondisi sosio historis dibalik hadirnya teks-teks riba  dalam   Al-Qur’an  dan  Sunnah  serta  implikasinya  terhadap  pegawai  Bank Konvensional. Berdasar perspektif sabab nuzu>l ayat-ayat riba ternyata pelaku utama praktek ribawi pra dan pasca Islam  adalah kaum Yahudi. Setelah ayat 275 turun, umat  Yahudi  yang  sudah  beriman  menarik  pokok  harta  dan  meninggalkan  sisa ribanya.  Aktornya  adalah  empat  bersaudara  dari  Bani  Tsaqif   yakni  Mas’ud, Abdiyalail, Habib, dan Rabi’ah. Keempatnya kemudian menuntut  pokok hartanya saja  pada Bani  Mugirah.  Tapi  Bani  Mugirah  mengeluh  dan  meminta  dispensasi tambahan waktu  sampai dapat  kelapangan. Karena keempatnya  enggan memberi tunda, turunlah ayat 280 agar mereka mau memberi tunda. Bila habis masa tunda dan mereka tetap  kesulitan,  ayat  280 meminta  mereka merelakan saja utang  itu sebagai sedekah. Dalam perspektif sabab wuru>d,  konteks yang  disentuh oleh teks hadis lebih banyak riba fadhl (jual-beli) meski juga ada riwayat yang menyentuh riba nasi’ah.  Pelaku  ribanya  rata-rata  adalah  sahabat  Anshar  dan  Muhajirin.  Seperti konteks ayat di atas, setelah itu para Sahabat beraubat. Bila konteks tersebut dipakai melihat  aktifitas  perbankan  modern  sebenarnya  bank  dapat  dioperasikan  tanpa menggantungkan  diri  pada bunga.  Bukankah  empat  bersaudara  dari  Bani  Tsaqif yakni Mas’ud, Abdiyalail, Habib, dan Rabi’ah  yang  mengutangkan  uang  kepada Bani Mugirah mampu meninggalkan sisa riba mereka setelah ayat 278 dan 279 surah al-Baqarah turun? Bahkan, umat Yahudi yang sudah beriman pun segera menarik pokok  harta  dan  meninggalkan  sisa  ribanya.  Mewabahnya  pendirian  bank-bank syari’ah dewasa ini menjadi bukti meyakinkan tentang bisanya dilakukan pemisahan antara bunga dan bank.  Implikasi lainnya adalah memberi waktu dan kesempatan pada para pegawai di bank Konvensional yang menganut sistem bunga saat ini untuk tetap bekerja di bank tersebut sambil berupaya mencari lapangan pekerjaan baru atau menunggu  adanya  mutasi  atau  pembukaan  aplikasi  syariah  oleh  bank  tersebut merupakan  isyarat  hukum  yang  dapat  diambil  dari  pendekatan  historis  tersebut dengan tetap taat pada prinsip hukum Islam yaitu kondisi darurat ditetapkan sesuai kadarnya.","PeriodicalId":31992,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Islam","volume":"19 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73832913","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Tidak Sehat Di Kota Yogyakarta","authors":"Nurbaity Prastyananda Yuwono","doi":"10.28918/jhi.v18i1.2845","DOIUrl":"https://doi.org/10.28918/jhi.v18i1.2845","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebab dan dampak koperasi BMT tidak sehat dan perlindungan hukum terhadap nasabah  Koperasi BMT yang dinyatakan tidak sehat. Penelitian yuridis empiris ini menggunakan pendekatan terpadu. Data primer diperoleh dengan wawancara dan data sekunder diperoleh dengan penelusuran bahan hukum primer  dan sekunder. Teknik analisis menggunakan interaktif  model dan preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa, penyebab koperasi BMT di Kota Yogyakarta tidak sehat, yaitu: 1) rendahnya pengetahuan  pengurus  dan  pengelola  tentang managemen  keuangan  syariah; 2) ketidakkepatuhan terhadap prinsip  syariah; 3) keterbatasan  modal; 4) pembiayaan macet; 5) profesionalitas SDM.; 6) tidak menyampaikan laporan keuangan; 7) tidak diaudit oleh akuntan publik; 8) kurangnya wewenang manajer; 9) status pengelola belum jelas; 10) masalah hukum; 11) kebijakan dasar operasional BMT; 12) lemahnya sistem IT. Hal tersebut berdampak  terhadap lembaga, pengurus, pengelola dan anggota (nasabah). Perlindungan hukum terhadap nasabah, jika koperasi BMT dinyatakan tidak sehat, dapat menggunakan pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang Perkoperasian; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995; Undang-undang Perlindungan Konsumen dan; KUHPerdata. Perlindungan secara praktis dilakukan melalui litigasi dan nonlitigasi. Oleh karena itu, seharusnya dilakukan pengawasan lebih intens terhadap Koperasi BMT yang dinyatakan tidak sehat dan juga ada komitmen untuk segera merevisi atau membentuk undang-undang perkoperasian dan undang-undang lembaga penjamin simpanan koperasi.","PeriodicalId":31992,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Islam","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48627675","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Positivising Sharī’a In National Regulation Through Maqasid Approach (Studies on Government Policy in Handling of Foreign Refugees in Indonesia)","authors":"Rohmad Adi Yulianto","doi":"10.28918/jhi.v17i2.2414","DOIUrl":"https://doi.org/10.28918/jhi.v17i2.2414","url":null,"abstract":"The problematic of humanism in many countries results a phenomenon of trans-national refugee migration. Indonesia is one of country which received a massif influx of refugee wave aiming to obtain an asylum. This study discussed the policy of handling refugee in Indonesia from the maqasid sharia as perspective. Maqasid sharia, as one of the Islamic law methodological approaches in order to understanding social phenomena which positioned the interest (maslaha) as the core treatise. This study aimed to explain that the interaction between maqasid sharia as perspective and the development of national regulation, including the regulation in handling refugees, results three models of policy (instructive, integrative, and adaptive). Instructive policy implemented through taqnīn model, which is issued by the state authority as positive norm. Integrative policy implemented through eclectic model, adopted the finest part from both national law and Islamic law. Adaptive policy implemented when important elements of Islamic law affirmed national policy which contained fundamental principle of universal humanism as part of sharī’a.","PeriodicalId":31992,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Islam","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44413408","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MENAKAR MASLAHAT OPERASI KELAMIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM","authors":"Aris Man","doi":"10.24014/hi.v19i1.7148","DOIUrl":"https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7148","url":null,"abstract":"Abstract Humans are unique creatures and never satisfied. Humans dissatisfaction consist of variety things, including their own physical conditions. This matter caused by the reality that humans are born with various advantages and their respective shortcomings. Some people are born with perfect physical conditions, with perfect genital organs as men or women (with one genital organ). But some of people are born with imperfect physique conditions, with multiple genital organs (penis and vagina), or have an imperfect genitals (have one sex but there are organs the sex is not perfect, so the sex is not clear). Though the clarity gender has a certain legal consequenses. In this case they motivated to do genital surgery. The genital surgery that tend to Tashih or Takmil (repair or refinement) is permitted but sex change is prohibited. This is because people born with abnormal genitals can experiencing psychological and social disorders so that they can be excluded and isolated from the lives of normal people and sometimes to find their own way, like prostitute themselves as transvestites or commit homosexuality and lesbianis.","PeriodicalId":31992,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Islam","volume":"13 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"75718649","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}