Jurnal Ius Constituendum最新文献

{"title":"Urgensi Resolusi Konflik Klaim Nine Dash Line Tingkok Di Perairan Natuna Utara","authors":"Muhammad Wirtsa Firdaus, Andri Yanto, Faidatul Hikmah, Sigit Nugroho","doi":"10.26623/jic.v8i2.6972","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6972","url":null,"abstract":"The purpose of this study is to elaborate the urgency of resolving the Chinese and Indonesian Nine Dash Line conflict in North Natuna waters. As a strategic area with economic resource value and important global shipping lanes, the creation of a sense of security and legal certainty is an unavoidable necessity. The method used in the research is juridical-normative, with a review of laws and regulations, international legal norms, and international arbitration jurisprudence related to China's claims to the South China Sea and North Natuna. International jurisdiction based on UNCLOS 1982 establishes North Natuna as part of Indonesia's EEZ with sovereign rights. China's claims and direct intervention against North Natuna are illegal and violate the norms of international law. In this regard, differences in views and national interests between Indonesia and China result in a number of potential conflicts in North Natuna, including the entry of fishing boats and Chinese coastal patrols. In contrast to a number of related literature, this study specifically provides strategic considerations related to the most potential approach in conflict resolution, namely through ASEAN-China collective diplomacy with the Code of Conduct. Identification of conflict resolution strategies is a fundamental and urgent aspect in this study, with comprehensive consideration related to the causes, interests, and projects of conflict resolution that occurred in North Natuna. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengelaborasi urgensitas penyelesaian konflik Nine Dash Line Tiongkok dan Indonesia di perairan Natuna Utara. Sebagai kawasan strategis dengan nilai sumberdaya ekonomi dan jalur perlintasan pelayaran global yang penting, penciptaan rasa aman dan kepastian hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis-normatif, dengan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, norma hukum internasional, serta yurisprudensi arbitrase internasional terkait dengan klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan dan Natuna Utara. Yurisdiksi internasional berdasarkan UNCLOS 1982 menetapkan Natuna Utara sebagai bagian ZEE Indonesia dengan hak berdaulat. Klaim dan intervensi langsung Tiongkok terhadap Natuna Utara adalah bentuk tindakan ilegal dan menyalahi norma hukum internasional. Dalam hal ini, perbedaan cara pandang dan kepentingan nasional antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan sejumlah potensi konflik di Natuna Utara, termasuk diantaranya dengan masuknya kapal nelayan dan patroli pantai Tiongkok. Berbeda dengan sejumlah literatur terkait, penelitian ini secara spesifik memberikan pertimbangan strategis terkait pendekatan yang paling potensial dalam resolusi konflik, yakni melalui diplomasi kolektif ASEAN-Tiongkok dengan Code of Conduct. Identifikasi strategi resolusi konflik merupakan aspek yang fundamental dan urgentif dalam penelitian ini, dengan pertimbangan komprehensif terkait dengan penyebab, kepentingan, dan proyek","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45134183","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kekerasan Seksual dan Cara Berpakaian Perempuan: Telaah Filsafat Hukum Dalam Paradigma Critical Theory, Et. Al.","authors":"A. Sulistyawan, Robi'ah Adawiyah, Shefia Ariesta Fernanda, Adya Paramita Prabandari","doi":"10.26623/jic.v8i2.6093","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6093","url":null,"abstract":"Fenomena kekerasan seksual merupakan salah satu hal yang dianggap serius dan memerlukan perhatian khusus oleh masyarakat Indonesia. Kekerasan seksual diidentikan dengan adanya diskriminasi gender, di mana masyarakat selalu menjadikan perempuan sebagai objek yang selalu disalahkan dalam terjadinya tindakan ini. Cara pandang tersebut dianggap patriarki karena lebih memihak kaum laki-laki dibandingkan perempuan. Salah satu realitas virtual saat ini menunjukkan bahwa pemikiran masyarakat mengenai cara berpakaian perempuan dapat dianggap sebagai faktor utama dari adanya kekerasan seksual, padahal belum dapat dipastikan bahwa hal tersebut sepenuhnya benar. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan meluruskan cara pandang masyarakat terhadap pemikiran tersebut, melalui telaah paradigma critical theory et. al. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian filsafat hukum melalui pendekatan studi paradigmatik dengan menelaah teori, konsep, asas, serta pertanyaan pada paradigma critical theory et.al. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa cara berpakaian perempuan tidak memiliki korelasi dengan terjadinya tindakan kekerasan seksual. Tindakan tersebut terjadi murni atas dasar pikiran kotor dari para laki-laki. Sehingga diperlukan adanya sosialisasi serta rekonstruksi pemikiran masyarakat terhadap realitas virtual yang ada.","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48738645","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Urgensi Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Dengan Objek Izin Apotek","authors":"Tri Mulyani, Alief Azza Baharuddin, Ahmad Faiz Akbar","doi":"10.26623/jic.v8i2.6361","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6361","url":null,"abstract":"The purpose of this study was to analyze the impact of implementing the policy of issuing Certificates of Proper Function (SLF) for Buildings in relation to pharmacy licenses in Kendal Regency and their solutions. The urgency of this research is considering that so far there have been many complaints from the public regarding the high cost of SLF, while SLF is proof that the building can be relied upon and utilized. The approach method in this research is sociological juridical. The results of the study show that the impact of the implementation of the building SLF issuance policy in relation to pharmacy licenses in Kendal Regency was carried out by a team of technical reviewers of building feasibility tests originating from the private sector at different rates according to their competence and experience resulting in expensive costs. The solution that has been carried out by the agency so far is to coordinate with local governments and consultants to further reduce costs. Then simplify the SIA application requirements by requiring the completion of the SLF for a period of 1 year accompanied by a statement of commitment. But in fact a solution is needed in the form of a political elite approach to state institutions needed to equalize people's perspectives with regard to the procurement of CPNS, the format of a building adequacy consultant and the revision of the Job Creation Law as well as the establishment of a Ministerial Regulation for Administrative Reform and Bureaucratic Reform concerning the Procurement of CPNS PUPR. Tujuan  penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui implikasi pelaksanaan kebijakan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung dalam kaitannya dengan izin apotek di Kabupaten Kendal beserta solusinya. Adapun urgensi penelitian ini mengingat bahwa selama ini banyak dikeluhkan masyarakat terkait mahalnya biaya SLF, sedangkan SLF merupakan bukti bahwa bangunan dapat diandalkan dan dimanfaatkan. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pelaksanaan kebijakan penerbitan SLF bangunan gedung kaitannya dengan izin apotek di Kabupaten Kendal dilakukan tim pengkaji teknis uji kelaikan bangunan gedung berasal dari swasta dengan tarif yang berbeda-beda disesuaikan dengan kompetensi dan pengalamannya sehingga mengakibatkan biaya menjadi mahal. Solusi yang dilakukan oleh dinas selama  ini adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan konsultan untuk lebih menekan biaya. Kemudian menyederhanakan persyaratan permohonan SIA dengan mewajibkan melengkapi SLF selama kurun waktu 1 tahun disertai pernyataan komitmen. Namun sesungguhnya diperlukan solusi berupa pendekatan elite politik terhadap kelembagaan negara diperlukan guna penyamaan prespektif masyarakat berkaitan dengan pengadaan CPNS formatur konsultan kelaikan bangunan gedung dan revisi UU Cipta Kerja serta pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tenta","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48466129","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan","authors":"Aksan Akbar, Lanang Sakti, Faisal Herisetiawan Jafar","doi":"10.26623/jic.v8i2.6822","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6822","url":null,"abstract":"This study aims to determine the implementation of criminal law enforcement against perpetrators of corruption in Indonesia today and the application of the concept of restorative justice in the settlement of corruption cases in the future. This research is important to do as input to the legislature in the formation of laws in the future. The type of research used is normative legal research. This research has a novelty value, namely examining the application of the concept of restorative justice in the settlement of cases of corruption to make the principle of justice fast, simple and low cost effective. This research has a focus on the study of the application of the concept of restorative justice in the settlement of corruption cases in realizing a simple, fast and low-cost trial. The results of this study are as follows: First, the enforcement of criminal law for perpetrators of corruption in Indonesia is currently absolutely carried out through the judicial process, meaning that every criminal act of corruption, whether the amount of state financial losses is large or small, must go through a judicial process that ends with a criminal decision. Second, the application of the concept of restorative justice in solving corruption cases in this study only focuses on corruption cases where the loss is relatively small, which is carried out by returning state financial losses, giving fines and carrying out social work for perpetrators which involve perpetrators in their implementation. government and law enforcement officials. The application of the concept of restorative justice in the settlement of cases of corruption in addition to maximizing returns on state financial losses resulting from corruption, is also to reduce the use of state finances which are far greater than the state financial losses resulting from criminal acts of corruption. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini dan penerapan konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang. Penelitian ini penting dilakukan sebagai masukan kepada pihak legislatif dalam pembetukan hukum dimasa yang akan datang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mempunyai nilai kebaruan yakni mengkaji penerapan konsep restoratif Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi untuk mengefektifkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penelitian ini memiliki fokus kajian tentang penerapan konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini mutlak dilakukan melalui proses peradilan artinya setiap tindak pidana korupsi baik yang jumlah kerugian keuangan negara besar maup","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44623437","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pergeseran Paradigma Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Cipta Kerja","authors":"Setijati Sekarasih, A. R. Budiono, Sukarmi Sukarmi, Budi Santoso","doi":"10.26623/jic.v8i2.6831","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6831","url":null,"abstract":"The paradigm shift in the establishment of a Limited Liability Company by an individual has implications for Company Law in Indonesia. Some of these implications relate to accountability and aspects of supervision in the governance of Limited Liability Companies (good corporate governance), because in an individual company there is no known GMS and the Board of Commissioners. This paper will analyze the paradigm shift in the establishment of a Limited Liability Company in a new approach that has never been used before, namely the perspective of agreement and institutional theory. The method used is normative legal research. The results of the research show that both before the amendment and after the amendment to Law no. 40 of 2007, the legal framework for Limited Liability Companies still adheres to a blend of contract theory and institutional theory. Likewise with the organ structure of the Limited Liability Company also did not experience changes in Law no. 6 of 2023, which consists of GMS, Board of Directors and Board of Commissioners, although it has been recognized that there are individual companies. The result of the absence of GMS and the Board of Commissioners in an individual company is the absence of checks and balances and oversight mechanisms that have the potential to violate the principles of good corporate governance, such as transparency, accountability and responsibility. Pergeseran paradigma pendirian perseroan terbatas oleh perseorangan telah membawa implikasi terhadap hukum perseroan di Indonesia. Beberapa implikasi tersebut menyangkut pertanggungjawaban dan aspek pengawasan dalam tata kelola Perseroan Terbatas (good corporate governance), sebab dalam perseroan perorangan tidak dikenal adanya RUPS dan Dewan Komisaris. Tulisan ini akan mengananalisis pergeseran paradigma pendirian Perseroan Terbatas dalam pendekatan baru yang belom pernah digunakan sebelumnya, yakni perspektif teori perjanjian dan kelembagaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan perbandingan. Hasil penelitian mengetengahkan bahwa baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan UU No. 40 Tahun 2007, kerangka hukum perseroan terbatas masih menganut perpaduan antara teori perjanjian dan teori kelembagaan. Struktur organ perseroan terbatas juga tidak mengalami perubahan dalam UU No. 6 Tahun 2023, yakni terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris, meskipun telah diakui adanya perseroan perorangan. Pertentangan norma kemudian semakin terlihat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8 Tahun 2021 yang menyiratkan bahwa organ dari perseroan perorangan hanya terdiri dari direktur (direksi) yang juga merangkap sebagai pemegang saham. Artinya tidak terdapat RUPS dan Dewan Komisaris. Akibat dari tidak adanya RUPS dan Dewan Komisaris dalam perseroan perorangan adalah tidak adanya mekanisme check and balances dan pengawasan yang berpotensi melanggar prinsip good corporate govern","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47529387","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pendirian Persero Perorangan Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja","authors":"Ruth Deta Louisa, Mohammad Fajri Mekka Putra","doi":"10.26623/jic.v8i2.6722","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6722","url":null,"abstract":"This paper aims to explore the existence of a new form of business entity. Small and micro enterprises in Indonesia have always supported the sectoral structure of the national economy and absorbed the majority of the wage workforce. But regulatory hurdles keep them from reaching their full potential. A new law, Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation, Job Promotion and Employment Services, was promulgated by the Government other than the DPR in the context of encouraging the competitiveness of the national economy and maximizing existing potential. One of the provisions in the Act encourages the formation of a new legal entity called a Limited Liability Company with Micro Small Business Criteria which can only be established by one person. its position in corporate law, its organizational structure, organ responsibilities, and shareholder limitations and legal organ responsibilities in the event of bankruptcy. By conducting a literature review using legal literature, legal concepts, and referring to legal documents and laws as the main research material. One of the recommendations and conclusions of the research is that the company's liability is clearly limited, requiring oversight to ensure professional management and to prevent bankruptcy or dissolution of the company. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi keberadaan bentuk baru dari badan usaha. Usaha kecil dan mikro di Indonesia selalu mendukung struktur sektor perekonomian nasional dan menyerap sebagian besar tenaga kerja upahan. Namun hambatan regulasi membuat mereka tidak dapat mencapai potensi penuhnya. Undang-undang baru, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Promosi Lapangan Kerja, dan Pelayanan Ketenagakerjaan, diundangkan oleh pemerintah selain DPR dalam rangka mendorong daya saing perekonomian nasional dan memaksimalkan potensi yang ada. Salah satu ketentuan dalam undang-undang tersebut mendorong pembentukan badan hukum baru yang disebut perseroan terbatas dengan kriteria usaha kecil mikro yang hanya dapat didirikan oleh satu orang. kedudukannya dalam hukum perusahaan, struktur organisasinya, tanggung jawab organ, dan batasan pemegang saham dan tanggung jawab organ hukum jika terjadi kebangkrutan. Dengan melakukan kajian pustaka dengan menggunakan literatur hukum, konsep hukum, dan mengacu pada dokumen hukum dan undang-undang sebagai bahan penelitian utama. Salah satu rekomendasi dan kesimpulan penelitian adalah bahwa tanggung jawab perusahaan jelas terbatas, memerlukan pengawasan untuk memastikan pengelolaan yang profesional dan untuk mencegah kebangkrutan atau pembubaran perusahaan.       ","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46303833","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Keadilan Restoratif dalam Melindungi Hak Korban Tindak Pidana Cyber: Manifestasi dan Implementasi","authors":"Henny Saida Flora, Tiromsi Sitanggang, B. Simarmata, Ica Karina","doi":"10.26623/jic.v8i2.6365","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6365","url":null,"abstract":"The purpose of this study is to analyze the application of restorative justice in cyber crime, especially for victims of cyber crime. This research is a normative legal research with a concept and statutory approach. The results of the study confirm that the manifestation of protecting the rights of victims of restorative justice-based cyber crime can actually be carried out by providing assistance, facilitation, and compensation which are considered more relevant and essential to fulfilling victims' rights. This is considered more relevant when compared to the orientation to catch perpetrators of cyber crimes which tend to be more difficult and on the one hand are also not able to fulfill the rights of victims who are reduced as a result of a cyber crime. Therefore, restorative justice efforts that emphasize recovery and compensation for victims are relevant to efforts to ensure the protection of the rights of victims of cyber crime. The implementation of the protection of the rights of victims of restorative justice-based cyber crimes can be carried out by revising the ITE Law and its amendments by adding a restorative justice orientation as the first step to provide protection for the rights of victims of cyber crimes. Apart from that, revisions also need to be made to the PDP Law, especially in the absence of provisions for a time limit for the establishment of implementing regulations for compensation mechanisms. In addition to revising the PDP Law to provide a time limit for the formation of implementing regulations, the President can also immediately pass Government Regulations related to technical compensation for cyber crimes. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana cyber khususnya bagi korban tindak pidana cyber. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif yang hasil akhirnya berupa solusi hukum atas isu hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menegaskan bahwa manifestasi perlindungan hak korban tindak pidana cyber berbasis keadilan restoratif sejatinya dapat dilakukan dengan memberikan pendampingan, fasilitasi, serta ganti rugi dianggap lebih relevan dan esensial untuk memenuhi hak-hak korban. Hal ini dianggap lebih relevan jika dibandingkan dengan orientasi untuk menangkap pelaku tindak pidana cyber yang cenderung lebih sulit serta di satu sisi juga tidak secara substantif dapat memenuhi hak-hak korban yang tereduksi akibat suatu tindak pidana cyber. Oleh karena itu, upaya keadilan restoratif yang menekankan pemulihan dang anti rugi bagi korban relevan dengan upaya untuk menjamin perlindungan hak korban tindak pidana cyber. Implementasi perlindungan hak korban tindak pidana cyber berbasis keadilan restoratif dapat dilakukan dengan melakukan revisi atas UU ITE beserta perubahannya dengan menambahkan orientasi keadilan restoratif sebagai langkah awal untuk membe","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44589964","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penerapan Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Covid-19","authors":"Syarunsyah Syarunsyah, S. Suriani, N. Sinaga","doi":"10.26623/jic.v8i1.5676","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.5676","url":null,"abstract":"The purpose of the study was to examine the regulation of the application of assimilation during the Covid-19 period in prisons in order to reduce the level of spread of Covid-19 in prisons. The Indonesian government through the Ministry of Law and Human Rights adopted a policy of releasing convicts to break the chain of Covid-19. This research is important to do to find out the policy for the release of prisoners in terms of breaking the Covid-19 chain which in this case is the authority of the Indonesian Government through the Ministry of Law and Human Rights. This study uses empirical legal research methods that contain data in the field directly at the Class II B Correctional Institution Tanjungbalai Asahan. This research has a focus of study, namely providing assimilation during the Covid-19 period. Government policies through the Ministry of Law and Human Rights in implementing assimilation in Correctional Institutions during Covid-19     and the effect of implementing assimilation on crime rates. Based on the results of this study, it is known that the release is carried out through an assimilation and integration process in the form of parole, leave before release, and prisoners whose 2/3 of their sentences fall from April 1, 2020 to December 31, 2020. The release of adult and child prisoners to break the chain the spread of Covid-19     The Tanjungbalai Asahan District Prosecutor's Office has provided assimilation of 36 (thirty-six) inmates from the Class II B Penitentiary of Tanjungbalai Asahan. Providing assimilation does not have a significant impact on crime rates. Tujuan penelitian untuk menganalisis regulasi penerapan asimilasi pada masa Covid-19 di lembaga pemasyarakatan guna mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 di lembaga pemasyarakatan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM mengambil kebijakan pembebasan narapidana untuk memutus mata rantai Covid-19. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui kebijakan pembebasan narapidana dalam hal untuk memutus mata rantai Covid-19 yang dalam hal ini merupakan wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Hukum dan HAM. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum empiris yang memuat data dilapangan secara langsung di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai Asahan. Penelitian ini memiliki fokus kajian yaitu pemberian asimilisasi pada masa Covid-19. Kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dalam menerapkan asmilisasi di Lembaga Permasyarakatan pada Covid-19 dan pengaruh penerapan asimilasi terhadap tingkat kejahatan. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa pembebasan dilakukan melalui proses asimilasi dan integrasi berupa pembebasan cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan narapidana yang 2/3 masa hukumannya jatuh pada tanggal 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020. Pembebasan narapidana dewasa dan anak untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pembebasan dilakukan melalui proses asimilasi dan integrasi berupa pembebasan cuti","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47125436","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Transportasi Yang Terintegrasi di Wisata Cagar Budaya Kota Tua Jakarta","authors":"Elfrida Ratnawati, Siti Nurbaiti","doi":"10.26623/jic.v8i1.5489","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.5489","url":null,"abstract":"The purpose of writing  this article  is to discuss  integrated transportation in  old city  Jakarta. Thereare many problems faced and must be solved in order to achieve  the realization of integrated transportation, so as to create a neatly organized city and to travel to the old city area, tourists must feel comfort and time efficiency. The problem faced today is that transportation to the cultural heritage of the old city is very difficult because so much land transportation passes through the old city but is not properly arranged by the city government, so there is always congestion. This writing is a normati f legal research that uses secondary data and then analyzed descriptively. This research is important to answer the problem of using fast, convenient and efficient land transportation to achieve the cultural heritage tourism of the old city in the Jakarta area. The results of this study explain that the planning of the old city area of Jakarta so that  its potential is maximized through the arrangement of integrity and sustainable transportation issued by the DKI Jakarta City Government so that the arrangement of the old city is expected to become a valuable property center and grow the economy with the advantages of the old city as a business city and tourist city.  Tujuan penulisan artikel ini adalah membahas transportasi yang terintegrasi di Kota Tua Jakarta. Banyak permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan agar dapat mencapai terwujudnya transpotasi yang terintegrasi, sehingga tercipta kota yang tertata dengan rapi dan untuk berwisata menuju wilayah kota tua para turis harus merasakan kenyamanan dan efesiensi waktu. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah transportasi menuju cagar budaya kota tua sangat sulit disebabkan begitu banyak transportasi darat yang melewati kota tua tetapi tidak ditata dengan baik oleh pemerintah kotanya, sehingga selalu terjadi kemacetan. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder kemudian dianalisis secara dekriptif.   Penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab permasalahan penggunaan transportasi darat yang cepat, nyaman dan efisien untuk mencapai wisata cagar budaya kota tua di wilayah Jakarta. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlu penataan kawasan kota tua Jakarta agar potensinya menjadi maksimal melalui penataan transportasi yang terintegritas dan berkelanjutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar penataan kota tua diharapkan menjadi pusat properti yang bernilai dan menumbuhkan ekonomi dengan keunggulan kota tua sebagai kota bisnis dan kota wisata.      ","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43921281","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital dalam Perspektif Economic Analysis of Law","authors":"I. Kurniawan, Putu Aras Samsithawrati, Lourenco de Deus Mau Lulo","doi":"10.26623/jic.v8i1.6281","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6281","url":null,"abstract":"Penelitian ini berfokus pada analisis atas isu hukum yaitu konflik aturan antara Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE terkait dengan sanksi administratif dalam perspektif Economic Analysis of Law (EAL). Hal ini karena dalam perspektif EAL, peran pemerintah penting sebagai regulator atas berbagai perkembangan bisnis yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa problematika hukum terkait sanksi administratif dalam bisnis digital adalah adanya konflik hukum terkait sanksi administratif dalam bisnis digital yaitu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE. Berdasarkan asas lex superior derogate legi inferior ketentuan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan lah yang berlaku. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), maka secara hierarkis kedudukan UU Perdagangan adalah lebih tinggi dari PP PMSE. Hal ini berimplikasi bahwa setiap pelaku usaha bisnis digital yang tidak mencantumkan informasi atau data yang wajib dituangkan dalam bisnis digital sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (4) UU Perdagangan, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.   Sanksi administratif bisnis digital dalam perspektif EAL adalah tidak memenuhi aspek keberdayagunaan (utility), nilai (value), serta efisiensi (efficiency). Hal ini dikarenakan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan justru menempatkan sanksi administratif berupa pencabutan izin secara langsung sebagai langkah utama, sehingga dapat berimplikasi pada iklim bisnis yang kondusif di masyarakat. Dengan demikian, mengacu pada analisis EAL maka ketentuan yang relevan adalah diberlakukannya sanksi administratif secara berjenjang sebagaimana dalam Pasal 80 PP PMSE. Oleh karena itu, ke depan perlu adanya revisi ketentuan dalam Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan sehingga dikonstruksikan sesuai dengan rumusan Pasal 80 PP PMSE.","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48207276","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}