Jurnal Ius Constituendum最新文献

{"title":"Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam","authors":"I. Permadi","doi":"10.26623/jic.v8i1.6254","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6254","url":null,"abstract":"Penelitian ini secara yuridisi mengkaji lebih mendalam terkait isu hukum perbedaan peralihan hak tanah kewarisan terhadap ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dalam hukum perdata dan hukum Islam. Adanya perbedaan yang cukup siginfikan terkait dengan peralihan hak atas tanah sebab kewarisan bagi ahli waris beda agama. Dalam konsep hukum Islam seorang ahli waris beda agama tidak boleh mendapatkan warisan hak atas tanah dari pewaris yang meninggal dunia. Sedangkan hukum perdata (BW) tidak mengatur hal demikian. Selain itu kajian dilakukan untuk menentukan peralihan hak milik atas tanah sebab kewarisan bagi ahli waris beda agama. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya merealisasikan kesejahteraanan bagi masyarakat melalui konsep kepastian hukum secara sempurna mengenai pertanahan oleh negara terhadap ahli waris beda agama untuk mendapatkan hak milik tanah sebab kewarisan dapat dilakukan dengan konsep wasiat wajibah. Konsep tersebut sangat relevan terhadap pemenuhan hak tanah kewarisan bagi ahli waris yang tidak terakomodasi haknya sebab perbedaan agama dengan mengedepankan asas keadialan dan kemaslahan bagi setiap warga negara.","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"49251166","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Eksistensi Hubungan Industrial Pancasila Pasca Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja","authors":"Dede Agus","doi":"10.26623/jic.v8i1.6276","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6276","url":null,"abstract":"This study aims to examine the existence of Pancasila industrial relations after the enactment of the Job Creation Perppu. The urgency of this research is the ratification of the Job Creation Perppu which is substantively a continuation of the Job Creation Law which needs to be analyzed aspects of Pancasila industrial relations. This research is a normative legal research by prioritizing historical approaches, conceptual approaches, and statutory approaches. The results of the study confirm that Pancasila industrial relations as a base value in labor law, Pancasila values become a guide and guide in relations between workers and employers, including: (i) the formation of legal relations between workers and employers, (ii) the implementation of legal relations between workers and employers, (iii) legal guarantees in the form of proportional rights and obligations between workers and employers, and (iv) appropriate dispute resolution between workers and employers. Apart from that, after the ratification of the Job Creation Perppu, Pancasila industrial relations have not been formally regulated in the Job Creation Perppu. Apart from having implications for legal certainty regarding the conception of Pancasila industrial relations, the non-regulation of Pancasila industrial relations in the Perppu Cipta also has an impact on the existence of the Pancasila industrial relations concept which has the potential not to be implemented. The novelty of this research is that even though it is not regulated in the Job Creation Perppu, regulations concerning Pancasila industrial relations need to be regulated in statutory regulations, in particular through a Presidential Decree to ensure legal certainty on the conception of Pancasila industrial relations.Penelitian ini bertujuan mengkaji eksistensi hubungan industrial Pancasila pasca disahkannya Perppu Cipta Kerja. Urgensi penelitian ini adalah disahkannya Perppu Cipta Kerja yang secara substantif merupakan kelanjutan dari UU Cipta Kerja yang perlu dianalisis aspek hubungan industrial Pancasila. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan kesejarahan, pendekatan konsep, dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa hubungan industrial Pancasila sebagai base value dalam hukum ketenagakerjaan maka nilai-nilai Pancasila menjadi pemandu dan penuntun dalam relasi antara pekerja dan pengusaha, meliputi: (i) pembentukan hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha, (ii) pelaksanaan hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha, (iii) jaminan hukum berupa hak dan kewajiban yang proporsional antara pekerja dan pengusaha, serta (iv) penyelesaian sengketa secara patut antara pekerja dan pengusaha. Selain itu, hubungan industrial Pancasila pasca disahkannya Perppu Cipta Kerja secara formal belum diatur dalam Perppu Cipta Kerja. Selain berimplikasi pada kepastian hukum mengenai konsepsi hubungan industrial Pancasila, tidak diaturnya hubungan industrial Pancasila dal","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48447703","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Freies Ermessen Dalam Tindakan Nyata di Pemerintah Daerah","authors":"Mohamad Fasyehhudin","doi":"10.26623/jic.v8i1.6250","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6250","url":null,"abstract":"This study aims to examine the authority of regional government agencies/officials in implementing Freies Ermessen in regional policies and the binding power of Freies Ermessen as legal provisions in the regions. The novelty of this research is to analyze the application of Freies Ermessen in regional policies. This study uses a normative juridical approach. The results of this study are the use of Freies Ermessen Government Officials to expedite government administration, fill legal voids, provide legal certainty, overcome government stagnation in certain circumstances for the benefit and public interest. In implementing the Freies Ermessen Decree as a legal policy in the region, UUAP government agencies/officials are prohibited from abusing authority, which includes prohibitions on exceeding authority, mixing authority and not acting arbitrarily so that discretionary policies have binding power as legal decisions.  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kewenangan badan/pejabat pemerintahan daerah dalam penerapan Freies Ermessen dalam kebijakan di daerah serta kekuatan mengikat Freies Ermessen sebagai ketetapan hukum di daerah. Kebaharuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Freies Ermessen dalam kebijakan di daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah penggunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan diterapkan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Dalam melaksanakan Keputusan Freies Ermessen sebagai kebijakan hukum di daerah, badan/pejabat pemerintahan UUAP dilarang menyalahgunakan wewenang, yang meliputi larangan melampaui wewenang, mencampuradukan wewenang dan dilarang bertindak sewenang-wenang agar kebijakan diskresi memiliki kekuatan mengikat sebagai keputusan hukum                                                                                                                                                        ","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44248670","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia","authors":"Anisya Ramdlonaning, Eva Achjani Zulfa","doi":"10.26623/jic.v8i1.6119","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6119","url":null,"abstract":"This study aims to analyze the problem of narcotics rehabilitation policies in Indonesia. The number of abusers who should get rehabilitation but imprisoned causes social reintegration of abusers not to be achieved. Because in prison the negative effects are greater than the effects of narcotics itself. In addition, the imprisonment causes the prison and detention capacity that occurs in almost all regions of Indonesia. Research uses the method of formulation of multiple perspective analysis that sees from three aspects of the problem, namely from the personal aspect (narcotics abusers), organizational aspects (institutions that carry out rehabilitation) and technical aspects (law enforcement officials). The source of the data studies and semi -structured literature studies. The results that the basis of resistant abusers' problems for treatment, there is no national standard for rehabilitation services from input s.d output/outcome, it is difficult for narcotics abusers to meet the requirements to be rehabilitated cumulative Not proven in the network, the lack of clear subjects of narcotics abusers regulated in regulations that regulate so that there are differences in APH interpretation. The novelty in this study uses different research methods that aim to see problems from three different points of view. So that a source of rehabilitation policy problems can be found for narcotics abusers.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan kebijakan rehabilitasi narkotika di Indonesia. Banyaknya penyalahguna yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi akan tetapi dipenjara menyebabkan reintegrasi sosial penyalahguna tidak tercapai. Karena didalam penjara efek negatifnya lebih besar daripada efek narkotika itu sendiri. Selain itu pemenjaraan tersebut menyebabkan over kapasitas Lapas dan Rutan yang terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia. Penelitian menggunakan metode perumusan masalah analisis perspektif berganda yang melihat dari tiga aspek permasalahan yaitu dari aspek personal (penyalahguna narkotika), aspek organisasional (lembaga yang melaksanakan rehabilitasi) dan aspek teknis (aparat penegak hukum). Sumber datanya studi kepustakaan dan wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian bahwa dasar permasalahan Penyalahguna resisten untuk berobat, belum ada standar nasional layanan rehabilitasi dari input s.d output/outcome, Sulit bagi penyalahguna narkotika memenuhi persyaratan untuk dapat direhabilitasi secara kumulatif yaitu tertangkap tangan, urin positif, barang bukti dibawah gramatur, ada hasil asesmen dan tidak terbukti dalam jaringan, Kurang jelasnya subyek penyalahguna narkotika yang diatur dalam peraturan yang mengatur sehingga terjadi perbedaan penafsiran APH. Kebaruan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbeda yang bertujuan untuk melihat permasalahan dari tiga sudut pandang yang berbeda. Sehingga dapat ditemukan sumber permasalahan kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.          ","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45509173","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pemberian Restitusi Sebagai Pelaksanaan Diversi Pada Perkara Pidana Anak","authors":"Putri Tamara Amardhotillah, Beniharmoni Harefa","doi":"10.26623/jic.v8i1.6238","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6238","url":null,"abstract":" This study aims to determine the implementation of restitution for diversion and the obstacles in seeking diversion at the three levels of the criminal justice process, investigation, prosecution, and examination in court. Restitution is a supporting factor in the success of the diversion process at different levels based on Government Regulation 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children who are Victims of Criminal Acts. Children are supposed to be protected by the country, so this research is essential to ensure implementation of diversion should be prioritized in solving juvenile cases. This study used a normative juridical approach and had a novelty value because it examines the granting of restitution for diversion. From this research, restitution could be a way to get diversion and understand the obstacles in achieving it, such as economic constraints, unwilling parties to carry out diversion, and the limitations in several laws and regulations related to the implementation of diversion.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restitusi sebagai langkah pelaksanaan diversi pada perkara pidana anak sehingga dapat mengetahui bagaimana dan apa saja kendala dalam pengupayaan diversi di tiga tahap penyelesaian perkara pidana yakni pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Restitusi menjadi hal penunjang dalam keberhasilan proses diversi di berbagai tahapan, hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana. Penelitian ini penting dilakukan karena anak adalah orang yang dilindungi oleh negara dan agar pelaksanaan diversi menjadi hal yang diutamakan pada penyelesaian perkara anak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena mengkaji pemberian restitusi dalam pelaksanaan diversi. Dari penelitian ini maka dapat diketahui bahwa restitusi dapat menjadi sarana dalam keberhasilan diversi dan untuk mengetahui kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan diversi seperti kendala ekonomi, ketidakmauan para pihak untuk melaksanakan diversi, hingga kendala yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan diversi.  ","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48889520","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu","authors":"Erga Yuhandra, Iman Jalaludin Rifa’i, Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, Yani Andriyani","doi":"10.26623/jic.v8i1.3015","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015","url":null,"abstract":"The purpose of this paper is to determine the role and function as well as the driving and inhibiting factors of the Bawaslu of West Java Province in preventing general election violations. The Election Supervisory Body is an organ for organizing general elections in Indonesia which has the task of maintaining the quality of democracy through general elections. In this paper, the method used is through a normative juridical approach. The results show that the functions of Bawaslu in preventing election violations include identifying and mapping election violations, coordinating, supervising, guiding, monitoring and evaluating the implementation of elections, coordinating with relevant government agencies and increasing public participation in election supervision. As a driving factor, there is an increase in the position and strengthening of Bawaslu's functionality. The inhibiting factors are the uncertainty and various interpretations of technical regulations, the planning system has not been well consolidated and the Election Supervisory Body (Bawaslu) of West Java Province does not yet have an effective strategy in preventing transactional politics and community participation in supervision which is still relatively low.Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui peran dan fungsi serta faktor pendorong dan penghambat Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan umum. Badan Pengawas Pemilu merupakan organ penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yang memiliki tugas menjaga kualitas demokrasi melalui adanya pemilihan umum. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu meliputi identifikasi dan pemetaan pelanggaran pemilu, mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sebagai faktor pendorong yaitu adanya peningkatan kedudukan dan penguatan fungsionalitas Bawaslu. Faktor penghambat yaitu adanya ketidakpastian dan interpretasi yang beragam dari peraturan teknis, sistem perencanaan belum terkonsolidasi dengan baik dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat belum memiliki strategi efektif dalam mencegah politik transaksional serta partisifasi masyarakat dalam pengawasan yang masih tergolong rendah. ","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45050744","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia","authors":"Yulies Tiena Masriani","doi":"10.26623/jic.v8i1.6092","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6092","url":null,"abstract":"This research has the objective of making a comprehensive interpretation of the relation of Islamic law in maqashid sharia to the foundation of Indonesian law, namely Pancasila. The research method is normative juridical with descriptive research characteristics. The results showed that Maqashid sharia Asy-Syatibi contains 5 general principles or kulliyat al-khamsah namely: (1) Preserving religion, (2) Preserving the Soul, (3) Preserving the Intellect, (4) Preserving the Offspring, and (5) Preserving the Property . Pancasila is basically an implementation of maqashid sharia values which are the core of Islamic teachings. There is also no content and content of Pancasila that harms the primary principle of maqashid sharia to bring benefit and distance from harm. Pancasila and maqashid sharia have a similar vision relationship to create a good life order for humans. The implementation of maqashid sharia in each of the precepts in Pancasila is included in Maslahat al-kulliyah, namely maslahat that returns to all people in the form of goodness and benefits, namely protecting the people from division. If Pancasila is viewed from the perspective of maqashid sharia, then maqashid can contribute related to development (things that bring goodness) in every precept.  Penelitian ini memiliki tujuan dalam upaya pemaknaan secara komprehensif terkait relasi hukum islam dalam maqashid syariah dengan fondasi hukum Indonesia yakni pancasila. Adapun metode penelitian adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqashid syariah Asy-Syatibi mengandung 5 prinsip umum atau kulliyat al-khamsah yakni : (1) Memelihara agama, (2) Memelihara Jiwa, (3) Memelihara Akal, (4) Memelihara Keturunan, dan (5) Memelihara Harta. Pancasila pada dasarnya merupakan implementasi dari nilai-nilai maqashid syariah yang merupakan inti ajaran Islam. Isi dan muatan Pancasila juga tidak ada yang mencederahi prinsip primer dari maqashid syariah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan. Pancasila dan maqashid syariah memiliki relasi visi yang senada untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang baik bagi manusia. Implementasi maqashid syariah pada setiap sila dalam pancasila termasuk dalam Maslahat al-kulliyah, yaitu maslahat yang kembali kepada seluruh umat berupa kebaikan dan manfaat yaitu menjaga umat dari perpecahan. Apabila Pancasila ditinjau dari perspektif maqashid syariah, maka maqashid dapat berkontribusi terkait pengembangan (hal mendatangkan kebaikan) di setiap sila                ","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41783540","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Pidana Anak","authors":"Komis Simanjutak, S. Suriani, Dany Try Hutama Hutabarat, Rinda Alpadira","doi":"10.26623/jic.v7i2.5677","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5677","url":null,"abstract":"The examine target to decide the role of the prosecutor in the implementation of diversion so that you can encourage the realization of a diversion settlement a good way to decrease the negative effect on youngsters if the case is going to court. The public prosecutor is obligated to make diversion efforts with the aid of summuning and/or supplying case resolution thru diversion to the kid and/or discern/father or morher as well as the sufferer or baby of the victim and/or parent/father or mother. Because of this, the role of the public prosecutor in sporting out diversion is not best limited to releasing responsibilities, but should be greater active to inpire the conclusion of a diversion agreement. This research is essential so that the implementation of diversion is prioritized within the settlement of kids instances by way of the general public prosecutor. This take a look at uses emperical juridical research strategies. This research has novel fee because it discusses in particular about the role of prosecutors in imposing diversion within the area. Based at the effects of the observe, it could be seen that the position of the prosecutor in the implementation of diversion is as a facilitator by way of seeking to reconcile the victim, in addition to the victims circle of relatives, in opposition to crook acts committed with the aid of  youngsters. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran jaksa dalam pelaksanaan diversi guna upaya mendorong terwujudnya kesepakatan diversi sehingga bisa meminimalisir akibat kurang baik pada anak apabila perkaranya hingga ke pengadilan. Penuntut umum harus melaksanakan upaya diversi dengan memanggil dan/ ataupun menawarkan penyelesaian kasus lewat diversi kepada anak dan/ ataupun orang tua/ wali dan korban ataupun anak korban dan/ ataupun orang tua/ wali. Jaksa Penuntut umum dalam melakukan diversi tidak cuma sebatas membebaskan kewajiban saja, tetapi wajib lebih aktif dalam mendorong terwujudnya kesepakatan diversi. Penelitian ini penting dilakukan supaya pelaksanaan diversi diutamakan pada penyelesaian permasalahan anak oleh jaksa penuntut umum. Penelitian ini menggunakan tata cara penelitian yuridis empiris. Penelitian ini mempunyai nilai kebaharuan sebab mangulas secara khusus mengenai peran jaksa dalam penerapan diversi. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan hingga dapat diketahui bahwa peran jaksa dalam penerapan diversi menjadi fasilitator dengan berupaya mendamaikan anak/ orangtua/ wali dengan korban/ orangtua/ wali atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak.       ","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47892111","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perbandingan Konsep Pembatalan Putusan Arbitrase Di Beberapa Negara","authors":"Yati Nurhayati","doi":"10.26623/jic.v7i2.5700","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5700","url":null,"abstract":"This study aims to dissect the concept of annulment of arbitral awards in several countries. Arbitration disputes are one of the options in resolving business disputes that are used in various countries in the world, one of which is Indonesia. Arbitration, both national and international, has a very important role in the business world which continues to develop, especially in the digital era. However, the arbitration award which has a final and binding nature still has a denial effort through the annulment of the award. In Indonesia, the provisions for the cancellation of arbitration are regulated in Article 70 of the Arbitration Law which has changed from the provisions before the birth of the Arbitration Law. This study uses a normative research method (comparative descriptive) which focuses on comparing the concept of annulment of arbitral awards in several countries in accordance with the laws and regulations in force in each country, not only discussing the rejection of the implementation of arbitral awards in comparison of two countries, the conditions for the cancellation of arbitral awards. national or international arbitral award. The results of the study showed that although arbitration applies in almost many countries, the provisions for the cancellation of arbitration awards in several countries are different. Penelitian ini bertujuan membedah konsep pembatalan putusan arbitrase dibeberapa negara. Sengketa arbitrase menjadi salah satu pilihan dalam penyelesaian sengketa bisnis yang digunakan diberbagai negara di dunia salah satunya di Indonesia. Arbitrase baik nasional maupun internasional memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis yang terus mengalami perkembangan terutama di era digital. Namun putusan arbitrase yang memiliki sifat final dan binding pun tetap memiliki upaya penyangkalan melalui pembatalan putusan. Di Indonesia ketentuan pembatalan arbitrase diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase yang mengalami perubahan dari ketentuan sebelum lahirnya UU arbitrase. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (deskriptif perbandingan) yang berfokus pada perbandingan konsep pembatalan putusan arbitrase di beberapa negara sesuai dengan peraturan perundang-undanagn yang berlaku di tiap negara, tidaka hanya membahas tentang penolakan pelaksanaan putusan arbitrase perbandingan dua negara saja, syarat pembatalan putusan arbitrase nasional atau pembatalan putusan arbitrase internasional. Hasil penelitian didapatkan bahwa meskipun arbitrase berlaku di hampir banyak negara namun ketentuan pembatalan putusan arbitrase dibeberapa negara berbeda-beda.        ","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48387446","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama","authors":"Dany Try Hutama Hutabarat, K. Simanjuntak, Syahrunsyah Syarunsyah","doi":"10.26623/jic.v7i2.5383","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5383","url":null,"abstract":" The research objectives to be achieved in this study are to find out, analyze and find solutions in overcoming legal fraud. Interfaith couples prefer to marry in Indonesia. Considering that it is more cost-effective and their desire to get married can be carried out and implemented in Indonesia. On the other hand, there is no legal protection to provide guarantees for the implementation of interfaith marriages in Indonesia. So some couples commit a fraudulent marriage law by ignoring the requirements in the national marriage law. The research method in this research is a normative research method by examining every applicable marriage law rule and legal theories that will answer and provide a solution in providing a discourse on understanding law and marriage and its relationship with the concept of divinity. Based on the data above, the results of the analysis find that interfaith married couples abroad have cheated Indonesian marriage law on interfaith marriages that occur abroad. After holding an interfaith marriage abroad, the artist couple returns to Indonesia and registers the interfaith marriage at the Population and Civil Registry Office. However, considering that their marriages are of different religions, the Population and Civil Registry Service does not immediately register interfaith marriages. According to the population administration, a valid marriage according to the legislation must be reported by the resident to the implementing agency at the place where the marriage took place no later than 60 (sixty) days from the date of the marriage.Tujuan penelitian yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis dan mencari solusi dalam mengatasi pengelabuan hukum perkawinan pasangan beda agama lebih memilih melangsungkan perkawinan di Indonesia. Mengingat lebih irit biaya dan keinginan mereka untuk menikah dapat terlaksana dan terimplementasikan di Indonesia. Di sisi lain bahwa tidak ada perlindungan hukum untuk memberikan jaminan untuk terlaksananya perkawinan beda agama di Indonesia. Beberapa pasangan melakukan suatu pengelabuan hukum perkawinan dengan mengabaikan bagian syarat dalam hukum perkawinan nasional. Metode penelitian dalam suatu suatu penelitian ini digunakan suatu metode penelitian normatif dengan mengkaji setiap aturan hukum perkawinan yang berlaku serta teori-teori hukum yang akan menjawab serta memberikan suatu solusi dalam memberikan wacana pemahaman hukum serta perkawinan dan hubungannya dengan konsep ketuhanan. Berdasarkan data diatas maka hasil analisis menemukan bahwa pasangan menikah beda agama di luar negeri telah melakukan pengelabuan hukum perkawinan Indonesia atas perkawinan beda agama yang terjadi diluar negeri. Setelah melangsungkan perkawinan beda agama diluar negeri pasangan artis kembali ke Indonesia dan mencatatkan perkawinan beda agama tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun mengingat perkawinan mereka berbeda agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45303253","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}