Jurnal Ius Constituendum最新文献

{"title":"Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?","authors":"A. Wahid","doi":"10.26623/jic.v7i2.5793","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793","url":null,"abstract":"Substantive justice is an idea of justice that seeks to present it comprehensively and completely in society. Substantive justice in this case does not only interpret the law as limited to rules and procedures, but also interprets the law more holistically, including the value of justice in society. In the criminal justice system, the presence of restorative justice is one of the efforts to realize substantive justice. This study aims to explore aspects of restorative justice as an effort to realize substantive justice as a new development in the idea of a state of law and justice. The approach used in this research is a legislative approach, a conceptual approach, and a philosophical approach related to philosophical aspects. The results of the study confirm that the essence of restorative justice is a balanced relationship between the interests and harmonization of the community, perpetrators, and victims simultaneously. In addition, after the aspect of community harmonization is fulfilled, restorative justice seeks to implement a proportional relational relationship between the victim and the perpetrator. The application of substantive justice through restorative justice in the context of legal discovery, namely the presence of the inclusion of restorative justice in Book I of the Draft Criminal Code can be used as an orientation and legal method for legal apparatus in the criminal justice system through anticipatory interpretation and teleological interpretation. The recommendation offered in this study is the need for the application and practice of restorative justice through further regulation and implementation in each law enforcement institution to optimize the restorative justice-based criminal justice system.Keadilan substantif merupakan gagasan keadilan yang berupaya menghadirkan secara komprehensif dan paripurna di masyarakat. Keadilan substantif dalam hal ini tidak hanya memaknai hukum sebatas aturan dan prosedur, tetapi memaknai hukum secara lebih holistik termasuk nilai keadilan di masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana hadirnya restorative justice merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan menggali aspek restorative justice sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan substantif sebagai perkembangan baru dalam gagasan negara hukum dan keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada pengkajian gagasan keadilan substantif dan konsep restorative justice. Hasil penelitian menegaskan esensi dari restorative justice adalah relasi yang seimbang antara kepentingan dan harmonisasi masyarakat, pelaku, dan korban secara simultan. Selain itu, setelah aspek harmonisasi masyarakat terpenuhi maka restorative justice berupaya menerapkan hubungan relasional yang proporsional antara korban dan pelaku. Penerapan keadilan susbtantif melalui restorative justice konteks penemuan hukum yaitu dengan hadirnya pencantuman restorative justice dalam Buku I Rancangan Undang-Unda","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":"18 2 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69040066","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tanggung Jawab Alimentasi Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Orang Tua Lansia","authors":"Melia Putri Purnama Sari, Veronica Komalawati, Kilkoda Agus Saleh","doi":"10.26623/jic.v7i2.5342","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5342","url":null,"abstract":"This study aims to determine the rights and obligations as well as the legal consequences for adult children against elderly parents who do not carry out their obligations properly. This alimentation obligation explains that every child is obliged to provide a living for their parents and blood relatives in a straight line if they are in poor condition or need their help. In addition, children are required to put the aversion and respect for their parents as a form of responsibility. The novelty element taken in this study lies in the phenomenon of cases of neglect or violence committed by children to parents will cause legal consequences for children. This research method uses a normative juridical method. The results of this study are that a child wants to commit acts of violence to his parents and also does not carry out the alimentation obligation as it should. So that the District Court has the right to authorize the provision of a living given by children to their parents, there are also criminal sanctions for acts of violence committed by children against elderly parents.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban serta akibat hukum bagi anak yang sudah dewasa terhadap orang tua lanjut usia yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Kewajiban alimentasi ini menjelaskan bahwa setiap anak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tua juga keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas apabila dalam keadaan miskin atau membutuhkan bantuannya. Selain itu anak diwajibkan untuk menaruh keseganan dan menghormati orang tua sebagai bentuk pertanggung jawaban. Unsur kebaharuan dalam penelitian ini adalah terletak pada fenomena kasus penelantaran ataupun kekerasan yang dilakukan anak kepada orang tua akan menimbulkan akibat hukum terhadap anak. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa seorang anak hendak melakukan tindakan kekerasan kepada orang tuanya dan juga tidak melaksankan kewajiban alimentasi sebagaimana mestinya. Sehingga pengadilan negeri berhak untuk memberikan kewenangan atas pemberian nafkah yang di berikan oleh anak terhadap orang tuanya, juga terdapat sanksi hukum pidana atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua lansia.     ","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41619912","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Peninjauan Aspek Keamanan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Crpytocurrency","authors":"Muhammad Alhadi Murizqy, Rianda Dirkareshza","doi":"10.26623/jic.v7i2.4067","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4067","url":null,"abstract":"This study aims to determine the security of cryptocurrency trading and the legal protection of cryptocurrencies in Indonesia. Provide education and information in an effort to minimize losses when making cryptocurrency investment transactions. This study uses a normative juridical research method and a statutory regulation approach by reviewing news and literature related to the problems of this research. The results of the research can be said that the legality of crypto assets has been regulated in Law No. 10 of 2011 concerning Law No. 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading directly by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) so that its legality can be accounted for. However, security in cryptocurrency transactions is still minimal because cyber crimes such as hacking, scamming and phishing are still common. Therefore, the novelty of this research is an explanation that cryptocurrency investor customers must choose crypto assets that have been registered by Bappebti and crypto investor customers are required to use a cryptocurrency exchange platform that has an operational permit from Bappebti in order to reduce the risk of crypto investor customers experiencing losses caused by the platform cryptocurrency exchanges and crypto assets that are not licensed by Bappebti.Penelitian ini berutujuan untuk mengetahui keamanan trading cryptocurrency dan perlindungan hukum cryptocurrency di Indonesia. Memberikan edukasi dan informasi guna upaya meminimalisir kerugian saat melakukan transaksi investasi cryptocurrency. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji berita dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa aset crypto telah diatur legalitasnya dalam Undang-Undang  No 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang secara langsung diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sehingga legalitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Namun keamanan dalam bertransaksi cryptocurrency masih minim karena kejahatan cyber seperti hacking, scamming dan, phising masih sering terjadi. Oleh karena itu kebaharuan dari peneliitan ini berupa penjelasan bahwa nasabah investor cryptocurrency harus memilih aset crypto yang telah terdaftar oleh Bappebti dan nasabah investor crypto diwajibkan untuk menggunakan platform cryptocurrency exchange yang telah mendapat izin operasional dari Bappebti guna mengurangi resiko nasabah investor crypto mengalami kerugian yang diakibatkan oleh platform cryptocurrency exchange dan aset crypto yang tidak memiliki izin Bappebti.  ","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41343368","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Praktik Talak Pada Masyarakat Bangka Belitung Perspektif Fiqh dan Hukum Positiif","authors":"Rifdah Rifdah","doi":"10.26623/jic.v7i2.5335","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5335","url":null,"abstract":"The purpose is to examine the practice of divorce and the validity of oral talaq in the people of Bangka Belitung from the effectiveness of fiqh and positive law by stating the large number of divorce rates without religious court proceedings in Bangka Belitung which caused many riots. Based on factual data in society which number of divorce rates tends to increase in 2019. It is recorded in the Religious Courts because of divorce outside the provisions of the Compilation of Islamic Law. Talaq is considered legitimate as they know from religious leaders and regional extension workers. This is contrary to positive law whose validity must be carried out through religious court hearings. This research is empirical, through a legal sociology approach, namely how the implementation of the law and the deviation of the rule of law in the Bangka Beliung community because they practice talaq without a religious court process. This study is built on the sadduz-zariah theory which refers to the theory of how to prevent mafadah and reject something that is mubah so as not to lead to something that is forbidden. The study presents three main findings: First, many practices of oral divorce without religious court proceedings in Bangka Belitung. Secondly, many impacts of siri divorce such as siri marriage, domestic violence, abandoned children etc. Third, this researches contribute thoughts in the fiqh and positive legal reviews to the talaq practices of the People of Bangka Belitung. The validity of the Oral Talaq of the Bangka Belitung Community from the perspective of jurisprudence is valid if the conditions and pillars are met while according to positive law it is invalid because it is without a religious court process and has an impact on many mudharatans that are contrary to tasyri'iyyah methods. Therefore, it is necessary to re-enforce criminal regulations and fines for couples who are married or divorced under their hands so as to avoid mudharatan and even realize the maslahah.Penelitian ini mengkaji praktik perceraian dan keabsahan talaq lisan pada masyarakat Bangka Belitung perspektif fiqh dan hukum positif dengan mengemukakan banyaknya angka perceraian tanpa proses pengadilan agama di Bangka Belitung yang menimbulkan banyak kemudharatan. Berdasarkan data faktual di masyarakat bahwa jumlah angka perceraian cenderung meningkat pada tahun 2019. Belum lagi angka yang tidak terdata di Pengadilan Agama karena perceraian di luar ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Talaq dianggap sah sebagaimana yang mereka ketahui dari tokoh agama dan penyuluh wilayah. Hal ini bertentangan dengan hukum positif yang keabsahannya harus dilakukan melalui sidang pengadilan agama. Penelitian ini bersifat empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum yakni bagaimana implementasi hukum dan terjadi penyimpangan aturan hukum pada masyarakat Bangka Beliung karena mempraktikkan talaq tanpa proses pengadilan agama. Kajian ini dibangun atas sadduz-zariah yang mengacu pada teori tentang bagaim","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47173427","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Responsif","authors":"Irma Reisalinda Ayuningsih, F. M. Nelson","doi":"10.26623/jic.v7i2.5142","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5142","url":null,"abstract":"This research aims to analyze the implementation of asset forfeiture resulting from criminal acts in Indonesia and compare it with implementation in Australia from a responsive legal perspective. The results of this comparison are expected to provide solutions to the problem of implementing asset forfeiture in Indonesia. This research needs to be discussed more because the practice of asset forfeiture in Indonesia cannot recover state financial losses. The research method used in this study is a normative juridical research method using legal comparisons. The novelty of this study is to compare the implementation of non-conviction based asset forfeiture in Australia and add examples of criminal cases. This research concluded that the asset forfeiture with criminal forfeiture in Indonesia implemented based on existing laws and regulations have not been able to accommodate the social needs of the community in the return of state financial losses, as practiced in Australia. Therefore, Indonesia needs to establish a law on non-conviction based asset forfeiture whose regulatory material refers to the 36 (thirty-six) key concepts of non-conviction based asset forfeiture. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia dan membandingkannya dengan pelaksanaan di Australia ditinjau dari perspektif hukum responsif. Hasil perbandingan ini diharapkan memberikan solusi atas permasalahan pelaksanaan perampasan aset di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia yang tidak dapat mengembalikan kerugian keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan perbandingan hukum. Kebaruan dari penelitian ini adalah dengan membandingkan pelaksanaan perampasan aset tanpa pemidanaan di Australia serta menambahkan contoh kasus tindak pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perampasan aset dengan pemidanaan atau criminal forfeiture di Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum dapat mengakomodir kebutuhan sosial masyarakat dalam pengembalian kerugian keuangan negara, sebagaimana dipraktikkan di Australia. Indonesia perlu membentuk suatu peraturan perundang-undangan perampasan aset tanpa pemidanaan yang materi pengaturannya mengacu pada 36 (tiga puluh enam) konsep kunci perampasan aset tanpa pemidanaan. ","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69040057","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penangkapan Ananda Badudu Sebagai Penggalang Donasi (Crowdfunding)","authors":"Muhyi Mohas, Reine Rofiana, Belardo Prasetya Mega Jaya","doi":"10.26623/jic.v7i2.5004","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5004","url":null,"abstract":"This study aims to examine the criminal law provisions governing the arrest of Ananda Badudu as a crowdfunding-based fundraiser, as well as the criminal law defenses for Ananda Badudu as a crowdfunding-based fundraiser. The novelty of this study is to analyze the legal protection of the Anand Badudu case as a fundraiser on student protest in 2019. This study was conducted utilizing a normative legal approach. The result of this research are: The arrest of Ananda Badudu by the police was an arbitrary act as it was not in accordance with the provision contained therein The Code of Criminal Procedure as well as the Chief of Police Regulation that has resulted in a violation of human rights. That act alone is considered arbitrary and Ananda Badudu must get legal protection in accordance with the laws and regulations. One of the grounds why legal protection must be pledged is to create legal certainty.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai ketentuan hukum pidana tentang penangkapan Ananda Badudu sebagai penggalang donasi berbasis crowdfunding dan mengkaji tentang perlindungan hukum pidana terhadap Ananda Badudu sebagai penggalangan donasi berbasis crowdfunding. Kebaharuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum kasus Ananda Badudu sebagai fundraiser dalam kegiatan crowdfunding pada aksi mahasiswa tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap Ananda Badudu tidak sesuai dengan prosedur yang sudah diatur di dalam undang-undang baik di dalam KUHAP maupun Perkapolri, sehingga menyebabkan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan perbuatan sewenang-wenang serta Ananda Badudu harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu alasan mengapa perlindungan hukum harus diberikan ialah agar menciptakan suatu kepastian hukum.   ","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44444182","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System","authors":"Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Anggita Doramia Lumbanraja","doi":"10.26623/jic.v7i2.4799","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799","url":null,"abstract":"This study aims to discuss whether Indonesia, as one of the countries dominated by the tradition of the civil law system, is still very rigid to provide space for judges to make law formation. However, is the interpretation of the law in the context of a legal discovery process also very limited in countries with a civil law system tradition? Furthermore, whether the dominance of the civil law system tradition in Indonesia affects the development of the use of legal interpretation by judges. These things will be discussed later in this article. In providing justice, judges are required to not only look for la bouche de la loi but must actively explore the meaning behind the regulations to produce a decision that provides justice for the litigants. However, the civil law system tradition, which is still influenced by the notion of legism, has limited space for judges to exercise discretion and is based solely on the principle of legality. This research was conducted with a doctrinal research method with a qualitative approach. This study found that, in Indonesia, the practice of legal interpretation carried out by judges is developing quite well. Many judges have interpreted the law to make legal discoveries if the legal arguments in the cases they are handling are unclear or need to be interpreted further. The method of legal interpretation that is often used is the method of grammatical interpretation with extensive interpretation. This proves that the phenomenon of the dominance of the civil law system tradition is slowly weakening, and the regulations in the Law on Judicial Power open a gap for judges to actively make legal discoveries, one of which is through legal interpretation.Penelitian ini hendak mengkaji mengenai situasi di Indonesia sebagai salah satu negara yang didominasi oleh tradisi civil law system masih sangat kaku untuk memberikan ruang gerak bagi Hakim untuk melakukan pembentukan hukum. Penelitian ini memotret mengenai keterbatasan perkembangan penerapan interpretasi hukum dalam rangka sebuah proses penemuan hukum sangat dibatasi di negara-negara tradisi civil law system. Sehingga dapat menjawab pnegaruh dominasi tradisi civil law system di Indonesia terhadap perkembangan penggunaan interpretasi hukum oleh Hakim. Hal-hal tersebut yang kemudian akan dibahas dalam tulisan ini. Dalam memberikan keadilan Hakim dituntut untuk tidak sekedar mencari la bouche de la loi, namun harus secara aktif menggali makna di balik peraturan sehingga menghasilkan suatu putusan yang memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara. Namun tradisi civil law system yang masih dipengaruhi oleh paham legisme membuat keterbatasan ruang gerak bagi Hakim untuk melakukan diskresi dan tetapi berpatokan pada asas legalitas semata. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian doctrinal dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini ditemukan bahwa, di Indonesia praktik interpretasi hukum yang dilakukan oleh para Hakim berkembang dengan cukup baik. Banya","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45179162","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Politik Hukum Indonesia Dalam Mengendalikan Inflasi Dunia Melalui Instrument Kesepakatan G20","authors":"Muhammad Junaidi","doi":"10.26623/jic.v7i2.5488","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5488","url":null,"abstract":" The purpose of this study is to understand the impact of Covid-19 on the world that had consequences on global economic conditions, one of which is the inflation that occurred in several developed and developing countries. Furthermore, the purpose of this study is to understand the extent of the role of the Indonesian government, which is not only considered a successful country in dealing with Covid-19 but also in 2022 Indonesia as the host of the G20 meeting and the G20 presidency. Through the normative legal approach methodology, this research has produced several results that are conveyed in the legal politics carried out by Indonesia in the context of world inflation through the G20 agreement instrument. The Indonesian government, among others, communicated to the disputing countries, namely Russia and Ukraine to maintain economic stability even though they were in a state of war. In order to build the commitments of the G20 countries, the Indonesian government should emphasize the cooperation agreement and joint commitment to building the global economy through the instrument of agreement which must later be ratified by each country.Tujuan dalam kajian ini adalah untuk memahami atas dampak Covid-19 yang ada didunia telah memberikan konsekuensi terhadap kondisi ekonomi global yang salah satunya dampak tersebut adalah dengan adanya inflasi yang terjadi di beberapa negara maju dan berkembang. Lebih lanjut tujuan dalam kajian ini untuk memahami sejauh mana peranan pemerintah Indonesia yang bukan saja dianggap negara yang berhasil dalam menangani Covid-19 akan tetapi juga pada tahun 2022 Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan G20 dan Presidensi G20. Melalui metodologi pendekatan hukum normatif penelitian ini telah menghasilkan beberapa hasil yang disampaikan diantara politik hukum yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka inflasi dunia melalui instrumen kesapakatan G20. Pemerintah Indonesia diantaranya melakukan komunikasi kepada negara yang bersengketa yakni Rusia dan Ukraina untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi meskipun sedang dalam kondisi perang. Dalam rangka membangun komitmen negara G20, sudah seharusnya pemerintah indonesia menekankan kesepakatan kerjasama dan komitmen bersama dalam membangun ekonomi global melalui instrumen perjanjian yang nantinya harus diratifikasi oleh setiap negara.   ","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42507072","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia","authors":"Serlika Aprita, Sarah Qosim","doi":"10.26623/jic.v7i2.3963","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.3963","url":null,"abstract":"This article aims to analyze the legal certainty of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU related to the implementation of the duties, authorities, and responsibilities of bankruptcy supervisory judges in supervising the management and execution of bankruptcy property in the Surabaya Commercial Court. The research method used in this article is empirical juridical with case approach. The writing of this article first reviewed previous research related to the role and authority of supervisory judges in the Commercial Court, but in each article only describes the contents of the provisions of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU related to the role and authority of bankruptcy law supervisory judges, and then this article analyzes the legal certainty of the enforcement of the authority and responsibility of the supervisory judge in the Surabaya Commercial Court on charges of having received bribes from PT Sky Camping Indonesia (SCI) as a curator in the bankruptcy process. The results of this article show that the legal certainty of Law No. 37 of 2004 on Insolvency and PKPU related to the authority and responsibility of supervisory judges, in practice in the field is not fully operational. The supervisory judge does not carry out his duties and authority to oversee the management and release of bankruptcy property because it has received bribes from PT SCI as a curator so that the supervisory judge determines the verdict of the debtor's bankruptcy assets to non-bankruptcy.Artikel ini bertujuan untuk menganalisa kepastian hukum Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Hakim Pengawas kepailitan dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus (case approach). Penelitian artikel ini terlebih dahulu mereview penelitian-penelitian sebelumnya terkait peran dan wewenang Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga, namun pada masing-masing artikel tersebut hanya memaparkan isi ketentuan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait peran dan wewenang Hakim Pengawas hukum kepailitan, selanjutnya artikel ini menganalisa kepastian hukum pelaksaan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait wewenang dan tanggung jawab Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga Surabaya atas dakwaan telah menerima suap dari PT Sky Camping Indonesia (SCI) sebagai Kurator dalam proses kepailitan. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa kepastian hukum Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait wewenang dan tanggung jawab Hakim Pengawas, dalam praktiknya di lapangan tidak sepenuhnya berjalan. Hakim Pengawas menyalahgunakan tugas dan wewenangnya untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit dikarenakan telah menerima suap dari PT SCI sebagai Kurator supaya Hakim Pengawas menetapkan putusan aset pailit debitur ","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45634774","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implikasi Kebijakan Sektor Hilir Pertambangan: Ancaman dan Perlindungan terhadap Lingkungan Hidup","authors":"Benadito Rompas, Tri Hayati","doi":"10.26623/jic.v7i1.4908","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4908","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak dari penggunaan tailing ke laut serta bagaimana kebijakan lingkungan hidup di indonesia melindungi dan mengawasi terkait pembuangan limbah pertambangan ke kawasan laut, serta melihat kaidah-kaidah penting dalam pembangunan berkelanjutan terimplikasi dalam kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pertambangan rezim UU 11/2020 tentang Cipta Kerja membawa paradigma baru terhadap sektor hilir pertambangan. Urgensi penelitian ini adalah kebijakan lingkungan yang baru penting untuk diteliti karena dalam usaha pertambangan beberapa perusahaan berencana untuk melakukan metode pembuangan limbah ke laut yang berpotensi mengancam ekosistem laut. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Unsur kebaruan dalam penelitian ini adalah melihat pembuangan limbah nikel ke laut yang di larang di banyak negara, diatur dalam rezim baru kebijakan perlindungan ingkungan hidup Indonesia. Hasil penelitian dalam tulisan ini yaitu era baru pengaturan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia sudah mengarah pada kebijakan regulasi lingkungan hidup yang komprehensif. Hal ini terlihat dalam pengaturan pembuangan limbah tambang ke laut yang diatur secara terperinci dalam PP 22/2021. Hal penting lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia mulai mengisi indikator-indikator penting dalam pembangunan berkelanjutan. This study aims to see how the impact of the use of tailings into the sea and how environmental policies in Indonesia protect and monitor the disposal of mining waste into the sea, as well as see essential principles in sustainable development as implied in the ecological approach in Indonesia. This research is motivated by the mining policy of Law 11/2020 on Job Creation, which brings a new paradigm to the downstream mining sector. The urgency of this research is that new environmental policies are necessary to research because, in the mining business, several companies plan to carry out waste disposal methods into the sea that have the potential to threaten marine ecosystems. The research method used in this paper is a normative juridical research method. The novelty element in this research is to look at the disposal of nickel waste into the sea, which is prohibited in many countries and regulated in Indonesia's new environmental protection policy regime. The research results in this paper are that a new era of environmental protection regulations in Indonesia has led to a comprehensive ecological regulation policy, described in detail in PP 22/2021. Another essential thing found in this research is how environmental protection policies in Indonesia begin to fill in crucial indicators in sustainable development.","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46636413","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}