AlAhkam最新文献

{"title":"SISI GELAP DEMOKRASI: ETNISITAS, KEADILAN, DAN PLURALITAS","authors":"M. Ridho","doi":"10.32678/ajh.v14i2.1487","DOIUrl":"https://doi.org/10.32678/ajh.v14i2.1487","url":null,"abstract":"Demokrasi telah dimaknai sebagai sebuah sistem politik yang menuntut adanya perubahan masyarakat menjadi sebuah konsep peradaban. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mengharmonisasikan hubungan kita dan pengkelompokannya sehinggga semua itu akan dengan sendiri menjadi lebih cepat berkembang menjadi gagasan kebebasan, kesamaan, dan keadilan. Dimana berhasil dijalankan, demokrasi dapat disebut sebagai pemerintahan dari rakyat yang dibuktikan oleh perwakilan atas pilihan sendiri terhadap kepentingan dan keinginan mereka untuk mengkontrol. Ketika Woodrow Wilson, seorang Presiden Amerika Serikat selama perang dunia pertama, gagasan tenang “selamatkan demokrasi”, dia berfikir terhadap kebutuhan untuk menjaga sebuah lingkungan yang dapat membantu terhadap tumbuhnya peradaban demokrasi yang matang. \u0000Kata Kunci: Demokrasi, Etnisitas, Pluralitas","PeriodicalId":31042,"journal":{"name":"AlAhkam","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69977461","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Demokrasi: Pemerintah oleh Rakyat dan Mayoritas","authors":"A. Zaini","doi":"10.32678/ajh.v14i2.1485","DOIUrl":"https://doi.org/10.32678/ajh.v14i2.1485","url":null,"abstract":"Demokrasi hampir selalu berkonotasi dengan kekuasaan rakyat. Namun demikian, apakah rakyat benar-benar berkuasa dalam demokrasi layak dipertanyakan. Saat ini demokrasi boleh dikatakan sebagai sebuah sistem politik yang paling dominan. Namun demikian, banyak orang memahami demokrasi secara serabutan. Kata “demokrasi” pertama kali muncul pada mazhab politik serta filsafat Yunani kuno di negara kota Athena. Kekuasaan tersebut dipimpin oleh Cleisthenes yang merupkan “bapak demokrasi Athena”. dan pada saat itulah warga Athena mendirikan negara demokrasi pertama yang terjadi pada tahun 508-507 SM. Zaman Kuno ini tentunya terjadi pada negara kota Yunani yaitu Athena. Negara kota Athena pada saat itu memakai jenis dasar kekuasaan demokrasi langsung. Dan juga hal tersebut memiliki dua ciri utama.Ciri utama yang pertama yaitu pemilihan acak warga yang biasa mengisi jabatan administratif serta yudisiala di dalam pemerintahan. Kedua, bahwa majelis legislatif terdiri dari semua warga negara Athena. Demokrasi dicirikan oleh kesejahteraan umum individu. Keputusan dibuat sesuai keinginan mayoritas. Kadang-kadang, kondisi demokrasi ini dapat mempengaruhi minoritas yang tidak setuju dengan apa yang diinginkan mayoritas. Namun, demokrasi juga dicirikan dengan menghormati hak-hak minoritas, karena alasan ini, kebutuhan dan pendapat mereka diperhitungkan dan pada beberapa kesempatan dapat mencegah keputusan yang diambil oleh mayoritas dijalankan. Saat ini bentuk demokrasi yang paling umum di dunia adalah perwakilan, di mana warga memilih wakil untuk membuat keputusan politik, merumuskan undang-undang dan mengelola program yang mempromosikan kebaikan bersama.Kata kunci : Demokrasi, Pemerintah, Rakyat, Mayoritas","PeriodicalId":31042,"journal":{"name":"AlAhkam","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46500627","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penerapan Metode Hypnoteaching untuk Mengembangkan Maharoh al Kalam","authors":"A. Setiadi","doi":"10.37035/ajh.v14i1.1482","DOIUrl":"https://doi.org/10.37035/ajh.v14i1.1482","url":null,"abstract":"Keterampilan berbicara (kalam) adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada mitra bicara. Dalam makna yang lebih luas, berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar dan dilihat yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia untuk menyampaikan pikiran dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Bahkan menurut Tarigan berbicara merupakan kombinasi faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik secara luas sehingga dapat dianggap sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial \u0000Oleh karena itu, sebagai guru bahasa sebaiknya peduli tentang keterampilan ini, akan tetapi pada kenyataannya banyak guru yang tidak mengetahui pentingnya “alat bantu” mengajar berupa metode pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Beberapa diantaranya menggunakan desain metode yang kurang relevan dengan kondisi para siswa dan esensi materi ajar. Dengan demikian masalah yang coba dimunculkan dalam riset ini adalah kurangnya metode efektif dan menarik serta relevan yang digunakan oleh guru bahasa Arab sehingga siswa merasa bosan dan jemu dalam belajar bahasa Arab. Metode hypnoteaching adalah salah satu solusi alternatif yang dianggap dapat mendorong siswa untuk belajar serta mengusir bosan dan jemu ketika belajar bahasa Arab. \u0000Hipotesa penelitian ini adalah, kemampuan siswa dalam keterampilan berbicara meningkat setelah menggunakan metode hypnoteaching, dan penggunaan metode hypnoteaching dalam pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan keterampilan berbicara dapat berjalan efektif. \u0000Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penggunaan metode hypnoteaching, serta untuk mengetahui seberapa efektif penggunaannya pada mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan berbicara. Penelitian ini menggunakan prosedur eksperimen di mana peneliti mendesain Pre-Test dan Post-Test terhadap dua kelompok (Eksperimen dan Kontrol). Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan untuk sampelnya adalah 70 mahasiswa-mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) dari dua kelas A dan B pada Fakultas Syariah. \u0000Hasil dari penelitian ini adalah: (1) kemampuan berbicara mahasiswa pada kelompok Eksperimen, baik, dengan hasil rata-rata 86, dan (2) kemampuan berbicara mahasiswa pada kelompok Kontrol, cukup, dengan hasil rata-rata adalah 80, dan (3) tingkat efektifitas penggunaan metode hypnoteaching dalam pengajaran bahasa Arab untuk mengembangkan keterampilan berbicara adalah mencapai nilai t-hitung (2,66) yang lebih besar daripada nilai t-tabel pada tingkat 0,05 (2,00) dan pada tingkat 0,01 (2,65), { 2,00 < 2,66 > 2,65 }. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode hypnoteaching dalam pengajaran bahasa Arab untuk mengembangkan keterampilan berbicara adalah efektif. \u0000Kata Kunci:  Metode Hypnoteaching, Keterampilan Berbicara.","PeriodicalId":31042,"journal":{"name":"AlAhkam","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47468309","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945","authors":"Ade Fartini","doi":"10.32678/AJH.V14I1.1427","DOIUrl":"https://doi.org/10.32678/AJH.V14I1.1427","url":null,"abstract":"Hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum suatu negara. Dalam konteks ini hukum nasional Indonesia adalah kesatuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945. Sebab, di dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia. Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang beng lain saling bergantung dan yang bersumber dari Pembukaan dan berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang antara yang satu dengan yang lainnya. Asas hukum nasional (Indonesia) ditarik dari kekayaan kultural serta pengalaman bangsa Indonesia sendiri. Konsep negara hukum pancasila dengan ciri kerukunan dikemukakan juga oleh Philipus M. Hadjon bahwa yang menjadi titik sentral negara Indonesia adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang dengan subyek hukum dalam masyarakat. \u0000Kata Kunci: Sistem Hukum, Asas hukum Nasional, Prinsip Negara Hukum","PeriodicalId":31042,"journal":{"name":"AlAhkam","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47669125","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Politik Konstitusi: Implikasi Politik Terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Putusan UU No. 42 Tahun 2008 Oleh Mahkamah Konstitusi","authors":"M. Ridho","doi":"10.32678/ajh.v14i1.1483","DOIUrl":"https://doi.org/10.32678/ajh.v14i1.1483","url":null,"abstract":"Secara teoritik, terdapat dua akibat hukum lanjutannya yang bisa diidentifikasi, pertama, akibat hukum pra Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah gugatan terhadap keputusan-keputusan KPU meliputi: penetapan tahapan Pilpres,  penetapan pasangan calon, dan pengadaan barang dan jasa; kedua, akibat hukum pasca Pilpres  adalah gugatan terhadap keabsahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.Implikasinya keputusan Mahkamah Konstitusi harus diminimalisir sehingga tidak ada peluang bagi mereka yang kalah dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden untuk menggugat hasil pemilu karena Pemilu 2014 masih dianggap ilegal. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi ini akan berimplikasi pada lahirnya gerakan nasional yang menolak hasil Pemilu 2014 dari elit politik parpol peserta Pemilu 2014 yang gagal dalam kompetisi pemilu ini, karena merasa bahwa UU No. 42/2008 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum, tetapi kenyataannya masih digunakan sebagai dasar untuk pemilihan presiden 2014 mendatang. Kedua, keputusan Mahkamah Konstitusi akan berimplikasi pada perlunya DPR dan pemerintah untuk segera menyiapkan berbagai produk rancangan undang-undang tentang pemilu serentak untuk Pemilu 2019 karena pemilihan serentak membutuhkan peraturan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang dikodifikasi. Lebih dari sinkronisasi, harmonisasi dan korespondensi antara dua UU ini dan undang-undang organik lainnya yang mengatur bidang politik, yaitu UU Partai Politik, UU Pemilu, UU MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi akan menghasilkan pelebaran berbagai revisi undang-undang lainnya. Ketiga, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi ini juga akan memicu kebutuhan pemilihan daerah secara serentak di seluruh Indonesia. Karena sistem pemilihan eksekutif nasional dan legislatif harus selaras dengan model eksekutif dan pemilihan legislatif lokal.Keempat, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi ini juga akan mendorong peningkatan kinerja hakim Mahkamah Konstitusi (MK) karena pilkada digelar serentak, baik secara nasional maupun lokal. Akibatnya, sengketa hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi harus meningkat 100%. Kelima, implikasi dari keputusan ini adalah kebutuhan untuk meninjau kembali masa kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di semua level. Konsekuensinya adalah bahwa kerja KPU dan Bawaslu menjadi ringan dan periode kerja lima tahun menjadi terlalu panjang.Key words: transitional constitution, presidential election, and Law","PeriodicalId":31042,"journal":{"name":"AlAhkam","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46288688","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Metode Takhrij Hadits Digital dan Aplikasinya pada Hadits Spionase","authors":"Ahmad Hidayat","doi":"10.32678/ajh.v14i1.1481","DOIUrl":"https://doi.org/10.32678/ajh.v14i1.1481","url":null,"abstract":"Proses penelusuran secara digital terhadap hadits spionase memperoleh hasil bahwa hadits tersebut terdapat dalam mashadir ashliyah sebagai berikut: Shahîh Bukhâri, Shahîh Muslim, Shahîh Ibn Hibban, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasâ’i, Sunan Baihaqi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Syâfi’i, Musnad Abu Ya’lâ al-Moushili, Musnad Bazzâr, Musnad Humaedi, Mushannaf Ibnu Abi Syaebah, Mu’jam Aushat Thabrani.  Hadits spionase yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dari segi jumlah rawi masuk kategori hadits ahad karena rata-rata rawi perthobaqohnya adalah satu. Dari segi matan, termasuk hadits marfu’ fi’li karena merupakan hadits perilaku/tindakan. Dari segi sanad, merupakan hadits muttashil karena sanadnya tersambung, yakni rawi murid dan rawi guru pada sanad bertemu (liqa') karena hidup sezaman, setempat, dan pofesional hadits.    \u0000Kata kunci: Hadits, sumber primer hukum Islam, takhrij hadits, takhrij digital, spionase.","PeriodicalId":31042,"journal":{"name":"AlAhkam","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"49651982","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Urgensi Astrolabe Dalam Peradaban Astronomi Islam","authors":"Sayehu Sayehu","doi":"10.32678/AJH.V14I1.1484","DOIUrl":"https://doi.org/10.32678/AJH.V14I1.1484","url":null,"abstract":"Mengutip Republika melalui Khazanah berupa artikel online yang diambil dari Ensiklopedi Oxford, bahwa astronomi adalah satu-satunya ilmu alam yang tidak dikecam oleh kaum Muslim di abad pertengahan yang menentang ilmu-ilmu sekuler. Tidak hanya sampai di situ, astronomi juga memperoleh tempat terhormat di masjid-masjid sebagai pembahasan yang menarik dan dihormati oleh kalangan agama arus utama, dan dari sini pula dunia Islam modern mulai digagas.Astronomibagian dari ilmu pengetahuan alam, di dalam peradaban Islam masih bertahan hingga sekarang. Di zamannya astronomi berguna sebagai penentu arah kiblat, perhitungan waktu shalat, dan sarana pembuat almanak, bahkan termasuk mengamati benda angkasa. Berangkat dari pengetahuan ini, dalam perspektif ilmiah, astronomi berjasa memunculkan ilmu pasti yang lainnya, seperti ilmu trigonometri, yang kemudian dalam ilmu matematika melahirkan teknik kuantitatif dan geometri. \u0000Kata Kunci: astronomi, triginometri, geometri","PeriodicalId":31042,"journal":{"name":"AlAhkam","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"49652308","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"The Position of Expert Witnesses in Medical Malpractice Cases in Indonesia","authors":"M. Hatta","doi":"10.21580/ahkam.2018.18.1.2306","DOIUrl":"https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.1.2306","url":null,"abstract":"Medical malpractice is one of the most difficult professional errors to prove. In solving medical malpractice cases, law enforcement is always assisted by doctors by connecting experts to reveal the truth with their expertise. The position of doctors as experts is very important and strategic. However, it is not easy for a doctor who wants to become a expert witness because the relationship of the suspect is a colleague. If the doctor want to be an expert witness then his testimony in court is not objective or impressed protect his colleagues. This study suggests that in the completion of medical malpractice cases in court can apply the system of proof by changing the proof to the doctor. In addition, this study also suggests to resolve medical malpractice cases that can be solved through the way of mediation before pursuing litigation settlement. In the aspect of Islamic law, the position of expert witness (ra`yu al-khābir) is very important to explain or interpret a case that is vague and difficult to prove. However, an evidentiary system unable to prove the medical malpractice case then Islamic law can justify by using other methods that can bring benefit in general.[]Malpraktik medik adalah salah satu kesalahan professional yang sangat sulit dibuktikan. Dalam menyelesaikan kasus malpraktik medik, penegak hukum selalu dibantu oleh dokter sebagai saksi ahli untuk mengukapkan kebenaran sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Kedudukan dokter sebagai saksiahli sangat penting dan strategis. Namun, tidak mudah mendapatkan dokter yang mau menjadi saksi ahli terhadap tersangka karena saksi ahli dengan tersangka adalah teman sejawat. Apabila dokter mau menjadi saksi ahli maka kesaksiannya di pengadilan dinilai tidak objektif atau terkesan melindungi teman sejawatnya. Penelitian ini menyarankan supaya dalam penyelesaian kasus malpraktik medik di pengadilan dapat menerapkan sistem pembuktian terbalik dengan memindahkan beban pembuktian kepada dokter. Selain itu, penelitian ini juga me­nyarankan supaya penyelesaian kasus malpraktik medik dapat diselesaikan melalui jalur mediasi sebelum menempuh penyelesaian secara litigasi. Dalam aspek hukum islam, kedudukan saksi ahli (ra`yu al-khābir) sangat penting untuk menerangkan atau menafsirkan suatu perkara yang kabur dan sulit dibuktikan. Namun, apabila sistem pembuktian dengan menggunakan saksi ahli tidak mampu membuktikan perkara malpraktik medik maka hukum islam dapat membenarkan menggunakan metode lain yang dinilai dapat mendatangkan maslahat secara umum.","PeriodicalId":31042,"journal":{"name":"AlAhkam","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-04-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43901913","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Criminal Act of Sexual Gratification: Fiqh Jināyah and Positive Law Perspective","authors":"Nadea Lathifah Nugraheni","doi":"10.21580/AHKAM.2018.18.1.2358","DOIUrl":"https://doi.org/10.21580/AHKAM.2018.18.1.2358","url":null,"abstract":"This paper describes the concept of sexual gratification based on positive legal views in Indonesia and fiqh jināyah. This type of qualitative research with the method of collecting library data is also normative in looking at and approaching cases of sexual gratification. This study uses several approaches, including case, comparison, and conceptual approaches. The government has regulated the Law Number. 31 of 1999 which has been updated by Law Number. 20 of 2001 on combating corruption. Moreover, it is stated in Article 12 B that explains matters including gratuities, such as money, goods, commissions, checks, travel tickets and other public facilities. Basically, the sanction of sexual gratification has fulfilled government regulations but has not yet been applied. Thus, it is necessary to reform the law of sexual gratification in Indonesia. The theory of Mukhtalath in Islamic law can be an alternative solution to cases of sexual gratification. The synchronicity of the role of the government and the clear rules and regulations relating to cases of sexual gratuity are urgently needed to achieve justice and legal validity.[]Tulisan ini mendeskripsikan konsep gratifikasi seksual berdasarkan pandangan hukum positif di Indonesia dan fiqh jināyah. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan metode pengumpulan data kepustakaan juga bersifat normatif dalam memandang dan melakukan pendekatan terhadap kasus gratifikasi seksual. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan kasus, perbandingan dan konseptual. Pemerintah telah mengatur UU Nomor. 31 Tahun 1999 yang telah diperbaharui oleh UU Nomor. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Terlebih tercantum dalam pasal 12 B yang menjelaskan hal-hal yang termasuk gratifikasi, seperti, uang, barang, komisi, check, tiket perjalanan dan fasilitas umum lainya. Pada dasarnya sanksi gratifikasi seksual telah memenuhi aturan pemerintah, akan tetapi belum diaplikasikan. Dengan demikian perlu pembaharuan terhadap hukum gratifikasi seksual di Indonesia. Teori tentang Mukhtalath dalam hukum islam dapat menjadi alternatif solusi akan kasus gratifikasi seksual. sinkronisitas peran pemerintah dan jelasnya aturan perundang-undangan terkait kasus gratifikasi seksual sangat dibutuhkan demi tercapainya keadilan dan keabsahan hukum.","PeriodicalId":31042,"journal":{"name":"AlAhkam","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-04-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43247988","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"From Qitāl to Difā’: The Meaning and Behavior of Jihad according to Jihadists in Semarang City","authors":"Anthin Lathifah","doi":"10.21580/ahkam.2018.18.1.2241","DOIUrl":"https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.1.2241","url":null,"abstract":"This paper describes the meaning and act of religion-based jihad according to some jihadists in Semarang city. Insisting that the real meaning of Jihad is qitāl (war, to fight) as said by the verse “La hukma Illa lillah” and hadith “faqtulū haythu wajadtumūhum” they, however, still propose another jihad called difā’ (defensive, to survive) for people who cannot meet the requirement of qitāl. The different act of jihad emerges because of its different factors behind such as social, economy, politics, psychology and others. The shift from qitāl to difā’ takes place by the process of humanizing the jihadists using: 1) personal approach by their morally closest men; 2) basic need approach such as economy, existency and peace; 3) religious approach by understanding that what they do is to fully adhere to Islam (kaffah); 4) emotional approach by caring and giving them empathy; 5) social approach by building solidarity to help their comrades.[]Artikel ini mendeskripsikan makna dan perilaku jihad dari para pelaku jihad berbasis agama di Kota Semarang. Makna jihad yang sebenarnya bagi mereka adalah qitāl sebagaimana ayat “la hukma illa lillah” dan hadits “faqtulū haythu wajadtumūhum”, namun jihad difā’ dapat dilakukan bagi yang tidak memenuhi syarat jihad qitāl. Perbedaan perilaku jihad terjadi karena perbedaan faktor yang melingkupinya, yakni faktor sosial, ekonomi, politik, psikologi dan lainnya. Perubahan perilaku jihad (qitāl) menjadi difā’ terjadi karena proses memanusiakan manusia yang dilakukan dengan: 1) pendekatan personil yang dilakukan oleh orang yang dekat secara moril; 2) pendekatan berbasis kebutuhan primer mereka baik ekonomi, eksistensi ataupun rasa aman; 3) pendekatan agama dilakukan dengan memahami apa yang mereka lakukan adalah dalam rangka melakukan Islam secara kaffah; 4) pendekatan emosional dengan memberi perhatian atau empati; 5) pendekatan sosial dengan membangun solidaritas untuk membantu teman-teman seperjuangannya.","PeriodicalId":31042,"journal":{"name":"AlAhkam","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-04-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44726837","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}