Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia最新文献

MASALAH SUARA PEMILIH LUAR NEGERI UNTUK DAPIL JAKARTA II: TINJAUAN KEADILAN ELEKTORAL

Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Pub Date : 2022-11-20 DOI: 10.46874/tkp.v4i1.448

Tjoki Aprianda Siregar

{"title":"MASALAH SUARA PEMILIH LUAR NEGERI UNTUK DAPIL JAKARTA II: TINJAUAN KEADILAN ELEKTORAL","authors":"Tjoki Aprianda Siregar","doi":"10.46874/tkp.v4i1.448","DOIUrl":"https://doi.org/10.46874/tkp.v4i1.448","url":null,"abstract":"Tulisan ini didasarkan pada pengamatan penulis di sejumlah negara sebagai Diplomat RI. Rancangan pemberian suara pada pelaksanaan Pemilu RI di luar negeri masih belum menerapkan prinsip keadilan elektoral dengan baik, meskipun Indonesia telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali Pemilu, sekali di masa Orde Lama, 6 (enam) kali di masa Orde Baru, dan 5 (lima) kali di era Reformasi ini. Lemahnya keadilan elektoral itu dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia di luar negeri, yang harus memilih calon-calon anggota legislatif (Caleg) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta II, bukan Dapil daerah asal masing-masing di tanah air atau Dapil tersendiri di luar negeri. Dengan metode induktif, tulisan ini menyajikan argumen tentang lemahnya keadilan elektoral dalam pengelolaan Pemilu di luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan elektoral bagi masyarakat Indonesia di luar negeri dalam pengertian mereka dapat memilih calon-calon anggota legislatif dari daerah pemilihan asal mereka atau dari komunitas mereka di luar negeri belum tercapai, dan diperlukan niat baik (good will) politik DPR, Pemerintah, dan KPU RI apabila penataan daerah pemilihan yang berkeadilan elektoral bagi masyarakat luar negeri dapat terwujud.","PeriodicalId":310299,"journal":{"name":"Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116767664","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

KELOMPOK RENTAN DAN TANTANGAN PEMILU INKLUSIF 2024 STUDI KASUS PERILAKU PEMILIH PADA KOMUNITAS MASYARAKAT DAYAK BUMI SEGANDU INDRAMAYU 脆弱性群体和选举挑战包容性2024个案例研究选择社区DAYAK BUMI du INDRAMAYU

Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Pub Date : 2022-11-20 DOI: 10.46874/tkp.v4i1.461

Dede Irawan, Muh. Aripin Nurmanto

{"title":"KELOMPOK RENTAN DAN TANTANGAN PEMILU INKLUSIF 2024 STUDI KASUS PERILAKU PEMILIH PADA KOMUNITAS MASYARAKAT DAYAK BUMI SEGANDU INDRAMAYU","authors":"Dede Irawan, Muh. Aripin Nurmanto","doi":"10.46874/tkp.v4i1.461","DOIUrl":"https://doi.org/10.46874/tkp.v4i1.461","url":null,"abstract":"Komunitas Suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu Kabupaten Indramayu sebagai kelompok masyarakat rentan yang menganut keyakinan ajaran “ngaji rasa”, salah satu implementasi ajaran tersebut adalah Golput. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perilaku pemilih dalam komunitas tersebut dengan harapan dapat mendorong Pemilu yang inklusif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa kelompok masyarakat Suku Dayak Bumi Segandu Kabupaten Indramayu tidak memberikan hak pilih dalam setiap pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan dikarenakan dua faktor diantaranya 1) prinsip ajaran “ngaji rasa” yang mengedepankan instropeksi diri dan tidak ingin menyakiti satu sama lain, komunitas Dayak Indramayu mengaplikasikan ajaran tersebut dalam proses Pemilu dan Pemilihan dengan sikap Golput. Jika kelompok tersebut memilih salah satu calon berarti telah melanggar ajaran ngaji rasa karena dianggap telah menyakiti; 2) Stakeholder sudah memfasilitasi pendaftaran administrasi kependudukan akan tetapi tokoh Dayak Indramayu masih menolak untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Ajaran “ngaji rasa” tersebut bukan doktrin yang harus dikuti seluruh anggota komunitas tersebut, para istri, anak yang cukup usia, perempuan dalam komunitas tersebut diperbolehkan untuk memilih sebagai bentuk kebebasan politik dan juga diperbolehkan untuk mendapatkan surat administrasi kependudukan.","PeriodicalId":310299,"journal":{"name":"Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia","volume":"274 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123423365","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

MENDORONG AFIRMASI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU: PENGALAMAN ADVOKASI SHE LEADS INDONESIA 2021 鼓励妇女在选举组织者机构接受任命:倡导印尼2021年的经验

Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Pub Date : 2022-11-20 DOI: 10.46874/tkp.v4i1.585

Hurriyah, Delia Wildianti, F. Ulum

{"title":"MENDORONG AFIRMASI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU: PENGALAMAN ADVOKASI SHE LEADS INDONESIA 2021","authors":"Hurriyah, Delia Wildianti, F. Ulum","doi":"10.46874/tkp.v4i1.585","DOIUrl":"https://doi.org/10.46874/tkp.v4i1.585","url":null,"abstract":"Meskipun isu keterwakilan politik perempuan telah menjadi perhatian para sarjana sejak lama, namun belum banyak kajian akademik mengenai keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu. Dengan mengambil studi kasus program She Leads Indonesia 2021, studi ini hendak memeriksa bagaimana dampak advokasi dalam mendorong implementasi kebijakan afirmatif pada proses seleksi penyelenggara pemilu nasional di Indonesia, serta menganalisis tantangan implementasi kebijakan afirmasi dalam proses seleksi tersebut. Penelitian ini merupakan riset aksi di mana para peneliti terlibat langsung dalam merancang dan melaksanakan program advokasi She Leads. Data dalam studi ini dikumpulkan melalui studi pustaka, diskusi kelompok, wawancara, observasi lapangan, dan pendampingan kandidat. Temuan studi ini menunjukkan bahwa meskipun program advokasi She Leads berhasil meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam tiap tahapan seleksi, namun tantangan struktural dalam proses seleksi masih menjadi hambatan utama dalam mengimplementasikan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia.","PeriodicalId":310299,"journal":{"name":"Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124459110","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERTAUTAN YANG LEGAL DAN YANG ETIS: PEMAKNAAN REGULASI KPU DAN BAWASLU DALAM PUTUSAN DKPP 法律与伦理的纽带:kpp和BAWASLU的裁决升级

Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Pub Date : 2022-11-20 DOI: 10.46874/tkp.v4i1.546

M. Muhlisin, Luqman Hakim, Rian Adhivira Prabowo

{"title":"PERTAUTAN YANG LEGAL DAN YANG ETIS: PEMAKNAAN REGULASI KPU DAN BAWASLU DALAM PUTUSAN DKPP","authors":"M. Muhlisin, Luqman Hakim, Rian Adhivira Prabowo","doi":"10.46874/tkp.v4i1.546","DOIUrl":"https://doi.org/10.46874/tkp.v4i1.546","url":null,"abstract":"Dalam konteks kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Masing-masing lembaga tersebut memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan tersendiri, di sisi lain terdapat peran saling mengimbangi di antara ketiganya. Tulisan ini hendak memotret pertautan antara etika dan hukum yang terkandung dalam Putusan DKPP. Meskipun pandangan umum biasanya memisahkan antara yang legal dengan yang etis, namun penulis hendak mengajukan pendapat sebaliknya. Bahwa berdasarkan pengalaman desain kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Indonesia, terdapat kaitan yang kuat antara keduanya, yaitu bahwa yang etis mempengaruhi yang legal. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan pendekatan hukum doktrinal yaitu dengan melacak Putusan-Putusan DKPP yang memberikan pemaknaan terhadap regulasi yang diterbitkan oleh KPU dan Bawaslu. Hasil koleksi tersebut kemudian dipilah lebih jauh untuk menemukan pola dan kaidah etis terhadap regulasi. Studi ini menemukan bahwa terdapat irisan antara Putusan DKPP (etis) dan regulasi yang diterbitkan oleh KPU dan Bawaslu (hukum) berdasarkan pada dua hal. Pertama, pola yang terdapat dalam Putusan DKPP, baik yang merekomendasikan perbaikan regulasi, maupun yang merupakan pemaknaan etis terhadap bagaimana regulasi seharusnya diimplementasikan. Kedua, sekaligus masih berhubungan dengan yang pertama, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang termaktub dalam Putusan DKPP seharusnya turut digunakan sebagai pedoman implementasi regulasi oleh para penyelenggara pemilu.","PeriodicalId":310299,"journal":{"name":"Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia","volume":"621 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116078341","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

MITIGASI MASALAH VERIFIKASI PARPOL DI PROVINSI JAWA TIMUR 减轻东爪哇省的PARPOL验证问题

Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Pub Date : 2022-11-20 DOI: 10.46874/tkp.v4i1.477

Yulyani Dewi

{"title":"MITIGASI MASALAH VERIFIKASI PARPOL DI PROVINSI JAWA TIMUR","authors":"Yulyani Dewi","doi":"10.46874/tkp.v4i1.477","DOIUrl":"https://doi.org/10.46874/tkp.v4i1.477","url":null,"abstract":"Permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu dapat menghambat proses pelaksanaan tahapan Pemilu termasuk di dalamnya adalah menurunkan legitimasi hasil Pemilu. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya masalah terutama di tahapan verifikasi Partai politik sebagai tahapan awal pelaksanaan pemilu di tahun 2024 antara Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu dengan calon peserta pemilu yaitu Partai politik, maka dibutuhkan sebuah manajemen resiko yang dapat membantu mencari potensi masalah dengan lebih baik melalui diagnostic assessment dengan menggunakan metode Ishikawa diagram berbasis COSO ERM Integrated Framework agar dapat memberikan informasi mengenai penyebab masalah dan akibatnya, sehingga mampu memfasilitasi keputusan yang lebih baik untuk memberikan jaminan yang lebih besar dalam menghadapi potensi masalah yang ada, dan meningkatkan mutu pengendalian resiko pada tahapan verifikasi Partai politik secara lebih efektif dan efisien. Hasil dari mitigasi potensi masalah tersebut didapatkan bahwa persentase penyebab terbesar diakibatkan oleh man power/SDM yaitu 70 %, sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam manajemen sumber daya manusia baik di dalam internal Penyelenggara Pemilu yaitu KPU maupun calon peserta Pemilu yaitu Partai politik.","PeriodicalId":310299,"journal":{"name":"Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123708366","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

TRANSFORMASI KONFLIK PILKADA DI TANAH PAPUA 巴布亚地区皮尔卡达冲突的转变

Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Pub Date : 2022-11-20 DOI: 10.46874/tkp.v4i1.475

I. Nugroho

{"title":"TRANSFORMASI KONFLIK PILKADA DI TANAH PAPUA","authors":"I. Nugroho","doi":"10.46874/tkp.v4i1.475","DOIUrl":"https://doi.org/10.46874/tkp.v4i1.475","url":null,"abstract":"Artikel ini menggambarkan peta konflik Pilkada di Papua serta menganalisis alternatif solusi sebagai upaya mitigasi penyelenggaraan di masa mendatang melalui transformasi konflik. Metode yang digunakan yaitu kualitatif - eksploratif melalui kajian literatur berupa buku, jurnal, laporan, maupun berita di media massa baik online maupun cetak. Artikel ini menyimpulkan bahwa konflik Pilkada di Papua terjadi pada semua tahapan, baik pra maupun paska pelaksanaan. Jenis konflik yang terjadi juga beragam yaitu secara horizontal dan vertikal, serta bukan hanya di tataran aktor melainkan pada struktur yang sistemik. Tingginya intensitas konflik tersebut dipicu sikap tidak siap kalah, masih adanya kendala penggunaan prosedur regulasi normal, belum profesional dan independennya penyelenggara Pemilu, kendala administratif, serta masih kuatnya ikatan primordial (kekerabatan). Peliknya permasalahan tersebut membuat penyelesaian konflik Pilkada di Papua membutuhkan pendekatan yang kompleks. Oleh karena itu, tulisan ini mendorong upaya transformasi konflik pada level individu, organisasional, maupun sistem. Penyelesaian transformatif yang ditawarkan penulis tersebut bisa menjadi alternatif solusi yang digunakan.","PeriodicalId":310299,"journal":{"name":"Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia","volume":"46 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126748292","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN: TANTANGAN PROBLEMATIK MEWUJUDKAN DAFTAR PEMILIH BERKUALITAS 持续选民名单更新:问题挑战挑战合格选民名单

Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Pub Date : 2021-11-20 DOI: 10.46874/tkp.v3i1.296

Agus Sutisna, Ita Nurhayati

{"title":"PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN: TANTANGAN PROBLEMATIK MEWUJUDKAN DAFTAR PEMILIH BERKUALITAS","authors":"Agus Sutisna, Ita Nurhayati","doi":"10.46874/tkp.v3i1.296","DOIUrl":"https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.296","url":null,"abstract":"Dalam kerangka menjalankan amanah undang-undang, sejak tahun 2020 lalu KPU dan jajarannya di daerah melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Amanah undang-undang ini tertuang di dalam Pasal 14, 17 dan 20 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tujuan PDPB adalah memperbarui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya. Dalam sejarah pemutakhiran daftar pemilih Pemilu/Pemilihan di Indonesia, PDPB merupakan sesuatu yang baru; dan oleh karenanya, sejak dimulai tahun lalu, kegiatan ini segera saja dihadapkan pada banyak tantangan dan problematika di lapangan. Kajian ini dimaksudkan untuk memetakan secara sistematik dan komprehensif tantangan-tantangan problematik kegiatan PDPB dengan studi kasus Kabupaten Tangerang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan PDPB menghadapi sejumlah tantangan problematik berkenaan dengan aspek regulasi yang belum mengatur secara detail teknis pelaksanaan PDPB, kurangnya ketersediaan sumber data dengan elemen yang lengkap, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi publik, koordinasi dengan para pihak, khususnya Bawaslu dan Disdukcapil Kabupaten Tangerang.","PeriodicalId":310299,"journal":{"name":"Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128756374","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PROBLEMATIKA PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN 2020 残疾选民参与2020年连续选举的问题

Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Pub Date : 2021-11-20 DOI: 10.46874/tkp.v3i1.355

Viera Mayasari Sri Rengganis, Hadi Ismail Sidiki, Fajar Saputra, Winengku Damarjati

{"title":"PROBLEMATIKA PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN 2020","authors":"Viera Mayasari Sri Rengganis, Hadi Ismail Sidiki, Fajar Saputra, Winengku Damarjati","doi":"10.46874/tkp.v3i1.355","DOIUrl":"https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.355","url":null,"abstract":"Sebuah aspek penting yang tidak cukup memperoleh perhatian para pengamat dan peneliti dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 adalah partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Masih diperlukan upaya akademik yang sungguh-sungguh untuk menjawab pertanyaan: problematika apa saja yang muncul dalam partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Indonesia? Tulisan ini menjawab pertanyaan tersebut dengan mengambil lokasi penelitian di empat kabupaten, yaitu Sleman, Bantul, Bulungan, dan Kutai Kartanegara. Penelitian ini membahas strategi dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di masing-masing kabupaten, serta problematika yang ditemui berkaitan dengan partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan Ketua dan Anggota KPU di masing-masing lokasi penelitian dan perwakilan organisasi penyandang disabilitas. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, regulasi, dan keputusan internal KPU. Kesimpulan yang diperoleh yaitu terdapat upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas pada 4 (empat) lokasi penelitian, dimulai dari pendataan sampai dengan penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mudah diakses. Selain itu, penyandang disabilitas telah berpartisipasi secara aktif dengan memilih pemimpin secara langsung. Namun masih terdapat permasalahan yang dapat diklasifikasikan kedalam empat hal yaitu (1) sosialisasi politik; (2) demand and support; (3) data penyandang disabilitas; dan (4) aksesibilitas.","PeriodicalId":310299,"journal":{"name":"Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125329334","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

DISKUALIFIKASI CALON KEPALA DAERAH TERPILIH SERTA PENYELESAIANNYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Pub Date : 2021-11-20 DOI: 10.46874/tkp.v3i1.346

Ahmad Gelora Mahardika

{"title":"DISKUALIFIKASI CALON KEPALA DAERAH TERPILIH SERTA PENYELESAIANNYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA","authors":"Ahmad Gelora Mahardika","doi":"10.46874/tkp.v3i1.346","DOIUrl":"https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.346","url":null,"abstract":"Artikel ini mengkaji fenomena dianulirnya kemenangan sejumlah pasangan calon pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 antara lain pasangan calon terpilih pada pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Sabu Raijua. Hal ini menjadi persoalan karena diskualifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi dilakukan ketika kedua pasangan calon tersebut telah memenangkan kontestasi pemilihan dengan suara yang signifikan. Putusan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi selayaknya berfungsi untuk memastikan bahwa suara rakyat betul-betul termanifestasikan dalam proses pemilihan. Oleh karena itulah opsi diskualifikasi pasangan calon selayaknya menjadi opsi terakhir. Penelitian ini akan mengkaji fungsi dan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon dalam sistem hukum pemilihan. Selain itu, penelitian ini juga akan melakukan studi.komparasi.dengan.negara.lain terhadap kasus yang serupa meskipun berbeda konteksnya. Hal tersebut vital untuk dikaji, dikarenakan pada hakikatnya suara rakyat tidak boleh dinihilkan oleh putusan lembaga manapun. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan sejumlah peraturan perundang-undangan dan literatur terkait sebagai media analisis. Data yang digunakan adalah sejumlah regulasi yang terkait dengan pemilihan kepala daerah yang diperoleh melalui sumber-sumber resmi Pemerintah. Hasil dan kesimpulan yang peneliti peroleh adalah diskualifikasi calon kepala daerah terpilih berpotensi menihilkan demokrasi dan menciptakan ketidakpastian hukum, oleh karena itu diperlukan desain ideal dalam sistem hukum Indonesia manakala kejadian tersebut terulang kembali kedepannya.","PeriodicalId":310299,"journal":{"name":"Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133394097","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

OPTIMALISASI JUMLAH KENDARAAN DAN RUTE DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN DI KABUPATEN KEDIRI PADA MASA PANDEMI 在大流行期间，KEDIRI区选区的车辆数量和物流分布路线的优化

Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Pub Date : 2021-11-20 DOI: 10.46874/tkp.v3i1.271

Eka Wisnu Wardhana, Oki Anita Candra Dewi

{"title":"OPTIMALISASI JUMLAH KENDARAAN DAN RUTE DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN DI KABUPATEN KEDIRI PADA MASA PANDEMI","authors":"Eka Wisnu Wardhana, Oki Anita Candra Dewi","doi":"10.46874/tkp.v3i1.271","DOIUrl":"https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.271","url":null,"abstract":"Artikel ini membahas tentang permasalahan distribusi logistik pemilihan kepala daerah (Pemilihan) yang berkaitan dengan penentuan jumlah kendaraan yang tepat dan pemilihan rute terdekat dengan mempertimbangkan jarak yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 atau lebih. Penentuan jumlah kendaraan dan rute yang tepat ini sangat penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena aspek logistik dan distribusi sangat berpengaruh dalam memastikan suara masyarakat tersampaikan dengan baik. Selain itu aspek ini memiliki keterkaitan satu dengan lainnya baik bersifat strategis maupun teknis. Selama pandemi, distribusi logistik Pemilihan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan alat pemungutan suara namun juga alat pelindung diri (APD) selama pelaksanaan pemungutan. Oleh karena itu kegiatan logistik menjadi lebih banyak dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan sehingga diperlukan sebuah aplikasi yang dapat menentukan jumlah kendaraan dan rute yang tepat sebagai dasar untuk mempercepat pengambilan keputusan. Penelitian ini fokus pada penentuan jumlah kendaraan dan rute distribusi logistik yang optimal pada Pemilihan tahun 2020 di masa pandemic COVID-19 di KPU Kabupaten Kediri menggunakan pendekatan vehicle routing problem dengan memperhatikan jarak dari google maps serta menggunakan algoritma nearest neighbor dalam menentukan jarak terdekat antar titik. Aplikasi yang dikembangkan adalah penentuan rute menggunakan Visual Basic Application (VBA) pada Microsoft Excel. Penelitian ini menghasilkan jumlah kendaraan sebanyak 12 kendaraan untuk pengiriman logistik Pemilihan maupun APD dengan batas maksimal total perjalanan setiap truk sepanjang 100 km. Selain itu terdapat 6 kecamatan yang dikunjungi dua kali karena total kebutuhan melebihi kapasitas kendaraan.","PeriodicalId":310299,"journal":{"name":"Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132748131","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0