{"title":"URGENSI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK GUNA MENINGKATKAN PARTISIPASI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR","authors":"Anwar Firmansyah","doi":"10.46874/tkp.v3i1.408","DOIUrl":"https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.408","url":null,"abstract":"Artikel ini menjelaskan tentang aspek utama yang mempengaruhi perbedaan tingkat partisipasi pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 (Pilgub Jambi 2020) di masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi. Melalui metode penelitian studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub Jambi 2020 di masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi sangat dipengaruhi oleh penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diikuti dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wali Kota di Kabupaten/Kota tersebut. Dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 5 (lima) diantaranya turut menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Wali Kota. Rata-rata tingkat partisipasi pemilih untuk Pilgub Jambi 2020 di 5 (lima) Kabupaten/Kota tersebut adalah sebesar 78.28 persen. Sedangkan di 6 (enam) Kabupaten/Kota lainnya, rata-rata tingkat partisipasi pemilih untuk Pilgub Jambi 2020 hanya sebesar 62.33 persen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun provinsi yang diselenggarakan secara serentak untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.","PeriodicalId":310299,"journal":{"name":"Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia","volume":"86 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123282484","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"EVALUASI DAN PERBAIKAN DESAIN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU MELALUI PENERAPAN MANAJEMEN LOGISTIK 4.0","authors":"Lati praja delmana","doi":"10.46874/tkp.v3i1.309","DOIUrl":"https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.309","url":null,"abstract":"Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, meninggalkan catatan permasalahan krusial terkait distribusi logistik yang tidak tepat kuantitas, kualitas dan waktu. Permasalahan tersebut menyebabkan indikator profesionalitas dalam Electoral Integrity Group tidak dapat terpenuhi sehingga dapat menurunkan integritas Pemilu dan Pemilihan. Hasil penelitian sebelumnya tentang permasalahan distribusi logistik Pemilu belum memberikan solusi perbaikan secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi, sehingga penelitian ini hadir untuk memberikan solusi yang komprehensif dan terintegrasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan dengan studi kepustakaan dan data yang digunakan adalah data primer tentang evaluasi, perbaikan desain distribusi logistik Pemilu, dan manajemen logistik 4.0. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah data pendukung konsep manajemen distribusi logistik 4.0. Validasi data dilakukan dengan mengumpulkan data otentik dan kredibel dengan teknik editing, organizing, dan finding, yang dianalisis dan diinterpretasikan untuk memperoleh informasi sesuai tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan distribusi logistik dapat diatasi dengan menerapkan manajemen logistik 4.0. Penerapan manajemen logistik 4.0 pada setiap alur dan skema distribusi logistik terbukti dapat meningkatkan keandalan, keamanan, ketepatwaktuan, keakuratan, dan fleksibilitas secara menyeluruh terhadap perubahan yang akan terjadi dalam rantai distribusi logistik pemilu.","PeriodicalId":310299,"journal":{"name":"Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121747894","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Wildhan Khalyubi, Azka Abdi Amrurobbi, dan Moch Edward Trias Pahlevi
{"title":"MANAJEMEN KRISIS PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK DALAM PILKADA KOTA DEPOK DI TENGAH COVID-19","authors":"Wildhan Khalyubi, Azka Abdi Amrurobbi, dan Moch Edward Trias Pahlevi","doi":"10.46874/TKP.V2I1.204","DOIUrl":"https://doi.org/10.46874/TKP.V2I1.204","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengkaji tentang pendistribusian logistik penyelenggaraan Pilkada ditengah pandemi Covid-19 melalui paradigma manajemen krisis logistik dengan memadukan data Covid-19 di Kota Depok. Sebagai mana yang diketahui bahwasanya Covid-19 menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Sehingga Pilkada kali ini merupakan Pilkada dalam keadaan bencana non-alam. Pandangan Keegan, Beamon, menjadi landasan penelitian ini, terutama dalam menentukan daerah prioritas untuk pendistribusian logistik pemilihan di Kota Depok. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dipadukan dengan pendekatan studi literatur relevan dan memadukan paradigma kelembagaan penyelenggara pemilihan dalam pendistribusian logistik dengan manajemen krisis logistik, baik itu dari perspektif logistik kemanusian hingga pendistribusian secara klaster. Hasilnya ialah terdapat beberapa kecamatan prioritas dalam pendistribusian logistik seperti Kecamatan Cinere, Bojongsari, Limo, Cipayung, dan Cilodong. Sementara itu Kecamatan Sawangan, Beji, Tapos, Pancoran Mas, Cimanggis, dan Sukmajaya menjadi 6 prioritas kecamatan selanjutnya dalam pendistribusian logistik Pilkada di Kota Depok. Ini berdasarkan kasus terakhir Covid-19 di Kota Depok dalam 2 bulan terakhir yakni bulan Juni dan Juli. Meskipun fatality rate Covid-19 di bulan Juli rata-rata lebih rendah dari bulan Juni. Ini tidak berbanding lurus dengan angka penyebaran Covid-19 di Kota Depok. Penelitian ini menyimpulkan bahwasannya dalam proses pendistribusian logistik di tengah situasi bencana, beberapa kecamatan di Kota Depok dengan penyebaran Covid-19 tak begitu tinggi perlu didahulukan sebagai daerah prioritas distribusi logistik Pilkada Kota Depok. Urgensi dari pendistibusian logistik dalam situasi kebencanaan ialah guna menyegerakan logistik itu sampai tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran agar meminimalisir terganggunya proses tahapan pemungutan suara.","PeriodicalId":310299,"journal":{"name":"Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133907762","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"EFFEKTIVITAS KOTAK SUARA BERBAHAN DUPLEKS PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI PULAU LEGUNDI KABUPATEN PESAWARAN","authors":"Ima Nur Imani Ima","doi":"10.46874/tkp.v1i1.1","DOIUrl":"https://doi.org/10.46874/tkp.v1i1.1","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000Pemilu adalah salah satu upaya dalam mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melaksanakan aktivitas retorika, hubungan politik, komunikasi massa, lobi dan aktivitas lainnya. Agar terciptanya pemilu yang berkualitas dan berintegritas diperlukannya faktor-faktor pendukung perlengkapan pemungutan suara di antaranya yakni kotak suara. Adapun kotak suara yang digunakan pada Pemilu Serentak 2019 adalah yang terbuat dari dupleks. Kotak suara ini diragukan kualitasnya oleh sejumlah kalangan, lantaran dianggap tidak kokoh sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kecurangan. Didalam penelitian ini Penulis ingin melihat apakah effektif penggunaan kotak suara berbahan dupleks khususnya di Kepulauan Legundi Kabupaten Pesawaran pada Pemilu Serentak 2019. Mengingat Pulau Legundi merupakan daerah kepulauan yang memerlukan kehati-hatian dalam pendistribusian logistik terutama kotak suara yang berbahan dupleks. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisa data dilakukan dengan analisis deskriptif dengan menelaah berbagai sumber data yang diperoleh mengenai penggunaan kotak suara berbahan kardus atau dupleks pada Pemilihan Umum Serentak 2019. Hasil dari penelitian penulis menyimpulkan bahwa penggunaan kotak suara dupleks di Pulau Legundi berjalan secara effektif dengan tercapainya indikator-indikator effektivitas yakni pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. \u0000Kata Kunci : Effektivitas, Kotak Suara, Pemilu Serentak 2019","PeriodicalId":310299,"journal":{"name":"Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128392814","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"RE-DESAIN PENJAMINAN HAK PILIH UNTUK PASIEN RUMAH SAKIT SEBAGAI UPAYA MENCAPAI PEMILU YANG INKLUSIF","authors":"Diwangkara Nafi Al Mufti","doi":"10.46874/tkp.v1i1.32","DOIUrl":"https://doi.org/10.46874/tkp.v1i1.32","url":null,"abstract":"Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui upaya penjaminan hak pilih pasien rumah sakit dalam pemilu. Peneliti memiliki beberapa alasan yang menjadikan permasalahan ini menarik untuk diteliti, pertama, problem empiris dimana tidak ada kesesuaian antara fakta dengan hal yang diidealkan, yaitu hak pilih yang masih diabaikan meskipun dipandang sebagai pilar demokrasi. Kedua adalah problem formal yaitu tidak ada regulasi yang secara jelas mengatur penjaminan hak pilih pasien rumah sakit. Dan ketiga, problem pengetahuan dimana kajian mengenai hak pilih pasien rumah sakit sangat jarang ditemukan. Penelitian ini menggunakan landasan teori mengenai inklusivitas dalam demokrasi dan konsep prosedur administrasi pemilu yang inklusif. Kemudian untuk menganalisa permasalahan, penelitian ini diperkuat dengan konsep-konsep pemilu dalam kondisi darurat. Dengan mengambil studi kasus penjaminan hak pilih pasien rumah sakit pada Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017. Penelitian ini menemukan beberapa variasi penjaminan hak pilih pasien. Variasinya adalah seputar penempatan TPS. Terdapat TPS yang berada di rumah sakit dan di luar rumah sakit. Dari variasi ini, kemudian timbul permasalahan. Pemasalahan itu diantaranya adalah akses pemilu untuk pasien rumah sakit sangat terbatas. Diantaranya adalah, tidak ada TPS khusus, prosedur pemilih khusus yang ketat, fasilitas tambahan pemilih rumah sakit yang minim. Penelitian ini merekomendasikan kepada stakeholder terkait, bahwa untuk penjaminan hak pilih pasien rumah sakit, diperlukan sebuah aturan yang khusus. Aturan ini utamanya mencakup fleksibilitas pasien untuk menjadi pemilih khusus, adanya fasilitas tambahan untuk pasien seperti mail vote dan pendaftaran pemilih khusus seperti pasien rumah sakit secara on line serta pendirian TPS khusus yang diperuntukkan untuk pasien rumah sakit beserta penambahan pengawasnya.","PeriodicalId":310299,"journal":{"name":"Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130170337","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PERMASALAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMPANG TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF INTEGRITAS PEMILU","authors":"Dina","doi":"10.46874/tkp.v1i1.16","DOIUrl":"https://doi.org/10.46874/tkp.v1i1.16","url":null,"abstract":"Updating voter data in the 2018 Sampang Regency Election leaves a problem that caused the Constitutional Court decision ordering the General Election Commission (KPU) to conduct a re-voting at all polling stations in Sampang. The Court considered that the Permanent Voter List (DPT) determined by the Sampang Regency KPU was invalid and illogical when compared to the DAK2 received by the KPU in the first semester of 2017, amounting to 844,872 while the DPT was 803,499, this meant that the number of permanent voters was 95% of the population. \u0000 \u0000This research was conducted to examine the issue of updating voter data in Sampang District in the 2018 regional election and how efforts could be made to resolve it. The method used in this research is qualitative descriptive through in-depth interviews with member of KPU Kabupaten Sampang, PPK and Dispendukcapil Kabupaten Sampang. Through the data research result can be described that the problem of voter registration in Sampang are unsynchronous regulations governing the source of voter data, PPDP is not professional in carrying out their duties due to pressure or influence from the local elite, lack of community participation in checking voter data, The updating officer still does not understand the shifting of the voter database from de facto to de jure which causes the emergence of double data between polling stations, villages, and districts, the lack of supervision and monitoring in the voter data updating process due to the inaccurate voter data.","PeriodicalId":310299,"journal":{"name":"Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia","volume":"339 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115672231","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"STUDI MALAPRAKTEK PEMILU DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN BUTON","authors":"Awaludin","doi":"10.46874/TKP.V1I1.34","DOIUrl":"https://doi.org/10.46874/TKP.V1I1.34","url":null,"abstract":"This study aims to determine the forms of Election malpractice that occur in the process of voting and counting at polling stations (TPS) in the implementation of simultaneous elections in 2019 in Buton District. Other than that, this study also aims to identify what factors influence the occurrence of Election Malappractice in Buton District, focus on the process of voting and counting at polling stations. The method used in this study is description research. Data sources in writing this thesis consist of primary data and secondary data. Primary data in the form of interviews and observations. Structured interviews were conducted with election organizers in Buton Regency in this case members of Bawaslu, KPU, PPK, PPS and KPPS. While observations in the voting and counting process are conducted in 2 (two) different polling stations, namely TPS 001 Bungi Village, and 004 TPS, Kombeli Village. Meanwhile, secondary data in the form of voter data, data on the results of voting and counting, recapitulation of the results of vote counting, letters, and regulations related to the voting and counting process. The data that has been obtained is then analyzed by reducing, presenting and drawing conclusions. The results of the study showed that there were malpractices in the election in the process of voting and counting at polling stations in the form of ghost voters, double voting, writing inaccurate C1 form, manipulation of vote acquisition of Election participants, lack of logistics, inaccurate voter data, voting that does not provide comfort for all groups of voters and the implementation of voting and counting in a certain degree it is not transparent and inaccurate. While the factors that influence the occurrence of malpractice are in the form of heavy workload, lack of competency of KPPS officers, changing regulations and no legal certainty, witnesses to the Election participants did not understand their duties and roles at the polling station, and a large amount of logistics.","PeriodicalId":310299,"journal":{"name":"Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia","volume":"63 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122017097","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"ANALISIS BEBAN KERJA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) MENGGUNAKAN METODE FTE (FULL TIME EQUIVALENT) PADA PEMILIHAN UMUM SERETAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN BANGKA TENGAH","authors":"R. Cecep","doi":"10.46874/tkp.v1i1.15","DOIUrl":"https://doi.org/10.46874/tkp.v1i1.15","url":null,"abstract":"The 2019 Simultaneous Elections became a very heavy and broad workload for the Voter Organizer Group (KPPS). This is because KPPS must serve voters as many as 5 (five) ballots. KPPS expenses occur before, voting and counting and afterwards. The weight of the KPPS caused them to be exhausted, thus interfering with the voting and counting process, even causing work accidents such as illness and death. For this reason, work load calculation using the FTE (Full Time Equivalent) method is required. FTE method by dividing the work with real time. This research method is located at TPS 02 Padang Baru Village, Pangkalan Baru Subdistrict, Central Bangka Regency because KPSS has miscalculated so that the ballot box must be opened at the time of plenary at the PPK level (District Voting Committee). The method used by using work sampling in the process of counting votes conducted by KPPS at the TPS. From the FTE calculation results, the KPPS workload is included in the overload category, averaging above 2. With this FTE data as a recommendation for organizing elections so as not to provide a heavy workload for KPPS.","PeriodicalId":310299,"journal":{"name":"Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115465666","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"LITERASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS: IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA DI KABUPATEN SLEMAN","authors":"Viera Mayasari Sri Rengganis","doi":"10.46874/tkp.v1i1.54","DOIUrl":"https://doi.org/10.46874/tkp.v1i1.54","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi literasi pemilih Penyandang Disabilitas, hambatan yang terjadi dalam pembentukan literasi pemilih tersebut, serta merekomendasikan sebuah desain kebijakan untuk membangun literasi pemilih Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Fokus penelitian ini adalah program-program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sleman, serta program Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka membentuk literasi pemilih Penyandang Disabilitas. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Komisioner KPU Kabupaten Sleman dan perwakilan dari organisasi Penyandang Disabilitas. Selain itu dilakukan observasi terhadap kegiatan Perencanaan dan Proses Pembangunan Desa yang melibatkan komunitas Penyandang Disabilitas. Kesimpulan dalam penelitian ini berkaitan dengan 4 (empat) hal, yaitu: (1) Jika dilihat dari dimensi yang lebih luas yaitu literasi politik, maka Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman belum memiliki literasi politik yang memadai; (2) Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman masih terbatas memiliki pengetahuan tentang pemilu (literasi pemilih); (3) Hambatan yang ditemui dalam pembentukan literasi pemilih Penyandang Disabilitas utamanya karena ada diskriminasi dari keluarga, masyarakat dan pemerintah; (4) Proses pembentukan literasi pemilih diperoleh dari sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan KPU Kabupaten Sleman. Rekomendasi yang bisa ditawarkan adalah: (1) Menciptakan regulasi yang mengatur sosialisasi dan pendidikan pemilih yang isinya tidak hanya terkait pemilihan umum; (2) Melakukan pendidikan politik dengan melibatkan keluarga Penyandang Disabilitas; (3) Mengoptimalkan konsep-konsep sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan melibatkan Penyandang Disabilitas sebagai agen yang aktif; (4) Mengoptimalkan peranan SIPARMAS (Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat). \u0000 \u0000Kata Kunci: literasi politik, literasi pemilih, sosialisasi dan pendidikan pemilih, Penyandang Disabilitas.","PeriodicalId":310299,"journal":{"name":"Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia","volume":"46 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124683156","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}