JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)最新文献

{"title":"Pengubahan Jangka Waktu PKWT dalam Perspektif Hak Tenaga Kerja untuk Mendapat Jaminan Pekerjaan Tetap","authors":"Rizal Dwi Novianto, Frans Simangunsong","doi":"10.30996/jhp17.v8i2.6193","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/jhp17.v8i2.6193","url":null,"abstract":"Dalam penelitian ini bertujuan mencari tahu jaminan tenaga kerja untuk mendapat pekerjaan tetap pasca omnibus law bagi tenaga kerja kontrak pasca pengubahan ketentuan masa jangka waktu PKWT dalam Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan pelaksananya. Dalam penelitian yang ini menggunakan metode penelitian normatif. Pada awalnya, ketentuan jangka waktu PKWT termuat pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang kemudian ketentuan itu dihapus dan dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 serta diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 sebagai aturan pelaksananya. Pengubahan jangka waktu PKWT ini menimbulkan beberapa kerugian bagi tenaga kerja kontrak sehingga mengancam hak asasi manusianya seperti kesejahteraan dan penghidupan yang layak. Perubahan jangka waktu PKWT menjadi lebih lama dan tidak adanya jaminan tenaga kerja kontrak untuk mendapat jaminan pekerjaan yang secara menetap. Sehingga kerugian yang dihasilkan ini, memberikan dampak pada kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi tenaga kerja kontrak. Disisi lain, kesejahteraan masyarakat dalam konteks mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai aturan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan.","PeriodicalId":283904,"journal":{"name":"JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)","volume":"74 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136158213","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERTANGGUNG JAWABAN PT PEGADAIAN ATAS HILANGNYA BARANG SAAT BERADA DI PEGADAIAN","authors":"Fanny Devi Widyaningrum, Endang Prasetyawati","doi":"10.30996/jhp17.v8i2.6197","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/jhp17.v8i2.6197","url":null,"abstract":"Abstrak
 Pegadaianyaitu Lembaga utang piutang dengan jmenaruh barang jaminan. Adanya Unsur penting terhadap hak gaadai yaitu kebendaan yang telah diserahkan kepada Lembaga pegadaian harus dalam kuasa penuh hak pemagang gadai. Berdasarkan Pasal 1152 KUHPerdata adalah apabila hak gadai hapus maka gadai keluar dari kekuasaaan pemegang gadai tetapi kekuasaan tersebut tidak dapat menikmati, memakai, dan atau memungut hasil tetapi hanya untuk jaminan pembayaran hutang. Hal yang perlu diperhatikan dari penelitian ini adalah tentang bagaimana bentuk tanggung jaawab dari PT.Pegadaian terhadap hilangnya barang gadai saat masih berada dinpegadaian dan bagaimanakah bentuk ganti rugi yang di berikan PT.Pegadaian terhadap hilangnya barang gadai saat berada di pegadaian. Maka untuk menjawab penelitian ini maka metode yang akan digunakan untuk penelitian yaiti metode yuridis normative. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa pihak pegadaian telah melakukan tanggung jawab terhadap barang jaminan sesuai dengan pasal 1157 KUHPerdata yang memberikan tanggung jawab kepada pemegang gadai apabila terjadi kehilangan dan kemrosotan barang jaminan karena kelalaian pihak gadai. Dalam hal petanggungjawaban pegadaian atas hilang atau rusaknya barang jaminan dalam penguasaan pegadaian adalah memberikan ganti rugi 125 % dari nilai taksiran setelah dikurangi dan sewa modal dan pada asasnya bentuk ganti rugi yang lazim ialah uang.
 Kata Kunci : Gadai,Tanggung Jawab,Ganti rugi
","PeriodicalId":283904,"journal":{"name":"JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)","volume":"55 5","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136158069","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Paedofil","authors":"AGUNG DWI LAKSANA","doi":"10.30996/jhp17.v8i1.8853","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/jhp17.v8i1.8853","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pertanggungjawaban kekerasan seksual tehadap anak yang dilakukan oleh paedofil, penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach),pendekatan perbandingan (comparative approach). Kebaruan yang ada dalam penelitian ini adalah mencari pembeda dimana paedofil ini bukan sebagai hal dapat menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab tetapi perlu ada perlakuan khusus untuk menangani kelainan seksual tersebut dan paedofil juga tidak bisa dianggap sebagai sebuah kejahatan murni. Dalam peneltian ini membahas terkait sanksi pelaku kekerasan terhadap anak menurut hukum positif Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Selain itu ada juga membahas terkait pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual terhadap anak oleh paedofil dimana paedofil ditinjau dengan hukum positif Indonesia melalui pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kelainan seksual paedofilia jika dilihat dari pasal 44 KUHP bukan merupakan alasan pelaku yang disebut sebagi paedofil tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, hal ini dikarenakan dalam pasal ini mengatur terkait kondisi mental keseluruhan manusia, bukan hanya secara khusus mengenai tentang seksual manusia, perlu ada tindak lanjut dari legislator sebagai pembuat undang-undang dan pemerintah sebagai pucuk kepemimpinan negara guna menangani kekerasan seksual terhadap anak. Perlu adanya penelitian ilmiah lebih lanjut untuk benar membuktikan bahwa paedofil tersebut merupakan kelainan yang dapat menggugurkan tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika hasil penelitian tersebut menghasilkan bahwa paedofil merupakan sebuah kelainan jiwa maka perlu adanya regulasi dari legislator dan kebijakan dari pemerintah guna menangani paedofil ini karen hukum positif hari ini, dianggap oleh peniliti tidak dapat menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan mengakomodir paedofil yang menjadi pelaku.","PeriodicalId":283904,"journal":{"name":"JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136369443","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"SIMBOL METAFORA DALAM LIRIK LAGU BTS PADA ALBUM BTS, THE BEST (Kajian Semiotik)","authors":"Dita Andrea Puspita","doi":"10.30996/jhp17.v8i1.8255","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/jhp17.v8i1.8255","url":null,"abstract":"Simbol merupakan komponen yang harus ada dan jelas dalam puisi, karena jika tidak ada, suatu karya tersebut tidak dapat dikatakan sebuah puisi. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi simbol metafora yang terdapat pada lirik lagu BTS dalam album BTS, The Best. Data berupa lirik lagu BTS yang mengandung blank symbol, private symbol, dan natural symbol berdasarkan teori simbol metafora oleh C. S. Pierce yang diperoleh dari dari lirik lagu berjudul Crystal Snow, Film Out, Lights, Let Go, dan Your Eyes Tell. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan semiotik. Setelah dilakukan analisis terhadap 201 baris lirik lagu ditemukan 47 simbol metafora. Simbol metafora yang paling banyak ditemukan adalah metafora blank symbol terdapat 26 simbol metafora, kemudian metafora private symbol terdapat 16 simbol metafora, metafora natural symbol dengan fenomena air terdapat 2 simbol metafora, metafora natural symbol dengan fenomena udara terdapat 2 simbol metafora dan untuk metafora yang paling sedikit ditemukan adalah metafora natural symbol dengan fenomena tumbuhan hanya terdapat 1 simbol metafora. Untuk metafora natural symbol dengan fenomena tanah dan hewan tidak ditemukan dalam penelitian ini.
 Kata Kunci: Semiotika, Simbol Metafora, Lirik Lagu.
 
 Symbols are a component that must be present and clear in poetry, because if they are not there, a work cannot be said to be a poem. The purpose of this study is to classify the metaphorical symbols contained in the lyrics of BTS songs in the BTS, The Best album. The data are taken form BTS’s song lyrics containing blank symbol, private symbol, and natural symbol. This research use C. S. Pierce’s theory of metaphorical symbols stylist obtained the song lyrics Crystal Snow, Film Out, Lights, Let Go, and Your Eyes Tell. This research uses descriptive qualitative method with semiotic approach. After analyzing 201 lines of song lyrics, 47 metaphorical symbols were found. The most metaphorical symbols found are blank symbol with 26 metaphorical symbols, private symbol contained 16 metaphorical symbols, natural symbol with water phenomena contained 2 metaphorical symbols, natural symbol with air phenomena contained 2 metaphorical symbols and natural symbol with plant phenomena contained 1 metaphorical symbol. For natural symbol with soil and animal phenomena not found in this research.
 Keywords: Semiotics, Metaphorical Symbols, Song Lyrics.","PeriodicalId":283904,"journal":{"name":"JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)","volume":"149 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136243438","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PEMENUHAN INFORMASI AKADEMIK SISWA MELALUI APLIKASI BRAINLY","authors":"Citra Destya Damayanty, Siti Khadijah","doi":"10.30996/jhp17.v8i1.7405","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/jhp17.v8i1.7405","url":null,"abstract":"The increasingly sophisticated technology is used as a teaching and learning process to meet the academic needs of students. Like the SMPN 25 Bekasi school which allows its students to use gadgets to help with their learning needs. This study aims to determine whether there is a relationship between the Brainly Application on the fulfillment of students' academic information. This research method uses a quantitative approach. Total population of 1,232 students. Sampling was done by proportional sampling by distributing 92 questionnaires. The theory in this study is the fulfillment of information needs. Data analysis used product moment using SPSS version 22 program. The results showed that the brainly application as complete and concise information had a percentage of 95% because it was used as an effective learning medium for learning methods, because there was complete and concise learning information. The value of the brainly application relationship as specific and fast information obtained results 84% of students strongly agree. This is evidenced by a strong correlation value of 0.424. Brainly application as an interaction obtained 82% this is evidenced by a strong correlation value of 0.438. Likewise with the brainly application as a dependency, the results obtained are 79%, this is evidenced by a strong correlation value of 0.605.
 
 Keywords: Learning, Information Needs, Academic Students.","PeriodicalId":283904,"journal":{"name":"JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134915718","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KETIDAKSESUAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2016 MENGENAI HARTA KEKAYAAN BUMN MENURUT UNDANG - UNDANG BUMN","authors":"Dedi Martua Siregar, Frans Simangungsong","doi":"10.30996/jhp17.v7i2.6277","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/jhp17.v7i2.6277","url":null,"abstract":"Untuk mengetahui kesesuaian atau dapat tidaknya mengenai keadaan harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara terkait ketidak samaan terjadi di bagian peraturan antara Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2016 & konsistensi pengaturan Peraturan Pemerintah 72 tahun 2016 dan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan prinsip dan tujuan pengaturan. Adapun jenis penelitian yang terkandung di bagian penulisan jurnal ini memakai metode penelitian hukum normatif. penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pada penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang berpatokan pada perilaku manusia yang dianggap pantas. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 sebagai dasar dibentuknya pada holding ataupun penggabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki pertentangan kepada beberapa Undang – undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat  sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kegunaan perhitungan dan tentunya kegunaan suatu penjagaan. Maka Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 tidaklah sesuai terhadap norma di dalam aturannya Undang – undang Badan Usaha Milik Negara. Apabila dilihat dari norma tentunya bertentangan dan dapat menyebabkan suatu dampak kepada posisi Badan Usaha Milik Negara yang menjadi alat negara dan di posisi bisnis. Adapun saran dalam melakukan suatu perubahan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 atau mengubah pada Undang – Undang Badan Usaha Milik Negara.","PeriodicalId":283904,"journal":{"name":"JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115926054","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS PEMEGANG HAK TANGGUNGAN SAAT DEBITOR PAILIT","authors":"Marissa Kartika Dewi, Dipo Wahyoeono","doi":"10.30996/jhp17.v7i2.6188","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/jhp17.v7i2.6188","url":null,"abstract":"If the court's decision states that the debtor is bankrupt, then the separatist creditors can carry out executions independently as if they were not bankrupt. The main problem is the granting of authority for separatist creditors to carry out independent execution of mortgages after passing the suspension period for a period of 90 days from the date the decision is declared bankrupt and the execution is carried out no later than 2 months after the settlement begins. (Articles 56 and 59 paragraph 1 of Law 37/2004), after 2 months have elapsed, the curator needs to sue the object as collateral to be sold in accordance with Law 37/2004. And according to that, the power of the separatist creditors to execute the mortgage objects themselves is weakened by the bankruptcy law and the PKPU, it is a conflict of norms between the mortgage law and the bankruptcy law. The protection of separatist creditors is also weakened by the existence of article 56 and article 59 of the Bankruptcy Law and PKPU, therefore it is necessary to renew the law on the execution of mortgage guarantees if the debtor is bankrupt. The type of research used in this research is normative legal research and the method of approaching this research is the legal approach. The sources and types of legal documents are divided into 3 namely primary; legislation, secondary; literature that is relevant to this study, tertiary; KBBI and black law dictionary. The technique of collecting primary legal matters is carried out using the method of inventorying and categorizing laws according to their hierarchy. The analysis technique in this study is to analyze and draw conclusions using the basis of the library teaching materials. \u0000Keywords: Mortgage Right, Bankruptcy, Legal Certainty \u0000  \u0000ABSTRAK \u0000Bilamana putusan pengadilan menyatakan bahwa debitor telah pailit, maka kreditor separatis dapat melakukan pelaksanaan hal eksekutorial secara mandiri seolah tidak mengalami kepailitan. Pokok permasalahannya, pemberian wewenang untuk kreditor separatis melakukan eksekusi secara mandiri terhadap hak tanggungan (jaminan) setelah melewati masa penangguhan dengan kurun waktu 90 hari sejak tanggal putusan dinyatakan pailit dan pelaksanaan eksekusi selambatnya 2 bulan setelah keadaan insolvensi dimulai. (Pasal 56 dan 59 ayat 1 UU 37/2004), setelah 2 bulan terlewati, kurator perlu menggugat penyerahan benda yang menjadi agunan untuk kemudian dijual sesuai dengan UU 37/2004. Dari sini kewenangan kreditor separatis untuk mengeksekusi sendiri objek hak tanggungan dilemahkan oleh UU Kepailitan dan PKPU, terjadi sebuah benturan norma hukum antara UU Hak Tanggungan dengan UU Kepailitan dan PKPU. Perlindungan akan kreditor separatis pun melemah dengan adanya Pasal 56 dan Pasal 59 UU Kepailitan dan PKPU, sehingga perlu pembaharuan Undang-Undang terkait parate eksekusi jaminan Hak Tanggungan apabila debitor pailit. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan metode pendekatan","PeriodicalId":283904,"journal":{"name":"JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132014637","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HAK BURUH PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN","authors":"Nanda Arni Arisanti, Syofyan Hadi","doi":"10.30996/jhp17.v7i2.6186","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/jhp17.v7i2.6186","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas tentang perlindungan hak untuk memperoleh pekerjaan bagi buruh penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan hak untuk tidak diberhentikan karena alasan disabilitas juga sudah di muat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Namun semenjak adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja ada banyak pergantian, penghilangan substansi hingga tumpeng tindih antara pasal satu dengan pasal lainnya yang merugikan pekerja/buruh penyandang disabilitas pada Pasal 154A yang menyebutkan “Bahwa pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena pekerja/buruh mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan” hal ini kemudian menuai kontra di kalangan pekerja sebab pasal 154A sebelumnya tidak tertuang di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dengan 2 rumusan masalah sebagai berikut : Pengaturan hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan dalam  Hukum Nasional dan Internasional, dan Mengapa pengaturan perubahan persyaratan pemutusan hubungan kerja bagi buruh penyandang disabilitas Pasal 154 A tidak sesuai dengan hak untuk memperoleh pekerjaan. Hasil penelitian bahwa substansi pada pasal 154A UU Cipta Kerja ini kurang memberikan sisi kemanfaatan kepada para buruh sehingga menyebabkan banyak para buruh menolak adanya UU Cipta kerja karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.  Jenis penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan dan konseptual.","PeriodicalId":283904,"journal":{"name":"JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130208963","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MENGGALI KONSEP ESTETIKA (MAGELLO DAN CANTI’PA) DALAM PERTUNJUKAN MUSIK TARI PAKARENA","authors":"Angga Erlangga","doi":"10.30996/jhp17.v7i2.4804","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/jhp17.v7i2.4804","url":null,"abstract":"Menurut Soedjadi (2000:14) konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata (lambang bahasa). Magello dan canti’pa adalah sebuah ucapan yang dilontarkan penonton yang mengandung konsep emik yang ada dibalik sebuah fenomena budaya dan muncul pernyataan orang-orang si pemilik budaya tersebut. Magello merupkan hasil ansambel musik dalam suatu pertunjukan yang mengandung pesan baik. Sedangkan Canti’pa merupakan suatu estetika yang terpancar dari fisik penari dalam sebuah tarian dengan gerakan anggun, lemah lembut dan bertempo lambat. Maka masalah dalam penelitian ini adalah fenomena budaya (Magello dan Canti’pa) dalam sebuah pertunjukan musik tari pakarena. Musik tari pakarena adalah ansambel musik tardisional sulawesi selatan yang diiringi oleh beberapa instrument terdisional yang disebut gondrong rinci. Gondrong rinci merupakan alat musik tradisional yang terdiri dari gendang, pui-pui, kecapi, seruling, dan katt-katto. Musik pengiring tari kipas pakarena ini dimainkan oleh 5-7 orang, pada setiap repertuar dengan tabuan yang berbeda-beda, bertempo cepat, namun tetap menghasilkan suara yang padu. Tujuan dalam penelitian ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang konsep magello dan canti’pa agar bisa digunakan dalam melihat suatu pertunjukan berupa tari maupun musik tradisional Makassar. Hasil dari penelitian ini yaitu konsep ini bisa dipakai masyarakat dan peneliti selanjutnya dalam mengkaji suatu musik tari pakarena. Berdasarkan penjelasan di atas maka ada beberapa kesimpulan dalam penelitian ini yaitu 1.Mendeskripsikan fenomena budaya (Magello dan Canti’pa) dalam sebuah pertunjukan musik tari pakarena 2.Mendefinisikan istilah emik yang muncul dalam fenomena budaya (Magello dan Canti’pa) dalam pertunjukan musik tari pakarena 3.Menentukan daya prediksi. \u0000Kata kunci : (Estetika, Magello, dan Canti’pa,).","PeriodicalId":283904,"journal":{"name":"JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)","volume":"68 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122405719","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENDERITAAN TOKOH UTAMA DALAM KUMPULAN CERPEN MALAM KELABU, ILYANA DAN AKU KARYA MARTIN ALEIDA SEBAGAI AKIBAT PENINDASAN REZIM ORDE BARU","authors":"Imam Muhtarom, Ferina Meliasanti","doi":"10.30996/jhp17.v7i2.7153","DOIUrl":"https://doi.org/10.30996/jhp17.v7i2.7153","url":null,"abstract":"Karya prosa Martin Aleida tidak bisa dilepaskan dengan kekuasaan. Sebagai penulis sastra yang berhaluan Kiri ia mendapat tekanan dari kekuasaan, khususnya Orde Baru. Orde Baru yang sebagai pengganti rezim Orde Lama merupakan wujud antitesis dari rezim Orde Lama. Dalam kaitan dengan pandangan Kiri berikut organisasinya, Orde Baru mengeluarkan pelarangan dan pembubaran hingga ke akar-akarnya. Dengan demikian, seluruh anggota dan simpatisan Kiri di masa Orde Baru mendapat perundungan dan stigma negatif. Karya kumpulan cerpen Malam Kelabu, Ilyana, dan Aku karya Martin Aleida yang ditulis semasa awal Orde Baru merupakan wujud dari pengalaman sekaligus ekspresi dari ketertindasan Martin Aleida juga orang-orang Kiri pada umumnya saaat itu. \u0000  \u0000Kata kunci: kiri, penindasan, cerpen, Orde Baru","PeriodicalId":283904,"journal":{"name":"JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129897895","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}