Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau最新文献_第6页

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DILIHAT DARI KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMBANGUNAN POLITIK DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU 公众参与监督是由妇女对廖内群岛政治发展的贡献引起的

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2020-06-30 DOI: 10.55108/jbk.v2i1.235

M. Maryanti

{"title":"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DILIHAT DARI KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMBANGUNAN POLITIK DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU","authors":"M. Maryanti","doi":"10.55108/jbk.v2i1.235","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.235","url":null,"abstract":"Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengawasan dilihat dari keterwakilan perempuan dalam pembangunan politik di Provinsi Kepulauan Riau. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik masih rendah. ProvinsiKepulauan Riau menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan keterwakilanperempuan. Dalam studi ini ditemukan bahwa ada berbagai permasalahan dalam rendahnya partisipasi perempuan. Di sisi lain, penelitian ini juga ditemukan bahwa adanya peluang partisipasi masayarakat dan keterwakilan perempuan. Pemerintah daerah menjadi salah satu aktor yang dapat mengeluarkan peraturan daerah untuk menjamin pengarusutamaan gender di wilayahnya. Pada akhir penelitian, penulis memberikan beberapa rekomendasi kepada para pemangku kepentingan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keterwakilan perempuan dalam pembangunan politik di Provinsi Kepulauan Riau.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126160324","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

DESAIN ULANG PENGATURAN PENCEGAHAN PRAKTIK KORUPSI KAMPANYE DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH APARATUR SIPIL NEGARA 重新设计由国家公务员在地区领导人选举中打击活动腐败实践的环境

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2020-06-30 DOI: 10.55108/jbk.v2i1.232

Beni Kurnia Illahi

{"title":"DESAIN ULANG PENGATURAN PENCEGAHAN PRAKTIK KORUPSI KAMPANYE DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH APARATUR SIPIL NEGARA","authors":"Beni Kurnia Illahi","doi":"10.55108/jbk.v2i1.232","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.232","url":null,"abstract":"Pemilihan umum (pemilu) merupakan ihwal yang mesti dikawal dalam ruang publik. Pemilu bahkan dalam implementasinya telah bertransformasi menjadi komoditas bisnis yang menggiurkan. Itu sebabnya, proses pemilu yang jujur dan adil merupakan kunci keberhasilan demokrasi. Sebagai wujud kedaulatan rakyat, sistem pemilu yang didesain termasuk penyelenggaranya harus mencerminkan sikap integritas dan terbebas dari praktik kecurangan. Munculnya pelbagai aksi kecurangan dan pelanggaran yang terjadi massif, menggambarkan masih belum efektifnya penegakan hukum pemilu padasetiap pesta demokrasi. Salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian publik yaitu praktik korupsi kampanye yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Secara yuridis, aturan yang mengatur soal larangan penyelenggara negara untuk turut serta melakukan kampanye sudah diakomodir, namun aturan tersebut masih terdapat celah hitam sehingga praktik korupsi kampanye oleh penyelenggara negara masih saja menjamur. Itu sebabnya, merupakan suatu hal yang menarik jika dikaji berdasarkan harmonisasi aturan dengan meninjau praktik dan mencari desain ideal dalam rangka mencegah dan menindakpelanggaran tersebut melalui penataan ulang pengaturan pencegahan praktik kampanye dalam pemilihan umum oleh penyelenggara negara.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126427083","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE 社区政治参与选举好治理观点

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2020-06-30 DOI: 10.55108/jbk.v2i1.236

Asrizal Asrizal

{"title":"PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE","authors":"Asrizal Asrizal","doi":"10.55108/jbk.v2i1.236","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.236","url":null,"abstract":"Pemilihan umum secara langsung telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangungan demokrasi dan dalam mewujudkan pemerintahan yang layak. Untuk mencapai hal itu, maka perlu diadakan penelitian bagaimana mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat terhadap pemilu perspektif good governace. Penelitian ini merupakan kajian pustaka (library research). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengen mencermati buku-buku, teks-teks, arsip-arsip dan dokumen-dokumen. Adapun tipe pelaksanaannya yaitu deskripsi, dengan analisis data bersifat deskriptif-analitis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan pemilu, pemerintah perlu menerapkan prinsip-prinsip good governance sebagai landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang baik. Good governance menjadi penting untuk diimplementasikan dalam hal meningkatkanpeningkatan transparansi politik. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat dan untuk menghindari penyimpangan dalam hal pelaksanaan pemilu. Apabila pemilu tidak dikelola memakai prinsip-prinsip good governance, maka kemungkinan besar pemilu dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"59 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115580762","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

URGENSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION TERHADAP PEMENUHAN HAK BERPOLITIK MASYARAKAT ADAT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI 积极执行政策的紧迫性，即履行土著人民在选举中的政治权利

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2020-06-30 DOI: 10.55108/jbk.v2i1.234

Fira Saputri Yanuari

{"title":"URGENSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION TERHADAP PEMENUHAN HAK BERPOLITIK MASYARAKAT ADAT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI","authors":"Fira Saputri Yanuari","doi":"10.55108/jbk.v2i1.234","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.234","url":null,"abstract":"Pemilihan Umum atau biasa disebut dengan pesta demokrasi rakyat adalah salah satu parameter utama untuk mengukur keberhasilan penerapan demokrasi di suatu negara. Untuk menegaskan peran penting rakyat dalam pesta demokrasi ini, Indonesia mencantumkannya dalam konstitusinya pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dandilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, pasal ini membuktikan keseriusan Indonesia dalam mewujudkan demokrasi terlebih dalam melibatkan rakyat dalam segala sesuatunya termasuk dalam pemilu. Namun, ternyata belum semua rakyat Indonesia mengambil peran memilih dalam pemilu. Bukan karena mereka tidak ingin tetapi banyak dari mereka tidak masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) khususnya dirasakan oleh masyarakat hukum adat.. Mengacu pada Pasal 348 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu syarat memilih dalam Pemilu ialah memiliki E-KTP. Permasalahan timbul karena banyaknya masyarakat adat yang tidak memiliki domisili sehingga tidak mempunyai E-KTP.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang tidak melupakan isu-isu yang ada di masyarakat. Melihat permasalahan yang terjadi, Penulis memiliki gagasan untuk menerapkan metode Affirmative Action dengan cara memberikan kebebasan kepada setiap masyrakat adat yang belum terakomodir oleh KPU sebagai DPT melalui pemerintah daerah, sebagaimana yang tertera pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Atas bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya permasalahan terkaitmasyarakat dapat teratasi dengan diberikannya kewenangan di setiap KPU Kabupaten/Kota untuk mendata setiap masyarakat adat yang ada di wilayahnya dan memberikan metode affirmative action yang tepat untukmelakukan sendiri mekanisme pemilu.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"130 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123436781","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENGATASI KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DI MEDIA SOSIAL 社交媒体上黑人运动的犯罪政策

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2020-06-30 DOI: 10.55108/jbk.v2i1.233

Irwan Hafid

引用次数: 0

KEADILAN PEMILU DAN PERGESERAN DEMOKRASI, SEBUAH ANALISA ATAS PELAKSANAN PEMILU 2019 DAN MASA DEPAN PEMILU 选举的正义和民主的转变，对2019年大选和选举未来进行的分析

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2019-12-15 DOI: 10.55108/jbk.v1i1.222

Kaka Suminta

引用次数: 0

QUO VADIS KEPASTIAN HUKUM, HAK MENCALONKAN DIRI BAGI MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DAN PENGURUS PARPOL DALAM PEMILU 2019 《法律的期限、在2019年选举中为前腐败囚犯和假释官拉票的权利

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2019-12-15 DOI: 10.55108/jbk.v1i1.226

Rikson H Nababan

引用次数: 0

EVALUASI MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DAN IMPLIKASINYA 2019年举行的选举管理评估及其影响

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2019-12-15 DOI: 10.55108/jbk.v1i1.227

Rikson P Tampubolon

{"title":"EVALUASI MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DAN IMPLIKASINYA","authors":"Rikson P Tampubolon","doi":"10.55108/jbk.v1i1.227","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v1i1.227","url":null,"abstract":"Proses pemilu yang boleh berjalan, namun meninggalkan sejumlah permasalahan yang menjadi noda pada proses pemilu itusendiri, harus menjadi pelajaran yang berharga bagi anak bangsa ini. Pesta demokrasi kita menjadi sebuah tragedi kemanusiaan untuk sebuah cita-cita yang mulai yaitu usaha melahirkan kepemimpinan yang baru. Kita tidak boleh menganggap permasalahan yang ada menjadi persoalan rutin. Persoalan manajemen menjadi akar dari permasalahan yang membuat silang sengkarut masalah kepemiluan dan menjadi preseden buruk bagi perkembangan demokrasi karenabanyak menimbulkan ribuan korban jiwa, bahkan banyak yang meninggal dunia dari penyelenggara pemilu kita di garda terdepan. Memperbaiki manajemen kepemiluan dengan memperhatikan beban sesungguhnya dari proses pemilu adalah sebuah keniscayaan. Memperkuat manajemen logistik yang ada, sehingga mampu menurunkan dampak pada permasalahan yang ada. Meningkatkan pemahaman penyelenggara pemilu, agar terhindar dari kekacauan penyelenggaraan utamanya di daerah. Dan, yang paling penting perlu dilakukan evaluasi yang menyeluruh terkait pelaksanaan pemilu serentak, terutama akibatnya banyak korban penyelenggara pemilu di daerah yang menjadi korban pesta demokrasi kita.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117070139","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

MENJAGA NETRALITAS ASN DALAM PEMILU 让ASN在选举中保持中立

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2019-12-15 DOI: 10.55108/jbk.v1i1.224

Nuraida Mokhsen

引用次数: 0

MENDEFINISIKAN KEMBALI “MONEY POLITICS” SEBAGAI TRANSAKSI PEMILU DALAM PENGAWASAN PEMILU DI INDONESIA 将“金融政治”重新定义为印尼选举监督中的选举交易

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2019-12-15 DOI: 10.55108/jbk.v1i1.225

Endri Sanopaka

引用次数: 0